Jalan Jembatan Arsip - Haltimtv

Pemda Diminta Segera Lapor Jembatan Rusak Menuju Sekolah

Redaksi — Fri, 28 Nov 2025 12:44:35 +0000

HALTIMTV.COM – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera melakukan pendataan akses atau jembatan khusus pejalan kaki yang rusak menuju satuan pendidikan di wilayah masing-masing.

Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menerima banyak masukan mengenai sulitnya akses bagi anak-anak sekolah, terutama di daerah terpencil.

“Mereka harus berjuang untuk bisa ke sekolahnya. Ada yang harus melewati sungai, ada yang harus melewati jembatan gantung, tali, yang tidak layak dan membahayakan,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Menangani Keterbatasan Akses atau Jembatan Menuju ke Satuan Pendidikan yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Rakor tersebut dihadiri oleh para kepala daerah atau yang mewakili.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa Presiden sangat tersentuh dengan kondisi jembatan rusak yang banyak digunakan oleh para siswa. Karena itu, Rakor tersebut digelar untuk menginventarisasi jumlah jembatan rusak menuju sekolah di seluruh daerah.

“Jembatan yang diperlukan untuk akses anak sekolah yang mereka, baik yang tidak punya jembatan, melewati sungai sehingga harus mereka menyeberang sungai dulu, buka baju, setelah itu baru mereka ke sekolahan, pulang lagi. Kemudian mungkin ada jembatan, tapi tidak layak,” jelasnya.

Ia mengatakan, Presiden telah menyiapkan crash program untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang menjadi akses utama menuju sekolah.

Program ini bersumber dari dana cadangan pemerintah pusat dan tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun, pelaksanaan program ini memerlukan data akurat dari daerah.

Pendataan mencakup jembatan yang tidak layak, rusak, tidak ada sama sekali, maupun jalur yang harus dilintasi siswa seperti sungai atau jurang.

Hasil pendataan akan diserahkan kepada Presiden dan selanjutnya menjadi dasar penugasan kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan pembangunan maupun perbaikan.

“Saya mohon untuk rekan-rekan, segera melakukan cek lapangan, bisa melibatkan kepala desa, bisa melibatkan camat, untuk mendata, dan nanti kita sudah siapkan formulir,” tegasnya.

Data harus dikirim paling lambat 4 Desember 2025 kepada Kemendagri untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden.

Mendagri mengimbau kepala daerah agar berkomunikasi dengan jajarannya untuk mendukung pendataan tersebut.

“Tanggal 4 Desember 2025 nanti, saya akan betul-betul lihat, mana daerah-daerah yang mengirimkan, mana yang tidak,” tandasnya. (hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Pemda Diminta Segera Lapor Jembatan Rusak Menuju Sekolah pertama kali tampil pada Haltimtv.

Siaran Pers BPJN Malut Menjawab Pemberitaan Media

Redaksi — Tue, 07 Oct 2025 03:17:28 +0000

“BPJN MALUKU UTARA LURUSKAN PEMBERITAAN TERKAIT TUDUHAN KORUPSI DAN PEKERJAAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS BURUK”

HALTIMTV.COM – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, memberikan klarifikasi resmi atas pemberitaan yang beredar di sejumlah media online terkait tuduhan keterlibatan Kepala BPJN Maluku Utara dalam dugaan korupsi pekerjaan infrastruktur tahun anggaran 2024, serta tudingan sejumlah pekerjaan pembangunan infrastruktur yang berkualitas buruk disejumlah pekerjaan jalan dan jembatan pada tahun anggaran 2024 di wilayah Maluku Utara.

1. Kepala BPJN Maluku Utara Baru Menjabat Sejak Juli 2025.

Perlu ditegaskan bahwa Kepala BPJN Maluku Utara saat ini baru resmi menjabat sejak bulan Juli 2025, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 679/KPTS/M/ 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Wakil Direktur Politeknik Pekerjaan Umum di Kementerian Pekerjaan Umum.

Dengan demikian, yang bersangkutan tidak memiliki keterlibatan maupun tanggung jawab administratif dan teknis terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.

BPJN Maluku Utara memandang penting untuk meluruskan informasi tersebut agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat, serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja instansi pemerintah yang berkomitmen pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

2. Pekerjaan Infrastruktur Tahun 2024 Tidak Terbengkalai.

BPJN Maluku Utara juga menegaskan bahwa tidak ada pekerjaan pembangunan maupun preservasi jalan nasional yang terbengkalai di wilayah Maluku Utara. Beberapa pekerjaan memang masih dalam masa pemeliharaan sebelum dilakukan serah terima akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO) maka segala kerusakan yang ada pasca konstruksi akan dilakukan perbaikan oleh penyedia jasa yang bersangkutan hingga batas waktu yang telah disepakati dalam kontrak.

Namun secara fisik seluruh pekerjaan telah diselesaikan sesuai spesifikasi teknis dan waktu kontrak.

Sampai saat ini jembatan yang dikerjakan pada tahun anggaran 2024 masih dalam kondisi baik tidak seperti yang diberitakan bahwa mengalami kerusakan parah bahkan ambruk.

Untuk menjamin mutu dan akuntabilitas, setiap pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan dilaksanakan dengan pendampingan langsung oleh konsultan pengawas dan tim teknis dari masing-masing Satuan Kerja dan Balai, pengendalian uji mutu material dan hasil pekerjaan dilakukan oleh laboratorium yang berkompetensi serta reviu teknis dan administratif oleh tim Direktorat Jenderal Bina Marga dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Selain itu, BPJN Maluku Utara secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di tingkat Satker dan PPK.

Komitmen BPJN Maluku Utara terhadap Integritas dan Transparansi.

Sebagai bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum, BPJN Maluku Utara senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan proyek infrastruktur publik.

BPJN Malut terus memperkuat penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui langkah-langkah preventif, pengendalian internal, serta peningkatan budaya kerja berintegritas di seluruh unit kerja.

BPJN Maluku Utara mengimbau seluruh pihak, khususnya media massa, untuk mengonfirmasi dan memverifikasi informasi secara berimbang sebelum dipublikasikan, agar tidak menyesatkan opini publik dan merugikan reputasi lembaga maupun individu.

BPJN Maluku Utara berkomitmen untuk terus bekerja secara profesional dalam mendukung visi pemerintah mewujudkan infrastruktur jalan yang andal, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh Masyarakat Maluku Utara.

Kami juga membuka diri terhadap klarifikasi dan kerja sama media untuk menyampaikan informasi yang benar, konstruktif, dan berimbang kepada masyarakat. (bpjnmalut/hltmtv)

Artikel Siaran Pers BPJN Malut Menjawab Pemberitaan Media pertama kali tampil pada Haltimtv.

Menteri PU Bilang Sedang Godok Inpres Jalan Daerah (IJD)

Redaksi — Sun, 06 Apr 2025 23:46:24 +0000

HALTIMTV.COM – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Minggu,6/4-25 meninjau sejumlah infrastruktur pendukung kelancaran arus balik Lebaran di Lampung.

Dody pun menyambangi Rest Area di KM 20B Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Pelabuhan Wika Beton dan Pelabuhan Bakauheni.

Kementerian yang Pekerjaan Umum dipimpin Dody, nampaknya full perhatian mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

Dia mengatakan bahwa Pos besarnya tetap di Kementerian Perhubungan, ASDP dan Korlantas.

PU kata Dody, hanya make sure rest area, jalan tol dan jalan nasional berfungsi dengan baik.

Upaya Kementerian Perhubungan atasi kemacetan di sekitar Pelabuhan Merak dan Bakaheni pun mendapat apresiasi dari Dody.

Menurutnya, Ada sejumlah pelabuhan alternatif yang dibuka untuk memperlancar pergerakan para pemudik ke tujuan masing-masing.

Dody bilang Pelabuhan Wika Beton adalah Salah satu pelabuhan alternatif yang dimanfaatkan untuk arus mudik Lebaran 2025.

“Pelabuhan Wika Beton bantu mengurai pergerakan yang sangat besar sehingga di Pelabuhan Bakauheni tidak terlalu macet,” Ujarnya.

Dody menjelaskan dirinya telah berkoordinasi dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk membangun Bakauheni Outer Ringroad.

Selain itu Dody juga mengatakan Kementerian PU akan terus meningkatkan kemantapan jalan nasional.

Menurutnya Jalan nasional adalah kewajiban Pemerintah Pusat guna meyakinkan bahwa tidak ada ruas yang berlubang.

Diapun menyinggung mengenai Jalan kabupaten, yang katanya sedang diusahakan untuk terbit Inpres Jalan Daerah (IJD) agar pemerintah pusat mensupport perbaikan ruas jalan daerah di kabupaten,” pungkas Dody.(mbid)

Artikel Menteri PU Bilang Sedang Godok Inpres Jalan Daerah (IJD) pertama kali tampil pada Haltimtv.

BWS Malut Raih Penghargaan Pelaksana Jaringan Air Terbaik

Redaksi — Thu, 27 Feb 2025 03:15:34 +0000

HALTIMTV.COM – Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara meraih Penghargaan.

Penyerahan Penghargaan atas raihan prestasi tersebut diperoleh dari Direktorat Jendral (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) dalam kategori IKPA 2024 SNVT sebagai Pelaksanaan Jaringan SDA Maluku Utara dengan nilai 98,23.

Penghargaan tersebut diberikan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Ditjen SDA di Jakarta 25 Februati 2025.

**Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja optimal dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas di sektor sumber daya air di Ditjen SDA.(*)**

Artikel BWS Malut Raih Penghargaan Pelaksana Jaringan Air Terbaik pertama kali tampil pada Haltimtv.

2025, Kementerian PUPR Bangun 104 Km Jalan Nasional Baru

Redaksi — Wed, 04 Sep 2024 23:15:25 +0000

HALTIMTV – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur bidang jalan dan jembatan guna meningkatkan Logistic Performance Index (LPI) Indonesia.

Pada tahun 2025, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp32,31 triliun dengan target prioritas pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan struktur jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan, penggantian jembatan, pembangunan flyover/underpass/terowongan serta peningkatan konektivitas jalan tol.

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan untuk infrastruktur jalan dialokasikan anggaran sebesar Rp13 triliun yang di dalamnya terdapat pembangunan jalan nasional baru dengan target sepanjang 104 km dan preservasi/peningkatan kualitas jalan nasional sepanjang 1.642 km.

“Anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangunan dan duplikasi jembatan 1.662 meter, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107.394 meter serta preservasi rutin jalan nasional sepanjang 47.763 km dan jembatan sepanjang 548.515 meter, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan dengan skema padat karya,” kata Rachman Arief pada acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR pada tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,35 triliun untuk pekerjaan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work).

Anggaran PKT dilaksanakan untuk penanganan ruas jalan dan jembatan nasional yang dikerjakan oleh seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di seluruh Indonesia dengan target menyerap 24.578 tenaga kerja atau setara 3.836.980 Hari Orang Kerja (HOK).

Pada tahun 2025, Rachman Arief mengungkapkan juga akan menyelesaikan pembangunan flyover/underpass sepanjang 142 meter dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49 miliar, di antaranya Flyover Sudirman di Sumatera Selatan dan Underpass Bitung di Banten.

Selanjutnya dukungan jalan bebas hambatan sepanjang 4,83 km dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,83 triliun.

Pada kesempatan tersebut, Rachman Arief juga menyampaikan program pembangungan jembatan gantung yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Sebanyak 70 jembatan merupakan bagian dari aspirasi Komisi V DPR RI dengan rincian 22 jembatan gantung dengan total bentang 1.856 meter dan alokasi sebesar Rp194 miliar telah terkontrak.

Selanjutnya 48 unit dengan total panjang bentang 3.888 meter membutuhkan anggaran sebesar Rp 536 miliar diusulkan untuk dilaksanakan dengan skema kontrak Multi Years Contract TA 2024-2025.

“Adanya usulan pembangunan jembatan gantung tahun anggaran 2024 yang harus dilaksanakan dengan skema MYC/MYP 2024-2025 karena pengusulan jembatan gantung terlambat. Selain itu lokasi usulan jembatan gantung awal harus diubah dikarenakan lahan di lokasi usulan tidak bebas dan masyarakat lebih memilih jembatan untuk kendaraan roda empat,” ujar Rachman Arief. (*)

Artikel 2025, Kementerian PUPR Bangun 104 Km Jalan Nasional Baru pertama kali tampil pada Haltimtv.

Kunjungi Korban Banjir di Ternate, Menteri PUPR Siap Bangun Sabo Dam

Redaksi — Tue, 03 Sep 2024 04:07:46 +0000

HALTIMTV.COM – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljo hari ini Senin, 03/9 kunjungan kerja di Kota Ternate, Maluku Utara, Selasa (3/9).

Kedatangan Menteri PUPR itu dalam rangka meninjau lokasi banjir bandang di Kelurahan Rua, Ternate.

Dalam kunjungannya ke Lokasi Banjir di Kelurahan Rua, Basuki ikut didampingi anggota Komisi V DPR RI, Irene Yusiana Roba, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara Kalpin Nur dan Wali Kota Ternate Muhammad Tauhid Soleman.

Setelah berbicara dengan warga korban banjir, Menteri Basuki langsung melihat langsung titik-titik yang terkena hantaman banjir bandang.

Usai memantau situasi di lapangan, termasuk perkembangan pembangunan (perbaikan) yang dilakukan BWS dan BPJN Maluku Utara, ia kemudian memberikan keterangan ke sejumlah jurnalis.

Menurut Basuki, kunjungannya tersebut dalam rangka menindaklanjuti tanggap darurat yang telah ditetapkan pemerintah pasca bencana, dengan tujuan melaksanakan perbaikan dan pekerjaan infrastruktur pada lokasi terdampak banjir.

Menteri PUPR menjelaskan, ada dua cara yang akan dilakukan pihaknya.

Pertama, jalur sungai yang awalnya tidak lurus, akan dibuat menjadi lurus.

Kedua adalah membuat sabo dam untuk mengendalikan lahar atau banjir ketika terjadinya hujan lebat.

“Alur material banjir itu harus kami buat. Yang namanya banjir bandang itu pasti air mengikuti topografi yang di dalamnya ada pasir, lumpur, kerikil dan baru besar. Untuk sabo dam, tahun ini juga akan kami desain. Kalau mengubah jalur sungai itu tentu atas rekomendasi Pemerintah Kota Ternate,” jelas Basuki sebagaimana dilansir tivanusantara

Basuki juga memastikan bahwa bangunan SD Negeri 66 dan Musala di Kelurahan Rua juga akan direlokasi.

Lahannya sudah disiapkan, tinggal proses pembangunan.

Selain itu, Menteri juga kian menegaskan terkait dibangunnya 50 unit rumah serta sejumlah fasilitas lainnya.

Bahan-bahan untuk pembangunan di lokasi banjir, termasuk rumah warga, akan didatangkan dari luar daerah pada akhir September 2024 ini juga.

“Material di atas gunung tentu masih banyak, jadi kemungkinan besar masih ada potensi terjadinya banjir serupa kalau hujannya lebat. Sehingga itu, masyarakat jangan lagi membangun rumah di lokasi yang sudah pasti terkena banjir bandang, karena sudah pasti bahaya,” ujarnya berharap yg dilansir tivanusantara.(tivanstr/hltmtv)

Artikel Kunjungi Korban Banjir di Ternate, Menteri PUPR Siap Bangun Sabo Dam pertama kali tampil pada Haltimtv.

Dari FGD Forum Merdeka Barat, Mengawal 10 Tahun Membangun Infrastruktur

Redaksi — Mon, 02 Sep 2024 08:01:47 +0000

HALTIMTV.COM – Forum Merdeka Barat 09 hari ini menggelar Fokus Grup Discusion (FGD)

Kegiatan diskusi rutin tersebut kali ini digelar menjelang akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur.

Adalah tema central yang digagas sebagaimana diterima dari Biro Komunikasi Informasi jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam video yang ditayangkan Haltimtv.com berikut ini.

Artikel Dari FGD Forum Merdeka Barat, Mengawal 10 Tahun Membangun Infrastruktur pertama kali tampil pada Haltimtv.

Kementerian PUPR Raker dengan Komisi V DPR RI

Redaksi — Mon, 02 Sep 2024 03:23:38 +0000

HALTIMTV.COM – Sejumlah Pejabat Eselon I dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Senin, 02/09/24, menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI.

RDP kali ini membahas Alokasi APBN 2025 sesuai Fungsi, Program dan Rincian Kegiatan dari tiap unit Eselon I Kementerian Lembaga

Artikel Kementerian PUPR Raker dengan Komisi V DPR RI pertama kali tampil pada Haltimtv.

Kementerian PUPR Gerak Tanggap Darurat Banjir Rua

Redaksi — Mon, 02 Sep 2024 01:11:59 +0000

HALTIMTV.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan upaya tanggap darurat akibat bencana banjir yang menggenangi Kelurahan Rua, Kota Ternate,. Banjir terjadi pada Minggu (25/8) pukul 03.00 WIT akibat intensitas hujan yang tinggi.

Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) curah hujan mencapai 100 mm/hari.

Banjir ini menyebabkan terputusnya jalan nasional dari dan menuju Kelurahan Rua serta kerusakan infrastruktur sumber daya air berupa 1 unit pos curah hujan hidrologi tertimbun sedimen dan 1 unit jaringan pipa air baku terputus.

Saat ini Kementerian PUPR tengah mengupayakan untuk membuka akses jalan nasional dan membersihkan debris.

“Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara melakukan tanggap darurat dengan memobilisasi alat berat berupa 3 unit excavator dan 4 unit dump truck ke lokasi banjir,” ujar Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Muhammad Adek Rizaldi.

Di samping itu, BWS Maluku Utara juga menyiagakan 30 orang personel yang tergabung dalam tim reaksi cepat di lokasi bencana serta serta stockpile bahan banjiran berupa bronjong untuk persiapan antisipasi segala kemungkinan.

Bantuan bahan pangan juga tak luput diberikan kepada para korban.

Kepala BWS Maluku Utara Kalpin Nur mengatakan untuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan pendataan kerusakan bangunan dan fasilitas publik, memperbaiki prasarana yang rusak, pembersihan lingkungan, serta mengevaluasi implementasi kebijakan program untuk perbaikan.

“Untuk antisipasi menghadapi banjir serupa ke depannya kami merencanakan infrastruktur pengendalian banjir dan sedimen berupa check dam beberapa seri,” ungkap Kalpin.

Untuk mempercepat upaya tanggap darurat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara juga memobilisasi 1 unit excavator dan 4 unit dump truck.

Selanjutnya, untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi korban banjir Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara menyediakan 4 unit hidran yang terbagi di 2 titik, yakni lokasi pengungsian dan lokasi banjir.

BPPW Maluku Utara juga memobilisasi 2 unit mobil tanki air.

Di bidang perumahan, Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku tengah menyiapkan rencana hunian tetap (huntap) bagi korban bencana.

Saat ini tengah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Ternate terkait ketersediaan lahan untuk relokasi rumah warga yang terdampak banjir sebanyak 32 rumah.

Di samping itu, Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan pihak terkait yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI/Polri dan Basarnas untuk turut serta mencari korban meninggal. (hmspupr/hltmtv)

Artikel Kementerian PUPR Gerak Tanggap Darurat Banjir Rua pertama kali tampil pada Haltimtv.