HALTIMTV.COM – Lembaga Salawaku Institute, menyoroti tidak seriusnya Pemerintah Kecamatan Maba dalam menangani masalah penumpukan sampah di wilayah Buli.
Hingga pertengahan Oktober 2025, tumpukan sampah masih terlihat menumpuk di luar area dumping point Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Buli.
Pemandangan tersebut menimbulkan kesan kumuh dan mencemari lingkungan sekitar.
Menurut hasil pantauan lapangan dan laporan masyarakat, sebagian sopir pengangkut sampah memilih membuang sampah di tepi jalan karena akses menuju area dumping point tidak diperbaiki dan tidak ada pengawasan langsung dari pihak kecamatan.
Kondisi ini memperburuk citra kebersihan wilayah yang menjadi pusat kegiatan industri dan permukiman padat penduduk.
Pegiat di Salawaku Institute, Said Marsaoly secara tegas mengatakan Persoalan sampah di Haltim, khusus Buli kecamatan Maba sejak dulu memang sudah menjadi persoalan, Baik sampah organik maupun non organik.
Said menyesali sikap Pemerintah Kecamatan Maba yang tidak sungguh sungguh menangani masalah sampah
Dia pun pertanyakan mengapa Mobil sampah yang pernah dikasih PT Antam untuk saat ini sudah tidak maksimal, belum lagi persoalan pekerja pengangkut sampah yang upahnya kadang terlambat.
Mengapa soal ini penting, karena kecamatan ini teritegrasi langsung dengan Kasawasan Industri Buli sehingga menanganan yang tidka serius dalam beberapa tahun kedepan akan lebih kompleks dan menghasilkan masalah baru yang sulit diperbaiki.
“Masalah utama bukan pada kurangnya fasilitas, melainkan pada lemahnya koordinasi dan pengawasan dari pihak kecamatan. Sopir dibiarkan membuang sampah di luar area dumping point tanpa ada tindakan tegas,” ujar Said.
Oleh Karena itu Salawaku Institute mendesak Camat Maba untuk segera melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan dan pengangkutan sampah di wilayah Buli.
Selain itu Salawaku Institute juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halmahera Timur turun langsung melakukan pengawasan rutin dan menegakkan aturan agar tidak terjadi pembuangan liar secara terus-menerus.
“Sudah banyak keluhan dari masyarakat terkait bau dan pemandangan yang tidak sedap di sekitar TPS. Pemerintah tidak boleh menutup mata karena hal ini menyangkut kesehatan dan kelestarian lingkungan,” kata Said Marsaoly
Dia juga menilai bahwa program pembersihan yang dilakukan selama ini hanya bersifat seremonial tanpa rencana jangka panjang yang berkelanjutan.
Mereka menekankan pentingnya pembentukan tim independen pemantau kebersihan dan transparansi dalam penggunaan anggaran operasional kebersihan di tingkat kecamatan.
“Kami berharap Pemerintah Kecamatan Maba benar-benar hadir dan bekerja nyata untuk mengatasi persoalan ini, bukan hanya menunggu inisiatif dari perusahaan yang ada di Kecamatan Maba. Penanganan sampah harus menjadi prioritas utama demi menjaga kesehatan dan kualitas lingkungan,” tegas mereka.(hltmtv)
