HALTIMTV.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara kembali mengganjar Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur atas hasil audit penyelenggaraan Keuangan Daerah tahun 2025 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Sebagaimana rilis Kabag Komunikasi dan Dokpim Lutfi Ridho, Perolehan gelar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur adalah torehan prestasi yang membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
” Pemkab Haltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2025,” bunyi rilis tersebut.
Menurut Ridho yang mantan Inspektur Pembantu ini, Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Halmahera Timur dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Kamis (4/6/2026).
Ridho menambahkan pada momentum berharga itu, Turut hadir mendampingi Bupati yakni Ketua DPRD Halmahera Timur, Idrus Maneke, Sekretaris Daerah, Ricky Chairul Richfat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Joko Lelono Ridwan, Inspektur Daerah, Irawan Mahbub serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Timur, Zubaidah Komdan.
Dalam kesempatan tersebut lanjut Lutfi Ridho, Bupati Ubaid Yakub menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Ubaid lanjut Kabag Komdokpim, capaian opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah sebagai bahan evaluasi dan langkah perbaikan ke depan.
“Opini WTP yang kembali diraih merupakan sebuah prestasi yang patut disyukuri. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bupati.
Bupati juga berharap BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat terus memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
Dengan diraihnya kembali opini WTP ke 10 atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(hms/hltmtv)
