Oleh DR.H.Said Assagaf,SH,MM. Dosen Pasca Sarjana UMMU Ternate.
HALTIMTV.COM – Bumi Halmahera hari ini berdiri di persimpangan sejarahnya sendiri—antara berkah yang melimpah dan luka yang kian menganga.
Di satu sisi, ia menjelma sebagai episentrum nikel dunia, di sisi lain, ia memikul beban ekologis dan sosial yang tak ringan.
Apa yang tampak sebagai “mata air” kemakmuran di hulu, perlahan berubah menjadi “airmata” di hilir.
Data dan riset yang dirilis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sepanjang 2025–2026 menegaskan posisi strategis Halmahera sebagai salah satu pusat cadangan nikel terbesar, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga dunia.
Di Halmahera Tengah, aktivitas hilirisasi yang terintegrasi di bawah kendali PT Weda Bay—dengan legitimasi Proyek Strategis Nasional (PSN)—menjadi jantung dari rantai pasok global, khususnya untuk industri baterai kendaraan listrik.
Produksi nikel mencapai ratusan ribu ton per tahun. Bahkan, sekitar 30 persen daratan Halmahera Tengah telah dikuasai aktivitas pertambangan.
Tak hanya nikel, kekayaan emas, mangan, hingga kobalt tersebar luas, dikelola oleh berbagai entitas—baik legal maupun ilegal. Angka-angka ekonomi pun tampak menggiurkan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara mencatat nilai ekspor Januari–Maret 2026 mencapai lebih dari US$ 3,8 miliar, dengan dominasi nikel yang terus meningkat.
Namun di balik gemerlap statistik itu, terselip ironi yang sulit diabaikan.
Jejak Luka di Tanah Kaya
Ledakan industri ekstraktif tidak datang tanpa harga. Kajian BRIN menunjukkan bahwa ekspansi tambang telah memicu deforestasi dan degradasi ekologis dalam skala besar.
Lebih dari 7.000 hektare hutan di Halmahera Tengah dilaporkan rusak. Sungai-sungai tercemar logam berat melampaui ambang batas aman.
Pesisir tergerus, mangrove lenyap, terumbu karang rusak, dan udara tercemar oleh aktivitas industri.
Kerusakan ini bukan sekadar angka. Ia menjelma menjadi kenyataan sehari-hari masyarakat.
Petani kehilangan lahan. Nelayan kehilangan ruang tangkap. Konflik lahan antara warga dan perusahaan menjadi ancaman laten yang terus membayangi.
Di banyak tempat, masyarakat lokal harus berhadapan dengan ekspansi korporasi yang kerap berlangsung sepihak.
Pertanyaannya sederhana namun mendasar : Untuk siapa sebenarnya kekayaan ini dikelola?
Pertumbuhan yang Tak Menyentuh Akar
Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34,17 persen pada 2025 sering dielu-elukan sebagai capaian luar biasa. Namun, angka tinggi itu belum berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan, pengangguran, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Di sinilah paradoks itu terasa nyata—pertumbuhan yang melesat, tetapi kesejahteraan yang tertatih.
Lebih jauh, fakta bahwa sebagian ekspor nikel masih dilakukan melalui pelabuhan di luar Maluku Utara menunjukkan lemahnya infrastruktur daerah sekaligus hilangnya potensi nilai tambah.
Ketergantungan pada pusat juga tampak dalam kebijakan perizinan tambang (IUP) yang lebih didominasi pemerintah pusat, sering kali mengabaikan posisi dan kepentingan daerah penghasil.
Distribusi dana bagi hasil pun kerap dipersoalkan karena dianggap tidak proporsional.
Isu sentralisasi hingga resentralisasi kebijakan fiskal semakin mempertegas jarak antara pusat kekuasaan dan daerah penghasil sumber daya.
PSN, Antara Kepentingan Publik dan Tameng Korporasi
Secara konseptual, Proyek Strategis Nasional (PSN) dirancang sebagai instrumen percepatan pembangunan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Namun dalam praktiknya, PSN kerap dipersepsikan sebagai legitimasi bagi ekspansi industri besar yang minim pengawasan ekologis dan sosial. Di titik ini, kritik menjadi relevan.
PSN tidak boleh berubah menjadi tameng yang melindungi kepentingan segelintir oligarki.
Ia harus tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Jika tidak, maka pembangunan hanya akan melahirkan ketimpangan baru yang lebih kompleks.
Melimpah di Hulu, Tangisan di Hilir.
Sosiolog Jerman, Max Weber, pernah mengingatkan bahwa dominasi birokrasi yang berkelindan dengan kepentingan ekonomi dapat melahirkan ketidakadilan struktural, bahkan menggerus kepercayaan publik.
Dalam konteks Halmahera, peringatan ini terasa semakin relevan.
Sumber daya tambang yang melimpah ibarat mata air di hulu—mengalir deras, diperebutkan, dan dijanjikan membawa kemakmuran. Namun aliran itu tampaknya tak pernah benar-benar sampai ke hilir, ke masyarakat yang hidup di lingkar tambang. Yang tersisa justru jejak kerusakan dan ketimpangan.
Hilirisasi nikel yang digadang-gadang sebagai solusi, dalam banyak kasus, belum menyentuh akar persoalan.
Ia lebih menyerupai kamuflase pertumbuhan—mengkilap di permukaan, tetapi rapuh di dasar.
Maka, metafora itu menemukan relevansinya : dari mata air di hulu, menjadi airmata di hilir.
Menata Ulang Arah Pembangunan
Halmahera tidak kekurangan sumber daya. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menata ulang arah pembangunan.
Memastikan bahwa eksploitasi tidak melampaui daya dukung lingkungan, bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan sosial, dan bahwa suara masyarakat lokal tidak tenggelam di tengah gemuruh investasi.
Jika tidak, maka sejarah akan mencatat bahwa di tanah yang begitu kaya, kesejahteraan justru menjadi barang langka.
Dan Halmahera akan terus dikenang—bukan sebagai tanah harapan, melainkan sebagai kisah tentang bagaimana kekayaan bisa berubah menjadi kesedihan.
