JAMAL ESA,SPD.                  Kadis Pendidikan

Artikel BERITA IKLAN : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, Mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan 1447H pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur Beserta Seluruh Jajaran Mengucapkan MARHABAN YA RAMADHAN 1447 HIJRIYAH.

H.JOKO LELONO RIDWAN,SP,MM.  Kepala BPKAD

Artikel BERITA IKLAN : Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Timur Mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan 1447H pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Segenap Direksi Dan Karyawan PT FENI HALTIM (FHT) Mengucapkan MARHABAN YA RAMADHAN 1447 HIJRIYAH

Artikel BERITA IKLAN : Direksi Dan Karyawan PT Feni Haltim Mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan 1447 H pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Timur Beserta Seluruh Jajaran Mengucapkan  MARHABAN YA RAMADHAN 1447 HIJRIYAH.

ZUBAIDA KOMDAN,SE,MM.         Kepala Badan Kesbangpol.

Artikel BERITA IKLAN : Kepala Badan Kesbangpol Halmahera Timur Mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan 1447H pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Segenap Direksi Dan Seluruh Karyawan PT INTIMKARA Mengucapkan SELAMAT HARI PERS NASIONAL (HPN) Tanggal 09 Februari 2026.

PERS SEHAT, EKONOMI BERDAULAT,  BANGSA KUAT.

Artikel BERITA IKLAN : Direksi Dan Karyawan PT INTIMKARA Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026 pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur Nomor : 524/KPTS/2025 memberikan sinyal penting bagi keberlanjutan industri pertambangan dan pengolahan mineral di kawasan timur Indonesia.

Kenaikan UMP sebesar 3 persen, disertai penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) yang lebih kontekstual, menunjukkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan iklim investasi.

Untuk sektor pertambangan nikel, upah minimum ditetapkan di kisaran Rp3,72 juta dengan kenaikan sekitar 2 persen.

Sementara itu, sektor pengolahan mineral dan nikel berada pada kisaran Rp3,51 juta dengan kenaikan sekitar 2,7 persen.

Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang lebih realistis terhadap karakter industri strategis yang padat modal, berisiko tinggi, dan sangat bergantung pada efisiensi biaya.

Dari sudut pandang bisnis, tantangan utama bukan semata pada besaran persentase kenaikan upah, melainkan pada bagaimana dampaknya dikelola secara sistemik. Struktur pengupahan, risiko wage compression, produktivitas tenaga kerja, serta biaya tidak langsung menjadi faktor kunci yang menentukan daya saing industri.

Kenaikan upah yang tidak diiringi peningkatan produktivitas dapat menekan margin usaha dan mengurangi fleksibilitas investasi.

Di sisi lain, bagi pekerja, kepastian upah minimum dan terbukanya ruang dialog industrial yang sehat merupakan fondasi stabilitas hubungan kerja.

Kepastian ini penting untuk menjaga kepercayaan tenaga kerja, mencegah konflik, dan memastikan keberlanjutan operasional di wilayah industri yang memiliki tantangan sosial dan geografis tersendiri.

Karena itu, UMP dan UMSK seharusnya diposisikan sebagai baseline kepatuhan, bukan sebagai satu-satunya instrumen kesejahteraan.

Keberlanjutan industri justru dibangun melalui peningkatan produktivitas, sistem total rewards berbasis kinerja, serta hubungan industrial yang konstruktif dan saling percaya antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Ditengah agenda hilirisasi nikel dan transisi energi global, Maluku Utara memegang peran strategis dalam rantai pasok industri baterai dan energi masa depan.

Dalam konteks ini, keseimbangan antara return on investment (ROI), daya saing biaya, dan kesejahteraan tenaga kerja menjadi fondasi utama bagi investasi yang berkelanjutan.

Kebijakan upah yang adaptif, dialog sosial yang matang, dan fokus pada produktivitas akan menjadi penentu apakah peluang besar ini dapat dimanfaatkan secara optimal bagi daerah, industri, dan tenaga kerja Indonesia.

Artikel UMP Malut 2026 : Menjaga Daya Saing Industri dan Kesejahteraan Pekerja pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Di balik hiruk-pikuk industri nikel yang disebut-sebut sebagai penopang masa depan ekonomi Indonesia, sebuah pola sistematis diduga kuat menyelubungi praktik pencucian uang (money laundering) di sebuah pulau kecil di Maluku Utara.

Analisis mendalam terhadap data keuangan, kepemilikan perusahaan, dan pola perdagangan dari 2015 hingga 2025 mengungkap sebuah siklus yang telah berjalan dengan rapi, menggerus potensi pendapatan negara dan memperkuat jaringan yang telah mapan.

Modus Operandi : Siklus yang Terintegrasi

Siklus ini berputar dimulai dari fase placement. Dana yang diduga berasal dari kegiatan ilegal lainnya di luar negeri atau dari korupsi proyek infrastruktur masuk dengan menyamar sebagai investasi. Sebuah perusahaan, sebutlah PT Nusantara Mineral, memperoleh izin tambang dengan nilai investasi yang digelembungkan. Dana masuk melalui serangkaian perusahaan cangkang (shell companies) yang terdaftar di yurisdiksi rahasia seperti Singapura dan British Virgin Islands.

Selanjutnya, masuk ke fase layering. Di lapangan, PT Nusantara Mineral melakukan dua praktik utama. Pertama, over-invoicing atau penggelembungan nilai faktur. Perusahaan membeli alat berat dan suplai dari vendor afiliasi di luar negeri dengan harga yang dinaikkan hingga 300% dari harga pasar. Selisihnya kemudian ditransfer kembali ke rekening pribadi para pemilik di luar negeri, setelah melalui beberapa lapisan perusahaan lagi.

Kedua, under-reporting produksi. Jumlah bijih nikel yang benar-benar ditambang dilaporkan lebih rendah kepada pemerintah. Selisihnya dijual secara gelap dan dananya disetor tunai dalam jumlah kecil ke dalam sistem perbankan (smurfing) atau digunakan untuk membiayai operasional yang tidak tercatat.

Fase integration terjadi ketika uang yang telah ‘bersih’ itu diintegrasikan ke dalam ekonomi formal. Para pemilik utama, yang disebut sebagai Ultimate Beneficial Owner (UBO), menggunakan dana tersebut untuk membeli aset-aset mewah seperti properti di Jakarta dan Surabaya atas nama keluarga atau staf kepercayaan. Mereka juga mendirikan PT Smelter Hijau Jaya, yang pembangunannya kembali digelembungkan biayanya melalui skema yang sama, sekaligus memberikan citra sebagai investor yang peduli pada hilirisasi.

Aktor di Balik Layar dan Kelemahan Sistem

Jaringan ini melibatkan segelintir elite lokal dan nasional. Seorang mantan pejabat daerah, inisialnya KG, diduga bertindak sebagai ‘penjaga gawang’ yang mempermudah perizinan. Seorang pengusaha dari Asia Timur, Mr. LB, diduga menjadi penyuplai dana dan pengatur jaringan perdagangan internasional. Seluruh kepemilikan sahamnya disamarkan melalui nominee dan trust company.

Kelemahan sistem pengawasan menjadi celah utama. Koordinasi yang lemah antara instansi bea cukai, dirjen pajak, dan otoritas jasa keuangan membuat praktik over-invoicing dan under-reporting sulit terdeteksi. Rezim pengungkapan kepemilikan manfaat (UBO) yang belum efektif mempermudah penyamaran identitas pemilik akhir.

Dampak dan Rekomendasi

Dampaknya sangat merugikan. Negara kehilangan penerimaan dari pajak, royalti, dan devisa. Lingkungan di pulau kecil mengalami kerusakan parah tanpa diimbangi manfaat ekonomi yang sepadan bagi masyarakat lokal. Praktik ini juga mendistorsi iklim usaha, karena perusahaan yang bermain bersih tidak mampu bersaing dengan perusahaan yang memanipulasi biaya.

Untuk memutus siklus ini, diperlukan langkah tegas. Pertama, penerapan database UBO yang terbuka dan terverifikasi secara ketat untuk seluruh pemegang izin tambang. Kedua, integrasi data real-time antara kepabeanan, perpajakan, dan produksi tambang untuk memantau anomali. Ketiga, peningkatan kapasitas penyidik keuangan untuk melacak transaksi lintas yurisdiksi yang kompleks.

Gemerlap nikel tidak boleh dikotori oleh siklus setan pencucian uang yang hanya menguntungkan segelintir orang. Masa depan sumber daya alam Indonesia harus dibangun di atas fondasi tata kelola yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

*Nama dan entitas bisnis sengaja disamarkan

Artikel Membedah Siklus Pencucian Uang di Balik Gemerlap Nikel Pulau Kecil Maluku Utara pertama kali tampil pada Haltimtv.

PEMUDA PEMUDI BERGERAK,    INDONESIA BERSATU.

ZUBAIDA KOMDAN,SE,MM. KABAN KESBANGPOL 

Artikel BERITA IKLAN : Kepala Badan Kesbangpol Halmahera Timur Mengucapkan Dirgahayu 97 Tahun Sumpah Pemuda pertama kali tampil pada Haltimtv.

PEMUDA PEMUDI BERGERAK,    INDONESIA BERSATU.

DRS.H.IDRIS,MSI.                              KAKAN KEMENAG HALTIM

Artikel BERITA IKLAN : Kepala Kantor Kemenag Haltim Mengucapkan Dirgahayu 97 Tahun Sumpah Pemuda pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Cadangan bijih nikel di Indonesia merupakan cadangan terbesar di Dunia dengan porsi 23,7% dari seluruh cadangan dunia.

Sejak 2014, pemerintah memberlakukan kebijakan larangan ekspor bijih mentah (raw ore ban) dan mendorong hilirisasi (pembangunan smelter & industri baterai).

Investor asing, terutama dari China, masuk besar-besaran melalui proyek smelter di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Sebelum relaksasi ekspor, jumlah fasilitas pemurnian nikel cenderung stagnan.

Smelter nikel hanya dimiliki oleh Antam dan Vale, serta smelter kecil dengan teknologi blast furnace yang berlokasi di Banten.

Kawasan Industri Morowali mulai dibangun sejak 2013 dan smelter pertama diresmikan Tahun 2015.

Setelah itu, sejak 2017 jumlah smelter meningkat signifikan.

Kawasan industri smelter nickel adalah area khusus yang didedikasikan untuk fasilitas pengolahan dan peleburan nikel dari bijih menjadi produk jadi atau setengah jadi dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung terpadu.

Perusahaan-perusahaan seperti Tsingshan Holding Group (Morowali Industrial Park), Huayou Cobalt, dan beberapa joint venture dengan BUMN Indonesia mendominasi pembangunan smelter.

Indonesia juga memiliki potensi untuk menjadi pusat manufaktur kendaraan listrik, terutama jika rantai pasokan yang terintegrasi tersedia.

Keunggulan sumber daya alam ini menjadi daya tarik bagi produsen mobil untuk membangun lokasi produksi di Indonesia, karena biaya bahan baku, yang memengaruhi hingga 25% dari harga akhir baterai, merupakan salah satu ketidakpastian terbesar yang dihadapi produsen mobil saat ini.

Pilar Pembangunan Sosial bagian dari empat pilar SDG’s (Sustainability Development Goals) yang memiliki tujuan tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Hal ini selaras dengan Wawasan kebangsaan berbasis Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi kompas moral & strategis bagi pemimpin dalam mengarahkan implementasi Asta Cita utamanya poin 5 & 6 dimana kedua poin ini menyasar akar masalah kemiskinan (akses eknomi yang timpang) dan pengangguran (rendahnya kualitas SDM).

Dalam rangka menunjang AstaCita ke-5 yaitu Hilirisasi dan Industrialisasi (berlaku di semua jenis Industri, bukan hanya Industri Mineral) itulah nilai tambah pemanfaatan sumberdaya alam dibutuhkan, diantaranya adalah penciptaan ekosistem baterai kendaraan listrik dengan berlimpahnya bahan baku nikel dan cobalt di Indonesia.

Jika bicara dari sisi Asta Gatra maka ada penciptaan distribusi pertumbuhan ekonomi terutama di daerah-daerah penghasil sumberdaya alam, alias membangun hilirisasi dan industrialisasi mendekat ke sumber bahan baku Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terutama sila-5 diharapkan menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan membangun desa-desa.

Globalisasi tenaga kerja juga bermakna pekerja asing (TKA) masuk ke Indonesia membawa keterampilan, modal, dan teknologi.

Permasalahan muncul karena investor tersebut membawa serta Tenaga Kerja Asing dalam jumlah cukup signifikan.

Biasanya pada masa konstruksi, jumlah tenaga kerja asing dan Indonesia bisa mencapai 1:1 atau 1:2 namun pada masa operasi jumlah tenaga kerja Indonesia meningkat sehingga rasio TKA : TKI bisa menjadi 1:4 sampai dengan 1:6

Data Kementerian Investasi/BKPM :

Hilirisasi nikel membuka ratusan ribu lapangan kerja langsung & tidak langsung di kawasan industri (Morowali, Konawe, Halmahera).

Terdapat 2 (dua) isu sensitive terkait ketenagakerjaan yakni kehadiran Tenaga Kerja Asing dan kehadiran Tenaga Kerja dari luar Lokasi Tambang &/atau Kawasan Industri.

Sering sekali kita bangga dengan pernyataan bahwa Indonesia mengalami bonus demografi.

Benarkah? Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada kelompok usia 19-24 tahun.

Lulusan SMK menempati proporsi tertinggi dalam kelompok pengangguran (menurut data BPS mencapai 8,62%, lebih tinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya).

Terjadi mismatch antara keahlian yang diajarkan dan kebutuhan Industri.

Hal ini harus dicarikan solusinya.

Bagaimana kualitas tenaga kerja lokal yang ada? Seringkali tenaga kerja terampil diambil dari luar lingkar tambang atau luar Kawasan Industri, padahal yang terdampak atas eksploitasi sumberdaya alam adalah Masyarakat Sekitar.

Salah satu faktor yang bisa mengurangi kemiskinan adalah tenaga kerja produktif yang terserap oleh Perusahaan sehingga bisa membantu orang-orang sekitarnya, dan memutar roda ekonomi di Kawasan Sekitar.

Banyak tenaga lokal hanya mengisi posisi non-teknis atau level operator, sementara posisi teknis/ahli diisi tenaga kerja terampil dari Luar Kota atau TKA.

Tentu muncul perasaan tidak adil karena tenaga kerja non Lokal dan TKA terlihat mendapat posisi strategis dengan gaji lebih tinggi.

Fenomena ini menunjukkan adanya resource curse atau kutukan sumber daya alam, dimana kelimpahan sumber daya alam tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan Industri menjadi hal yang sangat penting, sedangkan saat ini terjadi skill mismatch antara supply dan demand tenaga kerja, dan ini terjadi di semua bidang Industri, bukan hanya di Industri Hilirisasi Nikel.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka aspek wawasan kebangsaan yang diuji terkait keadilan sosial termasuk distribusi pekerjaan, perlindungan hak pekerja lokal, pemerataan peluang, dan transparansi regulasi tenaga kerja agar masyarakat merasa diperlakukan adil.

PEMBAHASAN
Ketakutan terhadap “serbuan” TKA & Kedaulatan Kerja Nasional.

Banyak laporan media melaporkan kekhawatiran masyarakat bahwa TKA (tenaga kerja asing) asal China akan mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya bisa diisi oleh tenaga lokal.

Kondisi ini sering muncul dalam diskusi publik/informasi media sosial sebagai isu nasionalisme.

Konsentrasi terbesar TKA China ditemukan pada : pertambangan (nikel),
smelter/industri pengolahan mineral, proyek infrastruktur besar (konstruksi,
pelabuhan, energi terbarukan) dan pabrik manufaktur/komponen yang melakukan relokasi investasi.

Sentimen terhadap “keistimewaan” bagi investor/pelaksana proyek besar yang
menggunakan banyak tenaga kerja asing. –

Isu bahwa pembangunan proyek strategis dengan TKA China dapat mempercepat pembangunan tetapi jika tidak memperhatikan lokal, bisa dianggap mengeksploitasi wilayah dan masyarakat.

Kehadiran mereka sebagai TKA sering dikaitkan dengan stereotip etnis & asing, bukan sebagai bagian dari warga negara atau komunitas lokal.

Ini bisa menjadi faktor perpecahan identitas regional/etnis vs identitas nasional, di mana warga merasa perlu
melindungi “aspek budaya / nilai lokal” dari pengaruh luar.

Prinsip Keadilan Sosial dalam Konteks Tenaga Kerja.

Dalam dunia kerja, seharusnya warga negara Indonesia mendapat prioritas dalam akses lapangan kerja di tanah airnya sendiri.

Investor berargumen bahwa TKA
dibutuhkan terutama untuk fase awal pembangunan smelter (instalasi mesin,
teknologi baru) karena keahlian lokal masih terbatas.

Secara teori, TKA hanya bersifat
sementara hingga transfer teknologi berjalan, tentu pada praktiknya, investor ingin memastikan bahwa Investasi mereka berjalan dengan return tertentu.

Potensi mengurangi rasa keadilan :

Ketimpangan akses : Meski jumlah TKA relatif kecil (±5–15% dari total pekerja
di kawasan industri nikel), masyarakat sering melihat TKA menduduki posisi
teknis/ahli dengan gaji lebih tinggi, sementara pekerja lokal lebih banyak di
posisi kasar/pekerja operator.

Persepsi Publik : Muncul anggapan bahwa TKA “mengambil” peluang kerja dari tenaga lokal, apalagi ketika tingkat pengangguran daerah masih tinggi

KESIMPULAN
Kalau kita hubungkan dengan Sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maka harus ada proteksi sehingga rakyat tidak merasa “tamu” lebih diutamakan daripada tuan rumah.

Untuk itu, pendidikan vokasi dan sertifikasi bisa menjadi instrumen penting untuk memenuhi rasa keadilan bagi pekerja lokal , asalkan berjalan dengan baik.

Jika pendidikan vokasi dan sertifikasi dijalankan secara serius, terukur, dan berkelanjutan, maka hal itu bisa Memberikan peluang kerja yang setara bagi pekerja lokal, serta dalam jangka
menengah–panjang, perusahaan bisa lebih banyak mengandalkan pekerja lokal karena mereka sudah memiliki standar kompetensi yang diakui
(nasional/internasional)

Mengurangi ketimpangan dengan TKA, karena Pekerja lokal yang terlatih dan
tersertifikasi bisa bersaing di posisi teknis yang sebelumnya dikuasai TKA.

Dan pada akhirnya memenuhi rasa keadilan sosial sebagaimana yang
diamanatkan oleh sila ke-5 Pancasila.

Kalau program ini gagal (misalnya hanya formalitas, akses terbatas, atau tidak sesuai dengan kebutuhan industri), maka ketidakadilan tetap terjadi, karena pekerja lokal tetap terpinggirkan meski “dilindungi” regulasi.

REKOMENDASI

Program Vokasi & Sertifikasi
Dalam konteks globalisasi dan derasnya masuk TKA, pendidikan vokasi adalah kunciuntuk menjaga keadilan sosial. Dengan vokasi yang kuat, pekerja lokal tidak lagi hanya jadi penonton, melainkan pemain utama dalam pembangunan industri.

Dengan begitu, Sila ke-5 Pancasila tidak hanya jadi semboyan, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan kerja sehari-hari.

Pendidikan vokasi dalam konsep STEM (Science, Technology, Engineering, and
Mathematics) programs for high school students (SMK and SMA) dan School
Development Program (SDP – EV Industry Ecosystem) menjadi solusi strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan mewujudkan keadilan sosial di daerah penghasil tambang.

Program vokasi bisa dimulai dari  tingkat SMK yang siap kerja dengan meningkatkan kemampuan Bahasa dengan memiliki sertifikasi internasional (contoh: TOEIC untuk bahasa Inggris dan HSK untuk Bahasa Mandarin) dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan dunia usaha & industry.

Program dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menyediakan layanan pelatihan, sertifikasi, dan matching antara pencari kerja dan
perusahaan. (kemnaker.go.id) dan  Program link and match perguruan tinggi vokasi industri, kurikulum & kompetensi disesuaikan & didukung oleh sertifikasi dari BNSP.

DAFTAR PUSTAKA
I. Lembaga Ketahanan Nasional RI. Modul Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang
Bersumber dari Pancasila. Jakarta : Lemhannas RI, 2020.

II. Ready Advancer, Seminar Nasional Pemuda ICMI “Peran Intelektual Muslim dalam Hilirisasi Sumberdaya Alam”, disampaikan di Bandung, November 2024.

III. MIND ID Sustainability Report 2023 & 2024

IV. Jalal, Towards Sustainable Future and ESG Performance. Disampaikan pada sesi seminar CSR Grup “Dari Kapitalisme Pemangku Kepentingan hingga Manajemen Pemangku Kepentingan “, konsekuensi untuk Industri Pertambangan di Indonesia, di
Bandung, 2024.

V. Data US Geological Survey (USGS) pada Mineral Commodity. Data diolah Dirjen
Minerba disampaikan pada Integrated Seminar for Material Engineers Enrichment(Isometric), 2019

VI. BPS, bps.go.id, Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2024.

Artikel Menjaga Keadilan Sosial dalam Konteks Globalisasi Tenaga Kerja pertama kali tampil pada Haltimtv.