HALTIMTV.COM – Rencana Kedatangan Presiden Prabowo Subianto untuk meresmikan Ground breaking peletakan batu pertama pembangunan pabrik ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) terintegrasi di Buli tidak terjadi.

Kedatangan Kepala Negara digantikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung,MM.

Wamen Yuliot dijemput Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub bersama Wakill Bupati Anjas Taher serta Forkompinda di Bandara Buli, Minggu,29/06/2025.

Dari Bandara Rombongan Wamen ESDM menuju lokasi peresmian Ground Breaking di Buli.

Proyek senilai 6 Miliar USD ini merupakan hasil investasi dari perusahaan Asal China bernama Contemporary Amperex Technology Limited (CATL).

Investasi tersebut mencakup pembangunan ekosistem baterai listrik dari hulu hingga hilir.

Dari tambang, smelter, HPAL, prekursor, sampai katoda.

Proyek tersebut merupakan bagian dari 18 proyek hilirisasi senilai hampir 45 miliar dolar AS atau Rp 700 Triliun yang akan mulai berjalan pada Juni 2025.

Proyek hilirisasi ini mencakup pengolahan nikel, bauksit, kilang minyak, penyimpanan energi, gasifikasi batu bara menjadi DME, serta hilirisasi sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan, termasuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik nasional.(hltmtv)

Artikel Prabowo Batal Datang, Bupati Ubaid Jemput Wamen ESDM pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Jamaah Alawiyyin Kota Ternate, Minggu,20 April 2025 menggelar pertemuan dalam rangka pembentukan Organisasi Rabithah Alawiyah.

Pertemuan tersebut didahului dengan Pembentukan Panitia untuk pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Rabithah Alawiyah Kota Ternate.

Hadir dalam pertemuan di Restauran Bukit Bintang, Milik Habibana Muhammad Bin Abubakar Albaar dengan Penginisiatif Syed Faiz Albaar itu, yakni para habaib di Kota Ternate.

Hajatan yang dipandu Sayyid Zuhdy Assagaf tersebut bersepakat memilih Sayyid Fahmi Alhadar sebagai Ketua Panitia untuk menggelar Muscab DPC Rabithah Alawiyah Kota Ternate.

Sayyid Fahmi Alhadar dibantu Wakil Ketua, Sayyid Taufik Assagaf,Sekretaris Panitia, Sayyid Muhlis Assagaf, Wakil Sekretaris Sayyid Syamsul B Assagaf dan Bendahara serta Wakil Bendahara masing masing Sayyid Helmi Bin Syech Abubakar (BSA) dan Sayyid Hamdi Bin Syech Abubakar (BSA).

Rabithah Alawiyah adalah organisasi berhimpun Keturunan Rasulullah SAW sekaligus untuk menjaga dan memelihara Kemurnian dan Kesucian Nasab dari para pemutarbalikan dan pemalsuan Silsilah Nasab yang akhir akhir ini marak di Indonesia.(hltmtv)

Artikel Alawiyyin Ternate Bentuk Rabithah Alawiyah pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, Desa merupakan kontributor penting dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan perekonomian.

Karena itu, Desa didorong berkontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi.

Mendagri menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah hingga 8 persen bukanlah sesuatu yang tak mungkin dicapai.

Terlebih bila seluruh Desa berkontribusi secara optimal.

Dirinya menekankan agar kepala Desa dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, APBDes hanyalah stimulan bagi Desa untuk lebih mandiri.

“Uang yang dari APBN pusat itu hanya stimulan aja. Hanya untuk merangsang mancing, supaya desanya bisa hidup, mandiri. Kemudian ekonomi daerah itu, Desa itu bisa maju,” Ujar Tito, saat membuka Musyawarah Desa Nasional (Musdesnas) dalam Rangka Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2025.

Kegiatan itu berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

Mendagri mengatakan Kepala Desa harus punya kemampuan dan pintar tentang kewirausahaan.

Karena itu, Kepala Desa segera  mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Karena hal tersebut sangat penting dimiliki Kepala Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Kemampuan ini dapat membantu kepala Desa dalam mengidentifikasi potensi di wilayah masing-masing.

Berbagai potensi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menambah PADes.

Langkah mengoptimalkan potensi itu, misalnya berupa pemanfaatan lahan kosong, memperkuat sektor pangan, serta menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Itulah yang kita harapkan dari teman-teman di desa, sehingga tidak hanya berpikir bagaimana menghabiskan Anggaran dari pusat itu,” ujarnya.

Dirinya berharap, Peringatan Hari Desa 2025 menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam membangun desa.

Mendagri berharap, seluruh pihak terkait nantinya dapat bekerja lebih baik dalam memajukan desa.

“Harapan bangsa Indonesia tidak hanya ditangan pemerintah pusat, tapi berada di tangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kepala Desa dengan dukungan Kepala Daerah,” tandasnya.(hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Mendagri Minta Kepala Desa Segera Aktifkan BUMDes pertama kali tampil pada Haltimtv.

Dalam sambutannya, Direktur D menyampaikan pandangannya dari perspektif hukum, khususnya peran hukum dalam mendukung tata kelola sektor pertambangan yang berkelanjutan.

“Kejaksaan berkomitmen untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya hadir sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai akselerator pembangunan nasional,” ujar Direktur D.

Selain itu, Direktur D juga menyoroti pentingnya tata kelola yang baik untuk memanfaatkan kekayaan mineral Indonesia secara berkelanjutan.

“Sumber daya mineral seperti nikel, bauksit, emas, dan batubara adalah modal strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pemanfaatannya harus didasarkan pada prinsip hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan untuk memastikan dampak positif jangka panjang,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Direktur D menyampaikan beberapa pokok hal yang meliputi:

1. Pemanfaatan Teknologi dalam Eksplorasi

Direktur D menekankan penggunaan teknologi modern seperti drone, analisis data spasial, dan pemodelan geologi 3D untuk meningkatkan efisiensi eksplorasi tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan.

2. Hilirisasi untuk Nilai Tambah

Proses hilirisasi, seperti pengolahan nikel untuk baterai kendaraan listrik, dianggap sebagai langkah penting untuk menciptakan nilai tambah dan mendukung transisi energi global.

3. Kerangka Regulasi dan Penegakan Hukum

Kerangka hukum yang kuat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan sektor pertambangan. Penegakan hukum tegas terhadap illegal mining menjadi prioritas, menggunakan pendekatan multidoor yang mengintegrasikan sanksi pidana, administratif, dan perdata.

4. Pendekatan Humanis dan Responsif

Direktur D menggarisbawahi pentingnya pendekatan hukum yang humanis, responsif, dan berorientasi pada pemulihan kerugian akibat pelanggaran di sektor pertambangan, termasuk penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

5. Kolaborasi dan Pendidikan Hukum

Kejaksaan berkomitmen mendukung kolaborasi antarinstansi serta program edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku industri terhadap regulasi.

Sebagai rekomendasi, Direktur D menyerukan penguatan regulasi, integrasi kebijakan lintas sektor, dan investasi dalam teknologi serta sumber daya manusia untuk memastikan daya saing global sektor pertambangan Indonesia.

“Dengan tata kelola yang baik dan pendekatan hukum yang progresif, sektor pertambangan dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional yang berkelanjutan,” pungkas Direktur D. (hmskjgng/hltmtv)

Artikel Kejaksaan Dukung Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan pertama kali tampil pada Haltimtv.