HALTIMTV.COM – Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mulai serius urus rakyat.
Swasembada pangan menjadi sasaran untuk kepentingan masyarakat.
Hari ini di Jakarta Senin,30 Desember 2024, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir pimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta.
Dalam rapat itu PLT Sekjen Kemendagri meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) awasi pergerakan harga komoditas, khususnya minyak goreng.
Menurutnya harga minyak goreng diketahui terus meningkat.
Bahkan di sejumlah daerah, harga migor sudah menembus Harga Eceran Tertinggi (HET).
Oleh sebab itu, berkaitan dengan kepastian dan ketaatan para distributor yang sudah ditunjuk, Tomsi minta tolong sekali lagi kepada pemerintah daerah, Tim TPID, Satgas Pangan, untuk tidak main main dengan urusan keperluan pangan rakyat.
Dia minta harus cek betul kepada distributor yang ada di kabupaten.
Kepada Pemerintah Daerah, Tomsi imbau langsung lapor ke Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Jika diketahui terdapat pelanggaran penetapan harga distributor.
Daerah diminta memastikan harga jual minyak goreng jenis Minyakita kepada konsumen akhir, tidak boleh melebihi Rp15.700 per liter.
Dia menyebut, pemerintah akan menindak tegas oknum distributor yang dengan sengaja mempermainkan harga minyak goreng.
Apalagi harga untuk distributor D-2 juga telah ditetapkan oleh Kemendag.
“Bapak-Ibu sekalian, ini harapannya betul-betul ada input dari daerah [mengenai harga distributor], sehingga di mana mereka yang main-main yang nakal ini bisa diberikan tindakan,” imbuhnya.
Di lain sisi, Tomsi juga meminta upaya pengendalian harga juga diterapkan pada komoditas beras.
Ia secara khusus mendorong Perum Bulog agar melakukan intervensi di sejumlah wilayah, sehingga harga komoditas tersebut tidak memicu inflasi. Pasalnya, diketahui di sejumlah daerah harga beras mengalami kenaikan melebihi HET.
“Nah, kami mohon untuk setiap hari mengupdate data-data ini. Di mana daerah-daerah yang di atas harga eceran tertinggi teman-teman dari Bulog ini bisa langsung dari pusat bisa mengonfirmasi dengan daerah untuk melaksanakan intervensi. Ini yang kita harapkan,” imbuhnya.
Menutup paparannya, Tomsi mengimbau daerah untuk mengendalikan inflasi dengan berbagai langkah, termasuk mewaspadai ancaman penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak serta mengantisipasi dampak perubahan cuaca, terutama menjelang musim panen.(hmskmndgri/hltmtv)
