Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum, seiring adanya proses hukum yang sedang ditangani oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tetap berjalan normal sesuai mekanisme yang berlaku,” terang Kapuspenkum.

Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

Demikian Kepala Pusat Penerangan Hukum ANANG SUPRIATNA,SH.,MH.

Artikel Diterpa Dugaan Korupsi Jampidsus Kejagung Akhirnya Mundur pertama kali tampil pada Haltimtv.

Menurut Kabag Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan, Lutfi Ridho, Rakor itu tindak lanjut Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/362/55/2026 tentang Pembentukan Tim Observasi dan Verifikasi Penanganan Banjir Desa Maratana Jaya dan Desa Dorolamo.

Ridho bilang dalam Press Release tersebut, Tim observasi dan verifikasi merupakan gabungan lintas Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Inspektorat Daerah, BP4D, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sesuai keputusan bupati, kata Ridho,  tim memiliki tugas melakukan observasi dan verifikasi lapangan secara menyeluruh terhadap seluruh kawasan terdampak serta merumuskan skema penanganan banjir di Desa Maratana Jaya dan Desa Dorolamo.

Selain itu, tim juga melakukan peninjauan dan pengecekan teknis operasional terhadap aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayah Maba Tengah, serta melakukan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi lintas sektor apabila diperlukan penanganan khusus terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir.

Rapat koordinasi turut dihadiri Direktur PT Kirana Cakrawala, Direktur Utama BUMD Halmahera Timur, Camat Maba Tengah, Kepala Desa Maratana Jaya, Kepala Desa Dorolamo, serta seluruh OPD teknis yang tergabung dalam tim.

Dalam rakor itu, sebagaimana Siaran Pers Humas, Ubaid  menegaskan bahwa pemerintah daerah menginginkan penyelesaian bencana banjir yang didasarkan pada data dan fakta di lapangan, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

“Hari ini kita berkumpul untuk mencari solusi yang konkret berdasarkan data hasil observasi dan investigasi yang telah dilakukan tim di lapangan. Saya berharap rapat ini dapat membangun kesepahaman bersama dalam melihat persoalan secara lebih komprehensif, sehingga langkah penanganan dan penyelesaian banjir dapat dilakukan secara terukur, efektif, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Observasi dan Verifikasi, Tarudin, S.Hut., memaparkan hasil investigasi lapangan yang mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab banjir di kedua desa, yakni:

1. Tingginya intensitas curah hujan di wilayah Maba Tengah.
2. Kondisi geografis Desa Maratana Jaya dan Desa Dorolamo yang berada pada kawasan cekungan sehingga mudah terjadi genangan.
3. Menurunnya kapasitas tampung dan fungsi kanal, drainase, serta saluran air sebagai jalur pembuangan air.
4. Ditemukannya tiga titik longsoran di sekitar aliran Sungai (Ake Marimba) yang menghambat aliran air.
5. Adanya pembukaan wilayah hutan dan kegiatan produksi kayu oleh pihak perusahaan.

Berdasarkan hasil investigasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur akan menyusun langkah-langkah penanganan yang lebih komprehensif melalui sinergi lintas sektor, termasuk evaluasi terhadap aspek teknis infrastruktur, tata kelola lingkungan, serta aktivitas perusahaan di sekitar wilayah terdampak.

Ubaid selaku Bupati berharap hasil rapat koordinasi melahirkan keputusan dan kebijakan yang konkret, terukur, serta berorientasi pada penyelesaian jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga persoalan banjir di Desa Maratana Jaya dan Desa Dorolamo dapat ditangani secara menyeluruh demi memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat.(dokpim/hltmtv)

Artikel Bupati Ubaid Gercep Atasi Banjir Maratana dan Dorolamo pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM  – Bupati Halmahera Timur, Drs. Ubaid Yakub, MPA, hari ini, Senin,06 Juli 2026 secara resmi membuka Turnamen Gawang Sedang Dodaga Cup I Tahun 2026 yang digelar di Stadion O’tau Moi, Desa Dodaga.

Kehadiran Bupati didampingi para Asisten, Staf Ahli, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Halmahera Timur.

Turnamen tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-93 Desa Dodaga sekaligus sebagai ajang penggalangan dana bagi pembangunan rumah ibadah di desa tersebut.

Ketua panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa turnamen mengusung tema “Desa Kita, Karya Kita untuk Dodaga yang Lebih Baik.”

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan didukung melalui anggaran pemerintah desa serta partisipasi para donatur yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan Desa Dodaga.

Lebih lanjut disampaikan bahwa seluruh hasil penggalangan dana dari pelaksanaan turnamen akan dialokasikan untuk membantu pembangunan dan pengembangan 12 rumah ibadah, yang terdiri atas 8 gereja dan 4 masjid, sebagai wujud semangat kebersamaan dan toleransi yang terus dijaga oleh masyarakat Desa Dodaga.

Dalam sambutannya, Bupati Halmahera Timur mengapresiasi inisiatif masyarakat dan panitia yang mampu mengemas kegiatan olahraga menjadi sarana mempererat persatuan sekaligus mendukung pembangunan fasilitas keagamaan.

“Olahraga bukan hanya tentang mencari kemenangan, tetapi juga menjadi media untuk mempererat persaudaraan, membangun kebersamaan, serta menumbuhkan semangat sportivitas di tengah masyarakat,” ujar Bupati.

Kepada seluruh tim peserta, Bupati berpesan agar menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.

“Saya berharap seluruh tim yang akan bertanding dapat mengedepankan sportivitas, kebersamaan, dan rasa persaudaraan. Kesuksesan sebuah turnamen tidak hanya ditentukan oleh panitia maupun perangkat pertandingan, tetapi juga oleh jiwa besar seluruh pemain untuk menghormati aturan, menerima hasil pertandingan dengan lapang dada, dan menjaga persaudaraan antarsesama,” pesannya.

Suasana pembukaan semakin meriah ketika Bupati menutup sambutannya dengan sedikit candaan yang disambut tawa para peserta dan masyarakat.

Dengan penuh semangat, ia mengajak seluruh hadirin menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Norwegia mengalahkan brazil di Piala Dunia 2026, sehingga menciptakan suasana hangat dan penuh keakraban sebelum pertandingan perdana dimulai..

Lebih lanjut disampaikan bahwa seluruh hasil penggalangan dana dari pelaksanaan turnamen akan dialokasikan untuk membantu pembangunan dan pengembangan 12 rumah ibadah, yang terdiri atas 8 gereja dan 4 masjid, sebagai wujud semangat kebersamaan dan toleransi yang terus dijaga oleh masyarakat Desa Dodaga.

Dalam sambutannya, Bupati Halmahera Timur mengapresiasi inisiatif masyarakat dan panitia yang mampu mengemas kegiatan olahraga menjadi sarana mempererat persatuan sekaligus mendukung pembangunan fasilitas keagamaan.

“Olahraga bukan hanya tentang mencari kemenangan, tetapi juga menjadi media untuk mempererat persaudaraan, membangun kebersamaan, serta menumbuhkan semangat sportivitas di tengah masyarakat,” ujar Bupati.

Kepada seluruh tim peserta, Bupati berpesan agar menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.

“Saya berharap seluruh tim yang akan bertanding dapat mengedepankan sportivitas, kebersamaan, dan rasa persaudaraan. Kesuksesan sebuah turnamen tidak hanya ditentukan oleh panitia maupun perangkat pertandingan, tetapi juga oleh jiwa besar seluruh pemain untuk menghormati aturan, menerima hasil pertandingan dengan lapang dada, dan menjaga persaudaraan antarsesama,” pesannya.

Suasana pembukaan semakin meriah ketika Bupati menutup sambutannya dengan sedikit candaan yang disambut tawa para peserta dan masyarakat. Dengan penuh semangat, ia mengajak seluruh hadirin menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Norwegia mengalahkan brazil di Piala Dunia 2026, sehingga menciptakan suasana hangat dan penuh keakraban sebelum pertandingan perdana dimulai. (dokpim/hltmtv)

Artikel Dibuka Bupati, Turnamen Gawang Sedang Dodaga Cup Resmi Dimulai pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Siaran Pers Polres Haltim hari ini Rabu,24/06/26 mengetengahkan berbagai rangkaian memperingati HUT Ke-80 Bhayangkara Tahun 2026.

Polres Halmahera Timur melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat.

Kegiatan tersebut meliputi bakti religi, bakti kesehatan, bantuan sosial, bedah rumah, perlombaan olahraga dan e-sport, hingga anjangsana kepada purnawirawan Polri dan warakawuri.

Kapolres Halmahera Timur AKBP B. Kusuma Ardiansyah, S.I.K menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-80 tidak hanya menjadi momentum peringatan hari jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat dan bernilai sosial.

Rangkaian kegiatan diawali pada 12 Juni 2026 dengan pelaksanaan Bakti Religi yang dilaksanakan secara serentak di sejumlah tempat ibadah.

Personel Polres Halmahera Timur bersama masyarakat melaksanakan kerja bakti dan pembersihan Rumah Ibadah di Desa Buli Karya dan di Desa Wayafli.

Pada kesempatan tersebut, Polres Halmahera Timur juga memberikan bantuan tunai kepada Pondok Pesantren Hidayatullah Buli sebagai bentuk kepedulian terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

Masih pada tanggal yang sama, Polres Halmahera Timur juga memulai program Bedah Rumah di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatullah Buli.

Program yang hingga saat ini masih berlangsung tersebut bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kelayakan sarana yang digunakan oleh para santri dalam menjalankan aktivitas pendidikan dan ibadah.

Selain bedah rumah Polres Halmahera Timur juga membuka layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang dipusatkan di Mapolres Halmahera Timur.

Program tersebut masih berlangsung hingga 30 Juni 2026 dan terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin memeriksakan kondisi kesehatannya secara gratis.

Dalam rangka mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, Polres Halmahera Timur juga menyelenggarakan berbagai perlombaan.

Pada 17 hingga 19 Juni 2026, digelar Lomba Domino yang berlangsung di Aula Polres Halmahera Timur.

Perlombaan ini diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan dan berlangsung meriah dengan semangat sportivitas serta kebersamaan.

Kemudian pada 20 hingga 21 Juni 2026, Aula Polres Halmahera Timur kembali menjadi pusat kegiatan dengan digelarnya Lomba E-Sport yang mempertandingkan cabang permainan PUBG Mobile dan Mobile Legends.

Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari kalangan generasi muda sebagai wadah menyalurkan bakat sekaligus membangun hubungan positif antara Polri dan masyarakat.

Memasuki tanggal 22 hingga 23 Juni 2026, Polres Halmahera Timur kembali melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi masyarakat di Aula polres Halmahera Timur, dan giat donor darah di pusatkan di rsud kota maba kegiatan ini mendapat sambutan positif dari pesonil Polri TNI,Tenaga kesehatan serta masarakat yg turun berpartisipasi mendonorkan darahnya guna membantu memenuhi kebutuhan stok darah di wilaya Halmahera Timur, serta kegiatan Anjangsana kepada Purnawirawan Polri dan Warakawuri.

Melalui kegiatan tersebut, jajaran Polres Halmahera Timur memberikan perhatian dan penghormatan kepada para purnawirawan serta keluarga besar Polri yang telah memberikan pengabdian terbaik bagi institusi dan bangsa.

Melalui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, Polres Halmahera Timur berharap momentum Hari Bhayangkara ke-80 dapat semakin memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri yang Presisi, humanis, dan selalu hadir untuk melayani, melindungi, serta mengayomi masyarakat.

Dengan tema “Polri Untuk Masyarakat” menjadi semangat yang terus diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pelayanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Halmahera Timur.(hmsplrshltm)

Artikel Semarak 80 Tahun Bhayangkara di Polres Haltim pertama kali tampil pada Haltimtv.

Oleh: Aimar Naser.                                          Ketua Gerakan Mahasiswa Maluku Utara di Jakarta

HALTIMTV.COM – Dugaan pencemaran lingkungan di Pulau Taliabu kini tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan biasa.

MASALAH ini telah menjelma menjadi krisis multidimensi yang memperlihatkan lemahnya tata kelola sumber daya alam, minimnya pengawasan negara, serta abainya korporasi terhadap tanggung jawab ekologis dan sosial.

Sorotan tajam mengarah pada rusaknya dua sungai utama, yakni Sungai Fango dan Sungai Samada, yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Air yang dahulu jernih dan menopang aktivitas sehari-hari warga kini berubah menjadi ancaman.

Hasil uji laboratorium mengindikasikan adanya kandungan merkuri dan zat berbahaya lainnya.

Temuan ini tidak hanya mengkhawatirkan, tetapi juga mengindikasikan adanya potensi pelanggaran serius terhadap hukum lingkungan.

Perwakilan masyarakat adat melalui Tuli Lamo Kesultanan Ternate, Irwan Gani, menyampaikan bahwa kondisi kedua sungai tersebut telah berada pada titik kritis.

Airnya tidak lagi layak digunakan, sementara masyarakat terpaksa bertahan dengan sumber air alternatif yang terbatas dan belum tentu aman.

Kondisi ini bukan sekadar degradasi lingkungan, melainkan perampasan hak dasar warga atas akses air bersih.

Fakta tersebut diperkuat oleh investigasi lapangan yang dilakukan secara bertahap oleh unsur adat dan tim independen.

Temuan mereka menunjukkan bahwa pencemaran bukanlah insiden sporadis, melainkan akumulasi dari aktivitas pertambangan yang berlangsung selama bertahun-tahun tanpa pengendalian yang memadai.

Di balik kerusakan ekologis tersebut, tersimpan persoalan yang lebih mendasar, yakni legalitas operasional perusahaan tambang.

Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI pada 1 April 2026, terungkap bahwa sejumlah perusahaan diduga beroperasi tanpa kelengkapan izin lingkungan, termasuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Izin yang dimiliki bahkan disebut hanya berasal dari pemerintah kabupaten tanpa legitimasi penuh dari kementerian terkait.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar : bagaimana mungkin aktivitas pertambangan berskala besar dapat berlangsung lebih dari satu dekade tanpa kepatuhan terhadap regulasi yang menjadi syarat utama operasional?

Dua perusahaan yang menjadi sorotan utama, yakni PT Adi Daya Tangguh (ADT) dan PT Bintani Megah Indah (BMI), kini berada dalam tekanan publik yang semakin kuat.

BAP DPD RI secara tegas merekomendasikan penghentian aktivitas kedua perusahaan tersebut menyusul adanya indikasi pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan, pengelolaan limbah B3, serta pencemaran sumber air masyarakat.

Namun, ironi tidak berhenti di situ. Di tengah dugaan pelanggaran lingkungan yang serius, kedua perusahaan tersebut juga tercatat menunggak kewajiban pajak daerah.

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu mengungkap adanya tunggakan pajak listrik yang mencapai miliaran rupiah.

PT ADT, misalnya, dilaporkan menunggak lebih dari Rp1 miliar sejak tahun 2025.

Alasan yang dikemukakan perusahaan, yakni belum adanya regulasi yang menjadi dasar pembayaran, justru menunjukkan adanya celah tata kelola yang lebih luas.

Negara terlihat lamban dalam menyediakan kepastian hukum, sementara korporasi memanfaatkan kondisi tersebut sebagai ruang untuk menunda kewajiban finansialnya.

Padahal, pada saat yang sama, masyarakat di sekitar wilayah tambang harus menanggung beban ganda: kehilangan akses terhadap air bersih dan rusaknya sumber penghidupan.

Perkebunan kakao, kelapa, dan cengkih di enam desa dilaporkan mengalami kerusakan signifikan yang diduga berkorelasi dengan aktivitas pertambangan.

Lebih jauh lagi, transparansi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dipertanyakan.

Warga mengaku tidak pernah merasakan manfaat yang nyata, meskipun perusahaan disebut rutin menyalurkan dana melalui pemerintah daerah.

Janji kompensasi yang tak kunjung terealisasi semakin mempertegas jarak antara klaim korporasi dan realitas di lapangan.

Konflik sosial yang telah berlangsung selama bertahun-tahun menjadi bukti bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan struktural.

Insiden bentrokan pada tahun 2017 yang menelan korban jiwa masih menyisakan trauma kolektif dan menunjukkan bahwa pendekatan keamanan kerap lebih diutamakan daripada penyelesaian yang substantif.

Hari ini, Pulau Taliabu berada di persimpangan : antara melanjutkan eksploitasi yang terus berlangsung atau melakukan pemulihan yang berpihak kepada rakyat.

Negara tidak boleh lagi bersikap setengah hati.

Verifikasi lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM harus segera dilakukan, disertai langkah tegas berupa penegakan hukum dan pemulihan lingkungan.

Jika tidak, maka yang akan terjadi bukan hanya kerusakan alam, melainkan juga runtuhnya kepercayaan publik terhadap negara.

Pulau Taliabu tidak boleh dibiarkan menjadi ladang eksploitasi tanpa batas, tempat hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sementara kesejahteraan rakyat dikorbankan demi kepentingan korporasi.

Sudah saatnya negara hadir, bukan sekadar mencatat, melainkan bertindak.

Artikel Jejak Hitam Pertambangan Pulau Taliabu pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Setelah sukses mengunjungi Universitas Pertahanan (Unhan), hari ini Ubaid Yakub didampingi Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat sebagimana Rilis Kabag Komdokpim, Lutfi Ridho, keduanya melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi pembangunan sektor perkebunan di Kabupaten Halmahera Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati dan Sekda diterima langsung oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP., M.Si.

Menurut Kabag  Komdokpim, Pada kesempatan tersebut, Bupati Halmahera Timur memaparkan potensi besar sektor perkebunan yang dimiliki daerahnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, luas perkebunan kelapa eksisting di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 45.602 hektare, sementara potensi pengembangan lahan perkebunan kelapa masih tersedia sekitar 48.843 hektare.

Kabag Lutfi Ridho melanjutkan , Bupati menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi sekaligus mengusulkan dukungan pemerintah pusat terkait pembangunan pabrik pengolahan kelapa serta bantuan bibit kelapa guna mendukung peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas perkebunan di Halmahera Timur.

“Halmahera Timur memiliki potensi perkebunan kelapa yang sangat besar. Dengan dukungan pembangunan pabrik pengolahan kelapa dan bantuan bibit unggul, kami optimistis sektor perkebunan dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Bupati.

Menanggapi pemaparan tersebut, Direktur Jenderal Perkebunan meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk segera menyampaikan surat permohonan resmi yang dilengkapi dengan data dan potensi perkebunan sebagaimana telah dipaparkan dalam pertemuan.

Sekretaris Daerah Halmahera Timur menyampaikan harapannya agar usulan pembangunan pabrik kelapa dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.

Menurutnya, apabila belum dapat direalisasikan pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap program tersebut dapat masuk dalam agenda pembangunan tahun mendatang.

“Kami berharap usulan ini dapat ditindaklanjuti. Jika belum memungkinkan tahun ini, semoga pada tahun depan pembangunan pabrik kelapa di Halmahera Timur dapat direalisasikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan ekonomi daerah hal ini sesuai asta cita presiden republik indonesia terkait hilirisasi perkebunan kelapa,” ungkap Sekda.

Sebagai salah satu daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Maluku Utara dan terbesar kedua setelah Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur memiliki potensi sumber daya perkebunan yang sangat menjanjikan.

Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk mendorong hilirisasi komoditas perkebunan, meningkatkan daya saing produk daerah, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam memperjuangkan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. (komdokpim)

Artikel Kunjungi Kementan, Bupati Ubaid dan Sekda Ricky Usulkan Pabrik Kelapa dan Bantuan Bibit pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM  – Bupati Halmahera Timur, Drs. Ubaid Yakub, MPA, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Ir. Ricky Chairul Ricfat, ST., MT, Kepala Bagian Umum dan Protokol, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan, serta Kepala Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan melakukan kunjungan kerja ke Universitas Pertahanan Republik Indonesia di Sentul.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur diterima langsung oleh Rektor Unhan RI, Anton Nugroho, beserta jajaran pimpinan universitas.

Kunjungan tersebut bertujuan menjalin kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dengan Universitas Pertahanan RI dalam rangka mendukung rencana pembangunan sekolah vokasi di Kabupaten Halmahera Timur guna menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan siap kerja.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Halmahera Timur memaparkan secara singkat kondisi geografis, potensi sumber daya alam, serta perkembangan investasi yang sedang berlangsung di daerah. Bupati juga menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya terkait kebutuhan tenaga kerja terampil yang semakin meningkat seiring dengan percepatan pembangunan dan investasi di wilayah Halmahera Timur.

“Kami membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan dunia industri. Kehadiran sekolah vokasi menjadi salah satu solusi strategis dalam menjawab kebutuhan tersebut,” ujar Bupati.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ir. Ricky Chairul Ricfat, ST., MT, menambahkan bahwa pembangunan sekolah vokasi di Halmahera Timur diharapkan mampu mendukung target pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang diproyeksikan mencapai 60.000 orang pada tahun 2028.

Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja tersebut sejalan dengan perkembangan kawasan industri di Halmahera Timur yang merupakan bagian dari kawasan strategis yang mendukung Program Strategis Nasional (PSN).

“Harapan kami, sekolah vokasi ini dapat menjadi pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal sehingga masyarakat Halmahera Timur dapat mengambil peran lebih besar dalam berbagai peluang kerja yang tersedia di kawasan industri,” ungkap Sekda.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Pertahanan RI, Letjen TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., menjelaskan bahwa Universitas Pertahanan merupakan perguruan tinggi yang berada langsung di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan memiliki berbagai fakultas serta program studi yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang pertahanan, teknologi, kesehatan, dan manajemen.

Beberapa fakultas yang dimiliki Unhan antara lain Fakultas Vokasi Logistik Militer (D-3) di Belu, Nusa Tenggara Timur, Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Farmasi Militer, Fakultas MIPA Militer, Fakultas Teknik dan Teknologi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Fakultas Keamanan Nasional, serta Program Doktoral Ilmu Pertahanan.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif. Kedua pihak sepakat untuk menjajaki langkah-langkah kerja sama lebih lanjut sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan pembangunan daerah, khususnya dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi di Kabupaten Halmahera Timur.

Artikel Bangun Sekolah Vokasi, Bupati Ubaid dan Rombongan Kunjungi Unhan pertama kali tampil pada Haltimtv.

Dalam kegiatan tersebut sebagimana rilis kepala Komdokpim Lutfi Ridho, Wakil Bupati didampingi oleh Asisten I  dan Asisten III sekaligus mewakili Sekretariat Daerah selaku ketua LPTQ Kabupaten Halmahera Timur.

Kehadiran Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur juga sekaligus mewakili dukungan penuh terhadap pelaksanaan MTQ sebagai sarana pembinaan generasi Qurani serta penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

Kafilah Kabupaten Halmahera Timur yang mengikuti MTQ Provinsi Maluku Utara Ke-XXXI berjumlah 55 orang, yang terdiri atas:

* Peserta : 41 orang
* Pelatih : 3 orang
* Official : 4 orang
* Pendamping : 7 orang

Seluruh kafilah telah tiba di Kota Sofifi pada Sabtu, 20 Juni 2026, dan menempati Penginapan Sofifi Indah sebagai lokasi pemondokan selama pelaksanaan kegiatan.

Wakil Bupati Anjas Taher menyampaikan harapannya agar seluruh peserta dari Kabupaten Halmahera Timur dapat mengikuti setiap cabang perlombaan dengan baik, menjunjung tinggi sportivitas, serta menampilkan kemampuan terbaik yang dimiliki.

“MTQ bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga momentum untuk memperkuat syiar Islam, membangun kecintaan terhadap Al-Qur’an, serta mempererat ukhuwah antar daerah di Provinsi Maluku Utara. Pemerintah Daerah berharap seluruh kafilah Halmahera Timur dapat memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama daerah,” ujar Wakil Bupati.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pelatih, official, dan pendamping yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi tahun ini.

Melalui partisipasi pada MTQ Provinsi Maluku Utara Ke-XXXI, diharapkan lahir qari dan qariah terbaik yang tidak hanya berprestasi dalam ajang perlombaan, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan bermasyarakat.

Artikel Haltim Kirim 55 Orang, Wabub Anjas Hadiri MTQ Provinsi di Sofifi pertama kali tampil pada Haltimtv.

Kepala Dinas Pertanian Haltim, Muhammad Abdullah beserta staf dan rombongan Peserta PENAS 2026 mendampingi Bupati dalam kegiatannyang diikuti ribuan petani dan nelayan se Indonesia di Limboto Gorontalo,Sabtu,20/06/26.(foto:Dokpim)

HALTIMTV.COM – Bupati Halmahera Timur, Drs. Ubaid Yakub, MPA, menghadiri pembukaan Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 yang berlangsung di Desa Hepu dan Desa Hulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sabtu,20/06/26.

Kegiatan nasional tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan diikuti oleh ribuan petani, nelayan, penyuluh, serta pelaku usaha pertanian dari seluruh Indonesia.

Kepala Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan(Kabag KOMDOKPIM), Lutfi Ridho, dalam rilisnya menyampaikan Dalam kegiatan tersebut, Bupati Halmahera Timur didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur, Muhammad Abdullah, bersama jajaran dinas Pertanian.

Menurut Ridho, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur juga mengikutsertakan perwakilan petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan PENAS XVII Tahun 2026.

Ridho panggilan akrab Kabag Komdokpim ini menjelaskan Sebanyak 19 peserta dari Kabupaten Halmahera Timur yang terdiri dari pengurus Gapoktan, petani, dan pendamping turut ambil bagian dalam kegiatan yang menjadi ajang pembelajaran, pertukaran pengalaman, serta penguatan jejaring antar pelaku sektor pertanian dan perikanan di Indonesia.

Selain menghadiri acara pembukaan, para peserta dari Halmahera Timur juga mengikuti berbagai kegiatan dan perlombaan yang diselenggarakan selama pelaksanaan PENAS, di antaranya:

1. Lomba Asah Terampil;
2. Lomba Unjuk Tangkas;
3. Rembug Utama KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan);
4. Temu Usaha Agribisnis; dan
5. Berbagai kegiatan edukatif dan pameran inovasi pertanian lainnya.

Bupati Ubaid Yakub, kata Ridho,  keikutsertaan daerah dalam PENAS merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian, memperluas akses informasi dan teknologi, serta memperkuat kemitraan usaha bagi para petani dan nelayan.

“PENAS menjadi wadah yang sangat strategis bagi petani dan nelayan untuk belajar, berbagi pengalaman, serta membangun jaringan kerja sama yang dapat mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah berharap peserta yang hadir dapat membawa pulang pengetahuan dan inovasi baru untuk diterapkan di Halmahera Timur,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi salah satu pilar penting pembangunan daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus berkomitmen memberikan dukungan melalui berbagai program peningkatan kapasitas petani, pengembangan komoditas unggulan, serta penguatan kelembagaan kelompok tani.

Melalui keikutsertaan dalam PENAS XVII Tahun 2026, diharapkan para petani dan nelayan Halmahera Timur semakin termotivasi untuk mengembangkan usaha pertanian yang maju, mandiri, modern, dan berdaya saing guna mendukung ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.(Dokpim/hltmtv)

Artikel Dibuka Wapres Gibran, Bupati Ubaid Hadiri PENAS di Gorontalo pertama kali tampil pada Haltimtv.

Tindakan kekerasan fisik kepada masa aksi ini membuktikan bahwa aparat kepolisian jelas melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang di jamin konstitusi

Masa aksi yang dipukul oleh aparat kepolisian juga adalah mahasiswa universitas Nahdlatul ulama Maluku Utara sekaligus kader PMII kota ternate.

Atas kejadian itu, maka presiden BEM universitas Nahdlatul ulama Maluku Utara, Risman Thaha akan menindak tegas pemukulan yang di lakukan oleh aparat kepolisian Resort kota Ternate

“Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara. Bukan untuk dibungkam dengan kekerasan. Aparat seharusnya hadir untuk melindungi, bukan untuk mencederai. Pemukulan terhadap masa aksi hanya akan menambah luka dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” Ujara Risman

Kami menuntut:
1. Evaluasi menyeluruh dan tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan pemukulan
2. Jaminan keamanan bagi seluruh mahasiswa dan aktifis agar tidak ada lagi kekerasan berulang
3. Kepolisian kembali pada tugas utama: mengayomi dan melindungi, bukan menakuti
4.Kapolres kota ternate harus bertanggung jawab atas insiden pemukulan dari oknum kepolisian terhadap mahasiswa universitas Nahdlatul ulama Maluku Utara.

Kekerasan tidak pernah jadi jawaban atas kritik. Demokrasi butuh ruang dialog, bukan pukulan.(hltmtv)

Artikel BEM Unutara Kecam Tindakan Represif Aparat Polres Ternate pertama kali tampil pada Haltimtv.