HALTIMTV.COM  – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara terus memperkuat ketahanan infrastruktur sumber daya air (SDA) di wilayah timur Indonesia melalui pembangunan infrastruktur pengendali sedimen (sabo dam) dan tanggul sungai tahun anggaran 2026.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi risiko bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan kerusakan daerah aliran sungai (DAS), sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dan aktivitas masyarakat di sekitar sungai.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan sabo dam menjadi prioritas untuk menahan material bawaan dari hulu sungai yang kerap memicu genangan dan kerusakan saat curah hujan tinggi.

“Kita akan percepat pembangunan sabo dam dari hulu karena sabo dam mampu menahan tekanan puing kayu, batu, dan pasir,” kata Menteri Dody.

Pembangunan tersebut mencakup dua unit sabo dam serta pembangunan tanggul sungai sepanjang 0,8 km yang tersebar di sejumlah lokasi di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara.

Sejumlah pekerjaan yang dilaksanakan antara lain pembangunan pengendali sedimen (sabo dam) di Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Pulau, Kota Ternate, dengan nilai kontrak sebesar Rp24,61 miliar dengan waktu pelaksanaan 266 hari kalender.

Selain itu, pembangunan pengendali sedimen juga dilakukan di Sungai Kastela, Kota Ternate, dengan nilai kontrak sebesar Rp15 miliar dengan waktu pelaksanaan selama 246 hari kalender.

Di Kabupaten Halmahera Utara, Kementerian PU juga melaksanakan pembangunan tanggul dan perbaikan Sungai Asimiro dengan nilai kontrak sebesar Rp14,72 miliar dan waktu pelaksanaan selama 261 hari kalender.

Secara teknis, sabo dam berfungsi menahan dan mengendalikan sedimen serta material debris seperti kayu, batu, dan pasir dari hulu Sungai Kastela dan Sungai Sasa agar tidak terbawa ke hilir yang dapat menyebabkan pendangkalan dan banjir. Infrastruktur ini juga membantu menstabilkan morfologi sungai serta mengurangi erosi.

Sementara itu, pembangunan tanggul dan pengaman sungai bertujuan mengendalikan aliran air agar tetap berada dalam alur sungai, meningkatkan kapasitas aliran, serta melindungi kawasan permukiman dan infrastruktur dari potensi kerusakan akibat banjir.

Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mengurangi risiko kerusakan akibat banjir, menjaga stabilitas morfologi sungai, serta mendukung keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah sekitar sungai.

Dengan pembangunan ini, Kementerian PU terus memperkuat ketahanan wilayah di Provinsi Maluku Utara terhadap bencana hidrometeorologi sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (hmskemnpu/hltmtv)

Artikel Ikhtiar Banjir, BWS Malut Bangun Sabo Dam dan Tanggul Sungai  pertama kali tampil pada Haltimtv.

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur & transportasi di Provinsi Maluku Utara itu berlangsung Rabu, 22/04/26

Dalam kunjungan tersebut Komisi V DPR-RI yang membidangi Jalan, Jembatan dan Sarana Infrastruktur lainnya itu melakukan Pertemuan yang dilaksanakan di salah satu Hotel di kawasan jalan Jati Ternate, pada Rabu, 22 April 2026.

Sejumlah Kepala Daerah dari kabupaten  dan Kota di Maluku Utara diundang  menghadiri pertemuan bersama 10 anggota DPR RI dari berbagai fraksi dan juga berasal dari daerah pemilihan di Indonesia.

Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub diwakili Wakil Bupati Anjas Taher turut menghadiri pertemuan dan menyampaikan berbagai hal penting terkait kebutuhan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur.

Kehadiran Anggota DPR RI Komisi V di Provinsi Maluku Utara itu sekaligus menyerap aspirasi para Kepala Daerah Kabupaten Kota dan Provinsi dalam rangka mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas infrastruktur dan transportasi di Maluku Utara.

Menurut Wakil Bupati Anjas Taher bahwa kunjungan Komisi V DPR-RI tersebut  merupakan perwujudan sinergi yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah khususnya kabupaten Halmahera Timur dan kesejahteraan masyarakat.

Kunjungan dan Pertemuan Sejumlah Anggota Komisi V DPR-RI itu diwarnai aksi demonstrasi Gerakan Mahasiswa Marhaens (GMM) Maluku Utara.

Mereka menyoroti amburadulnya pelaksanaan perkerjaan proyek jalan dan jembatan di Kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara baik yang ditangani oleh Satker Balai Jalan Nasional (BPJN)Provinsi Maluku Utara, maupun oleh Dinas PUPR Kabupaten, Kota dan Provinsi di Maluku Utara.

GMM menila masalah infrastruktur jalan dan jembatan, serta transportasi antar pulau didaerah ini dikerjakan oleh Kontraktor berdasarkan azas balas budi bukan semata mata karena kompetansi dan kemampuan dari Para Kontraktor baik perencanaan maupun pelaksanaan. 

(hltmtv)

Artikel Mewakili Bupati, Wabub Anjas Hadiri Pertemuan dengan Komisi V DPR-RI di Ternate pertama kali tampil pada Haltimtv.

Inilah salah satu ruas di Kecamatan Wasile Tengah tepatnya di Desa Foli yang sudah lama tidak mendapat sentuhan untuk memperbaiki. Jalur ini sebelumnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Maluku Utara, namun kini, Bupati Ubaid Yakub telah mengambil alih demi kenyamanan masyarakat untuk melintasi.

HALTIMTV.COM – Kondisi Jalur Infrastruktur Utama yakni Ruas Jalan di Wasile Tengah hingga ke Utara yang selama ini dijanjikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk memperbaiki segera direalisasikan.

Belum lama ini Ruas Jalan tersebut mulai dari Desa Foli menuju Lolobata di Wasile Tengah merenggut korban lalulintas menyusul begitu parahnya kondisi objektif.

Jalan Penghubung dua kecamatan itu yakni dari  Wasile tangah ke Wasile Utara dan sebaliknya, mulai 2026 ini bakal diperbaiki semulus mulusnya.

Kepada Haltimtv, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemda Haltim, Iswan Ma’bud bilang ruas tersebut sudah siap dikerjakan.

Menurut Iswan, saat ini tahapan Perencanaan sudah selesai dilelang dan selanjutnya sambil menunggu giliran tender pelaksanaan.

Plt Kadis PUPR itu menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, dibawah kepemimpinan Bupati Ubaid Yakub dan Anjas Taher tidak akan menutup mata terhadap kebutuhan utama masyarakat seperti jalur transportasi darat tersebut.

Hanya saja lanjut Iswan, hal tersebut membutuhkan perencanaan konstruksi yang komprehensif dan juga yang penting adalah perencanaan anggaran yang harus tepat sasaran agar masyarakat bisa menikmati pekerjaan yang dilaksanakan.

Salah satu warga desa Foli yang juga sebagai pengajar di desa tersebut mengharapkan Pemda Haltim melalui Dinas PUPR segera saja turun meninjau kondisi ruas jalan tersebut yang selama ini menjadi satu satunya akses transportasi yang sudah ramai akan tetapi kondisinya sangat memprihatinkan.

“Akses Masyarakat cuma jalan itu, mulai dari Desa Foli sampe ke Lolobata itu sekira 6 Kilometer, dan selanjutnya lagi Lolobata ke desa tetangga hingga ke Utara serta Lolobata ke Maba dan ke Sofifi yang selama ini kami menikmati rusaknya jalur itu yang sudah bertahun tahun lamanya, bahkan lebih parah di areal gunung bido bido yang sering terjadi kecelakaan sebagaimana menimpa salah satu pegawai Puskesmas Lolobata belum lama ini,” Ujar Staf Pengajar tersebut. (hltmtv)

Artikel Pemkab Haltim Segera Tuntaskan Kerusakan Ruas Jalan di Wasile Tengah ke Utara pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Para pedagang ikan di pasar Ikan Gamalama Ternate, secara swadaya melakukan perbaikan dan pengerasan jalan masuk ke lokasi penjualan Ikan yang sejak lama mengalami rusak parah.

Pekerjaan pengerasan jalan berupa pengecoran itu diinisiasi oleh ketua pasar ikan Gamalama yang biasa dipanggil  Ko Har.

Inisiatif dari Ketua Pasar Ikan Gamalama tersebut mendapat apresiasi dari seluruh pedagang Ikan setempat untuk membuat perbaikan jalan masuk ke tempat secara swadaya.

Menurut Ko Har, Panggilan Akrab Ketua Pasar Ikan Gamalama, pengerjaan perbaikan jalan masuk yang berbevek sejak lama itu menggunakan Semen 45 Zak dan pasir dua Mobil Dump Truck

“Kami terpaksa harus mengambil langkah inisiatif bersama para pedagang ikan di pasar Gamalama ini, kami Patungan dana untuk memperbaiki jalan masuk sepanjang 25 Meter, mereka secara sukarela menyumbang dana demi untuk kenyamanan para pedagang dan juga bagi pembeli serta juga mengatasi gangguan Sanitasi lingkungan, Ujar Ko Har.

Adapun pengerjaan tersebut dilakukan mulai Hari Sabtu,11/04/26 dan dikerjakan langsung oleh Ketua Pasar Ikan Gamalama beserta seluruh pedagang Ikan yang laki laki guna mempercepat penyelesaiannya.

“Untuk pengerjaannya , kami semua pedagang Ikan yang bapak bapak ini langsung turun tangan ambil bagian mengerjakan Pengecoran  Perbaikan jalan masuk supaya cepat selesai mengingat aktifitas pasar ikan Gamalama sebagai pasar induk sangatlah ramai sehingga kami harus kerja ekstra cepat demi untuk kenyamanan penjualan dan para pembeli, Tutup Ko Har. (hltmtv)

Artikel Pedagang Ikan Pasar Gamalama Swadaya Perbaikan Jalan pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM- Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk dinamika di kawasan Timur Tengah yang memicu ketidakpastian terhadap suplai dan harga minyak dunia, pemerintah Indonesia mengambil langkah antisipatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Ketergantungan pada material berbasis minyak bumi, termasuk aspal impor, kini dinilai semakin berisiko di tengah fluktuasi energi global.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa situasi geopolitik global saat ini menuntut Indonesia untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki sendiri, sekaligus mengamankan ketersediaan energi dan material strategis nasional.

Arahan tersebut menjadi dasar penguatan kebijakan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur.

Merespons hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menginisiasi kebijakan peningkatan penggunaan Aspal Buton sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur nasional.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sumber daya dari luar, terutama di tengah situasi global yang tidak pasti. Apa yang kita miliki di dalam negeri harus menjadi kekuatan utama,” ujar Dody.

Sebagian besar aspal impor diketahui merupakan turunan dari minyak bumi. Ketika suplai minyak terganggu dan harga global meningkat akibat konflik, biaya aspal ikut terdorong naik dan berdampak langsung pada anggaran pembangunan jalan.

Kondisi ini menjadikan ketergantungan tinggi terhadap impor sebagai titik rawan yang perlu segera dikurangi.

Di sisi lain, Indonesia memiliki Aspal Buton sebagai sumber daya alam yang melimpah dengan kualitas yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia.

Namun, dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan Asbuton olahan masih terbatas, dengan rata-rata hanya sekitar 4 persen dari total penggunaan aspal nasional.

“Saat ini, sekitar 78 persen kebutuhan aspal nasional masih dipenuhi dari impor, dari total kebutuhan 1,056 juta ton pada 2024 yang diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun.

Untuk itu, kami sedang mendorong regulasi kebijakan wajib penggunaan Asbuton olahan dengan target substitusi paling sedikit 30 persen (A30) dalam campuran beraspal.

Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan terhadap aspal impor hingga sekitar 50%,” jelas Dody.

Melalui substitusi Asbuton (A30), kebijakan ini juga menjadi langkah mitigasi terhadap risiko lonjakan harga akibat gejolak energi global. Pemanfaatan Asbuton diposisikan sebagai strategi kunci untuk mengurangi tekanan impor sekaligus memperkuat kemandirian nasional.

“Selain memperkuat ketahanan pasokan, kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun, meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp1,6 triliun per tahun, serta mendorong penguatan industri dalam negeri melalui pemenuhan SNI dan TKDN minimal 40 persen,” tambah Dody.(hmskempu/hltmtv)

Artikel Menteri PU Pangkas Impor Aspal pertama kali tampil pada Haltimtv.

Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menerima banyak masukan mengenai sulitnya akses bagi anak-anak sekolah, terutama di daerah terpencil.

“Mereka harus berjuang untuk bisa ke sekolahnya. Ada yang harus melewati sungai, ada yang harus melewati jembatan gantung, tali, yang tidak layak dan membahayakan,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Menangani Keterbatasan Akses atau Jembatan Menuju ke Satuan Pendidikan yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Rakor tersebut dihadiri oleh para kepala daerah atau yang mewakili.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa Presiden sangat tersentuh dengan kondisi jembatan rusak yang banyak digunakan oleh para siswa. Karena itu, Rakor tersebut digelar untuk menginventarisasi jumlah jembatan rusak menuju sekolah di seluruh daerah.

“Jembatan yang diperlukan untuk akses anak sekolah yang mereka, baik yang tidak punya jembatan, melewati sungai sehingga harus mereka menyeberang sungai dulu, buka baju, setelah itu baru mereka ke sekolahan, pulang lagi. Kemudian mungkin ada jembatan, tapi tidak layak,” jelasnya.

Ia mengatakan, Presiden telah menyiapkan crash program untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang menjadi akses utama menuju sekolah.

Program ini bersumber dari dana cadangan pemerintah pusat dan tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun, pelaksanaan program ini memerlukan data akurat dari daerah.

Pendataan mencakup jembatan yang tidak layak, rusak, tidak ada sama sekali, maupun jalur yang harus dilintasi siswa seperti sungai atau jurang.

Hasil pendataan akan diserahkan kepada Presiden dan selanjutnya menjadi dasar penugasan kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan pembangunan maupun perbaikan.

“Saya mohon untuk rekan-rekan, segera melakukan cek lapangan, bisa melibatkan kepala desa, bisa melibatkan camat, untuk mendata, dan nanti kita sudah siapkan formulir,” tegasnya.

Data harus dikirim paling lambat 4 Desember 2025 kepada Kemendagri untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden.

Mendagri mengimbau kepala daerah agar berkomunikasi dengan jajarannya untuk mendukung pendataan tersebut.

“Tanggal 4 Desember 2025 nanti, saya akan betul-betul lihat, mana daerah-daerah yang mengirimkan, mana yang tidak,” tandasnya. (hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Pemda Diminta Segera Lapor Jembatan Rusak Menuju Sekolah pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, memberikan klarifikasi resmi atas pemberitaan yang beredar di sejumlah media online terkait tuduhan keterlibatan Kepala BPJN Maluku Utara dalam dugaan korupsi pekerjaan infrastruktur tahun anggaran 2024, serta tudingan sejumlah pekerjaan pembangunan infrastruktur yang berkualitas buruk disejumlah pekerjaan jalan dan jembatan pada tahun anggaran 2024 di wilayah Maluku Utara.

1. Kepala BPJN Maluku Utara Baru Menjabat Sejak Juli 2025.

Perlu ditegaskan bahwa Kepala BPJN Maluku Utara saat ini baru resmi menjabat sejak bulan Juli 2025, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 679/KPTS/M/ 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Wakil Direktur Politeknik Pekerjaan Umum di Kementerian Pekerjaan Umum.

Dengan demikian, yang bersangkutan tidak memiliki keterlibatan maupun tanggung jawab administratif dan teknis terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.

BPJN Maluku Utara memandang penting untuk meluruskan informasi tersebut agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat, serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja instansi pemerintah yang berkomitmen pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

2. Pekerjaan Infrastruktur Tahun 2024 Tidak Terbengkalai.

BPJN Maluku Utara juga menegaskan bahwa tidak ada pekerjaan pembangunan maupun preservasi jalan nasional yang terbengkalai di wilayah Maluku Utara. Beberapa pekerjaan memang masih dalam masa pemeliharaan sebelum dilakukan serah terima akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO) maka segala kerusakan yang ada pasca konstruksi akan dilakukan perbaikan oleh penyedia jasa yang bersangkutan hingga batas waktu yang telah disepakati dalam kontrak.

Namun secara fisik seluruh pekerjaan telah diselesaikan sesuai spesifikasi teknis dan waktu kontrak.

Sampai saat ini jembatan yang dikerjakan pada tahun anggaran 2024 masih dalam kondisi baik tidak seperti yang diberitakan bahwa mengalami kerusakan parah bahkan ambruk.

Untuk menjamin mutu dan akuntabilitas, setiap pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan dilaksanakan dengan pendampingan langsung oleh konsultan pengawas dan tim teknis dari masing-masing Satuan Kerja dan Balai, pengendalian uji mutu material dan hasil pekerjaan dilakukan oleh laboratorium yang berkompetensi serta reviu teknis dan administratif oleh tim Direktorat Jenderal Bina Marga dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Selain itu, BPJN Maluku Utara secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di tingkat Satker dan PPK.

Komitmen BPJN Maluku Utara terhadap Integritas dan Transparansi.

Sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum, BPJN Maluku Utara senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan proyek infrastruktur publik.

BPJN Malut terus memperkuat penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui langkah-langkah preventif, pengendalian internal, serta peningkatan budaya kerja berintegritas di seluruh unit kerja.

BPJN Maluku Utara mengimbau seluruh pihak, khususnya media massa, untuk mengonfirmasi dan memverifikasi informasi secara berimbang sebelum dipublikasikan, agar tidak menyesatkan opini publik dan merugikan reputasi lembaga maupun individu.

BPJN Maluku Utara berkomitmen untuk terus bekerja secara profesional dalam mendukung visi pemerintah mewujudkan infrastruktur jalan yang andal, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh Masyarakat Maluku Utara.

Kami juga membuka diri terhadap klarifikasi dan kerja sama media untuk menyampaikan informasi yang benar, konstruktif, dan berimbang kepada masyarakat. (bpjnmalut/hltmtv)

Artikel Siaran Pers BPJN Malut Menjawab Pemberitaan Media pertama kali tampil pada Haltimtv.

Dody pun menyambangi Rest Area di KM 20B Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Pelabuhan Wika Beton dan Pelabuhan Bakauheni.

Kementerian yang Pekerjaan Umum dipimpin Dody, nampaknya full perhatian mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

Dia mengatakan bahwa Pos besarnya tetap di Kementerian Perhubungan, ASDP dan Korlantas.

PU kata Dody, hanya make sure rest area, jalan tol dan jalan nasional berfungsi dengan baik.

Upaya Kementerian Perhubungan atasi kemacetan di sekitar Pelabuhan Merak dan Bakaheni pun mendapat apresiasi dari Dody.

Menurutnya, Ada sejumlah pelabuhan alternatif yang dibuka untuk memperlancar pergerakan para pemudik ke tujuan masing-masing.

Dody bilang Pelabuhan Wika Beton adalah Salah satu pelabuhan alternatif yang dimanfaatkan untuk arus mudik Lebaran 2025.

“Pelabuhan Wika Beton bantu mengurai pergerakan yang sangat besar sehingga di Pelabuhan Bakauheni tidak terlalu macet,” Ujarnya. 

Dody menjelaskan dirinya telah berkoordinasi dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk membangun Bakauheni Outer Ringroad.

Selain itu Dody juga mengatakan Kementerian PU akan terus meningkatkan kemantapan jalan nasional.

Menurutnya Jalan nasional adalah kewajiban Pemerintah Pusat guna meyakinkan bahwa tidak ada ruas yang berlubang.

Diapun menyinggung mengenai Jalan kabupaten, yang katanya sedang diusahakan untuk terbit Inpres Jalan Daerah (IJD) agar pemerintah pusat mensupport perbaikan ruas jalan daerah di kabupaten,” pungkas Dody.(mbid)

Artikel Menteri PU Bilang Sedang Godok Inpres Jalan Daerah (IJD) pertama kali tampil pada Haltimtv.

Penyerahan Penghargaan atas raihan prestasi tersebut diperoleh dari Direktorat Jendral (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) dalam kategori IKPA 2024 SNVT sebagai Pelaksanaan Jaringan SDA Maluku Utara dengan nilai 98,23. 

Penghargaan tersebut diberikan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Ditjen SDA di Jakarta 25 Februati 2025.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja optimal dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas di sektor sumber daya air di Ditjen SDA.(*) 

Artikel BWS Malut Raih Penghargaan Pelaksana Jaringan Air Terbaik pertama kali tampil pada Haltimtv.

Pada tahun 2025, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp32,31 triliun dengan target prioritas pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan struktur jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan, penggantian jembatan, pembangunan flyover/underpass/terowongan serta peningkatan konektivitas jalan tol.

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan untuk infrastruktur jalan dialokasikan anggaran sebesar Rp13 triliun yang di dalamnya terdapat pembangunan jalan nasional baru dengan target sepanjang 104 km dan preservasi/peningkatan kualitas jalan nasional sepanjang 1.642 km.

“Anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangunan dan duplikasi jembatan 1.662 meter, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107.394 meter serta preservasi rutin jalan nasional sepanjang 47.763 km dan jembatan sepanjang 548.515 meter, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan dengan skema padat karya,” kata Rachman Arief pada acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR pada tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,35 triliun untuk pekerjaan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work).

Anggaran PKT dilaksanakan untuk penanganan ruas jalan dan jembatan nasional yang dikerjakan oleh seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di seluruh Indonesia dengan target menyerap 24.578 tenaga kerja atau setara 3.836.980 Hari Orang Kerja (HOK).

Pada tahun 2025, Rachman Arief mengungkapkan juga akan menyelesaikan pembangunan flyover/underpass sepanjang 142 meter dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49 miliar, di antaranya Flyover Sudirman di Sumatera Selatan dan Underpass Bitung di Banten.

Selanjutnya dukungan jalan bebas hambatan sepanjang 4,83 km dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,83 triliun.

Pada kesempatan tersebut, Rachman Arief juga menyampaikan program pembangungan jembatan gantung yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Sebanyak 70 jembatan merupakan bagian dari aspirasi Komisi V DPR RI dengan rincian 22 jembatan gantung dengan total bentang 1.856 meter dan alokasi sebesar Rp194 miliar telah terkontrak.

Selanjutnya 48 unit dengan total panjang bentang 3.888 meter membutuhkan anggaran sebesar Rp 536 miliar diusulkan untuk dilaksanakan dengan skema kontrak Multi Years Contract TA 2024-2025.

“Adanya usulan pembangunan jembatan gantung tahun anggaran 2024 yang harus dilaksanakan dengan skema MYC/MYP 2024-2025 karena pengusulan jembatan gantung terlambat. Selain itu lokasi usulan jembatan gantung awal harus diubah dikarenakan lahan di lokasi usulan tidak bebas dan masyarakat lebih memilih jembatan untuk kendaraan roda empat,” ujar Rachman Arief. (*)

Artikel 2025,  Kementerian PUPR Bangun 104 Km Jalan Nasional Baru  pertama kali tampil pada Haltimtv.