Pernyataan mendukung ketegasan sikap dari Delegasi Indonesia tersebut dilontarkan President Lembaga Advokasi Tambang dan Laut (LATAMLA), Drs. Syed Faiz Albaar di Jakarta, Jumat, 22/11, menanggapi berita Haltimtv.com tentang protes Indonesia dalam sidang Dewan International Maritime Organization (IMO) tentang penerapan Proxy Voting atau pendelegasian wewenang pemungutan suara kepada perwakilan atas nama pemegang suara asli.

“LATAMLA sangat mengapresiasi dengan dukungan penuh terhadap Sikap Delegasi Indonesia dalam sidang dewan IMO di London dengan tidak menyetujui dilakukannya Proxy Voting, Karena sebagaimana apa yang dikatakan atau pernyataan dari juru bicara delegasi Indonesia, bahwa memang benar Indonesia meyakini pemungutan suara secara proksi dapat melemahkan tanggung jawab dan keterlibatan masing-masing Anggota Dewan dalam pengambilan keputusan penting,” Ujar President LATAMLA, Syed Faiz Albaar. 

Syed Faiz menambahkan bahwa Indonesia sebagai Negara Maritim terbesar di dunia dan juga salah satu anggota Dewan International Maritime Organization (IMO),sangat pantas melontarkan ketidaksetujuan tersebut, demi kinerja IMO kedepan dan tidak merugikan kepentingan Indonesia sebagai Negara Laut.

Sebagaimana berita Haltimtv.com yang dilansir dari Siaran Pers Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Sidang Dewan IMO ke-133 tersebut dipimpin Victor Jimenez dari Spanyol yang fokus membahas agenda Strategi, Perencanaan dan Reformasi IMO, Manajemen Sumber Daya IMO, Konsolidasi Teks Konvensi-Konvensi IMO, Lembaga Pelatihan Maritim Global, IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), Peningkatan Global Integrated Shipping Information System (GISIS), Hubungan Eksternal, Laporan Sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) yang telah berlangsung serta agenda strategis lainnya. 

Delegasi Indonesia sebagaimana dikutip dari Rilis Humas Ditjen Perhubungan laut tersebut, Bertindak selaku juru bicara Delegasi Republik Indonesia Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan (Deops) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Laksda TNI R. Eko Suyatno mengungkapkan bahwa partisipasi Indonesia pada Sidang ini menunjukkan peran aktifnya sebagai anggota Dewan IMO 2024-2025.

Delegasi Indonesia dalam sidang IMO tersebut juga menyampaikan dukungannya terhadap Proposal dari Sekretariat IMO dan merekomendasikan agar Dewan menyetujui penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko atau Management Policy dan Risk Appetite Statement, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja IMO dan tidak terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Indonesia.

LATAMLA juga mendukung penuh atas langkah Ketua Delegasi Indonesia di Sidang Dewan IMO, Laksamana Muda TNI R.Eko Suyatno dari Basarnas, sebagaimana pada rilis berita Kemnhub, bahwa Indonesia mengapresiasi  kepada World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI) yang telah memberikan kesempatan kepada perwakilan dari Indonesia untuk dapat melanjutkan studi di WMU dan IMLI guna meningkatkan kapasitas dalam bidang pengelolaan pelabuhan dan perkapalan serta hukum maritim internasional.(hltmtv)

Artikel LATAMLA Apresiasi Sikap Delegasi Indonesia di Sidang IMO pertama kali tampil pada Haltimtv.

Sidang Dewan IMO ke-133 ini dipimpin oleh Victor Jimenez dari Spanyol dan berfokus untuk membahas agenda Strategi, Perencanaan dan Reformasi IMO, Manajemen Sumber Daya IMO, Konsolidasi Teks Konvensi-Konvensi IMO, Lembaga Pelatihan Maritim Global, IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), Peningkatan Global Integrated Shipping Information System (GISIS), Hubungan Eksternal, Laporan Sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) yang telah berlangsung serta agenda strategis lainnya.

Bertindak selaku juru bicara Delegasi Republik Indonesia Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan (Deops) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Laksda TNI R. Eko Suyatno mengungkapkan bahwa partisipasi Indonesia pada Sidang ini menunjukkan peran aktifnya sebagai anggota Dewan IMO 2024-2025.

Selain itu, Indonesia juga menjadi co-sponsor pada dokumen C 133/3/5 khususnya mengenai Proxy Voting atau pendelegasian wewenang pemungutan suara kepada perwakilan atas nama pemegang suara asli, dimana Indonesia tidak menyetujui dilakukannya Proxy Voting.

Indonesia meyakini bahwa pemungutan suara secara proksi dapat melemahkan tanggung jawab dan keterlibatan masing-masing Anggota Dewan dalam pengambilan keputusan penting.

Indonesia juga menyampaikan dukungannya terhadap Proposal Sekretariat IMO dan merekomendasikan agar Dewan menyetujui penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko atau Management Policy dan Risk Appetite Statement, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja IMO dan tidak terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Indonesia.

Adapun Risk management merupakan isu yang menjadi ruang lingkup audit terhadap kinerja IMO.

Hal ini dapat dikaitkan dengan status BPK RI yang saat ini menjadi External Auditor dari IMO, sehingga cukup penting bagi Indonesia untuk menyatakan persetujuannya terhadap agenda ini.

“Pada kesempatan baik ini, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI) yang telah memberikan kesempatan kepada perwakilan dari Indonesia untuk dapat melanjutkan studi di WMU dan IMLI guna meningkatkan kapasitas dalam bidang pengelolaan pelabuhan dan perkapalan serta hukum maritim internasional. Selama bertahun-tahun, lulusan kedua institusi tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan bidang kelautan Indonesia,” ungkap Eko.

Kemudian terkait agenda budget dan finance menjadi kesempatan Indonesia untuk menyampaikan intervensi mengenai perluasan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk mendapat manfaat dari program-program yang direncanakan dalam bentuk Technical Cooperation atau Kerjasama Teknis, terutama di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil akibat sejumlah krisis di beberapa wilayah.

Lebih lanjut, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat IMO atas laporan komprehensif mengenai Skema Audit Negara Anggota IMO atau IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) dan fleksibilitas dalam penjadwalan ulang audit tertentu, termasuk di Indonesia, yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025.

Selanjutnya, terkait dengan isu konflik di Laut Merah dan Laut Hitam yang berdampak terhadap kapal-kapal yang berlayar melalui wilayah tersebut, Indonesia menyuarakan pendapat yang sama dari delegasi lain yang telah menyerukan penyelesaian apa pun, khususnya terhadap konflik yang masih terjadi di Laut Merah dan Laut Hitam saat ini.

*Pertemuan di Sela-sela Sidang*

Selain mengikuti jalannya persidangan, Indonesia juga melaksanakan beberapa agenda di sela-sela sidang, antara lain pertemuan bilateral dengan beberapa negara, seperti pertemuan dengan Malaysia, pertemuan dengan Australia, pertemuan dengan Glofouling Partnership Project, serta menjadi sponsor Coffee Break.

Pada pertemuan bilateral dengan Malaysia membahas tentang rencana pembukaan jalur Ro-Ro Dumai-Melaka, dukungan dari pemerintah Malaysia untuk mencapai kesepakatan mengenai penyiapan peraturan lalu lintas dan peraturan kargo lintas batas, serta potensi rute RoRo di Batam – Johor.

Sedangkan saat bertemu Australia, Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia dan Australia memiliki hubungan ekonomi yang kuat dan berkembang, yang difasilitasi oleh Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

“Kerjasama ini kami dorong dengan mempertimbangkan potensi salah satu jalur pelayaran langsung. Kami yakin, Indonesia dapat memasok kebutuhan Australia dalam hal pangan, pertanian, furnitur, rumah tangga, dan lain-lain dan kami menyambut baik investasi Australia di sektor maritim,”

Saat menjadi sponsor Coffee Break, Indonesia membagikan syal produk UMKM Kota Cilegon dan kopi khas Indonesia sebagai buah tangan untuk para delegasi negara anggota IMO.

Adapun Delegasi Indonesia yang menghadiri Sidang terdiri dari beberapa perwakilan, antara lain dari Kementerian Perhubungan, KBRI London, Basarnas, PT. Biro Klasifikasi Indonesia, PT. Pelindo Jasa Maritim, PT. Pertamina International Shipping, dan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri. (hmsdjpl/hltmtv)

Artikel Indonesia Tolak Voting Proxy di Sidang IMO ke-133 pertama kali tampil pada Haltimtv.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kenavigasian Tahun 2024 dengan mengusung tema “Melalui Rakornis Kenavigasian Kita Tetapkan Prioritas Strategis Kenavigasian dalam Mendukung Asta Cita” yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat pada Kamis (21/11).  

Melalui Rakornis ini, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program kenavigasian tahun 2024 untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan serta penyusunan prioritas strategis yang sejalan dengan program Asta Cita.

“Rakornis ini berfokus pada penyusunan prioritas strategis yang sejalan dengan Asta Cita, dalam konteks ini, peran kenavigasian menjadi semakin krusial dalam mendukung program-program strategis nasional, seperti program Food Estate melalui penyediaan alur pelayaran yang aman dan efisien untuk distribusi komoditas pangan dari sentra produksi ke berbagai wilayah Indonesia,” ujar Dirjen Antoni saat membuka Rakornis Kenavigasian.

Selain itu, lanjut Dirjen Antoni, perlu dilakukan penguatan konektivitas untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui peningkatan keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), optimalisasi pelayanan Telekomunikasi Pelayaran (Telkompel) untuk mendukung program National Logistics Ecosystem (NLE), pengembangan sistem monitoring pelayaran yang terintegrasi untuk mendukung program Pelabuhan Regional Hub Internasional serta peningkatan keselamatan pelayaran di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu dibutuhkan penguatan koordinasi dan sinergi antar unit kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan program kenavigasian, yang mencakup percepatan modernisasi dan digitalisasi SBNP, peningkatan kualitas pelayanan Telkompel dengan standar internasional, penguatan sistem Vessel Traffic Services (VTS) untuk memantau pergerakan kapal secara real-time, optimalisasi Survei Hidrografi dan pengembangan sistem peringatan dini cuaca maritim untuk keselamatan pelayaran.” jelasnya.

Dirjen Antoni meyakini, peningkatan kinerja kenavigasian dapat dilakukan dengan merumuskan langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan ke depan, termasuk adaptasi teknologi digital, pengembangan SDM kenavigasian, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

“Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme yang tinggi, kita dapat menghasilkan rumusan strategis yang implementatif untuk meningkatkan kinerja kenavigasian nasional,” imbuhnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Kenavigasian, Capt. Budi Mantoro mengungkapkan, tujuan diselenggarakan Rakornis Kenavigasian ini adalah terciptanya sinergitas dalam mewujudkan peningkatan layanan kenavigasian.

“Untuk itu, perlu dilakukan penyusunan kebijakan program kerja prioritas strategis kenavigasian dalam mendukung Asta Cita sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi kenavigasian guna menunjang keselamatan pelayaran di seluruh perairan wilayah indonesia,” kata Capt. Budi. 

Sebagai bentuk apresiasi, pada rangkaian acara Rakornis diberikan juga penghargaan “Kenavigasian Award” kepada Distrik Navigasi dengan kriteria penilaian laporan operasional, target PNBP dan capaian daya serap.

Adapun Rakornis Kenavigasian ini dihadiri oleh 150 orang terdiri dari para Kepala Distrik Navigasi di seluruh Indonesia beserta jajarannya serta para Kasubdit dan pegawai Direktorat Kenavigasian dengan menghadirkan Narasumber dari Direktorat Transportasi Bappenas, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Biro Perencanaan Kemenhub, Kasubdit Perencanaan Teknis Kenavigasian, dan dilanjutkan dengan Sidang Pleno Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Kenavigasian dalam Mendukung Asta Cita. (hmsdjpl/hltmtv)

Artikel Ditjen Hubla Rakornis Genjot Kualitas Pelayanan Navigasi pertama kali tampil pada Haltimtv.

Oleh karena itu, pemerintah hadir memberikan Bimbingan Teknis bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pelabuhan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dalam pelaksanaan evaluasi mandiri pengelolaan berwawasan lingkungan (ecoport) melalui aplikasi SIRANI.

“Bimtek ini bertujuan untuk memberikan informasi serta meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan limbah di pelabuhan melalui fasilitas penerimaan (Reception Facilities),” ujar Direktur Kepelabuhanan yang diwaliki oleh Kepala Sub Direktorat Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Yan Prastomo Ardi saat memberikan sambutan pada acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah di Pelabuhan Melalui Fasilitas Penerimaan (Reception Facilities) dan Pelaksanaan Evaluasi Mandiri Pengelolaan Pelabuhan Berwawasan Lingkungan (Ecoport), Kamis (14/11), di Jakarta.

Yan mengatakan bahwa salah satu upaya untuk meminimalisir dampak negatif pengoperasian pelabuhan terhadap lingkungan di pelabuhan adalah penyediaan fasilitas pengelolaan limbah Pelabuhan.

Penyediaan fasilitas penerimaan (reception facilities) di pelabuhan atau dikenal dengan istilah RF, sebagai kewajiban untuk memastikan bahwa limbah dari kapal dapat dibuang dengan aman, efektif, dan efisien sehingga tidak mencemari lingkungan di daratan dan perairan.

Fasilitas ini terdiri dari tempat penampungan untuk limbah minyak, limbah kimia, air balas yang terkontaminasi, dan sampah padat yang dihasilkan oleh kapal.

“Dengan menyediakan fasilitas penerimaan yang memadai, menjadi salah satu upaya pelabuhan untuk memenuhi persyaratan pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh konvensi internasional seperti MARPOL (Marine Pollution) yang telah diadopsi oleh International Maritime Organization (IMO),” ungkapnya.

Langkah ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung rencana aksi pra audit/Mock Audit IMSAS yang telah terlaksana pada 29 Februari – 4 Maret 2024.

Sebagai bentuk antisipasi IMSAS yang akan dilaksanakan pada Februari 2025, maka perlu dilakukan inventarisasi serta menyusun identifikasi kecukupan dan penyusunan informasi terhadap RF, pengolahan air limbah, dan tempat penampungan sampah non B3 berdasarkan ketentuan dalam MARPOL Lampiran IV dan Lampiran VI, sehingga pelabuhan memiliki kemampuan untuk menerima semua limbah yang dihasilkan dari kapal.

IMSAS merupakan audit yang dilakukan untuk memeriksa penerapan hukum laut internasional yang dikeluarkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO). Audit tersebut dilakukan di negara-negara anggota IMO.

Indonesia telah menjadi anggota IMO sejak tahun 1961 dan Anggota Dewan sejak tahun 1973.

Adapun upaya pengelolaan lingkungan pelabuhan telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 689 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelabuhan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Ecoport).

Hal tersebut sebagai evaluasi mandiri pelabuhan untuk memenuhi kriteria pengelolaan pelabuhan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan pada pelabuhan melalui aplikasi SIRANI.

Evaluasi mandiri berfungsi sebagai upaya pelabuhan untuk mengidentifikasi dan menerapkan praktik pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan (ecoport), sehingga pelabuhan dapat menilai sejauh mana mereka telah memenuhi standar keberlanjutan lingkungan dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

“Melalui evaluasi mandiri ini, pelabuhan dapat langsung mengetahui area yang perlu ditingkatkan dan mengadopsi praktik-praktik yang lebih ramah lingkungan. Program ini bertujuan agar pelabuhan Indonesia dapat mencapai standar keberlanjutan dan memberikan dampak positif bagi ekosistem serta masyarakat sekitar,” ungkap Yan.

Sebagai informasi, para peserta yang hadir merupakan penyelenggara pelabuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Sedangkan pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Limbah di Pelabuhan Melalui Fasilitas Penerimaan (Reception Facilities) dan Pelaksanaan Evaluasi Mandiri Pengelolaan Pelabuhan Berwawasan Lingkungan (Ecoport) merupakan periode ke 1 (satu) di tahun 2024.(hmsdjpl/hltmtv)

Artikel Pengelolaan Limbah Pelabuhan Masih Butuh Kepedulian Lingkungan Hidup pertama kali tampil pada Haltimtv.

Dihadiri oleh perwakilan dari 22 negara anggota serta sejumlah negara dan organisasi observer, pertemuan ini juga memperlihatkan komitmen bersama untuk mengatasi tantangan keselamatan pelayaran di kawasan.

Indonesia, sebagai negara anggota utama dalam Komite PSC Asia Pasifik, mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Jon Kenedi bersama Capt. Reynaldo Syukri dan Capt. Budi Paros V. Sitohang.

Kehadiran Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan sistem pengawasan negara pelabuhan, guna memastikan kapal-kapal yang beroperasi di perairan Asia Pasifik memenuhi standar internasional terkait keselamatan dan perlindungan lingkungan.

Adapun pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari 22 negara anggota PSC Asia Pasifik, antara lain Australia, Kanada, Chili, Tiongkok, Fiji, Hong Kong (Cina), Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Kepulauan Marshall, Meksiko, Selandia Baru, Panama, Papua Nugini, Peru, Filipina, Federasi Rusia, Singapura, Thailand, Vanuatu, dan Vietnam.

Selain negara-negara anggota, pertemuan ini juga dihadiri oleh negara-negara observer seperti Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Korea, Makau (Cina), Samoa, Kepulauan Solomon, Kerajaan Tonga, serta United States Coast Guard. Beberapa organisasi internasional, seperti Indian Ocean MOU, Mediterranean MOU, dan Paris MOU, juga turut hadir sebagai observer.

*Tujuan dan Pembahasan Pertemuan*

Komite PSC Asia Pasifik berperan penting dalam memastikan bahwa kapal-kapal yang beroperasi di kawasan ini mematuhi peraturan internasional yang berlaku, khususnya terkait keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan. Pertemuan kali ini menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap kapal-kapal yang berpotensi melanggar standar internasional.

Beberapa topik utama yang dibahas dalam pertemuan ini termasuk implementasi yang lebih efektif dari konvensi internasional seperti SOLAS (Safety of Life at Sea), MARPOL (Marine Pollution), serta ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code). Selain itu, diskusi juga difokuskan pada pengembangan teknologi inspeksi terbaru serta penguatan kerjasama antarnegara dalam memastikan kapal yang tidak memenuhi syarat tidak beroperasi di perairan mereka.

*Peran Indonesia dalam Meningkatkan Pengawasan Maritim*

Direktur KPLP Jon Kenedi mengungkapkan, sebagai negara kepulauan dengan peran strategis di jalur pelayaran internasional, Indonesia terus aktif dalam menjaga keselamatan dan keamanan maritim.

“Indonesia menyadari bahwa pengawasan negara pelabuhan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan berkompeten. Mengingat banyaknya kapal Indonesia yang beroperasi di negara-negara tersebut, koordinasi ini menjadi peluang penting untuk memperkuat kapasitas pengawasan Indonesia,” ujar Jon.

Dalam pertemuan ini, selain berpartisipasi dalam pembahasan forum utama, Ketua Delegasi Indonesia, Jon Kenedi, juga melakukan koordinasi lebih lanjut dengan beberapa negara anggota, khususnya dengan China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura.

*Peluang Kerjasama dalam Pertukaran Informasi PSC*

Lebih lanjut Jon Kenedi menyampaikan bahwa Indonesia berharap dapat menjalin kerjasama pertukaran informasi dan pengalaman dalam pengawasan pelabuhan dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan China. Keempat negara ini merupakan negara yang kerap dikunjungi oleh kapal kapal berbendera Indonesia.

“Melalui pertukaran informasi mengenai Port State Control (PSC), Indonesia berharap dapat memberikan dampak positif bagi kapal kapal Indonesia yang berlayar di negara-negara tersebut serta dapat meningkatkan kapasitas pengawasan yang dimiliki oleh Indonesia, Singapura, Korea, Jepang dan China baik dalam hal jumlah kapal yang diperiksa maupun pertumbuhan dan perkembangan serta meningkatkan kopentensi petugas PSCnya,” jelasnya.

Salah satu manfaat utama yang diharapkan dari kerjasama ini menurut Jon adalah peningkatan jumlah petugas PSC di Indonesia. Negara-negara yang telah berpengalaman, seperti Jepang dan Korea Selatan, dapat membantu Indonesia dalam menyediakan pelatihan teknis dan profesional untuk petugas PSC Indonesia.

“Selain itu, melalui pembelajaran bersama dan peningkatan kapasitas, Indonesia dapat mempercepat proses sertifikasi petugas dan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai dalam melakukan inspeksi kapal secara lebih efisien dan efektif,” imbuhnya.

*Harapan untuk Masa Depan*

Sebagai bagian dari upaya global untuk menciptakan pelayaran yang aman dan ramah lingkungan, Pertemuan Ke-35 PSC Asia Pasifik ini memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan koordinasi antarnegara.

Indonesia berharap pertemuan ini akan memperkuat kerjasama regional, mendorong implementasi kebijakan yang lebih efektif, dan memastikan bahwa kapal-kapal di Asia Pasifik beroperasi dengan aman dan tidak merusak lingkungan.

“Indonesia, yang memiliki peran strategis di jalur pelayaran internasional, terus berkomitmen untuk memperkuat pengawasan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairannya. Dengan adanya kerjasama lebih lanjut dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi PSC, Indonesia berharap dapat meningkatkan kapasitas pengawasan maritim dan mempercepat pengembangan sistem inspeksi yang lebih canggih,” tutur Jon.

Ke depan, Indonesia berencana untuk terus berperan aktif dalam berbagai forum internasional, guna memperjuangkan implementasi standar keselamatan yang lebih ketat dan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut di kawasan Asia Pasifik.

“Kerjasama yang erat dengan negara-negara tetangga di bidang pengawasan pelabuhan akan menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan tersebut,” pungkasnya. (hmsdjpl/hltmtv)

Artikel 22 Negara Pengawas Pelabuhan Perketat Laut Internasional pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kepelabuhanan menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi.

Acara ini bertujuan memperkuat pemahaman terkait keselamatan dan keamanan dalam operasional pengerukan dan reklamasi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Acara berlangsung dari tanggal 16 hingga 18 Oktober 2024, di Semarang, dan dihadiri 70 perusahaan yang telah memiliki izin sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi.

Direktur Kepelabuhanan yang diwakili Kasubdit Pengerukan dan Reklamasi Capt. Andi Aswad menegaskan bahwa kegiatan ini adalah salah satu bentuk pembinaan untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas operasional badan usaha pengerukan dan reklamasi.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap perusahaan yang terlibat dalam pengerukan dan reklamasi mematuhi aturan keselamatan pelayaran yang ketat serta dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti pentingnya pemahaman mendalam tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 yang telah diubah menjadi PM 53 Tahun 2021, yang mengatur bahwa kegiatan kerja keruk dan reklamasi harus dilaksanakan oleh pelaksana yang memiliki izin resmi.

“Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pengerukan dan reklamasi dilakukan sesuai standar keselamatan dan efisiensi,” tambahnya.

Dalam acara ini, peserta mendapatkan bimbingan langsung terkait hak dan kewajiban sebagai pemegang izin usaha pengerukan dan reklamasi, serta bagaimana cara meningkatkan efektivitas kerja di lapangan.

Kementerian Perhubungan berharap agar melalui Bimtek ini, badan usaha dapat terus berkontribusi pada kelancaran arus logistik nasional serta menjaga lingkungan perairan yang aman.

“Kami berharap dengan bimbingan teknis ini, badan usaha yang terlibat dalam pengerukan dan reklamasi dapat bekerja lebih optimal dan bertanggung jawab, terutama dalam menjaga kelancaran arus pelayaran dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan semacam ini sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan kepada badan usaha, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola yang baik dalam sektor transportasi laut di Indonesia.

Adapun Narasumber yang hadir dalam acara ini berasal dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah, akademisi, hingga sektor swasta, di antaranya dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemenhub, Distrik Navigasi Kelas II Tanjung Emas Semarang, DEME Group Mr. Jhon Van Acker, serta pakar akademis Prof. Raja Oloan Saut Gurning. (hmsdjpl/hltmtv)

Artikel 70 Perusahaan Ikut Bimtek Keselamatan Pengerukan dan Reklamasi pertama kali tampil pada Haltimtv.

Sebagai pengantar, Capt. Antoni menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur transportasi laut berupa pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2024.

“Dalam rangka mendorong peningkatan konektivitas nasional, dalam kurun waktu 1 dekade (2015-2024), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan sebanyak 193 lokasi, meliputi pembangunan pelabuhan baru sebanyak 28 lokasi dan rehabilitasi pelabuhan sebanyak 165 lokasi,” jelasnya. 

Lebih lanjut Capt. Antoni memaknai Hari Perhubungan Nasional sebagai Hari Bakti Insan Transportasi Kepada Negeri yang ditandai dengan peluncuran Buku Atlas Pelabuhan Vol. 1 ”Pelesir Pelabuhan Laut”.

Pada buku perdana ini menyajikan informasi grafis dan spasial pada 59 (lima puluh sembilan) pelabuhan laut mewakili lokasi di setiap wilayah sesuai dengan pencapaian pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pelabuhan laut, yang telah dilengkapi dengan nomor register ISBN dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 

“Ke depan, akan terus dilakukan keberlanjutan penyusunan Atlas Pelabuhan Volume 2 dan seterusnya sebagai bentuk glorifikasi dan publikasi pemenuhan konektivitas dalam mewujudkan sistem transportasi laut yang lebih efektif dan efisien,” ujar Capt. Antoni. 

Selanjutnya, Dirjen Hubla menyerahkan buku secara simbolis kepada Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Haris Muhammadun, juga kepada para Narasumber Hub Talks yaitu Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hartanto, Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT. Pelni Kokok Susanto dan CEO Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. (hmshubla/hltmtv)

Artikel Ini Judul Buku, Menyusuri Deru Laut Merajut Kepulauan pertama kali tampil pada Haltimtv.

Seminar yang diinisiasi oleh Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tanjung Intan ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, akademisi, dan praktisi di bidang pelayaran dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya penggunaan AIS guna memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia 

*Komitmen Pengawasan AIS untuk Keamanan Pelayaran*

Dalam sambutannya saat membuka acara secara virtual, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, menegaskan pentingnya implementasi AIS di kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. 

“AIS tidak hanya merupakan alat teknologi, tetapi juga pilar penting dalam pengawasan dan manajemen lalu lintas kapal. Sistem ini sangat membantu dalam pengawasan terhadap tindakan ilegal seperti penyelundupan dan illegal fishing,” ujarnya.

Lebih lanjut, Capt. Antoni menyampaikan bahwa peraturan mengenai kewajiban penggunaan AIS diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2022 dan SE DJPL No 18 Tahun 2024.

AIS sangat membantu dalam pengawasan terhadap tindakan ilegal seperti penyelundupan, narkoba, dan illegal fishing. Data yang dikirimkan melalui AIS juga mempermudah kegiatan SAR (Search and Rescue) dan investigasi kecelakaan kapal. Bagaimana AIS mendukung navigasi yang aman bagi kapal-kapal.

“Kita harus berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan AIS dan meningkatkan keselamatan serta keamanan pelayaran di perairan Indonesia,” tambahnya.

*Kolaborasi Antar Lembaga untuk Meningkatkan Pengawasan AIS*

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kenavigasian, Budi Mantoro, menggarisbawahi pentingnya sinergi antar stakeholder dalam implementasi pengawasan AIS.

“Untuk meningkatkan fungsi pengawasan AIS, diperlukan peran serta dari berbagai kementerian dan lembaga. Operasi seperti Operasi Pandawa dan Trident yang melibatkan Bea Cukai, Kejaksaan, dan Syahbandar telah membuktikan efektivitas kolaborasi dalam pengawasan kepabeanan,” jelas Budi.

Pengawasan AIS dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui AIS Base Station secara Terrestrial di Vessel Traffic services (VTS) dan Staisun Radio Pantai (SROP) di Distrik Navigasi dan secara Satellite di Maritime Coordination center (MCC).

Pengawasan kapal-kapal tesebut selanjutnya juga dilakukan oleh Kapal Patroli Penjagaan Laut dan Pantai serta penyampaian informasi dan koordinasi dari kementerian Lembaga lainnya. Untuk Pelanggaran terhadap Kewajiban AIS tersebut dilakukan oleh Port State Control dan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal di Kantor Syahbandar terkait.

Budi juga menekankan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban AIS akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

“Sinergi antar stakeholder sangat diperlukan untuk menciptakan pelayaran yang aman, selamat, dan berwawasan lingkungan,” tambahnya.

*Implementasi AIS Melalui Kerjasama*

Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tanjung Intan, Dian Nurdiana menyampaikan bahwa kegiatan Seminar Nasional ini diselenggarakan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri pelayaran.

“Ada empat agenda utama dalam seminar ini, termasuk penandatanganan perjanjian kerjasama antara Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tanjung Intan dengan berbagai stakeholder terkait guna meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim,” ungkapnya.

Kemudian penyerahan penghargaan kepada stakeholder pengelola SBNP Non-DJPL dan PNBP Master Cable. Lebih lanjut Seminar ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Kenavigasian, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan Praktisi pelayaran.

Seminar ini diikuti oleh lebih dari 400 peserta yang hadir secara langsung serta 1.000 peserta daring dari berbagai kementerian/lembaga, akademisi, dan praktisi di bidang pelayaran serta para taruna dan taruni pelayaran dari berbagai sekolah dan akademi. Acara ini diharapkan menjadi sarana edukasi dan sosialisasi, serta platform untuk berbagi informasi untuk meningkatkan kepatuhan dalam implementasi kewajiban AIS di perairan Indonesia.

Sebagai informasi, Seminar ini juga menampilkan atraksi bela diri dari Tim Distrik Navigasi Tanjung Intan Cilacap sebagai perwujudan sikap mental, dedikasi dan loyalitas personil dalam melaksanakan tugas sehari-hari dilapangan. Lebih lanjut dalam kegiatan ini juga menghadirkan Booth pameran dari beberapa stakeholder yang menampilkan update informasi perkembangan teknologi maritim dan pelayanan publik, yaitu:

1.Multi Intrega (Komputer, SAAB AIS Class A, Transpinder & Resiver AIS Class B)

2.Hidronav (mbes, drone)

3.BMKG (2 display 65″, info cuaca maritim)

4.Basarnas (aqua eye,alat selam,lyfe jacket,

Ring buoy,dive signal, banner layanan regristrasi beacon)

5.BGS (Produk dan Aplikasi perbankan BGS)

6.PLN (Aplikasi, monitor, banner)

7.Geotindo (banner, brosur)

8. BRIN (AIS Resiver,smart buoy SBNP, AMCS Pertanian dan Perikanan presisi)

9. PT.Pertamina Lubricant (produk pelumas)

10. PT.Zenilight ( Lampu SBNP)

11. Distrik Navigasi (Mirroring AIS, replika kapal, replika menara, alat pengla). 

(hmshubla/hltmtv)

Artikel Kemenhub Seminarkan AIS Kapal pertama kali tampil pada Haltimtv.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Hendri Ginting, menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerima laporan dari para pelaut, baik itu soal keselamatan, kesejahteraan ataupun pemenuhan hak-hak pelaut selama bekerja di atas kapal dan berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Salah satunya adalah terkait permohonan tindaklanjut dari Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian Perhubungan atas kasus Abdullah Rahman Rizqi, Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Penagkap Ikan Fong Kuo No.188, berbendera Taiwan.

Laporan dimaksud menyatakan bahwa pelaut Indonesia tersebut mendapatkan kendala saat bekerja di atas kapal dan meminta bantuan untuk dapat dimediasi dan dipulangkan ke Indonesia.

“Menindaklanjuti laporan tersebut, kami mengundang PT. Sammy Lautan Sejati selaku Perusahaan Keagenan Awak Kapal pengirim, Kesatuan Pelaut Indonesia Tanjung Priok, serta Kuasa Hukum dari pihak Abdullah Rahman Rizqi untuk bersama-sama membahas penyelesaian laporan dimaksud,” ujar Capt. Hendri Ginting.

Lebih lanjut, Capt. Hendri Ginting mengungkapkan, bahwa pada rapat mediasi yang dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pada Kamis (29/8) lalu, diketahui bahwa permasalahan ini berkutat pada hak dari Abdullah Rahman Rizqi yaitu tunjangan sejak dari bulan Oktober 2023 – Maret 2024 yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak.

“Setelah kami melakukan mediasi yang mempertemukan kedua belah pihak secara langsung, Alhamdulillah sudah mendapatkan titik temu dan kesepakatan. Pihak dari PT. Sammy Lautan Sejati pun telah menyelesaikan pembayaran hak-hak yang dimaksud sampai dengan bulan Agustus dimana Saudara Abdullah Rahman Rizqi sampai di Jakarta pada hari Rabu (28/8), serta mendapatkan Bonus Ikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Capt. Hendri Ginting memberikan himbauan kepada seluruh pelaut Indonesia yang ingin bekerja di atas kapal, khususnya kapal asing, agar melalui Keagenan Awak Kapal (Manning Agency).

“Saya himbau agar para pelaut untuk cermat dalam memilih perusahaan tempat mereka bekerja di luar negeri maupun agen perekrutan dan penempatan awak kapal di tanah air. Cek dahulu perusahaan atau keagenan awak kapal ini bermasalah atau tidak, pastikan juga Perusahaan Manning Agency memiliki Surat Izin Usaha Keagenan Awak Kapal (SIUKAK),” tegasnya.

SIUKAK ini sifatnya wajib mengingat Surat Edaran mengenai pembuatan SIUKAK juga sudah disebarkan.

Terlebih tujuan dari pembuatan surat perizinan ini adalah demi meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pelaut yang tercantum di perjanjian kerja Laut dan Collective Bargaining Agreement (CBA) jika di kemudian hari terdapat kasus yang merugikan para pelaut Indonesia.

“Oleh karena itu, sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh pelaut yang akan bekerja di atas kapal agar sebelum bekerja/direkrut memastikan perusahaan keagenan Awak Kapal memiliki izin usaha (SIUKAK).

Hal ini dapat dipastikan melalui website dokumenpelaut.dephub.go.id,” tutup Hendri Ginting. (hmshubla/hltmtv)

Artikel Kemenhub Terus Perjuangkan Hak Hak Pelaut Indonesia pertama kali tampil pada Haltimtv.

Artikel Gernas Cinta Laut Berhasil Tekan Sampah Plastik pertama kali tampil pada Haltimtv.