Sekda Haltim Ricky Chairul Richfat Tutup Mubes IKB Makayoa, Dorong Organisasi Selaraskan Program dengan Pemda

HALTIMTV.COM– Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, resmi menutup Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Keluarga Besar Makean-Kayoa (IKB Makayoa) Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, di Dusun Tabadoklo, Desa Dodaga, Minggu (4/10/2026).

Dalam sambutannya, Ricky menyampaikan ucapan selamat kepada Ardiansyah Madjid yang terpilih sebagai Ketua Umum IKB Makayoa Haltim periode 2026-2031.

“Selamat kepada Ardiansyah yang telah terpilih sebagai Ketua Umum IKB Makayoa Halmahera Timur. Semoga di bawah kepemimpinannya dapat menjalankan program kerja selama lima tahun ke depan,” ujar Ricky.

Ricky mengatakan, IKB Makayoa merupakan wadah kerukunan dan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun masyarakat Makean dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Timur.

Menurutnya, keberadaan IKB Makayoa memiliki peran strategis dalam menjaga kebersamaan, nilai adat istiadat, serta keharmonisan sosial di tengah masyarakat.

“IKB Makayoa memiliki peran strategis dan multidimensi bagi pembangunan serta keharmonisan sosial di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Halmahera Timur,” ungkapnya.

Ricky juga menyampaikan harapan Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub agar IKB Makayoa dapat berperan aktif menyelaraskan program organisasi dengan kebijakan pemerintah daerah.
Selain itu, organisasi tersebut diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung berbagai agenda pembangunan daerah.

“Melalui sumber daya manusia IKB Makayoa, organisasi ini kerap memberikan masukan konstruktif bagi arah kebijakan dan kemajuan daerah. Kita juga berharap IKB Makayoa terus merawat budaya dan identitas serta membangun kolaborasi dengan paguyuban lainnya di Halmahera Timur demi kemajuan daerah,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan paguyuban, untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat pembangunan daerah.

Ricky berharap kepengurusan IKB Makayoa periode 2026-2031 dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik serta menjaga persatuan keluarga besar Makean-Kayoa di Halmahera Timur.

Mubes IKB Makayoa Haltim mengusung tema “Merajut Kebersamaan, Memperkuat Kekeluargaan Demi Makayoa yang Rukun dan Harmonis dalam Bingkai Makatala.” (**)

Artikel Makayoa Haltim Siap Selaraskan Program dengan Pemda pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Ardiansyah Madjid terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Makayoa (IKB Makayoa) Kabupaten Halmahera Timur periode mendatang.

Ardiansyah terpilih dalam Musyawarah Besar (Mubes) IKB Makayoa yang berlangsung di Dusun Tapadoklo, Desa Wokajaya, Kecamatan Wasile Timur, Minggu (4/10/2026).

Dalam proses pemilihan, dua nama ditetapkan oleh pimpinan sidang sebagai calon ketua umum, yakni Ardiansyah Madjid yang merupakan perwakilan Maba dan Amir Kaidati dari perwakilan Wasile.

Setelah melalui proses musyawarah, Amir Kaidati menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan.

Dengan demikian, Ardiansyah Madjid ditetapkan sebagai Ketua Umum IKB Makayoa secara aklamasi.

Usai terpilih, Ardiansyah menyampaikan kesadaran atas besarnya harapan keluarga besar Makayoa terhadap kepengurusan baru.

Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan program organisasi dengan dukungan seluruh keluarga besar Makayoa.

Menurutnya, tekad kolektif dan itikad baik seluruh peserta Mubes menjadi modal penting untuk membangkitkan kembali organisasi yang sempat mengalami kevakuman.

“Ke depan kami berharap ada sinergi dari seluruh keluarga besar Makayoa untuk bersama-sama menyusun dan melaksanakan program kerja hingga akhir periode,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada panitia, keluarga besar Dusun Tapadoklo, serta seluruh peserta yang telah menyukseskan pelaksanaan Mubes.

Apresiasi khusus disampaikan kepada Pemerintah Daerah Halmahera Timur dan Sekretaris Daerah atas arahan, bimbingan, serta dukungan yang telah membantu memfasilitasi pelaksanaan musyawarah.

Ardiansyah menilai dukungan dan koordinasi dengan pemerintah daerah tetap penting, terutama dalam proses pengukuhan kepengurusan dan pelaksanaan program kerja organisasi ke depan.

“Kami berharap arahan dan dukungan ini dapat terus diberikan selama proses penyusunan kepengurusan hingga pelaksanaan program kerja IKB Makayoa,” katanya.

Terpilihnya Ardiansyah diharapkan menjadi momentum untuk mengaktifkan kembali roda organisasi sekaligus memperkuat silaturahmi dan kebersamaan keluarga besar Makayoa di Kabupaten Halmahera Timur. (Red)

Artikel Terpilih Aklamasi Ardiansyah Madjid Pimpin Makayoa Haltim pertama kali tampil pada Haltimtv.

“TUMBUHNYA HARUS TERASA”

Sahatu M.Saleh.                         K e t u a.

Artikel BERITA IKLAN : DPD APDESI MERAH PUTIH MALUT Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Ke-27 Provinsi Maluku Utara pertama kali tampil pada Haltimtv.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin, 28 September 2026 tersebut menghadirkan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai narasumber dan diikuti oleh jajaran karyawan dan karyawati PD Perdana Cipta Mandiri.

Sosialisasi ini menjadi bagian dari langkah perusahaan untuk meningkatkan pemahaman seluruh jajaran mengenai pentingnya pengelolaan risiko, tata kelola yang baik, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan perusahaan.

Direktur Umum PD Perdana Cipta Mandiri, Said Mustafa, mengatakan bahwa penguatan tata kelola merupakan kebutuhan penting dalam menjalankan perusahaan secara profesional dan bertanggung jawab.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama mengenai manajemen risiko, tata kelola, serta akuntabilitas kinerja dan keuangan. Ini menjadi bagian dari upaya kami untuk terus memperbaiki dan memperkuat tata kelola perusahaan,” ujar Said Mustafa.

Menurutnya, manajemen risiko harus menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, setiap potensi risiko dapat diidentifikasi dan dikelola sejak awal.

“Setiap pekerjaan memiliki risiko. Karena itu, yang penting adalah bagaimana kita mampu mengidentifikasi, mengendalikan, dan memitigasi risiko tersebut agar tidak menghambat pencapaian tujuan perusahaan,” katanya.

Said juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang disiplin, transparan, dan akuntabel di seluruh lingkungan perusahaan.

“Manajemen risiko dan tata kelola bukan hanya menjadi urusan pimpinan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh karyawan. Setiap orang harus memahami tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya dalam menjalankan pekerjaan,” ujar Said.

Ia mengatakan, pemahaman terhadap tata kelola harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan budaya kerja di lingkungan perusahaan.

“Kami ingin membangun budaya kerja yang semakin tertib dan akuntabel. Setiap proses harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi kinerja maupun pengelolaan keuangan. Ini penting untuk memastikan perusahaan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang optimal bagi daerah,” katanya.

Said menambahkan, kehadiran BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai narasumber menjadi kesempatan bagi jajaran PCM untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

“Kami berharap materi yang disampaikan dapat menjadi bekal bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Apa yang kita dapatkan hari ini harus diterjemahkan dalam praktik kerja, bukan berhenti sebagai pengetahuan,” ujarnya.

PD Perdana Cipta Mandiri memandang penguatan tata kelola sebagai bagian penting dalam membangun perusahaan daerah yang profesional, sehat, dan mampu menjalankan mandatnya secara optimal.

Melalui kegiatan tersebut, PCM berharap seluruh jajaran semakin memiliki kesadaran yang sama bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh capaian usaha, tetapi juga oleh kualitas proses, kepatuhan, pengelolaan risiko, serta akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas. (hmspcm/hltmtv)

Artikel PCM Haltim Sosialisasi Managemt Risiko, Pertegas Tata Kelola dan Akuntabilitas pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Siaran Pers Polres Haltim hari ini Minggu, 27 September 2026 merilis terjadi kecelakaan lalulintas pada pukul 06.00 WIT.

Lokasi kecelakaan tepat di perempatan jalan raya depan Perusahaan ADITTA, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur.

Kecelakaan tersebut melibatkan satu unit sepeda motor Kawasaki warna merah dengan nomor polisi DG 6379 X dan satu unit kendaraan R10 jenis Howo 380 tanpa nomor polisi.

Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor an, jm mengalami luka-luka dan kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Kronologis kecelakaan terjadi ketika kendaraan R10 keluar dari area perusahaan menuju jalan raya dan pada saat bersamaan sepeda motor melintas dari arah Maba menuju Gotowasi. Selanjutnya terjadi tabrakan antara kedua kendaraan.

Setelah kejadian, pengemudi kendaraan R10 an,Ah warga subaim kec wasile meninggalkan lokasi dan menyerahkan diri ke Polres Halmahera Timur setelah dijemput dan diantar oleh pihak keluarga.

Personel Satlantas Polres Halmahera Timur telah mendatangi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan kendaraan yang terlibat, melakukan pengaturan arus lalu lintas, serta mengumpulkan keterangan dari para saksi.

Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik menerapkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan tetap mendasarkan proses hukum pada hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh.

Kapolres Haltim AKBP RONA BUHA TUA TAMBUNAN,ST ,S.I.K ,M.H menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan agar selalu berhati-hati, mematuhi rambu dan aturan lalu lintas, menggunakan helm sesuai standar bagi pengendara sepeda motor, serta memastikan kondisi dan situasi jalan aman sebelum melintas maupun memasuki jalan utama.(hmsplrs/hltmtv)

Artikel Lakalantas di Maba Renggut Nyawa Pengemudi Kawasaski Howo pertama kali tampil pada Haltimtv.

Ketua DPC PDI Perjuangan Halmahera Timur, Abdul Gafar Gorotomole, mengatakan rapat pleno merupakan bagian dari mekanisme organisasi partai yang dilaksanakan secara berkala.

Evaluasi mencakup kinerja anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD, kedisiplinan dalam menjalankan tugas, kehadiran dalam rapat DPRD, serta penyerapan aspirasi masyarakat.

“Rapat pleno ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap keterwakilan PDI Perjuangan di DPRD, termasuk kedisiplinan menjalankan tugas sebagai anggota DPR serta penyerapan aspirasi masyarakat,” kata Gafar.

Menurutnya, hasil evaluasi menjadi Acuan partai untuk memberikan arahan kepada anggota fraksi, termasuk dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pemerintah daerah.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Gafar, diminta mencermati organisasi perangkat daerah (OPD) yang tingkat penyerapan anggarannya masih rendah serta menindaklanjutinya melalui fungsi pengawasan DPRD.

Selain evaluasi kinerja fraksi, rapat pleno juga membahas penataan struktur organisasi partai.

Gafar menyebut kepengurusan DPC dan PAC telah terbentuk, sementara konsolidasi berikutnya diarahkan pada pembentukan pengurus ranting dan anak ranting di setiap desa.

“Kita masih fokus pada penataan organisasi dan pembentukan struktur dari tingkat DPC, PAC hingga ranting. Selanjutnya kami akan mendorong pembentukan pengurus ranting dan anak ranting di setiap desa,” ujarnya.

Terkait perkembangan politik ke depan, Gafar mengatakan DPC PDI Perjuangan Haltim masih menunggu perkembangan regulasi terkait penyelenggaraan pemilu di tingkat pusat maupun daerah.

Ia berharap konsolidasi tersebut dapat memperkuat organisasi sekaligus membenahi berbagai kekurangan dalam pelaksanaan tugas partai.

“Yang menjadi kekurangan dalam konsolidasi harus kita benahi dan mantapkan kembali. Kami tetap fokus melengkapi struktur organisasi hingga tingkat ranting serta menjalankan tugas dan fungsi partai dengan baik,” katanya.

Hasil rapat pleno juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya peningkatan kedisiplinan anggota Fraksi PDI Perjuangan, penguatan penyerapan aspirasi masyarakat, serta perhatian terhadap berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah persoalan pertambangan.

Gafar mengatakan aspirasi masyarakat terkait sektor tersebut perlu mendapat perhatian dan dikawal melalui fungsi anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan.(*)

Artikel PDIP Haltim Rapat Pleno Evaluasi Kinerja Fraksi pertama kali tampil pada Haltimtv.

Diskusi Strategis Sinkronisasi Data Peserta dan Peningkatan Layanan Kesehatan

HALTIMTV.COM – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat.

Melalui forum koordinasi yang dipimpin langsung Oleh Sekretaris Daerah, Senin,21/09/26,  bersama Kepala Dinas Kesehatan,  Direktur RSUD Maba dan pimpinan OPD lainnya, serta 16 Kepala Puskesmas se-Kabupaten Halmahera Timur berupaya menyelaraskan berbagai regulasi dan mengatasi hambatan operasional di lapangan.

Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya kehadiran seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama merumuskan solusi konkret.

Meskipun asumsi perluasan cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berpotensi menambah beban administratif dan kapasitas pelayanan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal proses ini secara seksama.

Poin Strategis Pembahasan Forum :

Sinkronisasi Data Kepesertaan : Memperbaiki keselarasan antara data kependudukan daerah (KTP Halmahera Timur) dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan guna menghindari kendala pelayanan.

• Peningkatan Kualitas Faskes : Menyamakan standar pelayanan prima antara fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) dan rumah sakit rujukan (RSUD).

• Solusi Masyarakat Adat/Suku : Mengakomodasi karakteristik khusus masyarakat adat yang sering kali berobat mandiri tanpa prosedur standar, guna dicarikan skema pelayanan yang humanis namun tetap mematuhi regulasi BPJS.

Target Cakupan Peserta dan Kinerja Keaktifan Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025—2029, target cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Halmahera Timur diharapkan dapat mencapai 99% pada tahun 2029, dengan toleransi ruang 1% bagi bayi baru lahir yang secara otomatis didaftarkan.

Selain itu, target cakupan kepesertaan aktif khusus segmen PBPU Pemda (Pekerja Bukan Penerima Upah yang didanai Pemerintah Daerah) diproyeksikan mencapai 76%.

Hingga saat ini, tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur tercatat berada di angka 90,630/0.

Angka yang jauh melampaui rata-rata keaktifan nasional yang berada di kisaran 80%.

Prestasi ini menempatkan Kabupaten Halmahera Timur di jajaran 30 besar kabupaten dengan tingkat keaktifan tertinggi di tingkat nasional.

Dalam penyampaiannya juga Seda tekankan kolaborasi antara Pemda dan BPJS Kesehatan harus beriringan untuk keberlanjutan program JKN.

“Kami ingin memastikan bahwa ruang-ruang dialog ini produktif dan solutif. Kolaborasi antara Pemda, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan BPJS Kesehatan harus berjalan beriringan tanpa memberatkan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan program JKN. ” Ujar Sekda Halmahera Timur.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bersama BPJS Kesehatan dan seluruh kepala puskesmas sepakat untuk terus memperkuat koordinasi, khususnya dalam menangani peserta non-aktif dan memastikan pemutakhiran data secara berkala melalui aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial.

Dengan adanya forum ini, diharapkan seluruh hambatan teknis maupun administratif dapat diselesaikan dengan cepat demi terwujudnya masyarakat Halmahera Timur yang sehat dan Sejahtera. (dokpim/hltmtv)

Artikel Peserta Aktif BPJS di Haltim Lebih dari 90 Persen pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dibawah kepemimpinan Bupati Ubaid Yakub, Wakil Bupati Anjas Taher dan Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang dipimpin Kepala Dinas Khalid Abbas, secara rutin setiap tahun terus membekali perangkat Desa.

“Iya kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sebagai institusi teknis dari Pemerintah Kabupaten Haltim, setiap tahun terus menjalankan Visi dan misi Pak Bupati dan Wakil Bupati serta arahan dan petunjuk Pak Sekretaris Daerah, untuk Berkejasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Maluku Utara setiap tahun,” Kata Kadis PMD Khalid Abbas kepada Haltimtv.com, di Maba, hari ini Senin, 21/09/26 usai pembukaan Bimtek.

Untuk tahun 2026 yang penuh dengan pemangkasan dan pengetatan anggaran, Khalid Abbas mengatakan pihaknya tetap  melakukan Pengembangan Kompetensi Perangkat Desa terkait Penggunaan Dana Desa(DD).

Khalid menjelaskan bahwa Bimtek 2026 kali ini bagi seluruh perangkat Desa Se-Kabupaten Halmahera Timur, dilaksanakan dengan melalui Aplikasi Sistim Keuangan Desa atau SISKEUDES secara.

Dalam kegiatan Bimbingan Teknik (Bimtek) terhadap Aplikasi Online Tata Kelola Keuangan Desa melalui Sistem Keuangan Desa atau dikenal dengan nama SISKEUDES V2.0.9 Tahun 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat lanjut Kadis PMD Khalid Abbas merupakan kegiatan Rutin setiap Tahun yang dilaksanakan oleh DPMD untuk dengan menghadirkan Narasumber selain dari BPKP,  juga diundang dari Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Timur, karena Terkait dengan Program Jaga Desa Kejaksaan Agung, Ujar Khalid Abbas.

Khalid Abbas manambahkan bahwa sebagaimana tahun lalu, Bimtek 2026 tetap diikuti oleh perangkat desa dari 102 desa se-Kabupaten Halmahera Timur, khususnya Sekretaris Desa dan Bendahara Desa sebagai peserta.

Saat membuka Bimtek tersebut Sekda Halmahera Timur menekankan pentingnya keseriusan dan komitmen para peserta dari perangkat Desa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Khalid Abbas menguraikan sesuai arahan Sekretaris Daerah bahwa  pemahaman yang baik terhadap SISKEUDES sangat penting untuk mendukung pengelolaan keuangan Desa yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.

Khalid Bilang dalam arahannya Sekda Ricky berpesan  para perangkat desa, khususnya Sekretaris Desa dan Bendahara Desa selaku peserta Bimtek, dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, menyerap materi dengan baik, dan selanjutnya dapat mengaplikasikannya di setiap Desa.

“Pak Sekda juga meminta kepada BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara selaku narasumber agar memberikan pendampingan dan penjelasan secara detail kepada para peserta mengenai penggunaan aplikasi SISKEUDES, agar para perangkat Desa dapat mengoperasikan sistem ini secara tepat dalam mendukung pengelolaan Keuangan Desa, karena sistem ini merupakan produk BPKP, Ujar Kadis PMD Khalid Abbas meniru Penjelasan Sekda kepada peserta Bimtek.

Khalid pun optimis dengan Bimtek tahun ini yang berbeda dengan kegiatan tahun sebelumnya, bahwa  pemerintah kabupaten Haltim  berharap seluruh perangkat desa memiliki pemahaman dan kemampuan yang lebih baik dalam melakukan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa melalui SISKEUDES V2.0.9.

Diakhir penjelasannya, Khalid Abbas yang sukses setiap tahun menggelar Bimtek bagi Seluruh jajaran perangkat pada 102 Desa tersebut diharapkan mampu perkuat kapasitas aparatur desa sekaligus mendukung terciptanya pengelolaan keuangan desa yang semakin tertib, transparan, akuntabel, sebagimana amanat undang undang yang berlaku.(hltmtv)

Artikel Dinas PMD Haltim Setiap Tahun Sukses Genjot Kompetensi Perangkat Desa Terkait DD pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Untuk Pertama kalinya di tahun 2026, Pemkab Haltim Gelar Bimtek.

Hari ini Senin,21/09/26, Sekretaris Daerah, Ricky Chairul Richfat, membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Tata Kelola Keuangan Desa melalui Sistem Keuangan Desa atau dikenal dengan nama SISKEUDES V2.0.9 Tahun 2026.

Hajatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Timur pimpinan Kepala Dinas Khalid Abbas itu bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Bimtek tersebut diikuti oleh perangkat desa dari 102 desa se-Kabupaten Halmahera Timur, khususnya Sekretaris Desa dan Bendahara Desa sebagai peserta.

Dalam sambutannya, Sekda Halmahera Timur menekankan pentingnya keseriusan dan komitmen para peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian Bimtek.

Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap SISKEUDES sangat penting untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana Press Release Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan (KOMDOKPIM)

“Saya berharap para perangkat desa, khususnya Sekretaris Desa dan Bendahara Desa selaku peserta Bimtek, dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, menyerap materi dengan baik, dan selanjutnya dapat mengaplikasikannya di masing-masing desa,” ujar Sekda.

Sekda juga meminta kepada BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara selaku salah satu narasumber agar memberikan pendampingan dan penjelasan secara detail kepada para peserta mengenai penggunaan aplikasi SISKEUDES.

“Kami juga berharap kepada BPKP selaku salah satu narasumber dapat membantu desa dengan mengajarkan secara detail penggunaan SISKEUDES, karena sistem ini merupakan produk BPKP. Dengan pemahaman yang baik, kami berharap perangkat desa dapat mengoperasikan sistem ini secara tepat dalam mendukung pengelolaan keuangan desa,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa penguasaan terhadap aplikasi SISKEUDES tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam mengoperasikan sistem, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Melalui Bimtek ini, pemerintah daerah berharap seluruh perangkat desa memiliki pemahaman dan kemampuan yang lebih baik dalam melakukan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa melalui SISKEUDES V2.0.9.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur desa sekaligus mendukung terciptanya pengelolaan keuangan desa yang semakin tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(dokpim/hltmtv)

Artikel BPKP Malut Diminta Perketat Pengawasan Keuangan 102 Desa pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM —  Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat hari ini, Senin, 21/09/26 memimpin Rapat Evaluasi pengelolaan Anggaran di Lingkup Puskesmas.

Press Release Dokpim menyebutkan Rakor menekankan pentingnya peningkatan kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam penyampaian hal-hal penting demi kelancaran tugas bersama, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan penatausahaan di lingkungan Puskesmas.

Dalam rapat koordinasi dan evaluasi tersebut juga membahas capaian operasional serta kendala pelaporan keuangan puskesmas bersama Dinas Kesehatan.

​Dalam pemaparannya, pihak Dinas Kesehatan mencatat bahwa realisasi operasional Puskesmas secara keseluruhan telah terserap sekitar 69,98% atau setara dengan Rp9,16 miliar dari total pagu Rp13,13 miliar.

Sementara itu, untuk operasional Puskesmas di wilayah lainnya, realisasi tercatat mencapai sekitar 56,53% dari total pagu Rp3,3 miliar.

​Kendala Utama : Perbedaan Data dan Aplikasi Srikandi

Rapat tersebut menyoroti adanya selisih dan perbedaan data realisasi keuangan antara sistem informasi internal dengan kondisi riil di bidang keuangan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, realisasi untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) JKN dan Kapitasi baru mencapai 41%, sementara data manual menunjukkan angka sekitar 65% hingga 68%.

​Perbedaan ini terjadi karena tahapan administrasi pada aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) masih berada dalam proses verifikasi dan belum sepenuhnya merata hingga tahap penerbitan SPDB (Surat Permintaan Pembayaran Dana) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) secara penuh.

Langkah Strategis dan Imbauan
​Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai terobosan untuk kembali mengoptimalkan pengeluaran yang bersumber dari dana JKN dan kapitasi agar pengelolaannya berjalan transparan dan akuntabel melalui mekanisme Sikna (pengelolaan anggaran non-dolar/non-tunai yang langsung disalurkan ke rekening puskesmas masing-masing).

Beberapa poin penting yang menjadi penekanan dalam rapat meliputi :

​Penyaluran Non-Tunai : Seluruh pembayaran jasa pelayanan diimbau untuk tidak dilakukan secara tunai guna meminimalisir risiko dan menjaga akuntabilitas keuangan.

​Penguatan Koordinasi : Jajaran staf, Kepala Puskesmas, serta tim keuangan di tingkat puskesmas diminta untuk terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

​Kepatuhan Pelaporan : Dinas Kesehatan berharap agar kendala administrasi pelaporan keuangan di masa mendatang dapat diantisipasi lebih dini demi menghindari penundaan laporan tahunan.

​Melalui evaluasi ini, diharapkan seluruh Puskesmas dapat meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan serta mempercepat proses administrasi pada aplikasi terkait sehingga target penyerapan anggaran di tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.(dokpim/hltmtv)

Artikel Penataan Keuangan Puskesmas Belum Memuaskan pertama kali tampil pada Haltimtv.