Diskusi Strategis Sinkronisasi Data Peserta dan Peningkatan Layanan Kesehatan
HALTIMTV.COM – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat.
Melalui forum koordinasi yang dipimpin langsung Oleh Sekretaris Daerah, Senin,21/09/26, bersama Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Maba dan pimpinan OPD lainnya, serta 16 Kepala Puskesmas se-Kabupaten Halmahera Timur berupaya menyelaraskan berbagai regulasi dan mengatasi hambatan operasional di lapangan.
Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya kehadiran seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama merumuskan solusi konkret.
Meskipun asumsi perluasan cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berpotensi menambah beban administratif dan kapasitas pelayanan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal proses ini secara seksama.
Poin Strategis Pembahasan Forum :
Sinkronisasi Data Kepesertaan : Memperbaiki keselarasan antara data kependudukan daerah (KTP Halmahera Timur) dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan guna menghindari kendala pelayanan.
• Peningkatan Kualitas Faskes : Menyamakan standar pelayanan prima antara fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) dan rumah sakit rujukan (RSUD).
• Solusi Masyarakat Adat/Suku : Mengakomodasi karakteristik khusus masyarakat adat yang sering kali berobat mandiri tanpa prosedur standar, guna dicarikan skema pelayanan yang humanis namun tetap mematuhi regulasi BPJS.
Target Cakupan Peserta dan Kinerja Keaktifan Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025—2029, target cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Halmahera Timur diharapkan dapat mencapai 99% pada tahun 2029, dengan toleransi ruang 1% bagi bayi baru lahir yang secara otomatis didaftarkan.
Selain itu, target cakupan kepesertaan aktif khusus segmen PBPU Pemda (Pekerja Bukan Penerima Upah yang didanai Pemerintah Daerah) diproyeksikan mencapai 76%.
Hingga saat ini, tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Halmahera Timur tercatat berada di angka 90,630/0.
Angka yang jauh melampaui rata-rata keaktifan nasional yang berada di kisaran 80%.
Prestasi ini menempatkan Kabupaten Halmahera Timur di jajaran 30 besar kabupaten dengan tingkat keaktifan tertinggi di tingkat nasional.
Dalam penyampaiannya juga Seda tekankan kolaborasi antara Pemda dan BPJS Kesehatan harus beriringan untuk keberlanjutan program JKN.
“Kami ingin memastikan bahwa ruang-ruang dialog ini produktif dan solutif. Kolaborasi antara Pemda, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan BPJS Kesehatan harus berjalan beriringan tanpa memberatkan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan program JKN. ” Ujar Sekda Halmahera Timur.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bersama BPJS Kesehatan dan seluruh kepala puskesmas sepakat untuk terus memperkuat koordinasi, khususnya dalam menangani peserta non-aktif dan memastikan pemutakhiran data secara berkala melalui aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial.
Dengan adanya forum ini, diharapkan seluruh hambatan teknis maupun administratif dapat diselesaikan dengan cepat demi terwujudnya masyarakat Halmahera Timur yang sehat dan Sejahtera. (dokpim/hltmtv)
