HALTIMTV.COM – Badan Eksekutif Mahasiswa(BEM UNUTARA) Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara mengecam keras tindakan aparat Kepolisian Resort Ternate yang melakukan pemukulan terhadap masa aksi terkait kenaikan harga BBM.
Tindakan kekerasan fisik kepada masa aksi ini membuktikan bahwa aparat kepolisian jelas melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang di jamin konstitusi
Masa aksi yang dipukul oleh aparat kepolisian juga adalah mahasiswa universitas Nahdlatul ulama Maluku Utara sekaligus kader PMII kota ternate.
Atas kejadian itu, maka presiden BEM universitas Nahdlatul ulama Maluku Utara, Risman Thaha akan menindak tegas pemukulan yang di lakukan oleh aparat kepolisian Resort kota Ternate
“Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara. Bukan untuk dibungkam dengan kekerasan. Aparat seharusnya hadir untuk melindungi, bukan untuk mencederai. Pemukulan terhadap masa aksi hanya akan menambah luka dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum,” Ujara Risman
Kami menuntut:
1. Evaluasi menyeluruh dan tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan pemukulan
2. Jaminan keamanan bagi seluruh mahasiswa dan aktifis agar tidak ada lagi kekerasan berulang
3. Kepolisian kembali pada tugas utama: mengayomi dan melindungi, bukan menakuti
4.Kapolres kota ternate harus bertanggung jawab atas insiden pemukulan dari oknum kepolisian terhadap mahasiswa universitas Nahdlatul ulama Maluku Utara.
Kekerasan tidak pernah jadi jawaban atas kritik. Demokrasi butuh ruang dialog, bukan pukulan.(hltmtv)
