Pemerintahan Arsip - Haltimtv

Diresmikan Presiden Prabowo, Bupati Ubaid Hadiri Rakornas Pusat Daerah

Redaksi — Mon, 02 Feb 2026 08:02:09 +0000

Presiden Prabowo Subianto, saat pengarahan dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul Bogor, Senin, 02/02/26. (foto : dok Asisten 1 Pemkab Haltim, Nasrun Konoras)

HALTIMTV.COM – Hari ini, Senin,02/02/26 Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dibuka Presiden Prabowo Subianto di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rakornas tersebut menghadirkan seluruh kepala Daerah yakni Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil serta juga Walikota dan Wakilnya dilengkapi dengan seluruh Forkompinda SE Indonesia.

Rakornas Hajatan Kementerian Dalam Negeri ini berjudul SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN MENUJU INDONESIA EMAS 2045.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Kapuskom Benni Irwan kepada Media ini menjelaskan Rapat Koordinasi Nasional antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 memiliki relevansi dan signifikansi dalam memperkuat hubungan pusat dan daerah.

Benni Irwan bilang Forum ini menjadi ruang strategis untuk memastikan keselarasan kebijakan nasional dengan pelaksanaan pembangunan di daerah, khususnya dalam implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045.

Kemendagri menurut Kapuspen, kepala daerah dan Forkopimda berperan penting dalam memastikan keberhasilan pencapaian target program prioritas Presiden.

Mereka merupakan motor utama penggerak penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan di daerah.

Karena itu, Rakornas menjadi sarana untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta menyinergikan langkah kebijakan pusat dan daerah.(hltmtv)

Artikel Diresmikan Presiden Prabowo, Bupati Ubaid Hadiri Rakornas Pusat Daerah pertama kali tampil pada Haltimtv.

Tutup APKASI, Mendagri Minta Pemkab Kreatif Genjot PAD

Redaksi — Thu, 22 Jan 2026 03:12:08 +0000

“Jangan pernah bermimpi untuk melompat jika Pemkab hanya mengandalkan APBD, apalagi melompat mengandalkan TKD, no way. Melompat itu akan kelihatan kalau swastanya hidup di daerah itu,”

HALTIMTV COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk terus memperkuat human capital di daerah.

Pasalnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting untuk mendukung kemajuan bangsa Indonesia.

Demikian disampaikan Mendagri saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (20/1/2026).

Rakernas tersebut mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”.

Ia mencontohkan, beberapa negara diketahui memiliki sumber daya alam (SDA) yang terbatas, tetapi mampu bersaing dengan negara maju lainnya di dunia.

Negara tersebut seperti Singapura yang memanfaatkan potensi SDM-nya sehingga dapat menjadi negara maju.

Dalam konteks itu, Mendagri menyebut Presiden Prabowo telah sejak lama mengamati kondisi paradoks negara dengan SDA melimpah, tetapi masih berkutat pada persoalan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam kepemimpinannya, Presiden menyusun kebijakan yang pro-rakyat.

“Pahami betul bahwa beliau (Presiden Prabowo) membalik dari konsep demokrasi ekonomi kapitalisme liberal yang menyerahkan kepada mekanisme pasar, intervensi pemerintah minimal, dan kemudian membuat terjadi perbedaan kaya dan miskin, dibalik menjadi ekonomi sosialis kerakyatan,” ujar Mendagri.

Ia menekankan, Presiden Prabowo menggagas sejumlah program di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), swasembada pangan, serta program pro-rakyat lainnya.

Program tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam memajukan daerah masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri meyakini Indonesia bakal melompat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi besar di dunia.

Hal ini didukung oleh sejumlah prediksi dari pengamat dan lembaga ekonomi seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), hingga lembaga McKinsey.

Peluang tersebut perlu didukung daerah dengan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui sektor swasta.

“Jangan pernah bermimpi untuk melompat jika Pemkab hanya mengandalkan APBD, apalagi melompat mengandalkan TKD, no way. Melompat itu akan kelihatan kalau swastanya hidup di daerah itu,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, secara rinci, setidaknya ada beberapa strategi yang dapat diterapkan agar tidak bergantung pada dana Transfer ke Daerah (TKD).

Hal itu meliputi efisiensi dan optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi APBD, inovasi sumber PAD yang tidak memberatkan masyarakat, memanfaatkan program strategis nasional sebagai peluang pertumbuhan daerah, serta mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan. (hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Tutup APKASI, Mendagri Minta Pemkab Kreatif Genjot PAD pertama kali tampil pada Haltimtv.

Mendagri Ungkap Pemda dengan Realisasi Pendapatan dan Belanja

Redaksi — Thu, 25 Dec 2025 03:09:26 +0000

HALTIMTV.COM – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengejar target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelang akhir tahun anggaran.

Siaran Pers Puspen Kemendagri yang diterima HALTIMTV.COM, Tito Karnavian menegaskan bahwa realisasi belanja pemerintah merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Target pendapatan tentunya diharapkan bisa 100 persen atau mendekati itu, kalau ada misalnya pendapatannya lebih, itu pasti prestasi, Dan kemudian belanja juga diharapkan bisa didorong tinggi,” ujar Mendagri pada Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 bersama seluruh kepala daerah yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Mendagri mengungkapkan, belanja pemerintah yang tinggi akan membuat peredaran uang di masyarakat meningkat, sehingga daya beli dan konsumsi rumah tangga pun menguat. Konsumsi rumah tangga ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, belanja pemerintah juga menjadi stimulus bagi sektor swasta agar dapat terus bergerak.

Ia mengatakan, sektor swasta penting diperhatikan karena merupakan salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi selain belanja pemerintah.

Hal ini termasuk peran sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Daerah yang swastanya hidup itu pasti pertumbuhan ekonominya akan tinggi, dan kemudian PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) juga akan bisa bertambah,” ujarnya.

Berdasarkan data per 30 November 2025, Mendagri mengungkapkan total realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen.

Sementara itu, total realisasi belanja provinsi, kabupaten, dan kota mencapai Rp1.082 triliun atau 75,43 persen.

Ia berharap angka tersebut terus meningkat mengingat capaian total realisasi pendapatan seluruh daerah per 31 Desember 2024 mencapai Rp1.367 triliun atau 97,29 persen.

Begitu pula dengan capaian total realisasi belanja seluruh daerah pada periode yang sama sebanyak Rp1.365 triliun atau 91,72 persen.

“Mudah-mudahan saja di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi, lebih tinggi,” ujarnya.

Mendagri membeberkan daerah dengan realisasi APBD tertinggi hingga terendah.

Ia mengapresiasi daerah yang realisasi APBD-nya terbilang memuaskan serta mengingatkan daerah yang realisasinya masih rendah agar melakukan upaya peningkatan.

Adapun 10 daerah di tingkat provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi yaitu Bali, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, Jawa Timur, Papua Selatan, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan Sumatera Barat.

Di tingkat kabupaten, yakni Sumbawa Barat, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Bojonegoro, Batang, dan Tana Tidung.

Sementara di tingkat kota, yaitu Banjarbaru, Banjarmasin, Denpasar, Solok, Pekalongan, Bukittinggi, Payakumbuh, Tangerang Selatan, Kediri, dan Tangerang.

Sementara itu, 10 daerah dengan realisasi pendapatan terendah di tingkat provinsi yakni Riau, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Maluku, Kalimantan Utara, Papua Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah.

Di tingkat kabupaten, yaitu Halmahera Barat, Aceh Tenggara, Halmahera Utara, Manggarai Timur, Sorong Selatan, Yalimo, Kuantan Singingi, Sorong, Pulau Taliabu, dan Lingga.

Adapun di tingkat kota, yakni Dumai, Lubuklinggau, Bandar Lampung, Lhokseumawe, Langsa, Sorong, Ternate, Kupang, Sabang, dan Tual.

Di sisi lain, 10 daerah dengan realisasi belanja tertinggi di tingkat provinsi yaitu Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, Bali, Papua Pegunungan, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.

Di tingkat kabupaten, yakni Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Probolinggo, Bengkayang, Melawi, Deiyai, Waropen, Tangerang, Buleleng, dan Gorontalo Utara.

Sementara di tingkat kota, yaitu Sukabumi, Banjar, Serang, Sawahlunto, Cimahi, Yogyakarta, Banda Aceh, Jambi, Semarang, dan Pariaman.

Sedangkan untuk 10 daerah dengan realisasi belanja terendah di tingkat provinsi, yakni Papua Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Papua Selatan, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Papua Barat, dan Jambi.

Untuk tingkat kabupaten terendah, yaitu Kutai Barat, Badung, Sorong Selatan, Pulau Taliabu, Dogiyai, Teluk Bintuni, Tana Tidung, Barito Utara, Mappi, dan Kepulauan Aru.

Sementara di tingkat kota, yakni Subulussalam, Bandar Lampung, Gunungsitoli, Pagaralam, Pematangsiantar, Lubuklinggau, Tarakan, Bontang, Bengkulu, dan Lhokseumawe.(hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Mendagri Ungkap Pemda dengan Realisasi Pendapatan dan Belanja pertama kali tampil pada Haltimtv.

Kemendagri Minta Pemda Tingkatkan Pemantauan Cuaca

Redaksi — Mon, 22 Dec 2025 10:15:43 +0000

HALTIMTV.COM – Pemerintah Daerah diminta tingkatkan pemantauan kewaspadaan kondisi cuaca ekstrem yang melanda daerah di Indonesia, sekaligus mengantisipasi dampaknya menyusul curah hujan yang cukup tinggi.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melakukan pemantauan cuaca di masing-masing wilayah.

Rilis Kementerian Dalam Negeri yang diterima Haltimtv, menyebutkan Dalam beberapa hari ini cuaca di berbagai daerah di Indonesia mengalami curah hujan yang tinggi.

“Kami minta untuk terus memonitor laporan ramalan cuaca terutama yang berkaitan dengan cuaca ekstrem di sebagian daerah,” ujar Sekjen Kemendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Lebih lanjut, Tomsi mengatakan daerah perlu belajar dari pengalaman bencana banjir yang terjadi di wilayah Sumatra. Ia menjelaskan bahwa curah hujan yang tinggi tidak hanya berdampak pada aliran sungai, tetapi juga menyebabkan turunnya lumpur serta kerusakan infrastruktur.

“Kami berharap bahwa dengan kondisi seperti ini teman-teman kepala daerah beserta dinas-dinasnya bisa mengantisipasi,” Kata Dia.

Dalam upaya kesiapsiagaan tersebut, Tomsi bilang Pemda dapat mengajak jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mempersiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan.

Di sisi lain, Tomsi juga mengingatkan Pemda bahwa hujan deras turut berdampak terhadap hasil panen.

Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan terkait ketersediaan komoditas perlu menjadi perhatian daerah.

Tomsi meminta Pemda memahami harga komoditas pangan di wilayah masing-masing. Pasalnya, kenaikan harga sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

“Nah, ini yang kita upayakan supaya harga-harga bisa terkendali dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Ia menegaskan pentingnya komitmen Pemda dalam mengendalikan harga, mengingat dalam waktu dekat akan ada sejumlah momen besar seperti Natal dan Tahun Baru, Bulan Suci Ramadan, serta Hari Raya Idul Fitri.

“Tentunya semua ini memerlukan keseriusan bekerja,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga berdialog dengan sejumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beberapa komoditas.

Dialog tersebut menggali penyebab kenaikan harga serta langkah penanganan yang dilakukan.

Forum tersebut turut dihadiri secara langsung oleh sejumlah pembicara dari kementerian dan lembaga.

Diantaranya Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi, Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Andri Hikmat, serta pejabat dari Kantor Staf Presiden (KSP).

(hltmtv)

Artikel Kemendagri Minta Pemda Tingkatkan Pemantauan Cuaca pertama kali tampil pada Haltimtv.

Kemendagri Ajak Sekda dan Kepala Bappeda Samakan Program Pusat-Daerah

Redaksi — Sat, 25 Oct 2025 04:10:25 +0000

HALTIMTV.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Rakor ini akan mempertemukan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 26–29 Oktober 2025, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (Jabar).

Rakor ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemda dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan, Rakor dirancang sebagai ruang interaktif antara kementerian/lembaga dengan Pemda. Tujuannya, agar program daerah dan pusat dapat berjalan searah, baik dalam perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaannya.

“Supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras. Oleh karena itu, Sekda dan Kepala Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga di Rakor ini,” ujar Benni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, sinkronisasi tidak hanya mencakup perencanaan dan anggaran, tetapi juga waktu, target, dan kualitas program.

Melalui Rakor ini, Kemendagri ingin memastikan perencanaan daerah dapat mendukung program strategis nasional, seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

Benni menambahkan, forum ini juga menjadi wadah bagi Sekda dan Kepala Bappeda untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah. Pemerintah pusat ingin mendengar langsung masukan daerah, terutama dalam pelaksanaan program prioritas yang terkendala kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD).

“Kami berharap para Sekda dan Kepala Bappeda bisa menyampaikan kebutuhan daerah. Kemendagri ingin tahu program apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” jelas Benni.

Ia menegaskan, Rakor ini penting untuk memastikan agar tidak ada program pembangunan yang terhambat akibat keterbatasan fiskal atau ketidaksinkronan perencanaan.

Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Hadi Supratikta menilai, Rakor ini merupakan langkah strategis Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam merespons tantangan efisiensi fiskal yang dihadapi Pemda.

Menurut Hadi, sinergi antara Sekda, Kepala Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal tahun 2026.

Ia menilai, Mendagri perlu memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem investasi daerah.

“Rakor ini momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pusat ke daerah, termasuk dampaknya terhadap otonomi daerah,” kata Hadi.

Lebih lanjut, Hadi menegaskan, Rakor Sekda dan Bappeda ini merupakan momen krusial untuk memperkuat sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Forum ini diharapkan menghasilkan solusi konkret atas persoalan fiskal dan mendorong efisiensi belanja daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

“Rakor Sekda dan Bappeda ini jangan disia-siakan. Ini momen penting untuk menjembatani aspirasi Pemda dengan kebijakan fiskal di pusat. Sinergi vertikal ini kunci agar tekanan fiskal 2026 bisa dimitigasi bersama,” tegasnya.

Hadi menambahkan, keberhasilan Rakor akan sangat bergantung pada kemampuan Kemendagri dan lembaga terkait dalam menghadirkan fleksibilitas, kepastian, dan strategi kolaboratif agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. (hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Kemendagri Ajak Sekda dan Kepala Bappeda Samakan Program Pusat-Daerah pertama kali tampil pada Haltimtv.

Diterima Wabup Anjas, Bupati Ubaid Raih Penghargaan Posbankum Desa

Redaksi — Mon, 13 Oct 2025 02:00:47 +0000

HALTIMTV.COM – Pemerintah Pusat dibawah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subiyanto, melalui Kementerian Hukum, mengganjar Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang dipimpin Bupati Ubaid Yakub dengan Piagam Penghargaan.

Penghargaan yang diberikan kepada Bupati Ubaid Yakub dan diterima Wakil Bupati Anjas Taher itu karena dinilai Berjasa dan Berperan Mendukung Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa di Kabupaten Halmahera Timur.

Penyerahan Piagam Penghargaan dilakukan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Ternate, Senin,13 Oktober 2025 bertempat di Hotel kawasan jalan Jati.

Kepada Haltimtv, Wakil Bupati Anjas Taher menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subiyanto melalui Kementerian Hukum atas penghargaan yang diberikan kepada Bupati Ubaid Yakub.

” Atas nama Pemerintah dan Masyarakat dari 102 Desa di Kabupaten Halmahera Timur, Bupati Menyampaikan Apresiasi dan Terima Kasih Kepada Bapak Presiden Prabowo Subiyanto melalui Menteri Hukum, bapak Supratman Andi Agtas, atas Penghargaan kepada kami dalam rangka pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa,” Ujar Wabub Anjas Taher Usai menerima Piagam Penghargaan tersebut.

Kunjungan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas di Ternate, selain penyerahan Penghargaan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan, Menkum juga membuka Pelatihan Paralegal di Provinsi Maluku Utara.

Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dimulai dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa/Lurah untuk membentuk Posbankum dan kelompok keluarga sadar hukum.

Warga desa kemudian mengikuti pelatihan paralegal untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

Setelah itu, Posbankum dapat beroperasi untuk memberikan informasi hukum, konsultasi, dan mediasi bagi masyarakat, serta menjadi rujukan untuk bantuan hukum lebih lanjut jika diperlukan.

Adapun Langkah-langkah Pembentukannya diawali dengan Inisiatif dan Legitimasi dari Kepala Desa/Lurah yang memprakarsai pembentukan Posbankum melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) atau Peraturan Desa.

Kemudian Pembentukan Kelompok keluarga Sadar Hukum sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pemahaman dan penegakan hukum.

Langkah selanjutnya adalah Pelatihan Paralegal yang diikuti Warga Desa yang diselenggarakan oleh organisasi bantuan hukum, Kementerian Hukum, atau pemerintah daerah, yang meliputi teori dan praktik hukum.

Setelah dinyatakan kompeten, paralegal akan mendapatkan sertifikat dan kualifikasi untuk menjalankan tugasnya.

Posbankum mulai memberikan layanan informasi hukum, konsultasi, dan mediasi untuk penyelesaian sengketa.

Fungsi Posbankum Desa adalah menyediakan dan memberi Informasi mengenai peraturan hukum yang berlaku di desa.

Memberikan konsultasi hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

Mediasi Penyelesaian Sengketa, Berperan dalam memfasilitasi mediasi untuk menyelesaikan sengketa antar warga tanpa harus melalui jalur pengadilan.

Rujukan Hukumnya adalah arahan kepada masyarakat untuk langkah selanjutnya jika mereka membutuhkan bantuan hukum lebih lanjut.(hltmtv)

Artikel Diterima Wabup Anjas, Bupati Ubaid Raih Penghargaan Posbankum Desa pertama kali tampil pada Haltimtv.

Tingkatkan Pengelolaan Desa dan Transmigrasi, Sekda Haltim Kunjungi Dua Kementerian

Redaksi — Tue, 09 Sep 2025 07:20:35 +0000

HALTIMTV.COM – Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Ir.Ricky Chairul Richfat,ST,MT, hari ini, Selasa,09/09/25 melakukan perjalanan dinas ke Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta.

Dalam kunjungan di dua Kementerian tersebut, Sekda Ricky didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Khalid Abbas, S.STP, MPA, Kepala Bagian Hukum dan Ortala, Ardiansyah Madjid, SH,MH dan Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas PMD, Edi Septianus

Sekda Haltim Ricky Chairul Richfat menjelaskan bahwa kunjungan ke Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut dalam rangka koordinasi pengelolaan desa serta penataan dan pengembangan kawasan transmigrasi di Haltim.

Kedatangan Sekda dan staf di Kementerian Transmigrasi mereka diterima Dirjen Transmigrasi, Yusep Fatria.

Sementara kunjungan ke Kementerian Desa, Rombongan diterima Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Drs. F.X Nugroho Setijo Nagoro, MSi

“Kunjungan kedinasan kami ini diterima oleh Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan serta Dirjen Transmigrasi, dalam kaitannya untuk program pengelolaan desa serta penataan dan pengembangan kawasan transmigrasi di Kabupaten Halmahera Timur, Ujar Sekda.

Menurutnya dari hasil kordinasi tersebut,dalam waktu dekat akan ada kunjungan kedua Dirjen dari kementerian masing masing ke Halmahera Timur untuk mengetahui secara langsung. (hltmtv)

Artikel Tingkatkan Pengelolaan Desa dan Transmigrasi, Sekda Haltim Kunjungi Dua Kementerian pertama kali tampil pada Haltimtv.

Mendagri Ingatkan Anggaran Pemda Harus Berdampak bagi Masyarakat

Redaksi — Sat, 16 Aug 2025 01:39:45 +0000

HALTIMTV.COM – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian berharap anggaran yang dialokasikan untuk daerah harus tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.

Ia menyebutkan, selain dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda) juga akan didukung oleh berbagai program yang tersebar di kementerian maupun lembaga.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Konferensi Pers tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Ia mengatakan, alokasi anggaran khususnya TKD diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi fiskal masing-masing daerah.

Pasalnya, saat ini masih ada daerah yang kondisi fiskalnya sangat bergantung pada TKD, sehingga perlu mendapat perhatian.

Daerah dengan kondisi fiskal demikian memiliki angka pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah.

“Nah, ini yang perlu dilakukan, datanya kita sharing antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Keuangan ketika melakukan alokasi anggaran ke setiap daerah. Kita memperhatikan betul kemampuan fiskal daerah itu,” jelas Mendagri.

Tito mengatakan, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam alokasi anggaran adalah memastikan roda pemerintahan di daerah tetap berjalan.

Hal tersebut seperti pelaksanaan urusan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh daerah, termasuk belanja operasional dan pegawai.

Meskipun pemerintah pusat juga memiliki berbagai program yang menyasar daerah, yang di antaranya menyangkut pelaksanaan SPM.

“Tadi kita lihat sebagian besar perlindungan sosial juga sudah di-cover oleh pemerintah pusat. Pendidikan juga tadi banyak di-cover oleh pemerintah pusat. Anggaran kesehatan juga banyak di-cover oleh Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait yang memiliki program di daerah.

Dengan demikian, meskipun terdapat pengalihan anggaran ke pemerintah pusat, roda pemerintahan di daerah tetap berjalan dan dampaknya tetap dirasakan oleh masyarakat. “Karena langsung dikerjakan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Forum tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.(hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Mendagri Ingatkan Anggaran Pemda Harus Berdampak bagi Masyarakat pertama kali tampil pada Haltimtv.

Kepala Desa Diminta Serius Dukung Program Presiden Prabowo

Redaksi — Fri, 08 Aug 2025 09:33:50 +0000

HALTIMTV.COM – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir mengajak seluruh kepala desa di Indonesia dukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Tomsi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2025 di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

“Saya berharap apa yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi mendukung semua program pemerintah dan khususnya program pemerintah Bapak Presiden betul-betul dengan ikhlas dapat dilaksanakan,” katanya.

Ia menyampaikan, program prioritas tersebut membawa banyak manfaat untuk masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

“Program-program tersebut nyata-nyata sangat mendukung kebersamaan dan keberadaan kita untuk mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Tomsi menjelaskan, setidaknya ada tiga manfaat program MBG.

Pertama, anak-anak mendapatkan makan bergizi gratis.

Kedua, dapat menghemat anggaran belanja rumah tangga dalam memenuhi gizi anak.

Ketiga, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat karena pengadaannya melibatkan banyak pihak.

“Jumlahnya tidak sedikit loh. Kalau saya lihat jumlahnya per dapur itu sekitar empat puluh orang, mulai yang belanja, memasak sampai nganter,” tambahnya.

Selain bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, Tomsi menambahkan, MBG juga mampu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal melalui pasokan distribusi bahan makanan seperti beras, sayuran, ikan, ayam, dan telur.

“Kita berharap pasokan ini memang harus lancar, tidak boleh libur kan, tidak boleh telat. Tapi kalau memang ada potensi di daerah itu, tentunya yang dibeli terdekat ya yang potensi di daerah itu,” imbuhnya.

Sebagai bentuk komitmen, ia menegaskan, Kemendagri selalu membantu kelancaran program MBG, begitu juga program prioritas lain yang berkaitan dengan percepatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini termasuk program Kopdeskel Merah Putih.

Kemendagri terus mendorong percepatan pelaksanaan program tersebut.

Sejalan dengan itu, Tomsi meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk percaya terhadap kerja keras pemerintah.

“Jadi percayalah, bahwa hal-hal yang terbaik akan diupayakan untuk pemerintah bagi seluruh masyarakat kita,” tegasnya.

Selain itu, Tomsi berharap pemerintah desa dapat mendukung dan menyosialisasikan berbagai program pemerintah pusat di lingkungan desa masing-masing.

Ia berpesan agar anggota Apdesi dapat memberikan narasi positif yang mudah dipahami masyarakat.

“Ini juga penting kita akan susun, ya, narasinya-narasinya yang terbaik untuk memudahkan Bapak dan Ibu bisa menjelaskan,” pungkasnya.

Rakernas tersebut dihadiri Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi DPP Apdesi Muhammad Asri Anas, Sekjen DPP Apdesi Sumali, serta tamu undangan lainnya.(hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Kepala Desa Diminta Serius Dukung Program Presiden Prabowo pertama kali tampil pada Haltimtv.

Peran Strategis Pemda untuk Makan Bergizi Gratis

Redaksi — Wed, 25 Jun 2025 05:07:14 +0000

HALTIMTV.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan tiga peran strategis pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketiga peran tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan rantai pasok, serta penyaluran MBG secara bersama-sama bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Hal itu disampaikan Dadan kepada Wartawan usai berbicara pada Retret Kepala Daerah Gelombang II di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).

“ Kami ingin agar koordinasi dengan para kepala daerah bisa berjalan lebih intens, lebih sinergi, lebih harmoni dan bersama-sama menyukseskan program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, percepatan program MBG sangat bergantung pada tiga faktor utama, yakni ketersediaan anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Saat ini, alokasi anggaran telah tersedia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, sebanyak 30.000 petugas tengah menjalani pelatihan dan direncanakan akan ditugaskan ke berbagai daerah pada akhir Juli 2025.

“Percepatan akan sangat terjadi secara nyata nanti di akhir Juli hingga awal Agustus karena petugas sudah dikirim terutama untuk daerah-daerah terpencil, terluar, tertinggal,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa forum retret kepala daerah memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Melalui forum ini, informasi yang sebelumnya belum tersampaikan secara menyeluruh kepada kepala daerah dapat dijelaskan secara langsung.

Dampak positif dari retret telah terlihat sejak pelaksanaan gelombang I.

Menurutnya, sinergi dengan Pemda sangat krusial mengingat penerima manfaat dan infrastruktur pelaksana berada di daerah.

Oleh karena itu, Pemda memegang peran sentral dalam pelaksanaan program MBG, yang juga melibatkan banyak perangkat daerah.

“Pasti kepala daerah yang harus berperan lebih banyak di dalam program ini untuk melakukan harmonisasi,” ujarnya.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah menyampaikan kondisi pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing kepada Kepala BGN.

Mereka juga mengemukakan berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut.

Menanggapi hal itu, Dadan memberikan sejumlah solusi yang dapat diterapkan Pemda untuk mengatasi permasalahan di lapangan.(hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Peran Strategis Pemda untuk Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada Haltimtv.