HALTIMTV.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara kembali mengganjar Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur atas hasil audit penyelenggaraan Keuangan Daerah tahun 2025 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sebagaimana rilis Kabag Komunikasi dan Dokpim Lutfi Ridho, Perolehan gelar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur adalah torehan prestasi yang membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

” Pemkab Haltim kembali  meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2025,” bunyi rilis tersebut.

Menurut Ridho yang mantan Inspektur Pembantu ini, Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Halmahera Timur dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Kamis (4/6/2026).

Ridho menambahkan pada momentum berharga itu, Turut hadir mendampingi Bupati yakni Ketua DPRD Halmahera Timur, Idrus Maneke,  Sekretaris Daerah, Ricky Chairul Richfat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Joko Lelono Ridwan, Inspektur Daerah,  Irawan Mahbub serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Timur, Zubaidah Komdan.

Dalam kesempatan tersebut lanjut Lutfi Ridho, Bupati Ubaid Yakub menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Ubaid lanjut Kabag Komdokpim,  capaian opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah sebagai bahan evaluasi dan langkah perbaikan ke depan.

“Opini WTP yang kembali diraih merupakan sebuah prestasi yang patut disyukuri. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bupati.

Bupati juga berharap BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Dengan diraihnya kembali opini WTP ke 10 atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(hms/hltmtv)

Artikel Raih WTP Ke-10, Bupati Ubaid Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat pertama kali tampil pada Haltimtv.

Sebagaimana dikutip pikiranummat.com Erupsi mendadak Gunung Dukono itu menjebak 20 pendaki. Hingga kini, dua pendaki berkewarganegaraan Singapura dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga lainnya belum ditemukan.

Tim SAR gabungan berpacu dengan waktu menembus hujan abu dan medan terjal untuk mengevakuasi korban. Dari 20 pendaki yang terjebak, 15 orang berhasil diselamatkan dalam keadaan selamat.

2 WNA Singapura Meninggal, 3 Pendaki Belum Ditemukan

Dua korban meninggal dikonfirmasi bernama Timo dan Sahnas, warga negara Singapura. Sementara tiga pendaki yang masih dalam pencarian, salah satunya diketahui bernama Enjel.

Operasi penyelamatan berlangsung dramatis karena aktivitas vulkanik Dukono masih terus berlangsung.

Tim bergerak hati-hati di tengah sebaran abu pekat dan potensi letusan susulan.

Tim Gabungan Kerahkan 37 Personel

Operasi evakuasi melibatkan 37 personel gabungan: 4 anggota Basarnas, 7 anggota Polres Halmahera Utara, 3 petugas BPBD, 3 prajurit TNI, serta 20 relawan masyarakat setempat.

“Kondisi medan sangat sulit. Jarak pandang terbatas akibat abu vulkanik dan jalur pendakian tertutup material letusan,” kata salah satu anggota tim SAR yang berada di lokasi.

Dukono Status Waspada, Radius 4 Km Harus Dikosongkan

Gunung Dukono saat ini berstatus Level II atau Waspada. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) kembali mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tidak mendekat ke kawasan dalam radius 4 kilometer dari kawah.

Imbauan itu dikeluarkan guna menghindari bahaya letusan dan sebaran abu vulkanik yang dapat mengganggu pernapasan serta jarak pandang. Warga di lereng juga diminta waspada terhadap potensi lahar jika terjadi hujan.

Pendakian Ilegal?

Belum ada keterangan resmi terkait izin pendakian 20 orang tersebut. Mengingat status Waspada dan larangan radius 4 km, pendakian ke puncak Dukono seharusnya tidak dilakukan. Pihak berwenang masih mendalami bagaimana rombongan bisa berada di zona berbahaya saat erupsi terjadi.

Tim SAR gabungan menyatakan pencarian tiga pendaki yang hilang akan dilanjutkan Sabtu pagi dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan cuaca di sekitar kawah. (*)

Artikel Gunung Dukono Meletus, Dua Pendaki Singapura Tewas, Tiga Hilang pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Bertempat di Benteng De Verwachting, Sanana, Kepulauan Sula, Upacara Pembukaan sekaligus Pelepasan Peserta Gabalil Hai Sua 2026 (GHS-2026) berlangsung Sabtu pagi 02 Mei 2026, sekitar pukul 07.30 WIT.

Acara Pembukaan berlangsung meriah, ditandai dengan raungan sirine dan pelepasan balon GHS sekaligus penyematan ban Kapten kepada perwakilan dari 310 Peserta yang terbagi dalam 31 Tim GHS-2026.

Wakil Bupati H. Saleh Marasabessy yang mewakili Bupati Sula Hj. Fifian Adeningsi Mus, secara resmi membuka dan melepas Peserta GHS-2026, unsur Forkopimda, Kepala OPD Pemda, Pimpinan DPRD Sula, Founder Doin Cup sekaligus Penasehat Panitia GHS-2026 Adnan Husein (Ko Nan), Ketua STAI Babussalam Sula Sahrul Takim, Kepala dan Pimpinan organisasi vertikal dan instansi di Kepulauan Sula, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat serta Ketua Panitia GHS-2026 H. Faruq Bahnan.

Setelah Pembukaan,  acara dilanjutkan pembacaan Doa oleh Ustad Umasugi, memanjatkan semoga acara GHS bisa menambah keberkahan bagi negeri dan menjadi Dad Hia Ted Sua (julukan Kepulauan Sula-red) sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Sementara itu dalam sambutannya Ketua Panitia Pelaksana H. Faruq Bahnan menyampaikan bahwa kegiatan GHS-2026 yang diselenggarakan dengan tema Ritual Budaya dan Kearifan Lokal bertujuan untuk melestarikan tradisi yang turun-temurun sudah dilakukan oleh orang tua-tua terdahulu, dan berharap ini bisa menjadi momentum untuk GHS secara resmi masuk dalam kategori Warisan Budaya Tak benda (WBTb) di Kementrian Pariwisata, sehingga bisa menjadi identitas orang Sula sehingga bisa menjadi ajang silaturahmi maupun mengajak Pia Sua (Orang Sula) dimanapun berada (perantauan) untuk pulang kampung menyaksikan maupun mengikuti kegiatan ini (Sua Wel Bihu/Sula Panggil Pulang).

Catatan Redaksi:
Warisan budaya Tak benda (WBTb) adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang diakui komunitas sebagai bagian warisan budaya mereka.

“Untuk itu kami berharap kedepan kegiatan GHS bisa diatur Perda atau Perbup, sehingga bisa menjadi kegiatan rutin, kemudian masuk sebagai salah satu ikon wisata serta yang paling penting menjadi ajang silaturahmi orang Sula dan menjadi identitas kita, mengajak orang Sula pulang kampung pada setiap pelaksanaan kegiatan”, ujar H. Faruq dalam sambutannya (2/5).

Wabup Saleh Marasabessy  memuji kepedulian Ko Nan (Adnan Husein) yang diketahui sebagai ujung tombak pelaksanaan GHS-2026.

“Dengan terselenggaranya kegiatan ini menjadi bukti bahwa adat dan tradisi masih hidup ditengah-tengah kita”, ungkap Wabup Saleh.

“Lewat podium ini, saya mengajak seluruh masyarakat Sula terutama generasi muda untuk bangga dengan identitas GHS,” lanjutnya.

“Pemda akan selalu hadir dan komitmen untuk mendukung serta melestarikan budaya dan kearifan lokal”, pungkasnya.

Terakhir Wabup Saleh memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran panitia pelaksana GHS-2026, dan menutup sambutan dengan menekan tombol Sirine, yang diikuti dengan pelepasan balon GHS-2026 sebagai pertanda kegiatan telah resmi dimulai.

Wabup Saleh, beserta unsur Forkopimda, Kapolres, Dandim, Pimpinan OPD, Ketua Panitia dan Penasehat Panitia Adnan Husein menyematkan Ban Kapten Kepada perwakilan Ketua-ketua Tim.

Kemudian acara dilanjutkan dengan menampilkan tarian kreasi GHS-2026, setelah itu mengumandangkan adzan, disini suasana haru mulai menyelimuti, dimana peserta mulai ambil tempat untuk memulai berjalan mengelilingi Pulau Sulabesi.

Wabup Saleh Marasabessy melepas peserta GHS-2026 dengan mengibarkan bendera Start kepada peserta yang keluar dari benteng De Verwachting dengan diiringi sholawat, terlihat tangis haru melepas peserta GHS, Panitia, Peserta dan tamu undangan serta masyarakat yang menyaksikan banyak yang menitikkan air mata atas rasa haru pelaksanaan ritual adat Gabalil Hai (hltmtv)

Artikel Wabub Sula Buka GABALIL HAI SUA 2026 pertama kali tampil pada Haltimtv.

“Yang dirugikan harus dikembalikan haknya kepada pemilik semula,” ujar Jusuf Hamka dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/4/2026).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya mengabulkan gugatan CMNP terhadap Hary Tanoesoedibjo dan perusahaan yang terafiliasi dengannya, MNC Asia Holding.

Majelis hakim menyatakan pihak tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam transaksi pertukaran surat berharga pada 1999 yang merugikan CMNP.

Jusuf Hamka menegaskan tidak akan berhenti pada putusan tersebut. Ia memastikan akan terus menelusuri dan mengejar aset-aset milik pihak tergugat guna memulihkan kerugian perusahaan.

Selain itu, ia juga berkomitmen mendahulukan pemenuhan hak karyawan di lingkungan MNC yang belum terselesaikan.

“Jika ada karyawan yang haknya belum dipenuhi, itu yang akan kami prioritaskan,” tegasnya.

Di sisi lain, selain mengembalikan kepemilikan TPI kepada Tutut Soeharto, Jusuf Hamka juga membuka kemungkinan untuk menyerahkan pengelolaan stasiun televisi tersebut kepada pemerintahan Prabowo Subianto.

Langkah ini dimaksudkan agar konten siaran tidak hanya berorientasi komersial, tetapi juga mengandung nilai edukasi, sosial, dan kesehatan.

“Kita membutuhkan tayangan yang memberikan manfaat, bukan sekadar menonjolkan gaya hidup,” ujarnya.

Meski telah memenangkan perkara, CMNP masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan.

Tim kuasa hukum tengah menyiapkan upaya banding guna mengejar nilai ganti rugi yang dinilai belum mencerminkan kerugian sebenarnya.

Menurut Jusuf Hamka, total kerugian yang dialami perusahaan mencapai sekitar Rp113 triliun, dan angka tersebut akan terus diperjuangkan melalui jalur hukum.

Dalam perkara ini, CMNP sebelumnya melakukan pertukaran Medium Term Note (MTN) dan obligasi dengan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) milik Hary Tanoesoedibjo yang diterbitkan oleh Unibank. Namun, instrumen tersebut tidak dapat dicairkan.

Majelis hakim kemudian memutuskan pihak tergugat wajib membayar kerugian sebesar 28 juta dolar AS ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 2002, serta kerugian immateriil senilai Rp50 miliar.

Total kewajiban yang harus dipenuhi diperkirakan mencapai sekitar Rp1,1 triliun.

Selain itu, pengadilan juga menerapkan doktrin piercing the corporate veil, yang memungkinkan tanggung jawab hukum tidak hanya berhenti pada perusahaan, tetapi juga menjangkau aset pribadi pihak terkait. (Sumber : Mataberita)

Artikel Jusuf Hamka Kembalikan Asset TPI kepada Tutut Soeharto usai Menang Lawan Hary Tanoe pertama kali tampil pada Haltimtv.

Peristiwa terjadi di wilayah sekitar kilometer 23 hingga 28, RT 8 Kampung Gurimbang, pada Minggu pagi (19/4/2026). Warga menyebut beberapa alat berat yang diduga milik PT Tanjung Redeb Hutani (TRH) memasuki lahan warga hingga melibas tanaman yang sudah dirawat bertahun-tahun. Sebagian pohon sawit bahkan sudah memasuki fase produksi awal buah pasir.

“Tidak ada bicara apa-apa. Tiba-tiba digusur,” kata seorang petani di lokasi, suaranya parau menahan geram.

*Petani Kehilangan Ratusan Hektare, Sawit Produktif Ikut Tumbang*
Nama-nama pemilik kebun seperti Wahyudin, Putu, hingga Toni kini mewakili kehilangan nyata. Wahyudin kehilangan setengah hektare kebun yang mulai berbuah. Putu merelakan empat hektare lahannya hilang dalam hitungan jam. Toni menyebut delapan hektare miliknya rata dengan tanah.

Secara kolektif, lebih dari belasan petani terdampak dengan total luasan mencapai ratusan hektare.

*Negara Absen, Surat Garapan Diabaikan*
Di tengah penggusuran, warga mempertanyakan absennya negara. Mereka mengaku memiliki surat garapan yang dikeluarkan pemerintah kampung — dokumen yang selama ini menjadi legitimasi sosial atas pengelolaan lahan. Namun di hadapan korporasi, legalitas lokal itu seolah tak bernilai.

Penggusuran berlangsung sepihak, tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang semestinya menjadi standar dalam konflik agraria.

Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kalimantan Timur yang turun ke lokasi menyebut tindakan ini sebagai bentuk pengabaian hak dasar masyarakat. AKPERSI juga menyoroti minimnya respons pemerintah daerah. “Ini bukan sekadar konflik lahan. Ini soal keberpihakan,” ujar perwakilan AKPERSI Kaltim.

Hingga berita ini diturunkan, Bupati Berau disebut belum mengambil langkah konkret.

*Warga Bertahan, Tuntut Keadilan ke Presiden Prabowo*
Kemarahan warga tak lagi terbendung. Di lokasi penggusuran, mereka berkumpul, bertahan, dan menyuarakan tuntutan. Sebuah karton bertuliskan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto diangkat tinggi-tinggi: meminta perlindungan, meminta keadilan, meminta negara hadir.

“Kami bertani untuk hidup. Jangan biarkan kami dizalimi perusahaan,” ujar seorang warga, matanya menatap kosong ke arah lahan yang kini berubah jadi tanah gundul.

*Kerangka Hukum: UUPA, UU HAM, hingga Reforma Agraria*
Konflik ini menambah daftar panjang sengketa agraria di Indonesia, di mana petani kecil kerap berada di posisi paling rentan. Padahal, kerangka hukum Indonesia telah memberikan pijakan yang cukup jelas:

1. *UUPA No. 5 Tahun 1960* menegaskan tanah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan semata kepentingan korporasi.
2. *UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM* menjamin hak setiap warga negara atas kehidupan yang layak, termasuk sumber penghidupan.
3. *Putusan MK No. 35/PUU-X/2012* mengakui hak masyarakat atas wilayah kelola, termasuk hutan adat yang tidak boleh diambil secara sepihak.
4. *Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria* menekankan penyelesaian konflik agraria melalui redistribusi lahan dan legalisasi aset bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, penggusuran tanpa sosialisasi dan musyawarah bukan hanya cacat secara etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum.

Kini, warga petani yang lahannya digusur memilih bertahan. Mereka menduduki lokasi, menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Di antara batang sawit yang tumbang, mereka menjaga satu hal yang tersisa: harapan.

Pertanyaannya sederhana, tapi mendesak — apakah negara akan terus diam, atau akhirnya memilih berdiri di sisi mereka yang kehilangan segalanya?.

Artikel AKPERSI Kaltim Soroti Negara Absen  Penggusuran Lahan Sawit di Berau pertama kali tampil pada Haltimtv.

Hal tersebut ditandai dengan dilantiknya Mamat Jalil  sebagai Ketua Taekwondo Indonesia (TI) Kabupaten Halmahera Timur untuk masa bakti 2025–2029.

Pelantikan Mamat dan lainnya berlangsung khidmat serta semangat kekeluargaan itu berlangsung Senin (10/11/2025) di Aula Penginapan Marfa.

Acara tersebut dihadiri Asisten III Setda Haltim, perwakilan KONI, Dinas Pemuda dan Olahraga, para Ketua Dojang, pengurus, serta atlet Taekwondo Haltim.

Pelantikan ini mengacu pada SK Pengprov TI Maluku Utara Nomor : SK.05/PENGPROV-TI MALUT/VIII/2025.

Sebagai Ketua terpilih Mamat Jalil   berterima kasih atas amanah yang diberikan kepadanya.

Ia berkomitmennya menjadikan organisasi Taekwondo Haltim ke arah yang lebih maju, dengan pembinaan atlet yang terencana dan berkelanjutan.

“Amanah ini bukan hal yang ringan. Kami bertekad membangun sistem pembinaan yang kuat dari tingkat dojang hingga ke level kompetisi nasional. Taekwondo Haltim harus menjadi lumbung prestasi bagi Maluku Utara,” ujar Mamat dengan penuh semangat.

Mamat juga menyoroti pentingnya sinergi tPemerintah Daerah, KONI, dan pihak swasta — dalam mendukung kemajuan olahraga.

Menurutnya, keberhasilan atlet tidak hanya ditentukan oleh latihan, tetapi juga oleh dukungan fasilitas, pendanaan, dan kepastian masa depan atlet.

“Prestasi tidak bisa lahir dari kerja sendiri. Kami butuh dukungan Pemda sebagai pemegang kebijakan, KONI sebagai pengarah olahraga, dan pihak swasta sebagai mitra strategis. Ini investasi jangka panjang bagi masa depan olahraga Haltim,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, TI Haltim menargetkan peningkatan prestasi di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Poprov) 2026, dengan harapan Taekwondo menjadi salah satu cabang penyumbang medali emas untuk daerah.

Dengan semangat kebersamaan dan kerja terarah, Mamat bersama jajaran pengurus baru berkomitmen menjadikan TI Haltim wadah bagi lahirnya atlet muda berprestasi yang mampu mengharumkan nama Halmahera Timur di level regional hingga nasional.(hltmtv/hmspan)

Artikel Dipimpin Mamat Jalil, Taekwondo Haltim Resmi Terbentuk pertama kali tampil pada Haltimtv.

Program ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem logistik nasional dan memperlancar arus distribusi hasil produksi daerah.

Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) bertujuan memperbaiki kondisi jalan-jalan daerah yang rusak, terutama pada ruas penghubung kawasan produksi dan industri.

Melalui dukungan dana pusat, Kementerian PU berupaya meningkatkan kemantapan jalan daerah agar terkoneksi dengan jaringan jalan nasional, khususnya pada wilayah yang menopang produktivitas sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri, serta pendistribusian energi.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dalam memperkuat daya saing nasional.

“Ketersediaan jalan yang baik adalah tulang punggung ekonomi daerah. Dengan percepatan peningkatan jalan daerah, potensi pangan dan energi di berbagai wilayah akan berkembang optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Menteri Dody.

Pada periode 2025–2026, alokasi anggaran program IJD mencapai Rp8,98 triliun dengan target 427 kegiatan.

Dari total tersebut, Rp3,98 triliun dialokasikan untuk Tahap I yang mencakup 234 kegiatan dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 14.333 orang.

Sementara itu, Tahap II mencakup 193 kegiatan senilai Rp3,12 triliun yang menyerap 8.562 tenaga kerja, dan Rp1,88 triliun dialokasikan untuk pemenuhan kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) pada TA 2026.

Secara tematik, kegiatan IJD mendukung empat fokus pembangunan, yakni swasembada pangan (73,51%), swasembada energi (1,26%), peningkatan konektivitas (11,28%), serta tematik lainnya seperti pariwisata, industri, dan transmigrasi (13,95%).

Berdasarkan wilayah, alokasi kegiatan tersebar 63,39% di wilayah barat dan 36,61% di wilayah timur Indonesia, dengan total panjang jalan yang ditangani mencapai 1.576 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 458,1 meter untuk Tahap I dan Tahap II.

Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan prioritas kegiatan IJD berdasarkan sejumlah kriteria, yakni aspek tematik, tingkat kemantapan jalan, dan keberlanjutan usulan.

Jalan daerah yang menjadi prioritas adalah yang berfungsi mendukung kawasan produksi pangan, pendistribusian energi, serta penghubung antar simpul transportasi dan wilayah terisolasi.

Penetapan daftar paket prioritas dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun anggaran 2025–2026.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) di setiap provinsi, dibantu oleh konsultan supervisi guna menjamin kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi dan waktu pelaksanaan.

Dalam prosesnya, pemerintah daerah memiliki peran penting melalui sistem usulan berbasis aplikasi SITIA, dengan kewajiban melengkapi dokumen teknis seperti desain, studi kelayakan (feasibility study), dan dokumen lingkungan.

Kementerian PU menekankan bahwa pelaksanaan Inpres Jalan Daerah tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi juga untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah.

“Melalui sinergi pusat dan daerah, kami ingin memastikan setiap kilometer jalan yang dibangun memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik melalui peningkatan akses ekonomi, efisiensi logistik, maupun penciptaan lapangan kerja baru,” kata Menteri Dody.

Dengan percepatan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah 2025, Kementerian PU berharap konektivitas antarwilayah semakin lancar, produktivitas kawasan meningkat, dan ketahanan nasional di bidang pangan dan energi dapat terwujud.

Program ini juga diharapkan menjadi contoh sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. (*)

Artikel Anggaran Inpres Jalan Daerah Tembus Rp 8,98 Triliun pertama kali tampil pada Haltimtv.

Hal tersebut dilakukan Prabowo dalam rangka Pertemuan membahas Strategi Ekonomi Nasional di Tengah Gejolak Global

Dalam rilis Kementerian  Sekretariat Negara, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang diketuai Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas kondisi perekonomian nasional dan arah kebijakan strategis ke depan.

Kepada Prabowo, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi global yang penuh ketidakpastian tertinggi dalam sejarah.

Menurutnya, Situasi ini menuntut kewaspadaan dan kesiapan dalam mengambil langkah-langkah antisipatif.

Meski demikian lanjut Luhut, optimisme tetap mengemuka, Indonesia diperkirakan mampu menjaga pertumbuhan ekonominya di tingkat yang relatif tinggi dibandingkan negara lain.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya antisipasi dan strategi konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Menurut Menteri Sekretariat Negara, Presiden Prabowo memberikan arahan agar di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia harus tetap waspada dan menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menjaga daya tahan serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu peluang strategis yang menjadi sorotan adalah keberhasilan Indonesia dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat.

Kesepakatan tersebut dinilai mampu mendorong ekspor dan investasi, khususnya pada sektor padat karya yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, deregulasi juga kembali ditekankan sebagai faktor kunci percepatan ekonomi.(setpres/hltmtv) 

Artikel Prabowo Bahas Ekonomi Nasional dan Gejolak Global pertama kali tampil pada Haltimtv.

Dokumen yang diajukan Sony ke Otoritas Persaingan dan Pasar Inggris( CMA) yang bertentangan dengan kesepakatan Microsoft Activision yang tertunda merujuk pada sistem Sony berikutnya.

Tanggal yang diantisipasi telah dihapus di beberapa tempat, tetapi dengan menyatukan konteks di tempat lain dalam dokumen, kami mendapatkan gambaran yang cukup jelas tentang jangka waktu yang sedang dikerjakan Sony.

Pasti, tak terhitung yang sanggup berubah antara sekarang dan nanti. Ps5 benar-benar sulit ditemukan sampai baru-baru ini, sebab kekurangan chip.

Sony mungkin akan memperpanjang generasi ini sedikit lebih lama untuk menghasilkan penjualan lebih.

Artikel Rencana Rilis PlayStation 6 Berpotensi Terungkap, Berkat Microsoft pertama kali tampil pada Haltimtv.

Dalam pemutaran ulang chatbot dogfight yang diluncurkan oleh raksasa teknologi bulan lalu, ABC disebut- sebut sebagai” tongkat ajaib” untuk perangkat lunak Google Documents populernya yang dapat menyusun blog pemasaran, rencana pelatihan, atau teks lain, kemudian merevisi nadanya sesuai kebijaksanaan pengguna, sebuah pejabat perusahaan menunjukkan kepada wartawan.

Microsoft, sementara itu, telah menggoda acara Kamis tentang bagaimana” menciptakan kembali produktivitas dengan AI,” yang diharapkan menampilkan prosesor Word pesaingnya.

Artikel Google Merilis AI Generasi Baru untuk Gmail dan Cloud Software pertama kali tampil pada Haltimtv.