HALTIMTV.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjend) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) pengurus DPW PPP Banten dinilai tidak sah karena dinilai tidak melalui mekanisme organisasi.

Seperti diketahui, Ketua Umum PPP mencopot jabatan Subadri Ushuluddin jari jabatan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Banten pada 30 Januari 2026.

Mardiono juga menunjuk Baihaki Sulaiman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP Banten serta Ida Hamidah.

SK tersebut ditandatangani oleh Mardiono dengan Wakil Sekretaris Jenderal PPP, tanpa melibatkan Taj Yasin Maimoen yang merupakan Sekjend PPP.

Menurut Taj Yasin, proses pengambilan keputusan yang tidak melalui rapat pengurus harian bertentangan dengan konstitusi internal partai. Ia menilai langkah tersebut inkonstitusional dan tidak dapat ditaati.

Taj Yasin menegaskan bahwa seluruh kebijakan partai harus mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“(Penunjukan Plt) tidak sah, organisasi harus dijalankan sesuai aturan. Ada AD/ART yang menjadi pedoman, itu yang harus ditegakkan,” katanya di Sekretariat DPW PPP Banten usai melakukan pertemuan dengan pengurus dan kader DPW PPP Banten, Jumat (13/02/2026).

Taj Yasin menjelaskan, sebelum mengambil langkah strategis seperti penunjukan Plt atau keputusan lain yang berpotensi menimbulkan konflik, DPP seharusnya lebih dulu merapikan struktur dan memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai AD/ART.

“Kita sekarang sedang merapikan semuanya. Kita ajak kembali ke aturan, AD/ART harus ditegakkan,” pungkasnya.

Taj Yasin juga membantah tudingan bahwa dirinya tidak aktif atau mangkir dari agenda partai, termasuk Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

“Bagaimana saya mau hadir, kalau keputusan melakukan Mukernas saja tidak dirapatkan melalui pengurus harian?” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Banten, Subadri Ushuludin mengatakan, pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PPP yang disebutnya sebagai sekjen yang sah menjadi momentum untuk meluruskan persoalan internal partai di daerah.

“Ini menumbuhkan kembali semangat kader, khususnya di Provinsi Banten yang sebelumnya kebingungan menentukan sikap,” ujarnya.

Menurut Subadri, keputusan penunjukan Plt yang sebelumnya dikeluarkan dinilai menabrak Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Organisasi (PO), serta mekanisme internal partai lainnya.

Ia menilai, penunjukan PLT tidak memiliki dasar yang kuat. Sebab, dalam AD/ART disebutkan bahwa seorang pengurus dapat ditunjuk Plt apabila memenuhi tiga syarat, yakni tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan tetap, sedang menjalani hukuman, atau meninggal dunia.

“Kami masih aktif menjalankan organisasi. Tidak ada dasar untuk menerbitkan Plt,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mempersoalkan legalitas administrasi SK Plt tersebut. Menurutnya, dokumen itu tidak ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal yang sah sebagaimana mestinya dalam struktur kepengurusan partai.

Subadri menambahkan, hingga saat ini struktur pengurus pusat dan perangkat organisasi seperti Mahkamah Partai juga belum sepenuhnya lengkap.

Karena itu, menurutnya, langkah-langkah strategis seperti penunjukan Plt seharusnya tidak dilakukan sebelum pembenahan internal diselesaikan.

“Atas dasar itu, kami menyatakan SK Plt tersebut tidak sah. Dan apapun bentuknya, akan kami lawan, baik melalui jalur hukum maupun langkah organisasi lainnya,” pungkasnya

(sumber berita : notifbanten.com )

Artikel Sekjen PPP Taj Yasin Bongkar Kejanggalan SK PLT pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Para pedagang ikan di pasar Ikan Gamalama Ternate, secara swadaya melakukan perbaikan dan pengerasan jalan masuk ke lokasi penjualan Ikan yang sejak lama mengalami rusak parah.

Pekerjaan pengerasan jalan berupa pengecoran itu diinisiasi oleh ketua pasar ikan Gamalama yang biasa dipanggil  Ko Har.

Inisiatif dari Ketua Pasar Ikan Gamalama tersebut mendapat apresiasi dari seluruh pedagang Ikan setempat untuk membuat perbaikan jalan masuk ke tempat secara swadaya.

Menurut Ko Har, Panggilan Akrab Ketua Pasar Ikan Gamalama, pengerjaan perbaikan jalan masuk yang berbevek sejak lama itu menggunakan Semen 45 Zak dan pasir dua Mobil Dump Truck

“Kami terpaksa harus mengambil langkah inisiatif bersama para pedagang ikan di pasar Gamalama ini, kami Patungan dana untuk memperbaiki jalan masuk sepanjang 25 Meter, mereka secara sukarela menyumbang dana demi untuk kenyamanan para pedagang dan juga bagi pembeli serta juga mengatasi gangguan Sanitasi lingkungan, Ujar Ko Har.

Adapun pengerjaan tersebut dilakukan mulai Hari Sabtu,11/04/26 dan dikerjakan langsung oleh Ketua Pasar Ikan Gamalama beserta seluruh pedagang Ikan yang laki laki guna mempercepat penyelesaiannya.

“Untuk pengerjaannya , kami semua pedagang Ikan yang bapak bapak ini langsung turun tangan ambil bagian mengerjakan Pengecoran  Perbaikan jalan masuk supaya cepat selesai mengingat aktifitas pasar ikan Gamalama sebagai pasar induk sangatlah ramai sehingga kami harus kerja ekstra cepat demi untuk kenyamanan penjualan dan para pembeli, Tutup Ko Har. (hltmtv)

Artikel Pedagang Ikan Pasar Gamalama Swadaya Perbaikan Jalan pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher, Hari ini, Selasa, 7 April 2026, turut menghadiri prosesi Perdamaian dan Saling Memaafkan pasca Konflik masyarakat Desa Sibenpopo dan Desa Banemo.

Kedua Desa yang selama ini berdampingan rukun dan damai tiba tiba saja terlibat konflik, namun dengan penuh ketulusan akhirnya mereka saling memaafkan atas kejadian beberapa hari yang lalu.

Wakil Bupati Anjas Taher yang hadir di tengah acara tersebut merasa terharu sembari mengatakan Semoga persaudaraan yang sempat terkoyak beberapa hari itu, kini terjalin lagi untuk selamanya.

Anjas pun mengingatkan bahwa dengan  semangat persatuan dan  kebersamaan dilandasi nilai spritual Fogogoru, terus memelihara hidup dengan penuh kerukunan dan kedamaian.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur  yang berbatasan langsung dengan Halmahera Tengah kata  Wabub Anjas sangat mengapresiasi Perdamaian akibat  Konflik tersebut dan katanya hal itu menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat persaudaraan hingga seterusnya.

“Marilah kita terus menerus menjaga dan memelihara nilai nilai persaudaraan yang tertuang dalam filosofi Fogogoru,” Ujar Wabub Anjar Taher. (hltmtv)

Artikel Wabub Anjas Hadiri Perdamaian dan Saling Memaafkan Banemo – Sibenpopo pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM  – Kepolisian Resort Halmahera Timur melakukan persiapan menghadapi eskalasi konflik Horizontal.

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi hal tersebut, Polres Halmahera Timur Apel Gelar Pasukan bernama Operasi Aman Nusa I Tahun 2026, Selasa,07/04/26 di Lapangan Apel setempat.

Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Halmahera Timur AKBP B. Kusuma Ardiansya, S.I.K., dan dihadiri oleh Wakapolres Haltim Kompol Ayub Patty, Kasatpol PP M. Abadi Dauda, Pendeta Justinus Samar, perwakilan Dinas PMD Abdul Salam Wasahua, para pejabat utama Polres Haltim, personel Polres Haltim, personel Kompi 3 Brimob Batalyon B, serta personel TNI Koramil 1505-03 Maba.

Kapolres Halmahera Timur menekankan dinamika situasi saat ini menunjukkan berbagai potensi konflik sosial, seperti konflik antar kelompok masyarakat, sengketa lahan, isu SARA, hingga penyebaran informasi hoaks yang dapat memicu perpecahan.

“Potensi konflik tersebut dapat mengganggu stabilitas keamanan dan menghambat pembangunan daerah, sehingga penanganannya harus dilakukan secara cepat, tepat, terukur, dan terpadu,” tegas Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan bahwa pelaksanaan Operasi Aman Nusa I mengedepankan langkah deteksi dini, peningkatan kewaspadaan, serta upaya preemtif dan preventif guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Ia juga menegaskan pentingnya pelaksanaan tugas secara profesional, humanis, dan sesuai SOP.

Kapolres juga mengajak seluruh personel untuk terus memperkuat sinergitas antara TNI-Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

“Keberhasilan operasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan personel dan peralatan, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Melalui pelaksanaan apel ini, diharapkan seluruh personel semakin siap dalam menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas, serta mampu menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Halmahera Timur tetap aman dan kondusif.(hmsplrs/hltmtv)

Artikel Polres Haltim Siaga Potensi Konflik pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM- Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk dinamika di kawasan Timur Tengah yang memicu ketidakpastian terhadap suplai dan harga minyak dunia, pemerintah Indonesia mengambil langkah antisipatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Ketergantungan pada material berbasis minyak bumi, termasuk aspal impor, kini dinilai semakin berisiko di tengah fluktuasi energi global.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa situasi geopolitik global saat ini menuntut Indonesia untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki sendiri, sekaligus mengamankan ketersediaan energi dan material strategis nasional.

Arahan tersebut menjadi dasar penguatan kebijakan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur.

Merespons hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menginisiasi kebijakan peningkatan penggunaan Aspal Buton sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur nasional.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sumber daya dari luar, terutama di tengah situasi global yang tidak pasti. Apa yang kita miliki di dalam negeri harus menjadi kekuatan utama,” ujar Dody.

Sebagian besar aspal impor diketahui merupakan turunan dari minyak bumi. Ketika suplai minyak terganggu dan harga global meningkat akibat konflik, biaya aspal ikut terdorong naik dan berdampak langsung pada anggaran pembangunan jalan.

Kondisi ini menjadikan ketergantungan tinggi terhadap impor sebagai titik rawan yang perlu segera dikurangi.

Di sisi lain, Indonesia memiliki Aspal Buton sebagai sumber daya alam yang melimpah dengan kualitas yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia.

Namun, dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan Asbuton olahan masih terbatas, dengan rata-rata hanya sekitar 4 persen dari total penggunaan aspal nasional.

“Saat ini, sekitar 78 persen kebutuhan aspal nasional masih dipenuhi dari impor, dari total kebutuhan 1,056 juta ton pada 2024 yang diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun.

Untuk itu, kami sedang mendorong regulasi kebijakan wajib penggunaan Asbuton olahan dengan target substitusi paling sedikit 30 persen (A30) dalam campuran beraspal.

Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan terhadap aspal impor hingga sekitar 50%,” jelas Dody.

Melalui substitusi Asbuton (A30), kebijakan ini juga menjadi langkah mitigasi terhadap risiko lonjakan harga akibat gejolak energi global. Pemanfaatan Asbuton diposisikan sebagai strategi kunci untuk mengurangi tekanan impor sekaligus memperkuat kemandirian nasional.

“Selain memperkuat ketahanan pasokan, kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun, meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp1,6 triliun per tahun, serta mendorong penguatan industri dalam negeri melalui pemenuhan SNI dan TKDN minimal 40 persen,” tambah Dody.(hmskempu/hltmtv)

Artikel Menteri PU Pangkas Impor Aspal pertama kali tampil pada Haltimtv.

Namun sorotan global itu belum juga identik dengan kemakmuran lokal.

Sejak era kolonial, wilayah ini berulang kali diperlakukan sebagai ruang pengambilan sumber daya, bukan sebagai pusat pertumbuhan yang berdaulat.

Nama pelakunya memang berubah mulai dari kongsi dagang Eropa ke korporasi transnasional tetapi logikanya tetap sama : kekayaan alam diburu, sementara masyarakat setempat menanggung beban sosial dan ekologinya.

Sejarah rempah semestinya cukup menjadi pelajaran. Ternate, Tidore, dan pulau-pulau di sekitarnya pernah berada di jantung perdagangan dunia, tetapi keuntungan besar lebih banyak mengalir keluar ketimbang membangun fondasi ekonomi rakyat.

Hari ini, pola serupa tampak pada nikel. Maluku Utara menjadi simpul penting dalam rantai pasok energi global, terutama untuk baterai dan kendaraan listrik.

Sayangnya daerah ini belum sepenuhnya bertransformasi menjadi pusat nilai tambah, inovasi, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sediih.

Masalahnya bukan semata pada tambang, melainkan pada desain kebijakan.

Dalam praktik fiskal, Maluku Utara kerap diposisikan hanya sebagai penerima DBH (Dana Bagi Hasil) dari ekstraksi nikel yang pengelolaannya ditentukan pemerintah pusat.

DBH penting, tetapi DBH bukan kedaulatan ekonomi. Daerah menerima transfer, sementara kerusakan jalan, tekanan terhadap permukiman, konflik ruang, pencemaran, dan lonjakan kebutuhan layanan publik harus ditanggung di tingkat lokal.

Dengan kata lain, Maluku Utara memikul eksternalitas pembangunan, tetapi tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengendalikan arah akumulasi manfaatnya.

Narasi hilirisasi nasional pun perlu dibaca lebih kritis. Hilirisasi tidak otomatis berarti keadilan bagi daerah penghasil.

Jika bahan mentah hanya berpindah menjadi produk setengah jadi tanpa membangun kapasitas industri lokal, teknologi, tenaga kerja terampil, dan rantai pasok usaha daerah, maka yang terjadi hanyalah ekstraksi dengan wajah baru.

Kawasan industri bisa tumbuh, tetapi ekonomi lokal tetap tipis. UMKM tidak naik kelas, petani dan nelayan terdesak, dan pemerintah daerah sekadar menjadi administrator dampak.

Dalam konteks geopolitik, posisi Maluku Utara sebenarnya sangat strategis. Dunia sedang berebut mineral kritis, jalur maritim, dan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik.

Artinya, Maluku Utara tidak lagi berada di pinggiran, melainkan di tengah kepentingan global.

Justru karena itulah daerah ini tidak boleh berjalan tanpa peta jalan sendiri. Jika tidak, Maluku Utara hanya akan menjadi frontier produksi bagi agenda pihak lain.

Pusat mengambil rente, pasar global mengambil manfaat, sementara daerah mewarisi ketimpangan dan kerentanan jangka panjang.

Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun Grand Design Transformasi Ekonomi Maluku Utara 2045 yang melampaui paradigma ekstraktif.

Dokumen ini tidak boleh berhenti pada slogan diversifikasi, tetapi harus memetakan secara konkret jalan keluar dari ketergantungan tambang.

Perikanan, industri pengolahan hasil laut, rempah bernilai tinggi, ekonomi maritim, pariwisata sejarah, energi terbarukan, dan logistik antarpulau harus ditempatkan sebagai pilar baru.

Grand design ini juga harus mengatur syarat peningkatan tenaga kerja lokal, penguatan pengusaha daerah, serta penggunaan penerimaan daerah untuk investasi produktif, bukan sekadar belanja rutin.

Langkah kedua, Maluku Utara membutuhkan basis pengetahuan yang kuat.

Sudah saatnya didirikan pusat studi geopolitik dan sumber daya alam di Universitas Khairun sebagai think tank daerah.

Lembaga ini dapat menyuplai analisis independen tentang tata kelola nikel, skema fiskal, dampak lingkungan, negosiasi investasi, keamanan maritim, hingga skenario pasca tambang.

Kebijakan publik tidak boleh terus bergantung pada data perusahaan atau konsultan sesaat.

Daerah memerlukan otoritas intelektualnya sendiri agar tidak selalu datang terlambat dalam membaca perubahan global.

Langkah ketiga, pemerintah daerah harus mengembangkan diplomasi budaya berbasis warisan rempah.

Ini bukan romantisme sejarah, melainkan strategi identitas dan daya tawar.

Ternate dan Tidore memiliki memori geopolitik yang kuat sebagai simpul dunia maritim masa lalu.

Warisan itu bisa diangkat melalui forum internasional, jejaring kota sejarah, festival rempah, museum, dan promosi jalur rempah sebagai bagian dari diplomasi ekonomi.

Daerah yang memiliki identitas kuat akan lebih mudah membangun narasi pembangunan sendiri, alih-alih terus didefinisikan semata sebagai wilayah tambang.

Pelajaran sejarah Maluku Utara sesungguhnya sederhana : kekayaan alam tidak otomatis melahirkan kedaulatan.

Jika pola lama terus dipertahankan, nikel hanya akan menggantikan rempah sebagai komoditas yang memperkaya pihak luar.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar kenaikan DBH, melainkan perubahan cara pandang.

Maluku Utara harus keluar dari posisi objek eksploitasi dan naik menjadi subjek kebijakan.

Tanpa itu, sejarah akan terus berulang yang mana hanya nama komoditasnya yang berganti.

Quote ini bisa membuat kita berhenti sejenak dan merenungkan apa yang telah terjadi dengan kita saat ini.

Sejarah tidak harus berulang, tetapi ia akan berulang selama kita menolak untuk membacanya dengan jujur. Maluku Utara layak menjadi lebih dari sekadar lubang galian bagi dunia.

“Tanah yang kaya tidak akan pernah melahirkan rakyat yang sejahtera, selama kekayaannya hanya diukur oleh mereka yang mengambilnya bukan oleh mereka yang merawat dan mewariskannya.”

“Jika rempah pernah membuat Maluku Utara dikenal dunia tanpa benar-benar menyejahterakan rakyatnya, maka nikel jangan sampai mengulang sejarah yang sama: kaya di tanah sendiri, tetapi miskin dalam kedaulatan.” 

Penulis : DR.Ir.Sayyid Muhammad Assagaf,MSi.

Artikel Maluku Utara, dari Rempah ke Nikel, Sejarah yang Tak Dipelajari pertama kali tampil pada Haltimtv.

This is Paniki Island, located in Loleolamo Village, South Maba District, East Halmahera Regency. As a tourist area, Paniki Island is currently being designed by the Tourism Awareness Youth Community in Loleolamo Village to become a prime tourist destination in East Halmahera, North Maluku Province.

HALTIMTV.COM – Komunitas Pemuda Sadar Wisata, Selasa,31/03/26 menggelar silaturahmi bersama Kepala BP4D Kabupaten Halmahera Timur, Ir. Abdul Halim, J. Kipu, SP, Msi, bahas perencanaan master plan Pulau paniki di Desa Loleolamo, Kecamatan Maba Selatan.

Lewat diskusi panjang bersama Kepala BP4D Halmahera Timur mereka menyepakati dalam waktu dekat akan ke Paniki Island untuk mengukur luasan areal untuk menyusun master plan  agar pengelolaan dan manajeman terpola dengan baik dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Rusmin Hasan, salah satu pengelola pulau Paniki dan juga Humas Komunitas Sadar Wisata Desa Loleolamo.

Menurut Rusmin bahwa kedepan, di Tahun 2027,  Akan menggelar Festival Nelayan di Pulau paniki.

“Kami berharap pemerintah daerah serius mengembangkan destinasi pariwisata di paniki island Halmahera Timur, karena menjadi ikon besar dan membantu omzet desa dan daerah,” Ujar Rusmin.

Komunitas Pemuda Peduli Wisata lanjut Rusmin  mengapresiasi  pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui dinas parawisata dan kebudayaan (Disparbud) yang telah membantu penambahan dua unit tempat ganti atau toilet bagi desa loleolamo dan pengunjung wisata di pulau Paniki.

“Semoga kalaborasi semua elemen, baik Pemdes, Kecamatan, Pemda Haltim dan semua pihak, kami optimis Halmahera Timur akan ada lompatan baru dalam pengembangan distinasi wisata di Halmahera Timur,” Harapnya.

Rusmin bilang, Keberadaan dua unit tempat ganti dan toilet di pulau paniki sangat membantu bagi kenyamanan pengunjung wisata selama berada di tempat wisata tersebut.

Karena dirinya melihat fakta secara administratif Halmahera Timur masih bergantung pada pertambangan.

“Pemkab sudah harus melakukan lompatan baru, melalui pengembangan destinasi wisata di Halmahera Timur,”ujarnya.

Pemerintah daerah perlu mengembangkan destinasi wisata karena beberapa alasan penting

1. Wisata dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak, retribusi, dan penjualan produk lokal.

2. Industri wisata dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.

3. Wisata dapat mempromosikan budaya dan tradisi lokal, meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya.

4. Pengembangan wisata dapat meningkatkan infrastruktur daerah, seperti jalan, akomodasi, dan fasilitas umum.

5. Destinasi wisata yang baik dapat meningkatkan citra daerah, membuatnya lebih menarik bagi investor, bisnis, dan wisatawan.

“Dengan mengembangkan destinasi wisata, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan potensi Daerah,”tandasnya.(hltmtv)

Artikel Komunitas Pemuda Sadar Wisata Dorong Master Plan Pulau Paniki pertama kali tampil pada Haltimtv.

SE bernomor 800.1.5/3349/SJ tersebut memuat sejumlah ketentuan mengenai penyesuaian tugas kedinasan di lingkungan ASN Pemerintah Daerah (Pemda).

ASN Pemda dapat melaksanakan tugas kedinasan melalui kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH).

“Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dengan pola kerja WFH sebanyak satu hari kerja dalam satu minggu yaitu setiap hari Jumat,” bunyi poin SE tersebut sebagaimana disampaikan Tito,  pada Press Conference Kebijakan WFH bagi ASN/TNI/Polri dan pekerja swasta secara daring dari Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Sebagaimana aturan yang tertuang dalam SE, pelaksanaan WFH ditujukan untuk mendorong tercapainya transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif dan efisien.

Selain itu, kebijakan ini juga untuk memacu akselerasi layanan digital pemerintahan daerah dengan mempercepat adopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta digitalisasi proses birokrasi.

“Hal-hal yang berkaitan dengan working from office dan working from home, teknis pelaksanaannya, termasuk juga mengenai upaya untuk mendorong layanan digital,” imbuh Mendagri.

Dia menambahkan, saat terjadinya pandemi Covid-19, SPBE telah diimplementasikan dengan baik oleh Pemda.

Oleh karena itu, kebijakan WFH ini diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja ASN.

Selama melaksanakan tugas kedinasan secara WFH, ASN daerah diminta tetap aktif sehingga dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik.

Sebagaimana ketentuan dalam SE, Pemda diminta membuat skema mekanisme pengendalian dan pengawasan WFH serta WFO.

Kemudian, unit pelayanan publik langsung didorong untuk tetap melaksanakan WFO.

Sementara itu, unit pendukung melaksanakan WFH secara selektif dengan memastikan target dan kinerja ASN tercapai.

Lebih lanjut, terdapat sejumlah layanan pemerintahan yang dikecualikan dari kebijakan WFH, antara lain unit pemerintahan pada urusan kebencanaan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), kebersihan dan persampahan, layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil), perizinan di bidang penanaman modal, layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan pendapatan daerah, serta layanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Gubernur, Wali Kota, Bupati kita minta untuk melaksanakan perhitungan penghematan anggaran masing-masing sebagai dampak dari perubahan budaya kerja yang lebih efektif dan efisien ini,” Lanjut Tito.

Adapun anggaran dari hasil penghematan tersebut dapat digunakan untuk mendukung program prioritas Pemda.

Berdasarkan SE tersebut, kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026 dan akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan.

Terkait sistem pelaporan, para bupati dan wali kota melaporkan pelaksanaan SE tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah paling lambat setiap tanggal 2 bulan berikutnya.

Sementara itu, gubernur melaporkan pelaksanaan SE kepada Mendagri paling lambat setiap tanggal 4 bulan berikutnya.

“Dan ketentuan ini, kebijakan ini akan dievaluasi selama dua bulan,” tandas Mendagri. (hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Setiap Jumat, ASN Kerja di Rumah, Kecuali …. pertama kali tampil pada Haltimtv.

تَقَبَّلَ اللّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ صِيَامَنَا وَصِيَامَكُمْ

Taqabballahu Minna Waminkum

Shiyamanaa Washiyamukum

Artikel BERITA IKLAN : Direksi Dan Karyawan PT Nusa Karya Arindo Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447H pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – PT Nusa Karya Arindo (NKA) pada Rabu,18/03/26 Malam sekira jam 21.00 memberikan bantuan membersihkan tumpahan minyak yang terjadi di Puncak Fai, Areal ruas jalann Buli Maba.

Hal tersebut dikemukakan Bagian Eksternal PT NKA, Hanafi Wahab menjawab Haltimtv.com seputar peristiwa tumpahan BBM yang diduga jenis Solar hingga ke badan jalan di ruas Buli Maba.

” Bukan NKA punya, NKA Bantu hanya membantu bersihkan saja, jadi bikin saja berita begitu, ” Jawab Hanafi Membalas Pertanyaan Haltimtv melalui saluran WhatsApp, Kamis,19/03/26 dinihari.

Hanafi menjelaskan pihak NKA melakukan Pemasangan Cone Area 3 Titik Tumpahan Minyak Solar Di Puncak Fai Arah Mornopo.

Tumpahan tersebut menurut Hanafi Wahab, berada di tiga titik. Titik 1,  50 Meter, Titik 2,  100Meter dan Titik 3,  200 Meter.

Dirinya menguraikan bahwa pihaknya melakukan pemasangan Cone dan yang sudah terpasang  sebanyak 7 unit serta Sebagian lagi kata dia menggunakan Daun daun yang ada disekitar.

“Kita Menggunakan Daun Sebagai Penanda,” kata Hanafi.

Diakhir penjelasannya , Hanafi bilang bahwa Pembersihan yang komprehensif akan dilakukan Kamis besok dan NKA hanya bantu kasih bersih, Ujar Hanafi lagi.

Sayangnya Hanafi Wahab dari Bagian Eksternal PT Nusa Karya Arindo itu tidak mengetahui pasti Perusahaan tambang mana sebagai pemilik BBM yang tumpah di hampir penghujung malam tersebut.

” Saya Tra copy itu, kurang tau lagi,Kita hanya kordinasi dinas bencana dan hubungi saja untuk kita bersihkan, ” Hanafi Wahab menutup percakapan.

Sementara itu sebelumnya petugas Polres Halmahera Timur telah lebih dulu melakukan Olah TKP atas kejadian yang nyaris mengakibatkan pengguna jalan mengalami kecelakaan akibat tumpahan minyak ke badan jalan.

“Tadi kita sudah turun TKP, dan sudah melakukan kordinasi dengan perusahaan NKA, jadi untuk sementara kami  beri tanda pengaman dengan unit Kerucut dulu, Besok baru tutup dengan serat kayu,” Ujar salah satu petugas Polres Haltim (hltmtv)

Artikel PT NKA Bersihkan Tumpahan BBM di Area Tambang Ruas Buli Maba pertama kali tampil pada Haltimtv.