HALTIMTV.COM – Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Beserta Seluruh Jajaran Mengucapkan DIRGAHAYU 81 TAHUN REPUBLIKA INDONESIA 17 Agustus 2026.

INDONESIA BERDAULAT

ADIL DAN MAKMUR.

Ifdal Rajak,SH,MH.                          Kabag Hukum & Organisasi

Artikel BERITA IKLAN : Kabag Hukum dan Organisasi Pemkab Haltim Mengucapkan Dirgahayu 81 Tahun Republik Indonesia pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Segenap Jajaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Halmahera Timur, Mengucapkan  Selamat Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tanggal 10 Agustus 2026.

KERJA BERSAMA MERAWAT ALAM INDONESIA.

Agus Tirta Judha, S.Hut.                  Kepala UPTD KPH

Artikel BERITA IKLAN : Jajaran UPTD KPH Halmahera Timur Mengucapkan Selamat Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026 pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur Beserta Seluruh Jajarannya Mengucapkan SELAMAT HARI BHAKTI ADHYAKSA KE – 66 Tanggal 22 Juli 2026.

Jaksa Profesional, Berintegritas, Humanis.

H.Joko Lelono Ridwan,SP,MM. Kepala BPKAD.

Artikel BERITA IKLAN : Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Timur & Jajarannya Mengucapkan Selamat Hari Bhakti Adyaksa Ke-66 pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Mengucapkan SELAMAT TAHUN BARU ISLAM, 1 MUHARRAM 1448 HIJRIYAH.

Semoga Tahun Ini Membawa Kedamaian Berkah untuk Kita Semua.

Artikel BERITA IKLAN : Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriyah pertama kali tampil pada Haltimtv.

Hampir setiap pekan publik disuguhi narasi tentang masa depan Indonesia yang disebut akan lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih maju.

Di antara program yang paling sering didengungkan ialah Danantara, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih.

Di atas kertas semuanya terlihat menjanjikan. Tidak ada yang menolak anak-anak memperoleh gizi yang baik.

Tidak ada yang menolak investasi negara dikelola secara produktif.

Tidak ada pula yang menolak penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi.

Namun persoalannya bukan pada niat baik. Persoalannya adalah apakah negara sedang membangun fondasi ekonomi yang kuat, atau terlalu cepat menjual optimisme besar tanpa kesiapan yang benar-benar matang.

Pasar dan investor memiliki bahasa berbeda dengan politisi. Politik hidup dari slogan, pidato, dan narasi. Pasar hidup dari kepercayaan, kepastian, dan risiko.

Ketika pasar menilai ada ketidakpastian, reaksinya sering terlihat pada berbagai indikator ekonomi, mulai dari pergerakan nilai tukar, aliran modal, hingga sentimen investasi.

Kenaikan tajam nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, misalnya, sering dijadikan indikator bahwa pelaku pasar sedang membaca risiko tertentu dalam perekonomian.

Tentu faktor nilai tukar tidak bisa disederhanakan hanya karena satu kebijakan pemerintah, karena dipengaruhi kondisi global, suku bunga, geopolitik, dan faktor lainnya. Namun pasar juga membaca arah kebijakan domestik.

Investor tidak bertanya seberapa banyak program dipromosikan. Mereka bertanya: bagaimana tata kelolanya? Seberapa besar beban fiskalnya? Siapa pengawasnya? Apakah aturan dapat berubah mendadak? Dan apakah ada kepastian hukum?

Pada program MBG misalnya, publik berhak mempertanyakan efektivitas tata kelola dan dampak turunannya.

Muncul berbagai pertanyaan dan kekhawatiran di masyarakat mengenai pengelolaan dapur penyedia makanan, termasuk isu mengenai dapur yang dihentikan sementara operasionalnya namun dikabarkan masih menyisakan persoalan pembayaran.

Bila isu seperti itu benar, maka ini bukan semata persoalan administrasi, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan akuntabilitas dan hukum.

Selain itu, ada dampak ekonomi yang juga perlu dievaluasi. Banyak pihak mempertanyakan apakah pola pelaksanaan MBG justru dapat menekan pelaku usaha kecil di sekitar sekolah.

Selama bertahun-tahun kantin sekolah dan UMKM lokal hidup dari aktivitas ekonomi harian di lingkungan pendidikan.

Jika sistem baru menggeser peran mereka tanpa skema adaptasi yang jelas, maka muncul pertanyaan: apakah program ini menciptakan ekonomi baru atau justru memindahkan sumber pendapatan dari satu kelompok ke kelompok lain?

Hal yang sama juga perlu menjadi perhatian pada Koperasi Merah Putih. Jangan sampai semangat ekonomi kerakyatan berhenti pada pembentukan struktur dan nama besar, tetapi gagal menciptakan ekosistem usaha yang benar-benar hidup.

Yang lebih mengkhawatirkan justru penyakit lama yang belum sembuh: budaya ABS — Asal Bapak Senang.

Dalam sistem yang terlalu dipenuhi pujian, kritik sering dianggap gangguan. Padahal negara membutuhkan pembantu yang berani menyampaikan risiko, bukan sekadar menyampaikan kabar yang menyenangkan.

Karena kebijakan besar tidak membutuhkan paduan suara yang hanya mengatakan “siap laksanakan”. Kebijakan besar membutuhkan orang yang berani berkata:

“Rencana ini menarik, tetapi ada risiko.”

“Program ini baik, tetapi ada dampak yang perlu diperbaiki.”

“Target ini besar, tetapi perlu diuji secara realistis.”

Rakyat pada akhirnya tidak menilai dari jumlah pidato atau peluncuran program. Rakyat menilai dari harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, daya beli, dan kondisi ekonomi yang mereka rasakan sehari-hari.

Program besar tidak otomatis melahirkan negara besar.

Karena ekonomi tidak bergerak oleh tepuk tangan, melainkan oleh kepercayaan. Dan kepercayaan tidak dibangun oleh pujian tanpa kritik.

Penulis : Junaidi Rusli.                              Wakil Ketua Umum Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI)

Artikel MBG, Danantara dan Koperasi Merah Putih : Kemajuan atau Beban  pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Halmahera Timur Beserta Seluruh Jajaran Mengucapkan Selamat HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA, Tanggal 05 Mei 2026.

TERINSPIRASI ALAM, UNTUK IKLIM, UNTUK MASA DEPAN KITA.

ARDIANSYAH MADJID,SH,MH.          PLT Kepala Dinas.

Artikel BERITA IKLAN : PLT Kadis PLH Halmahera Timur, Mengucapkan Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Ir.MUH. DIN  untuk kebanyakan dari kita-kita yang biasa dekat dengan beliau lebih disapa dengan Ko Din.

Beliau mempunyai benang merah dalam apapun yang dikerjakan,  yaitu selalu mencari atau mengupayakan yang terbaik – striving for excellence dan selalu melihat ataupun memecahkan persoalan secara komprehensif.

Kemampuannya untuk melihat secara sistimatis komprehensif ini termasuk melihat urutan sejarah serta keterkaitan antar kejadian.

Kemudian merangkai kedalam suatu analisis yang tajam dan kesimpulan-kesimpulannya, melandasi pola pikir beliau.

Ini terlihat dari penanganan semua kegiatan utamanya ; membangun birokrasi semasa menjabat Sekretaris Daerah pada tahun 2003-2005, Kepala Dinas Perindagkop tahun 2005-2017, Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi tahun 2007-2010, maupun dalam kebijakan politik pemerintahan semasa menjadi Wakil Bupati periode 2010-2018 dan Bupati tahun 2018-2020 di Kabupaten Halmahera Timur.

Disamping itu, dalam melaksanakan gagasannya selalu dengan pendekatan
rumor dan sangat manusiawi-pribadi serta sangat ketimuran.

Dalam merangkai pikiran-pikiran Almarhum Ir. Muh Din, saya mencoba menarik tema bertajuk “Benang Merah Pemikiran” Pembangunan Halmahera Timur,  Hari Kemarin – Hari ini dan Hari Esok.

Menampilkan gagasan-gagasan makro-
komprehensif tentang pembangunan Halmahera Timur kedepan baik
secara makro-detail hingga operasionalnya.

Tulisan yang ditampilkan ini semata-mata merefleksikan gagasan-gagasan Ir. Muh Din selama berkecimpung di sistem Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur dengan mengedepankan pola pikir secara konseptual, pendekatan perencanaan pembangunan
yang dimilikinya dan dioperasionalkannya.

Memang tidak semua pikiran dan gagasan-gagasan Almarhum Ir. Muh Din terungkap dalam Tulisan ini.

Akan tetapi setidaknya selama gagasan-gagasan yang ada dalam pemikiran beliau saya dapat menangkap dalam
setiap diskusi dan tukar-pikir dalam setiap kesempatan bersama
beliau semenjak belum terbentuknya Kabupaten Halmahera Timur
hingga wafatnya pada bulan September 2020.

Beliau memang sangat ilmuan dan birokrat tulen.  Tidak semua pola pikir
dan semua gagasan tentang pembangunan Halmahera Timur
kedepan dapat saya ketengahkan secara utuh.

Namun tulisan yang saya sajikan ini setidaknya mengungkap sebagian apa
yang menjadi cita-cita dan harapan negeri  tercinta ini.

Tidak semua orang mengetahui keinginan dan cita-cita besar yang beliau persembahkan untuk masyarakat dan negeri ini.

Memang harus diakui diantara kita-kita dalam setiap keputusan apapun bentuknya sering menimbulkan kontroversi.  Bahkan diantara
kita-kita memandang sesuatu yang beliau kerjakan belum saatnya
atau bahkan bukan untuk kebutuhan hari ini.

Yang saya pahami cara berpikir dalam konteks sebuah perencanaan haruslah memandang yang bersifat jangka panjang.

Ini dapat terlihat dalam pola pikir bagaimana membangun kawasan-kawasan tertentu maupun pembangunan insfrastruktur kota yang selalu berorientasi jangka panjang.

Memang secara jujur,  dalam perspektif pembangunan wilayah dan kota,
sering kami berdebat, dimensi analisis pembangunan jangka panjang
yang selalu beliau kedepankan itu, sering tidak mampu mengatasi
persoalan jangka pendek yang sering terjadi.

Dan ini bisa saja pada suatu saat akan berdampak pada target pembangunan jangka panjang.

Sementara saya memandang bahwa perencanaan pembangunan yang selalu bertumpu pada kebutuhan jangka panjang tanpa diikuti dengan pembangunan yang bersifat jangka pendek akan menimbukan persoalan-persoalan yang satu ketika akan sulit kita atasi.

Saya berkeinginan agar paradigma perencanaan pembangunan harus bertumpuh pada “ Perencanaan pembangunan jangka panjang
haruslah diikuti dengan mengatasi persoalan-persoalan jangka
pendek dan jangka menengah untuk tujuan jangka panjang”.

Beberapa pikiran dan gagasan yang diketengahkan dalam tulisan ini
antara lain..  BERSAMBUNG

IN MEMORIAM
Ir. Muh. Din
Lahir : Maba, 15 Maret 1959
Wafat : Maba, 04 September 2020.

Artikel Benang Merah Pemikiran Muh Din – Bag 1 pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Bumi Halmahera hari ini berdiri di persimpangan sejarahnya sendiri—antara berkah yang melimpah dan luka yang kian menganga.

Di satu sisi, ia menjelma sebagai episentrum nikel dunia, di sisi lain, ia memikul beban ekologis dan sosial yang tak ringan.

Apa yang tampak sebagai “mata air” kemakmuran di hulu, perlahan berubah menjadi “airmata” di hilir.

Data dan riset yang dirilis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sepanjang 2025–2026 menegaskan posisi strategis Halmahera sebagai salah satu pusat cadangan nikel terbesar, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga dunia.

Di Halmahera Tengah, aktivitas hilirisasi yang terintegrasi di bawah kendali PT Weda Bay—dengan legitimasi Proyek Strategis Nasional (PSN)—menjadi jantung dari rantai pasok global, khususnya untuk industri baterai kendaraan listrik.

Produksi nikel mencapai ratusan ribu ton per tahun. Bahkan, sekitar 30 persen daratan Halmahera Tengah telah dikuasai aktivitas pertambangan.

Tak hanya nikel, kekayaan emas, mangan, hingga kobalt tersebar luas, dikelola oleh berbagai entitas—baik legal maupun ilegal. Angka-angka ekonomi pun tampak menggiurkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara mencatat nilai ekspor Januari–Maret 2026 mencapai lebih dari US$ 3,8 miliar, dengan dominasi nikel yang terus meningkat.

Namun di balik gemerlap statistik itu, terselip ironi yang sulit diabaikan.

Jejak Luka di Tanah Kaya

Ledakan industri ekstraktif tidak datang tanpa harga. Kajian BRIN menunjukkan bahwa ekspansi tambang telah memicu deforestasi dan degradasi ekologis dalam skala besar.

Lebih dari 7.000 hektare hutan di Halmahera Tengah dilaporkan rusak. Sungai-sungai tercemar logam berat melampaui ambang batas aman.

Pesisir tergerus, mangrove lenyap, terumbu karang rusak, dan udara tercemar oleh aktivitas industri.

Kerusakan ini bukan sekadar angka. Ia menjelma menjadi kenyataan sehari-hari masyarakat.

Petani kehilangan lahan. Nelayan kehilangan ruang tangkap. Konflik lahan antara warga dan perusahaan menjadi ancaman laten yang terus membayangi.

Di banyak tempat, masyarakat lokal harus berhadapan dengan ekspansi korporasi yang kerap berlangsung sepihak.

Pertanyaannya sederhana namun mendasar : Untuk siapa sebenarnya kekayaan ini dikelola?

Pertumbuhan yang Tak Menyentuh Akar

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34,17 persen pada 2025 sering dielu-elukan sebagai capaian luar biasa. Namun, angka tinggi itu belum berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan, pengangguran, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Di sinilah paradoks itu terasa nyata—pertumbuhan yang melesat, tetapi kesejahteraan yang tertatih.

Lebih jauh, fakta bahwa sebagian ekspor nikel masih dilakukan melalui pelabuhan di luar Maluku Utara menunjukkan lemahnya infrastruktur daerah sekaligus hilangnya potensi nilai tambah.

Ketergantungan pada pusat juga tampak dalam kebijakan perizinan tambang (IUP) yang lebih didominasi pemerintah pusat, sering kali mengabaikan posisi dan kepentingan daerah penghasil.

Distribusi dana bagi hasil pun kerap dipersoalkan karena dianggap tidak proporsional.

Isu sentralisasi hingga resentralisasi kebijakan fiskal semakin mempertegas jarak antara pusat kekuasaan dan daerah penghasil sumber daya.

PSN, Antara Kepentingan Publik dan Tameng Korporasi

Secara konseptual, Proyek Strategis Nasional (PSN) dirancang sebagai instrumen percepatan pembangunan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Namun dalam praktiknya, PSN kerap dipersepsikan sebagai legitimasi bagi ekspansi industri besar yang minim pengawasan ekologis dan sosial. Di titik ini, kritik menjadi relevan.

PSN tidak boleh berubah menjadi tameng yang melindungi kepentingan segelintir oligarki.

Ia harus tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Jika tidak, maka pembangunan hanya akan melahirkan ketimpangan baru yang lebih kompleks.

Melimpah di Hulu, Tangisan di Hilir.

Sosiolog Jerman, Max Weber, pernah mengingatkan bahwa dominasi birokrasi yang berkelindan dengan kepentingan ekonomi dapat melahirkan ketidakadilan struktural, bahkan menggerus kepercayaan publik.

Dalam konteks Halmahera, peringatan ini terasa semakin relevan.

Sumber daya tambang yang melimpah ibarat mata air di hulu—mengalir deras, diperebutkan, dan dijanjikan membawa kemakmuran. Namun aliran itu tampaknya tak pernah benar-benar sampai ke hilir, ke masyarakat yang hidup di lingkar tambang. Yang tersisa justru jejak kerusakan dan ketimpangan.

Hilirisasi nikel yang digadang-gadang sebagai solusi, dalam banyak kasus, belum menyentuh akar persoalan.

Ia lebih menyerupai kamuflase pertumbuhan—mengkilap di permukaan, tetapi rapuh di dasar.

Maka, metafora itu menemukan relevansinya : dari mata air di hulu, menjadi airmata di hilir.

Menata Ulang Arah Pembangunan

Halmahera tidak kekurangan sumber daya. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menata ulang arah pembangunan.

Memastikan bahwa eksploitasi tidak melampaui daya dukung lingkungan, bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan sosial, dan bahwa suara masyarakat lokal tidak tenggelam di tengah gemuruh investasi.

Jika tidak, maka sejarah akan mencatat bahwa di tanah yang begitu kaya, kesejahteraan justru menjadi barang langka.

Dan Halmahera akan terus dikenang—bukan sebagai tanah harapan, melainkan sebagai kisah tentang bagaimana kekayaan bisa berubah menjadi kesedihan.

Artikel Tanah Halmahera, Dari Mata Air di Hulu ke Airmata di Hilir pertama kali tampil pada Haltimtv.

Tanggal 31 Mei 2003, Kabupaten Halmahera Timur resmi ditetapkan sebagai daerah otonom baru.

Kini usianya di tahun 2026 genap 23 Tahun.

Jika diumpamakan sebagai Manusia,  maka usianya sudah cukup dewasa.

Kekuatan pada tubuhnya mulai berkembang, dan tumbuh menjadi manusia yang kuat.

Usia yang produktif untuk ukuran manusia. Jika itu, disematkan pada Kabupaten Halmahera Timur.

Kita semua pasti berharap, semakin bertumbuhnya maka, semakin dewasa pola berfikirnya dan capaian keberhasilannya dalam mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, dan juga dari penataan memahami ruang, manusia dan masa depan Kota.

Kenapa penting, Kita harus melihat kota Maba sebagai pusat pemerintahan?

Karena Kota Maba sebagai cermin bagi masa depan Kabupaten Halmahera Timur.

Dari sisi infrastruktur dasar, pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur terbilang cukup berkembang secara fisik.

Namun, secara penataan ruang kota masih jauh dari harapan sebagai kota masa depan, atau sering juga disebut sebagai “smart city kota maba” (Kota pintar).

Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, bagi saya tak ubahnya sebagai “Kota Imajener”, kota yang mencirikan kota nyaris sunyi, yang ada hanya sekedar struktur fisiknya, akan tetapi penataan struktur sosial, ruang dan manusianya nyaris tidak ada.

Disudut-sudut kota, kita tidak jumpai lahir dialektika ide-ide yang tertata dari pikiran para aktivis, akademisi dan pegiat komunitas dan lainnya.

Yang ada hanya insfrastruktur yang menjulang tinggi namun, dibalik kemewahan bangunan kota kita tidak jumpai pikiran yang tertata.

Padahal sejatinya, kota tidak hanya soal pembangunan fisik, proyek yang dijalankan melainkan memahami ruang, manusia dan masa depan. Kota yang baik dimulai dari pikiran yang tertata.

“Menata Kota, Menata Pikiran”.

Diusia 23 Tahun,  Kabupaten Halmahera Timur bagi saya,  sudah harus menata kota dan menata pikiran.

Dan semua itu, bermula dari menata ruang perkotaan yang nyaman, bersih dan berpihak pada warga.

Kota masa depan bukanlah sekedar “kota smart city” yang diimpikan, tetapi kota yang mengintegrasikan infrastruktur sosial yang nyaman, humanis dengan pikiran yang tertata dan berkelanjutan.

Maka, penting kita untuk memikirkan bersama masa depan “Kota Maba”, sebagai pusat pemerintahan kabupaten  Halmahera Timur.

Dan semua itu, harus bermula dari kita semua sebagai elemen penting lapisan masyarakat tidak hanya pemerintah Daerah, akan tetapi aktivis, akademisi, praktisi sosial dan masyarakat pada umumnya.

Menata Kota, menata pikiran bermula dari menata manusianya. Kota Maba  bagi saya tidak ada yang istimewa.

Karena tidak ada nuansa; ” The Entertaiment Capital” (Ibu kota hiburan) dan juga tidak mencirikan “Capital Of The mind (Kota pikiran) yang tumbuh diruang publik.

Yang ada hanyalah “Taman Woyo Gula”, sebagai ruang menghilang penat atau sekedar duduk dan mampir mengambil potret gambar.

Taman Woyo gula tak ubahnya sebagai taman biasa tidak ada yang istimewah dikota ini. Saya, sering jenuh ketika beraktivitas dikota ini.

Siapa saja pasti merasakan hal yang sama. Untuk menciptakan kota Maba yang maju dan berkelanjutan sekaligus menjadikan style kota yang sebenarnya sebagai “Kota smart City”, solusinya hanya satu, pemerintah daerah sudah harus mendorong percepatan pendirian kampus sebagai “center of civilization of the mind” ( Pusat Peradaban Pikiran).

Dari situlah, kita dapat mewujudkan Kota maba tidak hanya sebagai “kota smart city “, akan tetapi juga sebagai “The Entertaiment Capital Of the World”, (Kota Hiburan dunia).

Karena mobilitas penduduk makin pesat dari situlah, akan tumbuh perputaran ekonomi baru bagi masyarakat kota dan berdampak pada lapisan masyarakat pedesaan dikabupaten Halmahera Timur.

Artikel Refleksi Kota Maba yang Nyaris Sunyi di HUT Ke-23 Halmahera Timur pertama kali tampil pada Haltimtv.

Namun sorotan global itu belum juga identik dengan kemakmuran lokal.

Sejak era kolonial, wilayah ini berulang kali diperlakukan sebagai ruang pengambilan sumber daya, bukan sebagai pusat pertumbuhan yang berdaulat.

Nama pelakunya memang berubah mulai dari kongsi dagang Eropa ke korporasi transnasional tetapi logikanya tetap sama : kekayaan alam diburu, sementara masyarakat setempat menanggung beban sosial dan ekologinya.

Sejarah rempah semestinya cukup menjadi pelajaran. Ternate, Tidore, dan pulau-pulau di sekitarnya pernah berada di jantung perdagangan dunia, tetapi keuntungan besar lebih banyak mengalir keluar ketimbang membangun fondasi ekonomi rakyat.

Hari ini, pola serupa tampak pada nikel. Maluku Utara menjadi simpul penting dalam rantai pasok energi global, terutama untuk baterai dan kendaraan listrik.

Sayangnya daerah ini belum sepenuhnya bertransformasi menjadi pusat nilai tambah, inovasi, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sediih.

Masalahnya bukan semata pada tambang, melainkan pada desain kebijakan.

Dalam praktik fiskal, Maluku Utara kerap diposisikan hanya sebagai penerima DBH (Dana Bagi Hasil) dari ekstraksi nikel yang pengelolaannya ditentukan pemerintah pusat.

DBH penting, tetapi DBH bukan kedaulatan ekonomi. Daerah menerima transfer, sementara kerusakan jalan, tekanan terhadap permukiman, konflik ruang, pencemaran, dan lonjakan kebutuhan layanan publik harus ditanggung di tingkat lokal.

Dengan kata lain, Maluku Utara memikul eksternalitas pembangunan, tetapi tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengendalikan arah akumulasi manfaatnya.

Narasi hilirisasi nasional pun perlu dibaca lebih kritis. Hilirisasi tidak otomatis berarti keadilan bagi daerah penghasil.

Jika bahan mentah hanya berpindah menjadi produk setengah jadi tanpa membangun kapasitas industri lokal, teknologi, tenaga kerja terampil, dan rantai pasok usaha daerah, maka yang terjadi hanyalah ekstraksi dengan wajah baru.

Kawasan industri bisa tumbuh, tetapi ekonomi lokal tetap tipis. UMKM tidak naik kelas, petani dan nelayan terdesak, dan pemerintah daerah sekadar menjadi administrator dampak.

Dalam konteks geopolitik, posisi Maluku Utara sebenarnya sangat strategis. Dunia sedang berebut mineral kritis, jalur maritim, dan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik.

Artinya, Maluku Utara tidak lagi berada di pinggiran, melainkan di tengah kepentingan global.

Justru karena itulah daerah ini tidak boleh berjalan tanpa peta jalan sendiri. Jika tidak, Maluku Utara hanya akan menjadi frontier produksi bagi agenda pihak lain.

Pusat mengambil rente, pasar global mengambil manfaat, sementara daerah mewarisi ketimpangan dan kerentanan jangka panjang.

Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun Grand Design Transformasi Ekonomi Maluku Utara 2045 yang melampaui paradigma ekstraktif.

Dokumen ini tidak boleh berhenti pada slogan diversifikasi, tetapi harus memetakan secara konkret jalan keluar dari ketergantungan tambang.

Perikanan, industri pengolahan hasil laut, rempah bernilai tinggi, ekonomi maritim, pariwisata sejarah, energi terbarukan, dan logistik antarpulau harus ditempatkan sebagai pilar baru.

Grand design ini juga harus mengatur syarat peningkatan tenaga kerja lokal, penguatan pengusaha daerah, serta penggunaan penerimaan daerah untuk investasi produktif, bukan sekadar belanja rutin.

Langkah kedua, Maluku Utara membutuhkan basis pengetahuan yang kuat.

Sudah saatnya didirikan pusat studi geopolitik dan sumber daya alam di Universitas Khairun sebagai think tank daerah.

Lembaga ini dapat menyuplai analisis independen tentang tata kelola nikel, skema fiskal, dampak lingkungan, negosiasi investasi, keamanan maritim, hingga skenario pasca tambang.

Kebijakan publik tidak boleh terus bergantung pada data perusahaan atau konsultan sesaat.

Daerah memerlukan otoritas intelektualnya sendiri agar tidak selalu datang terlambat dalam membaca perubahan global.

Langkah ketiga, pemerintah daerah harus mengembangkan diplomasi budaya berbasis warisan rempah.

Ini bukan romantisme sejarah, melainkan strategi identitas dan daya tawar.

Ternate dan Tidore memiliki memori geopolitik yang kuat sebagai simpul dunia maritim masa lalu.

Warisan itu bisa diangkat melalui forum internasional, jejaring kota sejarah, festival rempah, museum, dan promosi jalur rempah sebagai bagian dari diplomasi ekonomi.

Daerah yang memiliki identitas kuat akan lebih mudah membangun narasi pembangunan sendiri, alih-alih terus didefinisikan semata sebagai wilayah tambang.

Pelajaran sejarah Maluku Utara sesungguhnya sederhana : kekayaan alam tidak otomatis melahirkan kedaulatan.

Jika pola lama terus dipertahankan, nikel hanya akan menggantikan rempah sebagai komoditas yang memperkaya pihak luar.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar kenaikan DBH, melainkan perubahan cara pandang.

Maluku Utara harus keluar dari posisi objek eksploitasi dan naik menjadi subjek kebijakan.

Tanpa itu, sejarah akan terus berulang yang mana hanya nama komoditasnya yang berganti.

Quote ini bisa membuat kita berhenti sejenak dan merenungkan apa yang telah terjadi dengan kita saat ini.

Sejarah tidak harus berulang, tetapi ia akan berulang selama kita menolak untuk membacanya dengan jujur. Maluku Utara layak menjadi lebih dari sekadar lubang galian bagi dunia.

“Tanah yang kaya tidak akan pernah melahirkan rakyat yang sejahtera, selama kekayaannya hanya diukur oleh mereka yang mengambilnya bukan oleh mereka yang merawat dan mewariskannya.”

“Jika rempah pernah membuat Maluku Utara dikenal dunia tanpa benar-benar menyejahterakan rakyatnya, maka nikel jangan sampai mengulang sejarah yang sama: kaya di tanah sendiri, tetapi miskin dalam kedaulatan.” 

Penulis : DR.Ir.Sayyid Muhammad Assagaf,MSi.

Artikel Maluku Utara, dari Rempah ke Nikel, Sejarah yang Tak Dipelajari pertama kali tampil pada Haltimtv.