Hal tersebut dikemukakan Alien Mus kepada Haltimtv dan Tandaseru, disela sela silaturahmi dengan kalangan Konstituen Milenial, Senin, 13/10/25 malam di kafe kawasan Jerbus Ternate.

Mantan Ketua DPRD Maluku Utara itu bilang dirinya masih punya hak untuk maju ketiga kalinya sepanjang mendapat dukungan dari Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten dan Kota se Maluku Utara.

Sayangnya ketika ditanya Haltimtv jika ingin tampil lagi ketiga kalinya harus mendapat Diskresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Anggota Komisi IV DPR-RI yang lagi reses di Malut ini terkesan menghindari menjelaskan secara tegas.

Dia mengakui bahwa memang manakala dirinya maju di Musda Golkar Malut, harus ada Diskresi, bukan tanpa diskresi.

Namun menjawab pertanyaan Haltimtv, Apakah dirinya Sudah mendapatkan Diskresi dari Ketua Umum DPP sebagai syarat mutlak untuk calonkan diri kembali, Alien dengan cepat menyambar tidak menjawab langsung dan hanya berputar pada penjelasan .

” Kalau mau maju harus ada Diskresi dari Ketua Umum,  bukan tanpa diskresi, saya mau bilang ya saya sudah bertemu dengan Ketua Umum Dan kata Ketua Umum Musda Golkar Malut tunggu Daerah lain selesai Musda, dan ketua umum bilang siapa saja bisa maju asalkan didukung DPD II. Oleh karena itu saya bilang saya mau maju kalau ada dukungan dari bawah,” Ujar Alien sambil berlalu.

Sebagaimana diketahui pada pemberitaan Haltimtv sebelumnya,  9 dari 10 DPD Partai Golkar Kabupaten Kota Se Maluku Utara  sudah lebih dari sebulan yang lalu secara resmi menyerahkan dukungan ke Anjas Taher Wakil Bupati Halmahera Timur,Ketua Umum DPP Golkar melalu Sekretaris Jenderal Sarmudji yang bertempat  diruang ketua fraksi Partai Golkar DPR RI jakarta.

SIMAK ALIEN BILANG

Artikel Maju Musda Golkar, Alien Mus Akui Harus Ada Diskresi pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Era reformasi yang ditandai sabagai pesta demokrasi indonesia, merupakan awal mula masyarakat menghirup angin segar dan harapan besar akan kemajuan bangsa dan kemakmuran masyarakat.

Tentunya di era reformasi saat ini diharapkan terjadi pula perubahan dalam sistem perpolitikan di negara ini.

Masyarakat kita yang masih bergantung pada sistem partai politik sebagai kendaraan yang dapat membawa aspirasi dan keinginan terhadap kemajuan bangsa dan kemakmuran masyarakat.

Reformasi yang sudah berlangsung puluhan tahun dan masih berlangsung hingga saat ini, dimana seperti yang kita ketahui dengan munculnya banyak partai politik di indonesia.

Berbicara tentang partai politik tentunya sangat menarik jika kita telusuri lebih jauh terkait budaya organisasi dari partai politik itu sendiri.

Hal ini disebabkan partai politik yang berkembang di era reformasi perlu perubahan secara kelembagaan termasuk budaya yang tidak efektif dan efisien.

Budaya partai politik yang diharapkan di era reformasi tentunya partai politik yang memiliki budaya partisan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi, sehingga masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik.

MUSDA DPD I Partai Golkar Maluku Utara yang akan berlangsung tentunya diharapkan adanya perombakan dan perubahan secara totalitas budaya partai yang lebih partisipatif dan bisa membawa perubahan besar bagi kemajuan daerah dan masyarakat di Maluku Utara.

Untuk itu, partai Golkar perlu reformasi kelembagaan yang mampu menjadi kendaraan demokrasi bagi masyarakat.

Reformasi kelembagaan sebagai penataan ulang atau pembaharuan menyeluruh terhadap struktur dan fungsi partai, baik di level provinsi hingga kabupaten dan kota serta kecamatan, untuk mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

UU No.2 Tahun 2011 menjelaskan parpol merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

Harapan masyarakat Maluku Utara, dengan berlangsungnya Musyawarah Daerah (MUSDA) Partai Golkar nantinya menghasilkan pemimpin yang visioner dan berintegritas serta memiliki kepedulian terhadap daerah dan masyarakatnya.

Jika dilihat Kepemimpinan sebelumnya, cenderung dominasi keluarga sehingga menghambat perkembangan partai Golkar secara kelembagaan.

Kiranya MUSDA partai Golkar Maluku Utara bisa memunculkan figur muda yang memiliki gaya kepemimpinan yang bisa menginspirasi, memotivasi dan mengembangkan anggota tim untuk mencapai potensi tertinggi, mendorong perubahan positif, serta menciptakan budaya inovasi dan komitmen jangka panjang dalam organisasi.

Sehingga tidak lagi fokus pada tugas, melainkan membangun hubungan yang kuat, memberdayakan individu, dan menjadi teladan perubahan untuk mencapai visi bersama.

Penulis Adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNKHAIR

Artikel Musda Partai Golkar dan Demokratisasi Politik pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Sesepuh Partai Golkar Maluku Utara, H. Hamid Usman,SE, MH mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) agar segera menggelar Musyawarah Daerah (MUSDA) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku Utara, mengingat masa waktu kepengurusan yang diketuai Alien Mus sudah melewati batas waktu yang ditentukan. 

Desakan Menggelar Musda oleh Hamid Usman berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu yang dia ikuti bahwa telah terjadi pembiaran dengan sengaja oleh Ketua DPD Partai Golkar Malut Alien Mus yang sudah Dua Periode untuk mengukur waktu pelaksanaan Musyawarah Daerah. 

Oleh karena itu, Ketua Majelis Dakwah Islamiyyah (MDI) Maluku Utara ini menyerukan melalui media, fungsionaris  dan Kader Partai Golkar Malut agar bergerak cepat menyelamatkan Partai Golkar dari pembiaran dengan sengaja oleh mereka yang memperlambat Musda dengan alasan yang tidak jelas. 

Dirinya menegaskan bahwa konsolidasi partai sangatlah penting dilaksanakan demi kemajuan Partai, mengingat Partai Golkar dalam Tiga Kali Pilkada Pemilihan Gubernur Maluku Utara , kandidatnya selalu kalah. 

Oleh karena itu lanjut Tuan Khadafi Sapaan Akrab Tokoh Nahdliyyin Maluku Utara ini, tidak ada jalan lain bagi DPP Partai Golkar selain mempercepat melaksanakan Musyawarah Daerah mengingat agenda politik kedepan ini adalah Pemilihan Gubernur. 

“Melalui informasi media dan juga para Kader Golkar, Saya menyarankan agar DPP segera mempercepat pelaksanaan Musda Partai Golkar Maluku Utara, karena agenda politik kedepan adalah Pemilihan Gubernur(Pilgub), jadi Konsolidasinya harus mulai dari sekarang, Ujar Mantan Sekretaris Partai Golkar Malut ini. 

Kepada HALTIMTV yang mewawancarai Sabtu, 20 September 2025 di Kediamannya, Mantan Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Maluku Utara ini mengingatkan seluruh kader Partai Golkar mulai dari sekarang menjelang Musda hingga selanjutnya, harus mengkonsolidasikan partai mulai dari pelosok Desa demi nama Besar Partai Golkar.(hltmtv) 

Artikel Sesepuh Partai Golkar Malut Minta DPP Percepat Musda pertama kali tampil pada Haltimtv.

Alien dipandang tidak cakap selama jadi Ketua Golkar Maluku Utara. 

Perempuan mantan ketua DPRD Provinsi Maluku Utara 10 Tahun silam itu disoroti internal partai beringin  karena gagal menghantarkan Saudara laki laki nya Aliong Mus ke Kursi Gubernur Maluku Utara dalam kontestasi Pilkada 2024.

Ketidakmampuan dan Kegagalan Alien Mus itulah sehingga mengundang kecaman dari Fungsionaris dan Sesepuh Partai Golkar di Maluku Utara. 

Adalah H.Hamid Umahuk dan H.Hamid Usman yang merasa segera tempuh upaya penyelamatan Partai yang telah mereka jalani berpuluh tahun lamanya. 

Menurut Sesepuh Partai Golkar Maluku Utara, H.Hamid Umahuk, kondisi Partai Golkar dibawah kepemimpinan Alien Mus sangatlah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan keluarga besar Partai Golkar. 

Karena itu Hamid Umahuk mendesak segera gelar Musda tanpa ada alasan, untuk mencari Sosok Ketua yang baru, karena pada Desember 2024 ini periode  Ketua Golkar Malut, Alien Mus sudah berakhir.

Diapun menyinggung Figur Ketua DPRD Maluku Utara, H.M.Ikbal Ruray yang baru dilantik adalah pantas untuk menggantikan Alien Mus. 

Desakan Musda Golkar Maluku Utara juga datang dari Fungsionaris dan Sesepuh H.Hamid Usman. 

Bagi Hamid Usman, tidak ada pilihan lain bagi penyelamatan partai Golkar hanyalah segera persiapkan pelaksanaan Musda Golkar pada Desember 2024 seiring telah berakhirnya masa kepengurusan yang diketuai Alien Mus. 

Hamid Usman berpendapat bahwa pengganti Alien Mus sangatlah bergantung kepada Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar H.Ahmad Hidayat Mus. 

Menyinggung figur yang pantas menggantikan Alien Mus pada Musyawarah Daerah (MUSDA) Partai Golkar Malut nanti, Hamid Usman menegaskan bahwa semuanya tergantung kepada sosok kharismatik AHM panggilan akrab Ahmad Hidayat Mus. 

Bagi Hamid Usman, jika AHM berkenan untuk tentukan siapa saja yang dikehendaki maka semuanya akan tunduk dan patuh. 

Hamid Usman juga menegaskan bahwa jika pada Musda nanti, maka Ketua Demisoner Alien Mus dan juga Aliong Mus yang gagal terpilih pada Pemilihan Gubernur tidak akan lagi diperhitungkan untuk maju dalam pertarungan kursi Ketua DPD Golkar Malut. 

Lantas siapakah gerangan yang layak menakhodai Partai Golkar Malut Lima Tahun mendtang, Lelaki dengan julukan Moammar Khadafi ini menegaskan bagi dirinya jika Telah datang arahan dari tokoh Kharismatik Partai Golkar Maluku Utara, yakni Ahmad Hidayat Mus, untuk memilih Ikbal Ruray sebagai Ketua DPD maka semuanya wajib hukumnya taat. 

Dari Ternate Moloku Kieraha,Tim Redaksi HALTIMTV melaporkan. 

Artikel Sesepuh Golkar Malut Desak Gelar Musda Desember pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur tingkat kecamatan Kota Maba berakhir Sabtu, 30/11 sore. 

Dari perhitungan di tingkat pleno kecamatan Kota Maba, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, Ubaid Yakub dan Anjas Taher masih tetap memimpin perolehan suara teratas sesuai dengan perhitungan ditingkat TPS pada tanggal 27 November 2024.

Pasangan petahana mengungguli atas pasangan nomor urut 1, Farel Rudi Erawan dan Thaib Jalaluddin. 

Rapat pleno akhirnya ditutup ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Maba yang disaksikan oleh Panwas Kecamatan Kota Maba serta para saksi pasangan calon. (hltmtv) 

Artikel Hasil Pleno Rekapitulasi Kecamatan Kota Maba Ubaid-Anjas Tetap Juara pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Hari ini, Sabtu, 30/11-24, Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Halmahera Timur mulai menggelar Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur tahun 2024 Tingkat Kecamatan. 

Rapat Pleno yang berlangsung di Kantor Desa Sangaji, Kecamatan Kota Maba dihadiri seluruh jajaran penyelenggara Pilkada setempat. 

Pantauan langsung Haltimtv.com di ruang serbaguna Kantor Desa Sangaji hingga siang ini pukul 14.00 Wit, rapat yang dimulai sejak pagi hingga siang ini baru saja menyelesaikan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 

Sementara untuk Pleno Rekapitulasi  perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur baru dimulai pada siangharisianghari pukul 14.00 wit

Hingga berita ini naik tayang, rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara masih berlangsung. (hltmtv) 

Artikel Pleno Rekap Perolehan Suara Pilkada Haltim Dimulai Siang Ini pertama kali tampil pada Haltimtv.

Aliansi Masyarakat Maluku Utara (AMMU) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusut dugaan kecurangan tersebut.

Protes itu disampaikan ribuan massa di depan kantor KPU Maluku Utara Jumat (29/11).

Aksi mengecam dugaan kecurangan yang berlangsung selama satu jam usai Shalat Jumat itu mendapat pengawalan ketat puhak kepolisian.

Massa yang sebelumnya akan menyampaikan aspirasi dan dugaan pelanggaran kepada KPUD Maluku Utara tidak tersampaikan.

Personil KPUD  tidak bersedia menemui massa yang menyemut di kantor penyelenggara pemilu itu.

Massa yang kecewa tidak bertemu Komisioner KPUD, meluapkan rasa dengan membakar ban dan membunyikan tiang listrik sebagai bentuk protes terhadap pihak penyelenggara.

Massa aksi menyampaikan kekesalan mereka karena menganggap adanya keberpihakan penyelenggara pilkada kepada salah satu paslon.

Salah satu personil dari massa pendemo menilai adanya perlakuan istimewa oleh pihak penyelenggara terhadap pasangan calon gubernur nomor urut 4, Sherly Tjoanda, yakni soal pemeriksaan kesehatan.

Selain itu, masa aksi menganggap KPU Malut tidak menjalankan Peraturan KPU tentang persyaratan calon yang harus sehat secara jasmani sebagaimana tertuang dalam ayat (1) poin (e).

Massa juga membawa sejumlah tuntutan, di antaranya meminta KPU Malut mengusut kecurangan di tingkat TPS.m

Mereka juga mendesak Bawaslu mendiskualifikasi paslon yang terlibat money politics.

Massa aksi juga mengecam Dugaan keterlibatan sejumlah pejabat propinsi, diantara Pj Gubernur Maluku Utara dan PJ Sekda Maluku Utara yang tidak digubris dan tidak ditangani sesuai prosedur pengawasan dan penindakan.

“Kami kecewa dengan komisioner KPUD dan Bawaslu Maluku Utara. Dorang su kong-kalikong dengan Paslon Nomor Urut 4. Makanya kami mendesak Gakumdu menyelesaikan dan menangani laporan pelanggaran secara transparan,” katanya.

Massa akhirnya membubarkan diri karena hujan deras.

AMMU berjanji akan mendatangi KPUD dan Bawaslu dengan jumlah massa yang lebih banyak.(hltmtv)

Artikel Kecaman Dugaan Kecurangan Pilgub Malut Terus Menguat pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Pasangan calon Incumbent Bupati dan wakil bupati Halmahera Timur pada Pilkada Serentak 2024, Ubaid Yakub dan Anjas Taher menyampaikan kemenangan dihadapan para pendukung yang memadati Desa Soagimalaha Kota Maba. 

” Saya dan Pak Anjas mengucapkan Alhamdulillah atas kemenangan ini, Terima kasih kepada semua pendukung, Simpatisan, Relawan, Ibu ibu dan seluruh generasi milenial di Halmahera Timur yang telah memilih kami kembali untuk lima tahun mendatang, Terima kasih juga kepada Partai Pengusung dan Partai Pendukung yang sangat memaksimalkan mesin politiknya masing-masing, “Ujar Ubaid Yakub yang didampingi Anjas Taher, Kamis Sore di Desa Soagimalaha, Kota Maba. 

Ubaid menjelaskan bahwa kemenangan 59% adalah berbasis Form C1 yang sudah divalidasi oleh panitia pemungutan suara dari tiap tiap TPS. 

Walau demikian Ubaid menjelaskan bahwa tetap akan menunggu keputusan tesmindari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Timur. (hltmtv) 

Artikel Pidato Kemenangan Ubaid -Anjas pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah memasuki penghitungan hasil pemungutan suara. 

Di Kabupaten Halmahera Timur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 2, Ubaid Yakub-Anjas Taher unggul telak atas pasangan nomor urut 1 Farel Rudi Erawan-Thaib Jalaluddin. 

Dari tabulasi hasil hitung cepat hingga Rabu 27/11 Malam ini, pasangan Ubaid-Anjas meraup suara yang tak terbendung yakni 59%.

Sementara pasangan nomor urut 1, Farel-Jadi, hanya kebagian suara 41%.

Hingga penghitungan malam ini dari tim pemenangan Ubaid Anjas tercatat, jumlah 102 Desa, hanya tersisa satu desa yang suaranya belum masuk yakni Desa Loleba dengan satu TPS. 

Dengan demikian dari perolehan hasil penghitungan tersebut pasangan Ubaid Anjas di 10 Kecamatan telah mengungguli secara signifikan atas pasangan nomor urut 1 Farel-Jadi. 

Menyambut kemenangan tersebut pendukung pasangan Ubaid-Anjas langsung gelar pawai jalan kaki dan kendaraan roda dua di Kota Maba Halmahera Timur(hltmtv) 

Artikel Pilkada Haltim, Ubaid-Anjas Unggul Tak Terbendung pertama kali tampil pada Haltimtv.

Total bantuan tahap kedua tahun 2024 ini sebesar Rp33.622.281.250 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Kemendagri telah menyalurkan bantuan tahap pertama pada 27 Maret 2024 kepada 9 Parpol yang memiliki kursi di DPR RI berdasarkan hasil Pemilu 2019.

Adapun anggaran yang diberikan pada tahap pertama sebesar Rp94.782.313.500.

“Diharapkan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) partai politik dapat memaksimalkan penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik ini secara baik dan akuntabel, dengan prioritas penggunaannya untuk pendidikan politik kader partai dan masyarakat, serta untuk operasional sekretariat partai politik, Penyaluran tahap dua secara tepat waktu ini merupakan arahan dari Bapak Mendagri agar Parpol dapat menjalankan organisasinya secara optimal” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Syarmadani di Jakarta, Senin (11/11/2024).

Dia berharap, dengan adanya pendidikan politik tersebut dapat meningkatkan kualitas literasi kader Parpol maupun masyarakat.

Dengan demikian, nantinya dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pilkada yang sedang berlangsung tahapannya saat ini sebagaimana yang diharapkan.

Di lain sisi, dia menekankan, setelah bantuan keuangan Parpol di tingkat pusat disalurkan, Kemendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang belum menyalurkan bantuan tahap kedua agar segera menyelesaikannya.

Bantuan keuangan Parpol dari Pemda tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan dukungan tersebut, diharapkan proses pendidikan politik maupun peningkatan kapasitas dan integritas para kader dan masyarakat lebih masif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Syarmadani menekankan, secara paralel Parpol diharapkan menyiapkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ini perlu diperhatikan dan diserahkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

“Sehingga dapat dilakukan percepatan proses pencairan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2025,” jelasnya.

Adapun pengaturan bantuan keuangan Parpol diatur dalam Pasal 12 huruf K Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011.

Aturan ini menyebutkan, Parpol berhak memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(hmskmndgri/hltmtv)

Artikel Pemda Diminta Segera Cairkan Dana Untuk Parpol pertama kali tampil pada Haltimtv.