Tidak Akan Terlibat Dalam Politik Praktis

HALTIMTV.COM – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menggarisbawahi tiga rambu utama bagi pengurus Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) dalam memperkuat organisasi.

Hal itu disampaikan Mendagri pada acara Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Perpukadesi Periode 2026–2031 serta Sarasehan Nasional di Auditorium Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Senin (4/5/2026).

Pertama, Mendagri menekankan agar Perpukadesi tidak terlibat dalam politik praktis.

Nilai ini juga tercermin dalam deklarasi atau pernyataan sikap Perpukadesi yang menegaskan komitmen untuk memberi perhatian pada isu publik dan kebijakan negara, serta menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

“Dengan menjaga pada posisi netral, tidak berpolitik praktis, [Perpukadesi] itu akan dihormati,” katanya.

Kedua, Mendagri menegaskan agar Perpukadesi tidak mengintervensi kewenangan pemerintah yang sedang berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah, terlebih jika hal tersebut dilakukan dengan pendekatan yang terkesan menggurui. Perpukadesi tetap dapat memberikan kritik atau saran yang konstruktif, dan pemerintah terbuka terhadap hal tersebut sepanjang disampaikan secara membangun.

“Kalau ada kebutuhan kritik, pasti semua akan terbuka, pusat maupun daerah akan terbuka terhadap kritik. Sepanjang kritiknya membangun, pasti akan dihormati,” ujarnya.

Ketiga, Mendagri mengingatkan agar Perpukadesi tidak disusupi kepentingan personal, termasuk penggunaan nama organisasi untuk proyek tertentu. Hal ini dinilai dapat mengganggu visi dan misi organisasi. Ia mengibaratkan, jika hal tersebut terjadi, visi dan misi organisasi akan layu sebelum berkembang.

“Oleh karena itu saya mohon dengan segala hormat sebagai junior dan dalam kapasitas sebagai Mendagri, organisasi ini perlu menjaga marwah itu dan saling mengingatkan satu sama lain,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan Perpukadesi dapat berperan dalam membantu menangani berbagai isu di daerah. Isu-isu tersebut antara lain terkait Pilkada langsung, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), hingga mendorong terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, para anggota Perpukadesi yang merupakan purnabakti kepala daerah memiliki pengalaman dan pemahaman lapangan yang menjadi aset berharga bagi organisasi.

“Niat baik dari Perpukadesi untuk membuat perkumpulan ini, yang dipenuhi orang-orang yang memang sudah berpengalaman, jam terbang tinggi, ini akan memberikan nilai yang lebih organisasi ini,” tandasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Perpukadesi Bibit Waluyo, Ketua Dewan Penasihat Perpukadesi Sutiyoso, Ketua Dewan Pembina Perpukadesi Irianto Lambrie, serta jajaran pengurus Perpukadesi terpilih.

Puspen Kemendagri

Artikel Mantan – Mantan Kepala Daerah Deklarasi Perkumpulan Purnabakti pertama kali tampil pada Haltimtv.

Hal itu lantaran dinilai tidak sesuai dengan aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART) dan peraturan organisasi (PO) tahun 2021.

Penolakan terhadap surat keputusan (SK) DPP PPP tertuang dalam pernyataan bersama yang ditanda tangani oleh sejumlah pengurus cabang dan pengurus anak cabang PPP Kota Depok pada hari kedua pelaksanaan acara Silaturrahmi Cabang (SILATCAB) PPP Kota Depok yang digelar di kawasan Lembang, Bandung Jawa Barat 19 hingga 21 April 2026.

Sekretaris DPC PPP Kota Depok, Ma’mun Pratama mengatakan, selain menolak SK DPP PPP nomor : 066/SK/DPP/W/II/2026 tentang penetapan pengurus DPW PPP Jawa Barat, pelaksanaan SILATCAB PPP Depok yang dihadiri oleh sejumlah tokoh PPP Jawa Barat juga melahirkan penolakan terhadap sejumlah Keputusan DPP dan DPW.

“Diantaranya menolak SK DPP PPP nomor: 0022/SK/DPP/W/I/2026 tentang pengangkatan H. UU Rushanul Ulum sebagai Plt. Ketua DPW PPP Jawa Barat, menolak Cecep Supriyatna sebagai Plt. Sekretaris DPW PPP Jawa Barat, dan H. Adang Suyatna sebagai Plt. Bendahara DPW PPP Jawa Barat,” ujarnya, Senin (20/04/2026).

Selain itu, kata dia, para pengurus DPC dan PAC PPP Kota Depok juga menyatakan dengan tegas tidak bersedia menandatangani pernyataan apapun yang disodorkan oleh Ketua DPC PPP Kota Depok, Mazhab HM serta menolak instruksi DPW PPP Jawa Barat versi UU Ruzhanul Ulum nomor : 068/Isnt/Dpw/jbr/2026 tentang penetapan agenda pelaksanaan Muscab DPC – PPP se Jawa Barat.

Sebaliknya dalam pernyataan bersama, para pengurus PPP Kota Depok yang hadir pada SILATCAB PPP di Lembang menyatakan dukungan terhadap langkah H. Taj Yasin Maimoen (Sekjen DPP PPP) yang menerbitkan surat nomor : 009/IN/DPP/III/2026 tentang pembatalan pengesahan Plt. DPW dan DPC PPP.

“Itu inti dari kesepakatan yang kami tanda tangani dalam pertemuan hari kedua Silaturrahmi Cabang PPP Depok. Satu poin lagi, kami akan melakukan langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat jika dikemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak,” tegas Ma’mun.

Dia menambahkan, perhelatan Silaturrahmi Cabang (SILATCAB) PPP Kota Depok dihadiri oleh 9 pengurus harian DPC PPP Depok, Ketua dan Sekretaris 8 PAC PPP Depok, Sekretaris Majelis Pakar DPC PPP Kota Depok, Sekretaris majelis pertimbangan DPC PPP Kota Depok, serta sejumlah tokoh PPP Jawa Barat H. Pepep Saeful Hidayat, H. Mohammad Said dan H. Komarudin Taher. n Asti Ediawan.

(Sumber : Jurnaldepok.com)

Artikel PPP Kubu Sekjen Taj Yasin Tolak  Ruzhanul Ulum jadi Ketua DPW PPP Jabar pertama kali tampil pada Haltimtv.

Meneguhkan Akar Sejarah dan Keulamaan PPP

Menurut Ivan, PPP adalah rumah besar umat yang tidak dapat dilepaskan dari peran besar para ulama. Salah satu pilar utamanya adalah KH. Maimoen Zubair, yang telah memberikan fondasi moral, spiritual, dan ideologis bagi perjalanan partai.

Menjaga Kehormatan Keluarga Ulama

“Kami menegaskan bahwa segala bentuk dinamika politik tidak boleh mencederai kehormatan keluarga besar KH. Maimoen Zubair”, ujarnya dalam keterangan tertulis Jumat (17/4/2026).

Selain itu, menurutnya mengabaikan atau merendahkan peran keluarga beliau merupakan penghinaan mendasar terhadap sejarah, marwah, dan ruh perjuangan Partai PPP.

Pernyataan Moral dan Seruan Kebijaksanaan

Gus Yasin Institute menghimbau kepada Ketua Umum Partai PPP, Muhammad Mardiono, beserta seluruh jajaran pimpinan, untuk :
• Mengedepankan adab dan nilai keulamaan.
• Menjaga persatuan internal partai.
• Menghindari keputusan yang berpotensi memecah belah umat dan kader

Sumber : inilahjateng.com

Artikel Bela Marwah Ulama, Gus Yasin Institute Minta Plt Ketua PPP Kembalikan Ruh Perjuangan Partai pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi kewenangan absolut yang diajukan pihak tergugat, Muhammad Mardiono, dalam perkara sengketa hasil Muktamar ke-X Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Putusan sela tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat untuk perkara Nomor 74/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Jkt.Pst. Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, proses hukum dipastikan berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Gugatan ini diajukan oleh M. Thobahul Aftoni (Toni), Subadri Ushuluddin, dan Akhmad Saiful Hakim selaku peserta Muktamar X PPP.

Majelis Hakim Nyatakan PN Berwenang

Dalam amar putusan sela yang dibacakan melalui e-court Mahkamah Agung, majelis hakim menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

“Eksepsi tentang kewenangan absolut tidak dapat diterima. Menyatakan Pengadilan Negeri berwewenang mengadili perkara nomor 74/pdt.sus/parpol/2026/PN.Jkt.Pst Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut”.

Majelis menilai, sengketa yang diajukan para penggugat termasuk dalam kategori sengketa keperdataan internal partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Sengketa Internal PPP Jadi Sorotan
Perkara ini menjadi salah satu konflik internal partai yang menyita perhatian publik. Pasalnya, muncul dua klaim kepemimpinan di tubuh PPP pasca pelaksanaan Muktamar ke-X.

Sengketa yang diajukan Aftoni, Subadri Ushuluddin, dan Akhmad Saiful Hakim berkaitan dengan keabsahan proses dan hasil muktamar. Hal itu mencakup tata cara persidangan, mekanisme pemilihan, hingga legitimasi klaim ketua umum dari dua kubu yang berbeda.

Dengan berlanjutnya perkara, para pihak kini memasuki tahap pembuktian. Mereka akan mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi, serta menghadirkan ahli guna menguatkan masing-masing dalil.

Pihak penggugat menyatakan kesiapan penuh untuk membuktikan bahwa klaim Mardiono sebagai ketua umum terpilih secara aklamasi tidak sesuai fakta.

“Putusan Majelis Hakim sudah tepat. Sengketa ini murni perselisihan internal partai, dan kami siap membuktikan bahwa pelaksanaan Muktamar X yang mengklaim Tergugat (Mardiono) sebagai Ketua Umum PPP terpilih cacat hukum dan tidak sesuai prosedur AD/ART,” ujar Aftoni, Jumat (17/4).

Menurutnya, pihak penggugat telah menyiapkan berbagai dokumen, kronologi kejadian, serta saksi dan ahli untuk memperkuat gugatan.

Dua Jalur Hukum Ditempuh

Sebelumnya, Mahkamah Partai PPP sempat mengeluarkan surat keterangan terkait kepengurusan hasil muktamar. Namun, perbedaan pandangan di internal partai terus berlanjut hingga berujung pada gugatan ke pengadilan.

Sejumlah fungsionaris PPP juga telah mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengikuti persidangan terkait keabsahan Muktamar X yang mengklaim terpilihnya Muhammad Mardiono secara aklamasi.

Mereka yang hadir di antaranya M. Thobahul Aftoni selaku Ketua DPP PPP masa bakti 2021–2026, Subadri Ushuludin selaku Ketua DPW PPP Banten, dan Syaiful Hakim Ketua DPC PPP Kota Tegal. Ketiganya merupakan penggugat dalam perkara tersebut dan hadir didampingi kuasa hukum.

Aftoni menegaskan bahwa gugatan yang mereka ajukan masih berjalan dan tidak pernah dicabut.

“Isu bahwa gugatan kami di PN dicabut atau dihentikan itu tidak benar. Hari ini kami datang ke PN Jakarta Pusat dalam rangka memenuhi undangan pengadilan atas gugatan yang kami ajukan,” ujar Aftoni, Kamis (12/2/2025).

Ia menjelaskan, pihaknya menempuh dua jalur hukum sekaligus, yakni gugatan perdata di PN Jakarta Pusat dan gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“Kami mengajukan dua gugatan. Pertama ke PN Jakarta Pusat karena kami menilai klaim Mardiono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP tidak benar dan tidak sah menurut mekanisme Muktamar X. Kedua, ke PTUN terkait keabsahan Surat Keputusan Menteri Hukum, baik SK tanggal 1 Oktober 2025 maupun SK tanggal 6 Oktober 2025 tentang perubahan pengurus DPP PPP 2025–2030,” tegasnya.

Gugatan di PTUN Jakarta tersebut telah teregistrasi dengan Nomor Perkara 444/G/2025/PTUN-JKT. Sementara itu, gugatan perdata di PN Jakarta Pusat kini telah memasuki tahap persidangan lanjutan.

Sumber : Merdeka.com

Artikel PN Jakarta Pusat Tolak Eksepsi Mardiono, Gugatan Muktamar PPP Berlanjut ke Pembuktian Pokok Perkara pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjend) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) pengurus DPW PPP Banten dinilai tidak sah karena dinilai tidak melalui mekanisme organisasi.

Seperti diketahui, Ketua Umum PPP mencopot jabatan Subadri Ushuluddin jari jabatan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Banten pada 30 Januari 2026.

Mardiono juga menunjuk Baihaki Sulaiman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP Banten serta Ida Hamidah.

SK tersebut ditandatangani oleh Mardiono dengan Wakil Sekretaris Jenderal PPP, tanpa melibatkan Taj Yasin Maimoen yang merupakan Sekjend PPP.

Menurut Taj Yasin, proses pengambilan keputusan yang tidak melalui rapat pengurus harian bertentangan dengan konstitusi internal partai. Ia menilai langkah tersebut inkonstitusional dan tidak dapat ditaati.

Taj Yasin menegaskan bahwa seluruh kebijakan partai harus mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“(Penunjukan Plt) tidak sah, organisasi harus dijalankan sesuai aturan. Ada AD/ART yang menjadi pedoman, itu yang harus ditegakkan,” katanya di Sekretariat DPW PPP Banten usai melakukan pertemuan dengan pengurus dan kader DPW PPP Banten, Jumat (13/02/2026).

Taj Yasin menjelaskan, sebelum mengambil langkah strategis seperti penunjukan Plt atau keputusan lain yang berpotensi menimbulkan konflik, DPP seharusnya lebih dulu merapikan struktur dan memastikan seluruh mekanisme berjalan sesuai AD/ART.

“Kita sekarang sedang merapikan semuanya. Kita ajak kembali ke aturan, AD/ART harus ditegakkan,” pungkasnya.

Taj Yasin juga membantah tudingan bahwa dirinya tidak aktif atau mangkir dari agenda partai, termasuk Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

“Bagaimana saya mau hadir, kalau keputusan melakukan Mukernas saja tidak dirapatkan melalui pengurus harian?” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Banten, Subadri Ushuludin mengatakan, pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PPP yang disebutnya sebagai sekjen yang sah menjadi momentum untuk meluruskan persoalan internal partai di daerah.

“Ini menumbuhkan kembali semangat kader, khususnya di Provinsi Banten yang sebelumnya kebingungan menentukan sikap,” ujarnya.

Menurut Subadri, keputusan penunjukan Plt yang sebelumnya dikeluarkan dinilai menabrak Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Organisasi (PO), serta mekanisme internal partai lainnya.

Ia menilai, penunjukan PLT tidak memiliki dasar yang kuat. Sebab, dalam AD/ART disebutkan bahwa seorang pengurus dapat ditunjuk Plt apabila memenuhi tiga syarat, yakni tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan tetap, sedang menjalani hukuman, atau meninggal dunia.

“Kami masih aktif menjalankan organisasi. Tidak ada dasar untuk menerbitkan Plt,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mempersoalkan legalitas administrasi SK Plt tersebut. Menurutnya, dokumen itu tidak ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal yang sah sebagaimana mestinya dalam struktur kepengurusan partai.

Subadri menambahkan, hingga saat ini struktur pengurus pusat dan perangkat organisasi seperti Mahkamah Partai juga belum sepenuhnya lengkap.

Karena itu, menurutnya, langkah-langkah strategis seperti penunjukan Plt seharusnya tidak dilakukan sebelum pembenahan internal diselesaikan.

“Atas dasar itu, kami menyatakan SK Plt tersebut tidak sah. Dan apapun bentuknya, akan kami lawan, baik melalui jalur hukum maupun langkah organisasi lainnya,” pungkasnya

(sumber berita : notifbanten.com )

Artikel Sekjen PPP Taj Yasin Bongkar Kejanggalan SK PLT pertama kali tampil pada Haltimtv.

Hal tersebut dikemukakan Alien Mus kepada Haltimtv dan Tandaseru, disela sela silaturahmi dengan kalangan Konstituen Milenial, Senin, 13/10/25 malam di kafe kawasan Jerbus Ternate.

Mantan Ketua DPRD Maluku Utara itu bilang dirinya masih punya hak untuk maju ketiga kalinya sepanjang mendapat dukungan dari Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten dan Kota se Maluku Utara.

Sayangnya ketika ditanya Haltimtv jika ingin tampil lagi ketiga kalinya harus mendapat Diskresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Anggota Komisi IV DPR-RI yang lagi reses di Malut ini terkesan menghindari menjelaskan secara tegas.

Dia mengakui bahwa memang manakala dirinya maju di Musda Golkar Malut, harus ada Diskresi, bukan tanpa diskresi.

Namun menjawab pertanyaan Haltimtv, Apakah dirinya Sudah mendapatkan Diskresi dari Ketua Umum DPP sebagai syarat mutlak untuk calonkan diri kembali, Alien dengan cepat menyambar tidak menjawab langsung dan hanya berputar pada penjelasan .

” Kalau mau maju harus ada Diskresi dari Ketua Umum,  bukan tanpa diskresi, saya mau bilang ya saya sudah bertemu dengan Ketua Umum Dan kata Ketua Umum Musda Golkar Malut tunggu Daerah lain selesai Musda, dan ketua umum bilang siapa saja bisa maju asalkan didukung DPD II. Oleh karena itu saya bilang saya mau maju kalau ada dukungan dari bawah,” Ujar Alien sambil berlalu.

Sebagaimana diketahui pada pemberitaan Haltimtv sebelumnya,  9 dari 10 DPD Partai Golkar Kabupaten Kota Se Maluku Utara  sudah lebih dari sebulan yang lalu secara resmi menyerahkan dukungan ke Anjas Taher Wakil Bupati Halmahera Timur,Ketua Umum DPP Golkar melalu Sekretaris Jenderal Sarmudji yang bertempat  diruang ketua fraksi Partai Golkar DPR RI jakarta.

SIMAK ALIEN BILANG

Artikel Maju Musda Golkar, Alien Mus Akui Harus Ada Diskresi pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Era reformasi yang ditandai sabagai pesta demokrasi indonesia, merupakan awal mula masyarakat menghirup angin segar dan harapan besar akan kemajuan bangsa dan kemakmuran masyarakat.

Tentunya di era reformasi saat ini diharapkan terjadi pula perubahan dalam sistem perpolitikan di negara ini.

Masyarakat kita yang masih bergantung pada sistem partai politik sebagai kendaraan yang dapat membawa aspirasi dan keinginan terhadap kemajuan bangsa dan kemakmuran masyarakat.

Reformasi yang sudah berlangsung puluhan tahun dan masih berlangsung hingga saat ini, dimana seperti yang kita ketahui dengan munculnya banyak partai politik di indonesia.

Berbicara tentang partai politik tentunya sangat menarik jika kita telusuri lebih jauh terkait budaya organisasi dari partai politik itu sendiri.

Hal ini disebabkan partai politik yang berkembang di era reformasi perlu perubahan secara kelembagaan termasuk budaya yang tidak efektif dan efisien.

Budaya partai politik yang diharapkan di era reformasi tentunya partai politik yang memiliki budaya partisan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi, sehingga masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik.

MUSDA DPD I Partai Golkar Maluku Utara yang akan berlangsung tentunya diharapkan adanya perombakan dan perubahan secara totalitas budaya partai yang lebih partisipatif dan bisa membawa perubahan besar bagi kemajuan daerah dan masyarakat di Maluku Utara.

Untuk itu, partai Golkar perlu reformasi kelembagaan yang mampu menjadi kendaraan demokrasi bagi masyarakat.

Reformasi kelembagaan sebagai penataan ulang atau pembaharuan menyeluruh terhadap struktur dan fungsi partai, baik di level provinsi hingga kabupaten dan kota serta kecamatan, untuk mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

UU No.2 Tahun 2011 menjelaskan parpol merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

Harapan masyarakat Maluku Utara, dengan berlangsungnya Musyawarah Daerah (MUSDA) Partai Golkar nantinya menghasilkan pemimpin yang visioner dan berintegritas serta memiliki kepedulian terhadap daerah dan masyarakatnya.

Jika dilihat Kepemimpinan sebelumnya, cenderung dominasi keluarga sehingga menghambat perkembangan partai Golkar secara kelembagaan.

Kiranya MUSDA partai Golkar Maluku Utara bisa memunculkan figur muda yang memiliki gaya kepemimpinan yang bisa menginspirasi, memotivasi dan mengembangkan anggota tim untuk mencapai potensi tertinggi, mendorong perubahan positif, serta menciptakan budaya inovasi dan komitmen jangka panjang dalam organisasi.

Sehingga tidak lagi fokus pada tugas, melainkan membangun hubungan yang kuat, memberdayakan individu, dan menjadi teladan perubahan untuk mencapai visi bersama.

Penulis Adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNKHAIR

Artikel Musda Partai Golkar dan Demokratisasi Politik pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Sesepuh Partai Golkar Maluku Utara, H. Hamid Usman,SE, MH mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) agar segera menggelar Musyawarah Daerah (MUSDA) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku Utara, mengingat masa waktu kepengurusan yang diketuai Alien Mus sudah melewati batas waktu yang ditentukan. 

Desakan Menggelar Musda oleh Hamid Usman berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu yang dia ikuti bahwa telah terjadi pembiaran dengan sengaja oleh Ketua DPD Partai Golkar Malut Alien Mus yang sudah Dua Periode untuk mengukur waktu pelaksanaan Musyawarah Daerah. 

Oleh karena itu, Ketua Majelis Dakwah Islamiyyah (MDI) Maluku Utara ini menyerukan melalui media, fungsionaris  dan Kader Partai Golkar Malut agar bergerak cepat menyelamatkan Partai Golkar dari pembiaran dengan sengaja oleh mereka yang memperlambat Musda dengan alasan yang tidak jelas. 

Dirinya menegaskan bahwa konsolidasi partai sangatlah penting dilaksanakan demi kemajuan Partai, mengingat Partai Golkar dalam Tiga Kali Pilkada Pemilihan Gubernur Maluku Utara , kandidatnya selalu kalah. 

Oleh karena itu lanjut Tuan Khadafi Sapaan Akrab Tokoh Nahdliyyin Maluku Utara ini, tidak ada jalan lain bagi DPP Partai Golkar selain mempercepat melaksanakan Musyawarah Daerah mengingat agenda politik kedepan ini adalah Pemilihan Gubernur. 

“Melalui informasi media dan juga para Kader Golkar, Saya menyarankan agar DPP segera mempercepat pelaksanaan Musda Partai Golkar Maluku Utara, karena agenda politik kedepan adalah Pemilihan Gubernur(Pilgub), jadi Konsolidasinya harus mulai dari sekarang, Ujar Mantan Sekretaris Partai Golkar Malut ini. 

Kepada HALTIMTV yang mewawancarai Sabtu, 20 September 2025 di Kediamannya, Mantan Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Maluku Utara ini mengingatkan seluruh kader Partai Golkar mulai dari sekarang menjelang Musda hingga selanjutnya, harus mengkonsolidasikan partai mulai dari pelosok Desa demi nama Besar Partai Golkar.(hltmtv) 

Artikel Sesepuh Partai Golkar Malut Minta DPP Percepat Musda pertama kali tampil pada Haltimtv.

Alien dipandang tidak cakap selama jadi Ketua Golkar Maluku Utara. 

Perempuan mantan ketua DPRD Provinsi Maluku Utara 10 Tahun silam itu disoroti internal partai beringin  karena gagal menghantarkan Saudara laki laki nya Aliong Mus ke Kursi Gubernur Maluku Utara dalam kontestasi Pilkada 2024.

Ketidakmampuan dan Kegagalan Alien Mus itulah sehingga mengundang kecaman dari Fungsionaris dan Sesepuh Partai Golkar di Maluku Utara. 

Adalah H.Hamid Umahuk dan H.Hamid Usman yang merasa segera tempuh upaya penyelamatan Partai yang telah mereka jalani berpuluh tahun lamanya. 

Menurut Sesepuh Partai Golkar Maluku Utara, H.Hamid Umahuk, kondisi Partai Golkar dibawah kepemimpinan Alien Mus sangatlah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan keluarga besar Partai Golkar. 

Karena itu Hamid Umahuk mendesak segera gelar Musda tanpa ada alasan, untuk mencari Sosok Ketua yang baru, karena pada Desember 2024 ini periode  Ketua Golkar Malut, Alien Mus sudah berakhir.

Diapun menyinggung Figur Ketua DPRD Maluku Utara, H.M.Ikbal Ruray yang baru dilantik adalah pantas untuk menggantikan Alien Mus. 

Desakan Musda Golkar Maluku Utara juga datang dari Fungsionaris dan Sesepuh H.Hamid Usman. 

Bagi Hamid Usman, tidak ada pilihan lain bagi penyelamatan partai Golkar hanyalah segera persiapkan pelaksanaan Musda Golkar pada Desember 2024 seiring telah berakhirnya masa kepengurusan yang diketuai Alien Mus. 

Hamid Usman berpendapat bahwa pengganti Alien Mus sangatlah bergantung kepada Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar H.Ahmad Hidayat Mus. 

Menyinggung figur yang pantas menggantikan Alien Mus pada Musyawarah Daerah (MUSDA) Partai Golkar Malut nanti, Hamid Usman menegaskan bahwa semuanya tergantung kepada sosok kharismatik AHM panggilan akrab Ahmad Hidayat Mus. 

Bagi Hamid Usman, jika AHM berkenan untuk tentukan siapa saja yang dikehendaki maka semuanya akan tunduk dan patuh. 

Hamid Usman juga menegaskan bahwa jika pada Musda nanti, maka Ketua Demisoner Alien Mus dan juga Aliong Mus yang gagal terpilih pada Pemilihan Gubernur tidak akan lagi diperhitungkan untuk maju dalam pertarungan kursi Ketua DPD Golkar Malut. 

Lantas siapakah gerangan yang layak menakhodai Partai Golkar Malut Lima Tahun mendtang, Lelaki dengan julukan Moammar Khadafi ini menegaskan bagi dirinya jika Telah datang arahan dari tokoh Kharismatik Partai Golkar Maluku Utara, yakni Ahmad Hidayat Mus, untuk memilih Ikbal Ruray sebagai Ketua DPD maka semuanya wajib hukumnya taat. 

Dari Ternate Moloku Kieraha,Tim Redaksi HALTIMTV melaporkan. 

Artikel Sesepuh Golkar Malut Desak Gelar Musda Desember pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur tingkat kecamatan Kota Maba berakhir Sabtu, 30/11 sore. 

Dari perhitungan di tingkat pleno kecamatan Kota Maba, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, Ubaid Yakub dan Anjas Taher masih tetap memimpin perolehan suara teratas sesuai dengan perhitungan ditingkat TPS pada tanggal 27 November 2024.

Pasangan petahana mengungguli atas pasangan nomor urut 1, Farel Rudi Erawan dan Thaib Jalaluddin. 

Rapat pleno akhirnya ditutup ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Maba yang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Kota Maba serta para saksi pasangan calon. (hltmtv) 

Artikel Hasil Pleno Rekapitulasi Kecamatan Kota Maba Ubaid-Anjas Tetap Juara pertama kali tampil pada Haltimtv.