HALTIMTV.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengakui, saat ini masih terdapat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum sehat secara keuangan.
Ribka menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan yang ketat agar keberadaan BUMD tidak menjadi beban fiskal daerah.
Hal tersebut dia sampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Agar BUMD dapat berfungsi secara optimal maka diperlukan etos kerja yang tinggi.
Sifat dinamis dan tidak birokratis, efisien dan efektif, orientasi pada pasar, kemudian reputasi yang baik, profesionalisme, serta pengurangan intervensi negatif terhadap BUMD,” ujarnya.
Untuk membangun BUMD yang profesional, Ribka menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya.
Terlebih, ditengah persaingan yang semakin ketat, BUMD dituntut untuk memiliki daya saing agar mampu bertahan dan unggul menghadapi kompetitor.
Berdasarkan data yang dikantonginya, saat ini terdapat 1.057 BUMD yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air.
Total aset yang dimiliki mencapai Rp1.170,1 triliun, dengan ekuitas Rp236,5 triliun.
Dari aktivitas usahanya, BUMD secara kolektif mencatatkan laba sebesar Rp29,5 triliun, dan dividen yang disetorkan kepada daerah mencapai Rp13,02 triliun.
Dari sisi SDM, BUMD dikelola oleh 1.911 orang yang menjabat sebagai direksi dan 1.993 orang sebagai dewan pengawas atau komisaris.
Selain itu, total jumlah pegawai yang bekerja di BUMD mencapai 154.609 orang.
Rapat dengan Komisi II DPR yang dihadiri Dirjen Keuda dan Dirjen OTDA serta sejumlah Gubernur itu, Ribka membahas empat hal penting yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah daerah, yakni penyelenggaraan pemerintahan daerah, dana transfer ke daerah (TKD), pengelolaan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pengelolaan kepegawaian. (hltmtv)
