Tito Karnavian mengatakan hal itu usai  mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Indonesia periode 2025–2031 di Grand Anara Hotel, Kota Tangerang, Banten, Jumat (12/12/2025).

Tito menekankan bahwa asosiasi tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan besar kepada desa, termasuk dalam penyusunan program dan pengelolaan anggaran.

Karena itu, keberadaan BPD menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Ia juga menyoroti sejumlah kasus yang menjerat kepala desa akibat kesalahan dalam pengelolaan anggaran.

Karena itu, Mendagri berharap ABPEDNAS mampu memperkuat pengawasan serta memberikan masukan terhadap program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Kita harapkan karena adanya badan ini, akan membuat balancing, pengawas, dan juga memberikan masukan ya dalam rangka program-program yang betul-betul menyentuh rakyat. Sehingga uang itu tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Menurut Tito, pembinaan terhadap pemerintah desa secara formal berada di tangan bupati atau wali kota.

“Ini para bupati kita dorong untuk melakukan pengawasan, pembinaan, Sambil kami monitoring juga bersama-sama Kementerian Desa,” ujar Mendagri.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pengawasan dari bawah, seperti melalui BPD, sangat penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran desa.

“Mekanisme pengawasan dari bawah lebih penting, yaitu dari Badan Permusyawaratan Desa,” tambahnya.

Apalagi, kata dia, Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa. Dengan komposisi BPD yang berkisar antara 5 hingga 9 orang per desa, jumlah anggota asosiasi tersebut menjadi sangat besar.

“Nah ini kita harapkan menjadi kekuatan besar untuk menjadi pengawas dan memberikan kontribusi,” Tito bilang.

Pengukuhan Asosiasi BPD Nasional itu dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama beserta jajaran pengurus, serta pejabat terkait lainnya.

Sebagai Mendagri, Tito Karnavian turut  dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pakar ABPEDNAS. (hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Asosiasi BPD Diminta Serius Awasi Penyelewengan Desa pertama kali tampil pada Haltimtv.

Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI mengumumkan rencana pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Negara berupa satu unit Kapal Tanker MT Arman 114 berbendera Iran dan muatannya, Light Crude Oil, yang akan dilaksanakan pada Selasa 2 Desember 2025 (batas akhir penawaran pukul 14.00 WIB waktu server) diakses melalui laman https://lelang.go.id.

Lelang ini akan dilaksanakan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam, atas nama Terpidana Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm tanggal 10 Juli 2024.

Objek lelang ini akan dijual dalam satu paket dengan rincian 1 (satu) unit Kapal Tanker MT Arman 114 berbendera Iran IMO 9116412, tahun pembuatan 1997 di Korea Selatan bermuatan Light Crude Oil (volume 166.975,36 metrik ton atau 1.245.166,9 barel).

Saat ini kapal tersebut berada di Perairan Batu Ampar, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun nilai limit total objek lelang tersebut senilai Rp1.174.503.193.400 (satu triliun seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan uang jaminan lelang senilai Rp 118.000.000.000 (seratus delapan belas miliar rupiah).

Calon peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi di website https://lelang.go.id.dan diwajibkan memenuhi persyaratan khusus, yaitu merupakan:

1. Badan Usaha yang memiliki izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi, atau

2. Badan Usaha yang memiliki izin usaha niaga minyak dan gas bumi, atau

3. Kontraktor dan/atau afiliasi kontraktor sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM terkait prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Dokumen persyaratan lelang wajib diunggah ke website www.lelang.go.id dan fisik dokumennya harus dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Batam, selambat-lambatnya tanggal 26 November 2025.

Sebagai informasi, Aanwijzing (penjelasan lelang) akan dilaksanakan pada hari Senin, 24 November 2025, pukul 14.00 s.d. 16.00 WIB di Kejaksaan Negeri Batam, Jl. Engku Putri No. 1, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam.

Peserta yang tidak mengikuti aanwijzing dianggap menerima dan menyetujui hasil aanwijzing sesuai kondisi objek lelang apa adanya (as is where is basis).

.

Artikel Kejagung Lelang Kapal Tanker Rp 1,174 Triliun pertama kali tampil pada Haltimtv.

Turut Meninjau Geladi Bersih  Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Djamari Chaniago.

Gladi bersih ini merupakan tahap akhir persiapan menjelang puncak peringatan HUT ke-80 TNI yang akan dipimpin Presiden RI sebagai Inspektur Upacara pada 5 Oktober 2025.

Kegiatan menampilkan parade pasukan, defile, serta atraksi udara dan darat yang menunjukkan kesiapan dan kekuatan pertahanan negara.

Pelaksanaan gladi bersih berjalan tertib dan lancar, mencerminkan kesiapan optimal seluruh prajurit dan unsur pendukung.

Rangkaian kegiatan ditata secara khidmat namun tetap menampilkan kemegahan TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara.

Peringatan HUT ke-80 TNI diharapkan menjadi momentum penting untuk mempertegas jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional yang senantiasa siap menjaga kedaulatan, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#tniprima

#tnirakyat

#indonesiamaju

#hutke80TNI

Artikel H-1 HUT TNI, Panglima dan Menhan Tinjau Geladi Bersih pertama kali tampil pada Haltimtv.

Langkah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Koordinasi BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha yang berlangsung secara hybrid dari Hotel Aston Pluit, Jakarta Utara, Kamis (2/10/2025).

Maurits menegaskan, kegiatan ini memiliki nilai penting dan strategis.

Forum tersebut menjadi kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menyatukan pandangan dan mempertegas komitmen dalam memperkuat BUMD.

“Menjadikan BUMD sebagai agen pembangunan daerah untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, otonomi daerah memberikan kewenangan bagi daerah untuk menumbuhkan kemandirian dalam semua aspek pembangunan.

Kemandirian ini juga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, BUMD hadir sebagai salah satu solusi dan sarana Pemda untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Semangat ini selaras dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

“Tujuan pendirian BUMD yaitu, pertama menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Kedua, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Ketiga, memperoleh laba dan/atau keuntungan,” ungkapnya.

Maurits menambahkan, tujuan tersebut harus tercapai sebagaimana marwah BUMD.

Meskipun demikian, besaran keuntungan tiap BUMD berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha dan pelayanan yang dilakukan.

Namun, BUMD tetap perlu memperhatikan perannya dalam memberikan pelayanan sekaligus berorientasi pada keuntungan.

Dia menyampaikan, saat ini terdapat 1.091 BUMD di Indonesia.

Jumlah ini terdiri atas BUMD perbankan meliputi 27 Bank Pembangunan Daerah, 212 Bank Perkreditan Rakyat milik Pemda, 394 BUMD air minum, dan lebih dari 458 BUMD aneka usaha.

Jumlah total aset BUMD mencapai Rp1.240 triliun, dengan ekuitas Rp236,5 triliun, laba Rp24,1 triliun, dan dividen Rp13,02 triliun.

“Karena itu sangat penting menjaga kredibilitas, kepercayaan pengemban penyertaan modal daerah, dan nama baik. BUMD juga perlu mewaspadai dan memitigasi risiko pada sektor asuransi, suap dan gratifikasi, kredit fiktif, pengadaan barang dan jasa, serta fee penempatan dana. Hal ini penting agar terciptanya BUMD yang terpercaya, bersih, dan good corporate governance,” tegasnya. (hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Ditjen Keuda Optimalkan BUMD Sebagai Lokomotif Keuangan Daerah pertama kali tampil pada Haltimtv.

Sore ini, Senin, 08/09/25, Lima Orang Menteri Kabinet Merah Putih dicopot Presiden dari jabatannya 

Kelima Pembantu Presiden yang diganti itu menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dalam Siaran Pers adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,  Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Lantas siapa pengganti Lima Orang Menteri yang diberhentikan Presiden ditengah jalan pemerintahannya itu, dari informasi yang dirangkum, Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Purnawirawan Sjafrie Syamsuddin bakal merangkap Menkopolkam. 

Resuffle Menteri tersebut sekaligus dengan Pergantian juga Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenheze Gerungan yang tertangkap KPK serta Pembentukan Kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah. 

Pencopotan 5 Menteri tersebut semoga menjadi pelajaran bagi mereka para pejabat yang selama ini mendapat penolakan dari Rakyat agar Presiden Prabowo harus berani mengganti para pembantunya yang diduga bermasalah dengan hukum. (hltmtv) 

Artikel BREAKING NEWS : Prabowo Copot Lima Menteri pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi.

Ia berfungsi sebagai penyampai informasi, ruang aspirasi publik, penggerak ekonomi, sekaligus pengawas jalannya pemerintahan dan stakeholder lainnya.

Dalam menjalankan peran strategis tersebut, independensi pers menjadi syarat mutlak. Tanpa independensi, pers akan kehilangan marwahnya sebagai penjaga kebenaran dan keadilan.

Independensi pers dalam hal ini media, jurnalis, termasuk organisasi pers bekerja berdasarkan fakta, prinsip etika, serta kepentingan publik—bukan tunduk pada tekanan politik, intervensi pemilik modal, atau kepentingan kelompok tertentu.

Ketika intervensi terjadi, produk pers tidak lagi mencerminkan realitas, melainkan berubah menjadi corong propaganda.

Kondisi ini berbahaya karena dapat menyesatkan publik sekaligus meruntuhkan fondasi demokrasi.

Sejarah bangsa membuktikan, pers selalu hadir sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan suara rakyat.

Karena itu, menjaga kemerdekaan pers bukan hanya kewajiban wartawan, melainkan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat—termasuk pemerintah, legislatif, maupun yudikatif.

Pers harus berani menolak tekanan dan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik.

Sisi lain, publik dituntut untuk bersikap kritis terhadap setiap informasi sebagai produk jurnalistik yang diterima.

Akhir pekan ini, 29–30 Agustus 2025, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)—sebagai salah satu organisasi wartawan terbesar di Indonesia dengan sekitar 30 ribu anggota—akan menggelar Kongres PWI Persatuan.

Harapannya, organisasi pers tertua di tanah air ini dapat memilih pemimpinnya secara demokratis tanpa intervensi. Independen!

Independensi pers bukanlah sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendasar bagi tegaknya demokrasi. Tanpa pers yang bebas dari intervensi, ruang publik akan kehilangan transparansi, dan kebenaran digantikan oleh kepalsuan. 

Maka, mari bersama-sama menjaga agar pers senantiasa berdiri di atas kebenaran, bebas dari intervensi, independen, dan berpihak pada kepentingan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang tentang Pers No 40 Tahun 1999. (***)

Artikel ARTIKEL : Menjaga Independensi Pers dari Intervensi      pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sedang menghadapi ujian besar.

Dua tokoh, Hendry Chairuddin Bangun (HCB) dan Ahmad Munir, kini menjadi poros utama dalam Kongres Dipercepat PWI.

Hendry sebelumnya digempur isu korupsi dana hibah BUMN.

Tuduhan ini bahkan dijadikan bahan manuver oleh kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) yang dipimpin Zulmansyah Sekedang dan didukung oleh Munir.

Sayangnya, isu itu dimainkan tanpa memenuhi prinsip dasar jurnalisme, cover both side.

Faktanya, Polda Metro Jaya telah menyatakan tuduhan itu tidak terbukti.

Melalui SP2 Lid bernomor B/1609/VI/RES.1.11/2025/Direskrimum tertanggal 10 Juni 2025, penyelidikan resmi dihentikan.

Surat itu ditandatangani oleh Kasubdit Kamneg, AKBP Akta Wijaya Pramasakti.

Artinya, tuduhan yang sempat menodai reputasi Hendry tidak memiliki dasar hukum.

Tetapi kerusakan sudah terjadi : opini publik telanjur digiring untuk melihat PWI melalui kacamata fitnah.

Kini, setelah tercapai islah, Kongres Dipercepat digelar.

Hendry dan Munir maju sebagai kandidat ketua umum. Namun pertarungan ini bukan sekadar soal figur, melainkan soal nilai.

Apakah PWI akan dibangun di atas fitnah dan intrik, atau kembali ke khittah sebagai rumah wartawan yang menjunjung etika?

Pemilik suara yang diemban pengurus provinsi di seluruh daerah tidak boleh menjadi sekadar penonton.

Mereka harus menggunakan hak suara untuk memilih dengan jernih.

Siapa yang terbukti bersih, siapa yang membiarkan fitnah menjadi senjata.

Kongres Dipercepat PWI akan menjadi titik balik. Sejarah akan mencatat apakah PWI runtuh karena permainan politik internal, atau justru bangkit karena memilih pemimpin yang menjaga marwah profesi wartawan.

Artikel ARTIKEL : PWI, Fitnah dan Pertarungan pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sedang menghadapi ujian besar. Dua tokoh, Hendry Ch Bangun (HCB) dan Akhmad Munir, kini menjadi poros utama dalam Kongres Dipercepat PWI.

Hendry sebelumnya digempur isu korupsi dana hibah BUMN. Tuduhan ini bahkan dijadikan bahan manuver oleh kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) yang dipimpin Zulmansyah Sekedang dan didukung oleh Munir. Sayangnya, isu itu dimainkan tanpa memenuhi prinsip dasar jurnalisme: cover both side.

Faktanya, Polda Metro Jaya telah menyatakan tuduhan itu tidak terbukti. Melalui SP2 Lid bernomor B/1609/VI/RES.1.11/2025/Direskrimum tertanggal 10 Juni 2025, penyelidikan resmi dihentikan. Surat itu ditandatangani oleh Kasubdit Kamneg, AKBP Akta Wijaya Pramasakti.

Artinya, tuduhan yang sempat menodai reputasi Hendry tidak memiliki dasar hukum. Tetapi kerusakan sudah terjadi: opini publik telanjur digiring untuk melihat PWI melalui kacamata fitnah.

Kini, setelah tercapai islah, Kongres Dipercepat digelar. Hendry dan Munir maju sebagai kandidat ketua umum. Namun pertarungan ini bukan sekadar soal figur, melainkan soal nilai: apakah PWI akan dibangun di atas fitnah dan intrik, atau kembali ke khittah sebagai rumah wartawan yang menjunjung etika?

Pemilik suara yang diemban pengurus provinsi di seluruh daerah tidak boleh menjadi sekadar penonton. Mereka harus menggunakan hak suara untuk memilih dengan jernih: siapa yang terbukti bersih, siapa yang membiarkan fitnah menjadi senjata.

Kongres Dipercepat PWI akan menjadi titik balik. Sejarah akan mencatat apakah PWI runtuh karena permainan politik internal, atau justru bangkit karena memilih pemimpin yang menjaga marwah profesi wartawan.

Artikel ARTIKEL : PWI, Fitnah, dan Pertarungan pertama kali tampil pada Haltimtv.

Dalam pelaksanaan kegiatan itu, Menteri Dalam Negeri Haji Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh jajaran Kementerian yang dipimpinnnya benar benar menyusun program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Program yang berdampak nyata menurut Tito, hanya dapat diwujudkan jika dijalankan benar benar  menjunjung integritas.

Tito pun menekankan bahwa integritas harus menjadi landasan utama bagi seluruh pegawai Kemendagri maupun Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam melaksanakan tugas.

Dirinya  bilang, bahwa nilai dari integritas tersebut perlu ditularkan hingga ke level paling bawah agar setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar efektif serta efisien.

“Bagaimana caranya anggaran yang ada digunakan seefisien mungkin, seefektif mungkin. Jangan ecek-ecek. Buat program-program yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat,” Tegas Tito.

Dia mengingatkan pentingnya soliditas seluruh jajaran Kemendagri.

Ia mengibaratkan Kemendagri sebagai sebuah tenda yang memberi perlindungan, status sosial, dan kehormatan bagi seluruh anggota di dalamnya.

Agar tenda itu tetap kokoh, maka semua yang berada di dalamnya harus saling mendukung dan tidak menimbulkan masalah.

“Karena tenda ini yang sekarang kita lihat, yang kita rasakan, itu memberikan tempat perlindungan kepada kita,” jelasnya.

Besarnya tanggung jawab Kemendagri dalam membina dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah, Ujar Tito.

Ia menyebut, Indonesia dengan 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten memiliki kompleksitas yang sangat tinggi sehingga membutuhkan kerja keras serta kolaborasi.

“Rekan-rekan, kita sebagai poros pemerintahan, kita berkolaborasi membantu semua kementerian/lembaga lain yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Semua program kita dukung yang berkaitan dengan pemerintah daerah,” terangnya.

Mendagri juga membandingkan pengalamannya saat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Menurutnya, meski kala itu ia memimpin 450 ribu personel, ruang lingkup tugas lebih terfokus pada aspek keamanan.

Sedangkan sebagai Mendagri, permasalahan yang dihadapi jauh lebih beragam, mulai dari kemiskinan, tenaga kerja, pajak, retribusi, hingga batas wilayah.

Terakhir, Mendagri kembali menegaskan bahwa integritas merupakan kunci utama agar Kemendagri tetap berdiri kokoh dan mampu memberi manfaat bagi masyarakat.

Ia meminta seluruh jajaran menularkan nilai tersebut dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Sekali lagi saya pesan cuma satu itu saja. Tolong tingkatkan dan tularkan integritas rekan-rekan,” tandasnya.(hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Kemendagri Gelar Puncak Ulang Tahunnya Ke-80 di Arena Istana Anak pertama kali tampil pada Haltimtv.

Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan landasan keilmuan berguna untuk memastikan seluruh mekanisme yang ditempuh tidak menyalahi tata kelola dan merusak kelestarian lingkungan.

“Kami patut bekerja sama dengan memperkuat fungsi kajian akademisinya, itu menjadi dasar penting bagi kami di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) saat akan membangun instrumen,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/8/2025). 

Menurutnya, terdapat peran strategis intelektual dalam menghadapi tantangan global (polycrisis) dan mengawal terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Polycrisis adalah kondisi ketika berbagai krisis besar seperti iklim, energi, pangan, kesehatan, hingga geopolitik terjadi bersamaan dan saling memperparah dampaknya.

Situasi ini membuat tantangan global menjadi semakin kompleks karena satu krisis dapat memperburuk krisis lain, misalnya perubahan iklim yang memicu kerawanan pangan dan konflik sumber daya.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor, inovasi, dan kepemimpinan visioner untuk membangun resiliensi bangsa menghadapi era penuh ketidakpastian.

“Dunia saat ini tengah menghadapi apa yang disebut sebagai polycrisis, tumpang tindih krisis iklim, energi, pangan, kesehatan, hingga geopolitik yang saling memperkuat dampak satu sama lain. Indonesia tidak kebal dari situasi ini. Justru di tengah tantangan inilah, perguruan tinggi dan para mahasiswa pascasarjana memiliki peran strategis untuk menjadi motor perubahan,” katanya. 

Mengutip laporan UNEP 2024 Navigating New Horizons, dunia sedang jauh tertinggal dari pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Untuk itu, diperlukan langkah nyata dalam membangun resiliensi bangsa melalui kebijakan berbasis bukti, inovasi berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor (bisnis.com).

Artikel KLH Gandeng Perguruan Tinggi Atasi Kerusakan Lingkungan Hidup pertama kali tampil pada Haltimtv.