HALTIMTV.COM – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat aksi pemulihan ekosistem pesisir dan laut melalui peringatan Hari Laut Internasional 2026 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Mengusung tema “Aksi Bersama untuk Pantai Lestari”, kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga kesehatan laut, mengendalikan pencemaran, serta mempercepat pemulihan ekosistem pesisir dan bawah laut Indonesia.

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa perlindungan laut tidak dapat dilakukan secara parsial dan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. “Tema ‘Aksi Bersama untuk Pantai Lestari’ harus menjadi gerakan nyata.

Perlindungan laut tidak boleh berhenti di garis pantai, tetapi wajib menyentuh pondasi ekosistem di bawah laut.

Melalui kehadiran lebih dari 1.000 peserta hari ini, kita melakukan intervensi konkret dari darat hingga dasar laut”.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau dan wilayah laut mencapai lebih dari 6,4 juta kilometer persegi.

Indonesia juga berada di kawasan Coral Triangle yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia dengan kekayaan terumbu karang, mangrove, padang lamun, serta ribuan spesies ikan dan biota laut lainnya.

Laut Indonesia tidak hanya menjadi sumber pangan dan penghidupan masyarakat pesisir, tetapi juga berperan penting sebagai penyerap karbon biru (blue carbon), pengatur iklim global, jalur perdagangan dunia, dan penopang ketahanan ekonomi nasional.

Namun demikian, ekosistem laut Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius, mulai dari sampah plastik, pencemaran pesisir, kerusakan terumbu karang, degradasi mangrove dan lamun, hingga ghost gear atau alat tangkap yang ditinggalkan di laut.

Kondisi ini memicu ghost fishing, merusak habitat bawah laut, dan mencemari rantai makanan melalui mikroplastik.

Berangkat dari kondisi tersebut, peringatan Hari Laut Internasional 2026 diwujudkan melalui berbagai aksi nyata, seperti island clean up, diving clean up, dan snorkeling clean up untuk mengangkat sampah serta jaring hantu dari laut, penanaman 50 media transplantasi terumbu karang, pelepasan 1.000 bibit ikan kerapu, serta pelepasan penyu sisik dan 100 tukik sebagai simbol pemulihan ekosistem pesisir dan laut.

Asisten Teritorial Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Budi Mulyadi, menyampaikan bahwa keterlibatan lintas pihak dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap masa depan bumi dan kelestarian laut masih terjaga dengan kuat.

“Ini adalah bukti nyata bahwa kepedulian terhadap masa depan bumi dan kelestarian laut masih menyala dengan sangat terang. Laut adalah penyedia oksigen, sumber mata pencaharian, serta rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup,” ujar Budi Mulyadi.

KLH/BPLH juga terus memperkuat pengendalian sampah laut melalui penguatan kebijakan, pengawasan pencemaran, pemulihan ekosistem pesisir dan laut, pengembangan sistem pemantauan sampah laut termasuk ghost gear, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui Gerakan Pilah Sampah (GPS) dan pengembangan kader lingkungan di wilayah pesisir sebagai bagian dari implementasi Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).

Peringatan Hari Laut Internasional 2026 diikuti lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi internasional, akademisi, komunitas lingkungan, pelajar, media, sektor swasta, serta masyarakat pesisir.

Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Kepulauan Seribu, Koarmada RI, UNEP COBSEA, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, komunitas penyelam, kader lingkungan, hingga generasi muda.(hmsklh/hltmtv)

Artikel Hari Laut, Aksi Bersama untuk Pantai Lestari pertama kali tampil pada Haltimtv.

Insiden tersebut dilaporkan terjadi pada tanggal 5 April 2026 di perairan barat daya Stavanger, Norwegia, saat kapal sedang dalam pelayaran menuju Lithuania.

Korban terjatuh dari kapal akibat terjangan gelombang besar di tengah cuaca ekstrem Badai Dave.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Samsuddin, menegaskan bahwa Ditjen Hubla telah berkoordinasi secara aktif dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri, KBRI Oslo, perusahaan (manning agency), dan pihak sekolah untuk memastikan proses investigasi dan pemenuhan hak-hak korban berjalan transparan.

“Situasi Man Overboard atau orang jatuh ke laut adalah kondisi darurat yang membutuhkan tindakan penyelamatan seketika. Dalam insiden ini, prosedur darurat dilaporkan telah dilaksanakan dengan segera, mulai dari teriakan peringatan, pelemparan pelampung (life buoy), hingga operasi SAR yang melibatkan helikopter dan kapal di sekitar lokasi,” ujar Samsuddin di Jakarta.

Berdasarkan laporan kronologi, korban sedang bersama tim awak kapal lainnya melakukan penanganan pada tali kawat baja (mooring wire) yang bergeser akibat cuaca buruk.

Pada pukul 15.57 waktu setempat, gelombang besar menghantam sisi kanan kapal yang menyebabkan korban terlempar ke laut.

Upaya pencarian oleh Joint Rescue Coordination Centres (JRCC) Norwegia dilakukan hingga pukul 21.00 waktu setempat, namun terkendala suhu air yang sangat rendah (6°C) dan kondisi badai.

Samsuddin menambahkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah perlindungan dan kepastian hak bagi keluarga korban.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga Aslan Yusuf. Saya tegaskan bahwa proses rekrutmen dan penempatan taruna ini telah mengikuti regulasi yang berlaku. Kami menuntut transparansi penuh dari PT Hanmarine Global Indonesia selaku agen pengirim dan terus memantau proses investigasi yang saat ini tengah dilakukan oleh otoritas bendera kapal (Bahamas) serta pemilik kapal,” tegasnya.

Saat ini, pihak Kepolisian Norwegia juga telah meminta sampel DNA korban melalui barang pribadi di atas kapal untuk keperluan identifikasi internasional melalui sistem Interpol, sebagai langkah antisipasi jika korban ditemukan di masa mendatang.

Mengenai status hukum dan asuransi, Ditjen Hubla melalui Bagian Hukum dan Kerja Sama menekankan bahwa penetapan status korban oleh otoritas berwenang merupakan dasar mutlak untuk pengajuan klaim asuransi dan kompensasi.

Saat ini perushaan sudah memberikan kompensasi serta dalam proses pengurusan claim asuransi yang nantinya disampaikan kepada Keluarga Aslan.

“Kami telah menugaskan Kepala Subdirektorat Kepelautan untuk melakukan pendampingan langsung kepada pihak keluarga di Pinrang, Sulawesi Selatan. Kami memastikan bahwa komunikasi akan terus dibuka secara luas agar pihak keluarga mendapatkan informasi yang valid dan hak-hak korban terpenuhi secara adil dan layak sesuai ketentuan perundang-undangan,” tutup Samsuddin.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Ditjen Hubla mendorong dilakukannya koordinasi intensif antara pihak perusahaan, PIP Makassar, dan otoritas terkait di Lithuania tempat kapal MT. Alfa Baltica saat ini bersandar, guna mendapatkan kejelasan status final dari Aslan Yusuf.(hmsdjpl/hltmtv

Artikel Kemenhub Seriusi Insiden Taruna Pelayaran Terjatuh di Perairan Norwegia pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM  – Dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap insiden pencemaran laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) turut berpartisipasi dalam Lokakarya “Optimasi Manajemen Tumpahan Minyak.

Lokakarya bertema Kesiapsiagaan dan Respons Sesuai dengan Standar Global itu berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, 06-07/05/26.

Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bersama PT Pertamina Patra Niaga dan PT Pertamina Port and Logistics, serta mitra internasional seperti Global Initiative for Southeast Asia (GI SEA), ITOPF, dan Oil Spill Response Limited (OSRL) Singapore.

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur KPLP yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Triono, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama yang terus terjalin dalam menjaga keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim Indonesia.

“Sinergi dan kolaborasi yang kuat antar instansi serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayaran yang selamat, aman, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat upaya perlindungan lingkungan maritim nasional,” ujar Triono.

Menurutnya, Lokakarya menjadi forum stratetgis yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas teknis, koordinasi, serta penerapan standar global di bidang penanggulangan tumpahan minyak yang selaras dengan standar internasional, termasuk Konvensi Marine Pollution (MARPOL) dan International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC) 1990.

“Melalui sinergi dan kerja sama, kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Indonesia dalam meningkatkan kapasitas nasional bersama berbagai pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional,” ungkap Triono.

Salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah Table Top Exercise untuk menguji, mendalami, dan memverifikasi rencana kedaruratan insiden tumpahan minyak melalui simulasi diskusi skenario.

Para peserta didorong untuk aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna menciptakan sistem kesiapsiagaan dan respons tumpahan minyak yang lebih optimal, efektif, dan berstandar global.(hmshbl/hltmtv)

Artikel Ditjen Hubla Siap Atasi Pencamaran Minyak di Laut pertama kali tampil pada Haltimtv.

Oleh : Syahnul S Titaheluw, SKel,MSi. Kadiv Ekosistim dan Biota Laut, Lembaga Advokasi Tambang dan Laut (LATAMLA)

HALTIMTV.COM Aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayah pesisir dan perairan Kabupaten Halmahera Timur, khususnya di sekitar Teluk Buli dan Kali Kukuba, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keberlanjutan ekosistem laut, terutama terumbu karang sebagai pusat keanekaragaman hayati tropis.

Berbagai laporan media menunjukkan adanya dugaan pencemaran lingkungan akibat limpasan sedimen, limbah tambang, serta perubahan kualitas perairan yang berpotensi memasuki kawasan pesisir dan laut dangkal.

Ekosistem terumbu karang merupakan organisme bentik yang sangat sensitif terhadap perubahan kondisi fisik dan kimia perairan.

Peningkatan kekeruhan, sedimentasi, logam berat, dan perubahan parameter kualitas air seperti pH, suhu, serta kandungan oksigen terlarut dapat menyebabkan tekanan ekologis yang serius terhadap struktur dan fungsi biologis terumbu karang.

Dalam konteks ekologi laut tropis, kerusakan terumbu karang tidak hanya berdampak pada organisme karang itu sendiri, tetapi juga memicu degradasi sistem ekologis yang lebih luas karena terumbu karang berperan sebagai habitat, tempat pemijahan, area pembesaran (nursery ground), dan sumber pakan bagi berbagai jenis biota laut.

Secara umum, degradasi terumbu karang akibat pencemaran dari aktivitas pertambangan akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan populasi ikan demersal maupun pelagis.

Ikan demersal seperti kerapu, kakap, lencam, dan berbagai jenis ikan karang lainnya sangat bergantung pada kompleksitas struktur karang sebagai tempat berlindung dari predator, lokasi reproduksi, serta area mencari makan.

Ketika sedimentasi menutupi permukaan karang hidup, struktur mikrohabitat menjadi rusak dan menyebabkan hilangnya ruang ekologis yang penting bagi ikan-ikan tersebut.

Sementara itu, ikan pelagis kecil yang memanfaatkan wilayah pesisir dan terumbu sebagai area feeding ground juga akan mengalami penurunan produktivitas akibat terganggunya rantai trofik primer.

Penurunan populasi fitoplankton, zooplankton, dan organisme bentik kecil sebagai akibat akumulasi logam berat dan tingginya total suspended solids (TSS) akan mempengaruhi aliran energi dalam rantai makanan laut.

Kondisi ini secara bertahap dapat menurunkan produktivitas perikanan tangkap di wilayah pesisir Halmahera Timur karena rantai makanan laut memiliki keterkaitan ekologis yang sangat kompleks dan saling bergantung.
Dari aspek biologi terumbu karang, sedimentasi merupakan salah satu ancaman utama yang secara langsung mengganggu proses fisiologis karang.

Partikel sedimen yang melayang di kolom air akan mengurangi penetrasi cahaya matahari ke dasar perairan sehingga menghambat proses fotosintesis zooxanthellae, yaitu alga simbion yang hidup di jaringan karang dan berfungsi sebagai penyedia energi utama bagi pertumbuhan karang.

Ketika intensitas cahaya menurun, kemampuan zooxanthellae dalam menghasilkan energi melalui fotosintesis menjadi terganggu, sehingga metabolisme karang mengalami penurunan.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan stres fisiologis, penurunan laju kalsifikasi, hingga pemutihan karang (coral bleaching).

Selain itu, endapan sedimen yang menutupi polip karang akan memaksa karang mengeluarkan energi lebih besar untuk membersihkan permukaan tubuhnya melalui produksi lendir (mucus), sehingga energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi menjadi berkurang secara signifikan.

Lebih lanjut, pencemaran yang berasal dari aktivitas pertambangan juga berpotensi membawa kandungan logam berat seperti nikel, merkuri, timbal, dan kadmium ke lingkungan laut.

Akumulasi logam berat dalam jaringan karang dapat menyebabkan gangguan biologis pada tingkat seluler dan molekuler.

Paparan logam berat diketahui mampu merusak membran sel, menghambat aktivitas enzim, serta memicu stres oksidatif yang berdampak pada kerusakan jaringan karang.

Pada fase reproduksi, kondisi ini dapat mengganggu proses gametogenesis, fertilisasi, dan perkembangan larva planula karang.

Akibatnya, tingkat rekrutmen karang baru menjadi menurun dan kemampuan terumbu untuk melakukan regenerasi alami semakin melemah.

Jika kondisi pencemaran berlangsung terus-menerus tanpa pengelolaan lingkungan yang ketat, maka ekosistem terumbu karang dapat mengalami fase pergeseran ekosistem (phase shift), yaitu perubahan dari dominasi karang keras menjadi dominasi alga makro dan substrat mati yang miskin biodiversitas.

Dalam perspektif ekologis dan keberlanjutan sumber daya pesisir, kerusakan terumbu karang akibat pencemaran pertambangan bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman multidimensional terhadap ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

Penurunan kualitas habitat karang akan berimplikasi langsung terhadap menurunnya hasil tangkapan nelayan, berkurangnya biodiversitas laut, serta melemahnya fungsi perlindungan pantai dari abrasi dan gelombang ekstrem.

Oleh karena itu, pengelolaan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir Halmahera Timur harus dilakukan dengan pendekatan ekologi yang lebih ketat melalui pengawasan AMDAL yang transparan, pemantauan kualitas perairan secara berkala, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis ekosistem.

Perlindungan terumbu karang tidak hanya penting bagi keberlangsungan organisme laut, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas rantai makanan, produktivitas perikanan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir di masa mendatang.

Dengan Kondisi Objektif Sungai Kukuba dan Perairan Pantai Teluk Buli, Halmahera Timur yang telah terdampak pencemaran serius, Lembaga Advokasi Tambang dan Laut (LATAMLA) mendesak Pemerintah segera hentikan operasional PT Feni Haltim sembari Audit Transparansi AMDAL terhadap Perusahaan tersebut.

Artikel Pencemaran Feni Haltim Ancam Biota Laut, LATAMLA Desak Transparansi AMDAL pertama kali tampil pada Haltimtv.

Mantan Kepala Bagian Hukum dan Ortala ini akhirnya mengambil langkah tegas dan cepat langsung menerjunkan tim Investigasi Lingkungan atas Pencemaran yang mengancam Ekosistim dan Biota laut itu.

Ketua Panitia HUT Ke-23 Haltim ini menjelaskan bahwa terkait masalah pencemaran sebagai akibat dari over kapasitas Cekdam milik PT Feni Haltim ini, tim Dinas Pertanahan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Halmahera Timur sudah dari kemarin melakukan  investigasi ke lokasi.

“Rencana besok laporan investigasi selesai. Sehubungan dengan ini juga, maka hari ini pemda sudah layangkan surat panggilan untuk menghadap pada  hari senin, tanggal 11/05/26 keoada beberapa perusahaan yang diduga sebagai  penyebab pencemaran di sungai Kukuba dan laut di teluk Buli,” Ujar Kadis Lingkungan Hidup Ardiyansya Madjid,SH kepada Haltimtv.com, Selasa, 05 Mei 2026 melalui sambungan WhatsApp.

Sebagaimana diketahui Perusahaan PT Feni Haltim diduga telah melakukan pencemaran Lingkungan yang mendapat protes berbagai kalangan mulai dari generasi muda, organisasi Karang Taruna  hingga para pemerhati dan pecinta Lingkungan Hidup.

Aksi Demo pun tak terelakan protes atas kejadian membayakan makhluk hidup Daerah Aliran Sungai Kukuba hingga ekosistim dan biota laut.

Masyarakat pesisir teluk Buli merasa resah atas Pencemaran sedimen tersebut karena menghawatirkan keberadaan ikan yang terancam ekosistimnya apalagi jika ikan tersebut dikonsumsi warga pesisir dan masyarakat umumnya.

Warga Di Teluk Buli mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Daerah Halmahera Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup yang terlihat sangat antisipatif mengecam dan protes keras atas kejadian tersebut sekaligus melayangkan panggilan kepada para perusahaan yang diduga sebagai pelanggar lingkungan hidup.(hltmtv)

Artikel Kadis Lingkungan Hidup Haltim Kecam Pencemaran Lingkungan pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Para pedagang ikan di pasar Ikan Gamalama Ternate, secara swadaya melakukan perbaikan dan pengerasan jalan masuk ke lokasi penjualan Ikan yang sejak lama mengalami rusak parah.

Pekerjaan pengerasan jalan berupa pengecoran itu diinisiasi oleh ketua pasar ikan Gamalama yang biasa dipanggil  Ko Har.

Inisiatif dari Ketua Pasar Ikan Gamalama tersebut mendapat apresiasi dari seluruh pedagang Ikan setempat untuk membuat perbaikan jalan masuk ke tempat secara swadaya.

Menurut Ko Har, Panggilan Akrab Ketua Pasar Ikan Gamalama, pengerjaan perbaikan jalan masuk yang berbevek sejak lama itu menggunakan Semen 45 Zak dan pasir dua Mobil Dump Truck

“Kami terpaksa harus mengambil langkah inisiatif bersama para pedagang ikan di pasar Gamalama ini, kami Patungan dana untuk memperbaiki jalan masuk sepanjang 25 Meter, mereka secara sukarela menyumbang dana demi untuk kenyamanan para pedagang dan juga bagi pembeli serta juga mengatasi gangguan Sanitasi lingkungan, Ujar Ko Har.

Adapun pengerjaan tersebut dilakukan mulai Hari Sabtu,11/04/26 dan dikerjakan langsung oleh Ketua Pasar Ikan Gamalama beserta seluruh pedagang Ikan yang laki laki guna mempercepat penyelesaiannya.

“Untuk pengerjaannya , kami semua pedagang Ikan yang bapak bapak ini langsung turun tangan ambil bagian mengerjakan Pengecoran  Perbaikan jalan masuk supaya cepat selesai mengingat aktifitas pasar ikan Gamalama sebagai pasar induk sangatlah ramai sehingga kami harus kerja ekstra cepat demi untuk kenyamanan penjualan dan para pembeli, Tutup Ko Har. (hltmtv)

Artikel Pedagang Ikan Pasar Gamalama Swadaya Perbaikan Jalan pertama kali tampil pada Haltimtv.

Pernyataan mendukung ketegasan sikap dari Delegasi Indonesia tersebut dilontarkan President Lembaga Advokasi Tambang dan Laut (LATAMLA), Drs. Syed Faiz Albaar di Jakarta, Jumat, 22/11, menanggapi berita Haltimtv.com tentang protes Indonesia dalam sidang Dewan International Maritime Organization (IMO) tentang penerapan Proxy Voting atau pendelegasian wewenang pemungutan suara kepada perwakilan atas nama pemegang suara asli.

“LATAMLA sangat mengapresiasi dengan dukungan penuh terhadap Sikap Delegasi Indonesia dalam sidang dewan IMO di London dengan tidak menyetujui dilakukannya Proxy Voting, Karena sebagaimana apa yang dikatakan atau pernyataan dari juru bicara delegasi Indonesia, bahwa memang benar Indonesia meyakini pemungutan suara secara proksi dapat melemahkan tanggung jawab dan keterlibatan masing-masing Anggota Dewan dalam pengambilan keputusan penting,” Ujar President LATAMLA, Syed Faiz Albaar. 

Syed Faiz menambahkan bahwa Indonesia sebagai Negara Maritim terbesar di dunia dan juga salah satu anggota Dewan International Maritime Organization (IMO),sangat pantas melontarkan ketidaksetujuan tersebut, demi kinerja IMO kedepan dan tidak merugikan kepentingan Indonesia sebagai Negara Laut.

Sebagaimana berita Haltimtv.com yang dilansir dari Siaran Pers Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Sidang Dewan IMO ke-133 tersebut dipimpin Victor Jimenez dari Spanyol yang fokus membahas agenda Strategi, Perencanaan dan Reformasi IMO, Manajemen Sumber Daya IMO, Konsolidasi Teks Konvensi-Konvensi IMO, Lembaga Pelatihan Maritim Global, IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), Peningkatan Global Integrated Shipping Information System (GISIS), Hubungan Eksternal, Laporan Sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) yang telah berlangsung serta agenda strategis lainnya. 

Delegasi Indonesia sebagaimana dikutip dari Rilis Humas Ditjen Perhubungan laut tersebut, Bertindak selaku juru bicara Delegasi Republik Indonesia Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan (Deops) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Laksda TNI R. Eko Suyatno mengungkapkan bahwa partisipasi Indonesia pada Sidang ini menunjukkan peran aktifnya sebagai anggota Dewan IMO 2024-2025.

Delegasi Indonesia dalam sidang IMO tersebut juga menyampaikan dukungannya terhadap Proposal dari Sekretariat IMO dan merekomendasikan agar Dewan menyetujui penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko atau Management Policy dan Risk Appetite Statement, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja IMO dan tidak terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Indonesia.

LATAMLA juga mendukung penuh atas langkah Ketua Delegasi Indonesia di Sidang Dewan IMO, Laksamana Muda TNI R.Eko Suyatno dari Basarnas, sebagaimana pada rilis berita Kemnhub, bahwa Indonesia mengapresiasi  kepada World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI) yang telah memberikan kesempatan kepada perwakilan dari Indonesia untuk dapat melanjutkan studi di WMU dan IMLI guna meningkatkan kapasitas dalam bidang pengelolaan pelabuhan dan perkapalan serta hukum maritim internasional.(hltmtv)

Artikel LATAMLA Apresiasi Sikap Delegasi Indonesia di Sidang IMO pertama kali tampil pada Haltimtv.

Sidang Dewan IMO ke-133 ini dipimpin oleh Victor Jimenez dari Spanyol dan berfokus untuk membahas agenda Strategi, Perencanaan dan Reformasi IMO, Manajemen Sumber Daya IMO, Konsolidasi Teks Konvensi-Konvensi IMO, Lembaga Pelatihan Maritim Global, IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), Peningkatan Global Integrated Shipping Information System (GISIS), Hubungan Eksternal, Laporan Sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) yang telah berlangsung serta agenda strategis lainnya.

Bertindak selaku juru bicara Delegasi Republik Indonesia Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan (Deops) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Laksda TNI R. Eko Suyatno mengungkapkan bahwa partisipasi Indonesia pada Sidang ini menunjukkan peran aktifnya sebagai anggota Dewan IMO 2024-2025.

Selain itu, Indonesia juga menjadi co-sponsor pada dokumen C 133/3/5 khususnya mengenai Proxy Voting atau pendelegasian wewenang pemungutan suara kepada perwakilan atas nama pemegang suara asli, dimana Indonesia tidak menyetujui dilakukannya Proxy Voting.

Indonesia meyakini bahwa pemungutan suara secara proksi dapat melemahkan tanggung jawab dan keterlibatan masing-masing Anggota Dewan dalam pengambilan keputusan penting.

Indonesia juga menyampaikan dukungannya terhadap Proposal Sekretariat IMO dan merekomendasikan agar Dewan menyetujui penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko atau Management Policy dan Risk Appetite Statement, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja IMO dan tidak terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Indonesia.

Adapun Risk management merupakan isu yang menjadi ruang lingkup audit terhadap kinerja IMO.

Hal ini dapat dikaitkan dengan status BPK RI yang saat ini menjadi External Auditor dari IMO, sehingga cukup penting bagi Indonesia untuk menyatakan persetujuannya terhadap agenda ini.

“Pada kesempatan baik ini, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI) yang telah memberikan kesempatan kepada perwakilan dari Indonesia untuk dapat melanjutkan studi di WMU dan IMLI guna meningkatkan kapasitas dalam bidang pengelolaan pelabuhan dan perkapalan serta hukum maritim internasional. Selama bertahun-tahun, lulusan kedua institusi tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan bidang kelautan Indonesia,” ungkap Eko.

Kemudian terkait agenda budget dan finance menjadi kesempatan Indonesia untuk menyampaikan intervensi mengenai perluasan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk mendapat manfaat dari program-program yang direncanakan dalam bentuk Technical Cooperation atau Kerjasama Teknis, terutama di tengah kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil akibat sejumlah krisis di beberapa wilayah.

Lebih lanjut, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat IMO atas laporan komprehensif mengenai Skema Audit Negara Anggota IMO atau IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) dan fleksibilitas dalam penjadwalan ulang audit tertentu, termasuk di Indonesia, yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025.

Selanjutnya, terkait dengan isu konflik di Laut Merah dan Laut Hitam yang berdampak terhadap kapal-kapal yang berlayar melalui wilayah tersebut, Indonesia menyuarakan pendapat yang sama dari delegasi lain yang telah menyerukan penyelesaian apa pun, khususnya terhadap konflik yang masih terjadi di Laut Merah dan Laut Hitam saat ini.

*Pertemuan di Sela-sela Sidang*

Selain mengikuti jalannya persidangan, Indonesia juga melaksanakan beberapa agenda di sela-sela sidang, antara lain pertemuan bilateral dengan beberapa negara, seperti pertemuan dengan Malaysia, pertemuan dengan Australia, pertemuan dengan Glofouling Partnership Project, serta menjadi sponsor Coffee Break.

Pada pertemuan bilateral dengan Malaysia membahas tentang rencana pembukaan jalur Ro-Ro Dumai-Melaka, dukungan dari pemerintah Malaysia untuk mencapai kesepakatan mengenai penyiapan peraturan lalu lintas dan peraturan kargo lintas batas, serta potensi rute RoRo di Batam – Johor.

Sedangkan saat bertemu Australia, Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia dan Australia memiliki hubungan ekonomi yang kuat dan berkembang, yang difasilitasi oleh Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

“Kerjasama ini kami dorong dengan mempertimbangkan potensi salah satu jalur pelayaran langsung. Kami yakin, Indonesia dapat memasok kebutuhan Australia dalam hal pangan, pertanian, furnitur, rumah tangga, dan lain-lain dan kami menyambut baik investasi Australia di sektor maritim,”

Saat menjadi sponsor Coffee Break, Indonesia membagikan syal produk UMKM Kota Cilegon dan kopi khas Indonesia sebagai buah tangan untuk para delegasi negara anggota IMO.

Adapun Delegasi Indonesia yang menghadiri Sidang terdiri dari beberapa perwakilan, antara lain dari Kementerian Perhubungan, KBRI London, Basarnas, PT. Biro Klasifikasi Indonesia, PT. Pelindo Jasa Maritim, PT. Pertamina International Shipping, dan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri. (hmsdjpl/hltmtv)

Artikel Indonesia Tolak Voting Proxy di Sidang IMO ke-133 pertama kali tampil pada Haltimtv.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kenavigasian Tahun 2024 dengan mengusung tema “Melalui Rakornis Kenavigasian Kita Tetapkan Prioritas Strategis Kenavigasian dalam Mendukung Asta Cita” yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat pada Kamis (21/11).  

Melalui Rakornis ini, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program kenavigasian tahun 2024 untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan serta penyusunan prioritas strategis yang sejalan dengan program Asta Cita.

“Rakornis ini berfokus pada penyusunan prioritas strategis yang sejalan dengan Asta Cita, dalam konteks ini, peran kenavigasian menjadi semakin krusial dalam mendukung program-program strategis nasional, seperti program Food Estate melalui penyediaan alur pelayaran yang aman dan efisien untuk distribusi komoditas pangan dari sentra produksi ke berbagai wilayah Indonesia,” ujar Dirjen Antoni saat membuka Rakornis Kenavigasian.

Selain itu, lanjut Dirjen Antoni, perlu dilakukan penguatan konektivitas untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui peningkatan keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), optimalisasi pelayanan Telekomunikasi Pelayaran (Telkompel) untuk mendukung program National Logistics Ecosystem (NLE), pengembangan sistem monitoring pelayaran yang terintegrasi untuk mendukung program Pelabuhan Regional Hub Internasional serta peningkatan keselamatan pelayaran di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu dibutuhkan penguatan koordinasi dan sinergi antar unit kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan program kenavigasian, yang mencakup percepatan modernisasi dan digitalisasi SBNP, peningkatan kualitas pelayanan Telkompel dengan standar internasional, penguatan sistem Vessel Traffic Services (VTS) untuk memantau pergerakan kapal secara real-time, optimalisasi Survei Hidrografi dan pengembangan sistem peringatan dini cuaca maritim untuk keselamatan pelayaran.” jelasnya.

Dirjen Antoni meyakini, peningkatan kinerja kenavigasian dapat dilakukan dengan merumuskan langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan ke depan, termasuk adaptasi teknologi digital, pengembangan SDM kenavigasian, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

“Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme yang tinggi, kita dapat menghasilkan rumusan strategis yang implementatif untuk meningkatkan kinerja kenavigasian nasional,” imbuhnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Kenavigasian, Capt. Budi Mantoro mengungkapkan, tujuan diselenggarakan Rakornis Kenavigasian ini adalah terciptanya sinergitas dalam mewujudkan peningkatan layanan kenavigasian.

“Untuk itu, perlu dilakukan penyusunan kebijakan program kerja prioritas strategis kenavigasian dalam mendukung Asta Cita sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi kenavigasian guna menunjang keselamatan pelayaran di seluruh perairan wilayah indonesia,” kata Capt. Budi. 

Sebagai bentuk apresiasi, pada rangkaian acara Rakornis diberikan juga penghargaan “Kenavigasian Award” kepada Distrik Navigasi dengan kriteria penilaian laporan operasional, target PNBP dan capaian daya serap.

Adapun Rakornis Kenavigasian ini dihadiri oleh 150 orang terdiri dari para Kepala Distrik Navigasi di seluruh Indonesia beserta jajarannya serta para Kasubdit dan pegawai Direktorat Kenavigasian dengan menghadirkan Narasumber dari Direktorat Transportasi Bappenas, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Biro Perencanaan Kemenhub, Kasubdit Perencanaan Teknis Kenavigasian, dan dilanjutkan dengan Sidang Pleno Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Kenavigasian dalam Mendukung Asta Cita. (hmsdjpl/hltmtv)

Artikel Ditjen Hubla Rakornis Genjot Kualitas Pelayanan Navigasi pertama kali tampil pada Haltimtv.

Oleh karena itu, pemerintah hadir memberikan Bimbingan Teknis bagi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pelabuhan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dalam pelaksanaan evaluasi mandiri pengelolaan berwawasan lingkungan (ecoport) melalui aplikasi SIRANI.

“Bimtek ini bertujuan untuk memberikan informasi serta meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan limbah di pelabuhan melalui fasilitas penerimaan (Reception Facilities),” ujar Direktur Kepelabuhanan yang diwaliki oleh Kepala Sub Direktorat Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Yan Prastomo Ardi saat memberikan sambutan pada acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah di Pelabuhan Melalui Fasilitas Penerimaan (Reception Facilities) dan Pelaksanaan Evaluasi Mandiri Pengelolaan Pelabuhan Berwawasan Lingkungan (Ecoport), Kamis (14/11), di Jakarta.

Yan mengatakan bahwa salah satu upaya untuk meminimalisir dampak negatif pengoperasian pelabuhan terhadap lingkungan di pelabuhan adalah penyediaan fasilitas pengelolaan limbah Pelabuhan.

Penyediaan fasilitas penerimaan (reception facilities) di pelabuhan atau dikenal dengan istilah RF, sebagai kewajiban untuk memastikan bahwa limbah dari kapal dapat dibuang dengan aman, efektif, dan efisien sehingga tidak mencemari lingkungan di daratan dan perairan.

Fasilitas ini terdiri dari tempat penampungan untuk limbah minyak, limbah kimia, air balas yang terkontaminasi, dan sampah padat yang dihasilkan oleh kapal.

“Dengan menyediakan fasilitas penerimaan yang memadai, menjadi salah satu upaya pelabuhan untuk memenuhi persyaratan pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh konvensi internasional seperti MARPOL (Marine Pollution) yang telah diadopsi oleh International Maritime Organization (IMO),” ungkapnya.

Langkah ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung rencana aksi pra audit/Mock Audit IMSAS yang telah terlaksana pada 29 Februari – 4 Maret 2024.

Sebagai bentuk antisipasi IMSAS yang akan dilaksanakan pada Februari 2025, maka perlu dilakukan inventarisasi serta menyusun identifikasi kecukupan dan penyusunan informasi terhadap RF, pengolahan air limbah, dan tempat penampungan sampah non B3 berdasarkan ketentuan dalam MARPOL Lampiran IV dan Lampiran VI, sehingga pelabuhan memiliki kemampuan untuk menerima semua limbah yang dihasilkan dari kapal.

IMSAS merupakan audit yang dilakukan untuk memeriksa penerapan hukum laut internasional yang dikeluarkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO). Audit tersebut dilakukan di negara-negara anggota IMO.

Indonesia telah menjadi anggota IMO sejak tahun 1961 dan Anggota Dewan sejak tahun 1973.

Adapun upaya pengelolaan lingkungan pelabuhan telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 689 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelabuhan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Ecoport).

Hal tersebut sebagai evaluasi mandiri pelabuhan untuk memenuhi kriteria pengelolaan pelabuhan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan pada pelabuhan melalui aplikasi SIRANI.

Evaluasi mandiri berfungsi sebagai upaya pelabuhan untuk mengidentifikasi dan menerapkan praktik pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan (ecoport), sehingga pelabuhan dapat menilai sejauh mana mereka telah memenuhi standar keberlanjutan lingkungan dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

“Melalui evaluasi mandiri ini, pelabuhan dapat langsung mengetahui area yang perlu ditingkatkan dan mengadopsi praktik-praktik yang lebih ramah lingkungan. Program ini bertujuan agar pelabuhan Indonesia dapat mencapai standar keberlanjutan dan memberikan dampak positif bagi ekosistem serta masyarakat sekitar,” ungkap Yan.

Sebagai informasi, para peserta yang hadir merupakan penyelenggara pelabuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Sedangkan pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Limbah di Pelabuhan Melalui Fasilitas Penerimaan (Reception Facilities) dan Pelaksanaan Evaluasi Mandiri Pengelolaan Pelabuhan Berwawasan Lingkungan (Ecoport) merupakan periode ke 1 (satu) di tahun 2024.(hmsdjpl/hltmtv)

Artikel Pengelolaan Limbah Pelabuhan Masih Butuh Kepedulian Lingkungan Hidup pertama kali tampil pada Haltimtv.