HALTIMTV.COM – Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, Rabu, 03 September 2016,  menerima kunjungan Manager PT PLN (Persero) UP3 Sofifi, Ilham Sunda Diputra, beserta jajaran dalam rangka membahas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Megawatt.

Dalam Siaran Pers Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan disebutkan rencana bangun PLTS tersebut konon merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam pertemuan tersebut, Manager PT PLN (Persero) UP3 Sofifi menyampaikan bahwa pembangunan PLTS berkapasitas 100 Megawatt tersebut membutuhkan lahan seluas kurang lebih 28 hektare. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini menjadi salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan listrik masyarakat Kabupaten Halmahera Timur yang terus mengalami peningkatan.

Menurutnya, pengembangan jaringan dan infrastruktur kelistrikan di Halmahera Timur tidak hanya akan berfokus di wilayah Maba dan Subaim, tetapi juga akan menjangkau sejumlah wilayah lainnya, termasuk Lolobata dan Wasileo serta wilayah-wilayah yang membutuhkan peningkatan pelayanan kelistrikan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Halmahera Timur Drs. H. UBAID YAKUB, MPA menyatakan dukungan penuh Pemerintah Daerah terhadap rencana pembangunan PLTS sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional.

Bupati menegaskan bahwa pembangunan tersebut memiliki nilai strategis dalam mendukung peningkatan kebutuhan energi listrik masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan daerah.

“Pemerintah Daerah sangat mendukung pembangunan PLTS ini karena merupakan Proyek Strategis Nasional dan sangat penting bagi kebutuhan listrik masyarakat Halmahera Timur”. ujar Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan permintaan kepada pihak PLN agar memberikan dukungan terhadap kebutuhan pasokan listrik yang stabil bagi Rumah Sakit Umum Daerah Maba.

Menurut Bupati, kestabilan pasokan listrik sangat penting untuk mendukung operasional berbagai peralatan kesehatan berteknologi canggih yang tersedia di rumah sakit tersebut.

“Kami juga meminta dukungan PLN untuk memastikan pasokan listrik ke rumah sakit dapat berjalan stabil dan andal, karena rumah sakit memiliki berbagai alat kesehatan canggih yang membutuhkan dukungan listrik yang baik untuk menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tambah Bupati.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan PT. PLN (persero) UP3 Sofifi dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan serta meningkatkan pelayanan listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Halmahera Timur.(dokpim/hltmtv)

Artikel Listrik Haltim Bakal Menyala 100 Megawatt pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM— Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, hari ini, Selasa,01 September 2026, menerima Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Dalam Press Release yang diterima Redaksi Haltimtv.com, Kabag Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan, Lutfi Ridho merilis Kunjungan BPK  dalam rangka pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan dalam Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pendidikan Tahun 2025 dan Tahun 2026 semester I.

Ridho dalam Siaran Persnya  bilang Dalam kegiatan tersebut, Bupati Ubaid didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas BPK RI dalam melakukan evaluasi terhadap pengelolaan bantuan operasional pendidikan dasar, khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan di Kabupaten Halmahera Timur.

Pengendali Teknis (Dalnis) Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilaksanakan secara nasional.

Pemeriksaan ini juga selaras dengan upaya mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Dalnis berharap perangkat daerah teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dapat memberikan dukungan dan bekerja sama secara optimal dengan tim pemeriksa.

“OPD teknis diharapkan dapat menjadi partner strategis bagi tim pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja ini, sehingga seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pemeriksaan dapat tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Ubaid menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Timur.

Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur siap mendukung proses pemeriksaan dan berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pengelolaan bantuan operasional pendidikan di daerah.

“Kami menyampaikan selamat datang kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Timur. Kami berharap melalui Dinas Pendidikan, kami dapat dibimbing dalam pengelolaan BOS, sehingga pengelolaannya dapat semakin baik, tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati.

Bupati juga meminta seluruh OPD terkait, khususnya perangkat daerah yang menangani sektor pendidikan, untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan serta membangun komunikasi yang baik dengan Tim Pemeriksa BPK RI selama proses pemeriksaan berlangsung.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berkomitmen menjadikan proses pemeriksaan ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bantuan operasional pendidikan dapat dikelola secara efektif untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat. (dokpim/hltmtv)

Artikel Diterima Bupati Ubaid, BPK Periksa Kinerja Bantuan Operasional Pendidikan pertama kali tampil pada Haltimtv.

Farid juga mempertanyakan kejelasan kontrak kerja serta pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Halmahera Timur terhadap perusahaan tersebut.

Menurut Farid, dirinya tidak merasa puas dengan keputusan PHK yang diterimanya karena tidak disertai surat kontrak kerja yang jelas.

Ia menilai, persoalan tersebut seharusnya mendapat perhatian serius dari instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan.

Persoalan itu sebelumnya telah dibawa ke Dinas RNakentrans Kabupaten Halmahera Timur untuk dimediasi. Namun, Farid menyebut pihak PT MRI tidak hadir dalam proses mediasi tersebut.

“Masalah ini sudah dimediasi di Dinas Nakentrans Halmahera Timur, tetapi dari pihak MRI tidak berkenan hadir. Sampai sekarang juga belum ada kejelasan,” ujar Farid.

Farid mengatakan, setelah persoalan tersebut disampaikan, Dinas Nakentrans Halmahera Timur disebut berencana melakukan peninjauan langsung ke site PT MRI.

Menurutnya, peninjauan tersebut penting untuk memastikan kondisi ketenagakerjaan di lapangan, termasuk status pekerja, kontrak kerja, jumlah tenaga kerja serta persoalan yang dialami karyawan.

Namun, hingga kini Farid mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai tindak lanjut rencana tersebut.

Ia mempertanyakan sejauh mana pengawasan Dinas Nakentrans terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Halmahera Timur, terutama ketika persoalan tenaga kerja sudah dilaporkan dan telah masuk dalam proses mediasi.

Selain persoalan PHK, Farid juga menyoroti data jumlah tenaga kerja PT MRI yang dilaporkan kepada instansi terkait.

Ia menyebut, jumlah tenaga kerja yang dilaporkan pihak perusahaan disebut hanya sekitar 100 orang lebih.

Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, jumlah pekerja yang berada di lapangan diperkirakan mencapai sekitar 300 orang.

Perbedaan jumlah tersebut dinilai perlu diverifikasi secara langsung oleh pemerintah agar diketahui data tenaga kerja yang sebenarnya.

Farid juga menyampaikan adanya informasi mengenai tenaga kerja asing di lokasi site PT MRI.

Ia meminta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap status dan kelengkapan administrasi seluruh tenaga kerja yang berada di lokasi tersebut.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Farid adalah dugaan adanya sejumlah pekerja yang tidak memiliki kontrak kerja yang jelas.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diperiksa oleh Dinas Nakentrans karena menyangkut kepastian status dan hak pekerja.

“Banyak karyawan yang tidak memiliki kontrak yang tidak diketahui oleh dinas terkait,” katanya.

Farid berharap pemerintah tidak hanya melakukan mediasi, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya dan melakukan pendataan tenaga kerja secara menyeluruh.

Minta Persoalan Dilimpahkan ke Provinsi

Karena belum adanya kejelasan penyelesaian di tingkat kabupaten, Farid secara pribadi meminta agar persoalan tersebut dapat dilimpahkan atau dikoordinasikan dengan Dinas Nakentrans Provinsi Maluku Utara.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar persoalan ketenagakerjaan di PT MRI dapat ditangani secara lebih objektif, terutama terkait PHK, kontrak kerja, jumlah tenaga kerja dan informasi mengenai tenaga kerja asing.

“Saya secara pribadi meminta agar masalah ini dilimpahkan ke Nakentrans Provinsi,” tegas Farid.

Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret sehingga persoalan yang dialami pekerja tidak berlarut-larut dan hak-hak tenaga kerja dapat memperoleh kepastian.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT MRI belum memberikan klarifikasi terkait keluhan PHK sepihak, kontrak kerja, jumlah tenaga kerja maupun informasi mengenai tenaga kerja asing di lokasi site.

Sementara itu, Dinas Nakentrans Kabupaten Halmahera Timur juga masih dinantikan penjelasannya terkait hasil mediasi, ketidakhadiran pihak perusahaan serta rencana peninjauan langsung ke site PT MRI.

Klarifikasi dari kedua pihak diperlukan agar persoalan tersebut dapat diketahui secara utuh dan pemberitaan tetap berimbang. (Mat/hltmtv)

Artikel PHK Karyawan Sepihak, PT MRI Dinilai Tabrak Aturan Tenaga Kerja pertama kali tampil pada Haltimtv.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPK APINDO Halmahera Timur, Evan Tandean kepada HALTIMTV, Senin,24 Agustus 2026.

“Kami APINDO sangat mengapresiasi langkah DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang telah menginisiasi dan memfasilitasi pembahasan pembentukan Dewan Pengupahan di daerah, ” Ujar Evan

Menurutnya, langkah ini menjadi perkembangan positif dalam memperkuat hubungan industrial ditengah pertumbuhan investasi dan aktivitas dunia usaha di Halmahera Timur.

“Kehadiran APINDO di Halmahera Timur kami harapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Salah satunya dengan mendorong terbangunnya ruang dialog yang lebih baik antara pemerintah, pengusaha dan pekerja. Karena itu, kami mengapresiasi DPRD Halmahera Timur yang telah mengambil inisiatif dan memfasilitasi pembahasan pembentukan Dewan Pengupahan ini,” ujar Evan.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Timur yang menyambut positif serta sepakat untuk menindaklanjuti usulan pembentukan Dewan Pengupahan tersebut.

Menurut Evan, Dewan Pengupahan nantinya diharapkan tidak hanya berbicara mengenai besaran upah, tetapi menjadi forum yang mampu menghasilkan pandangan dan rekomendasi secara objektif dengan mempertimbangkan kondisi riil daerah.

“Ke depan kami berharap unsur pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat berkontribusi, baik melalui pemikiran maupun penyediaan data yang akurat. Dengan begitu, setiap pembahasan mengenai pengupahan dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, kesejahteraan pekerja, kemampuan dunia usaha serta keberlangsungan investasi,” katanya.

Evan menegaskan bahwa APINDO memandang kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha sebagai dua hal yang harus berjalan beriringan.
Dunia usaha yang sehat akan menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja, sementara pekerja yang sejahtera dan produktif akan ikut memperkuat pertumbuhan perusahaan. Keseimbangan inilah yang  dibangun bersama katanya.

Ia berharap pembentukan Dewan Pengupahan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara DPRD, Pemerintah Daerah, APINDO, unsur pekerja serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan iklim investasi yang sehat.

“APINDO siap menjadi mitra strategis pemerintah dan mengambil bagian secara konstruktif. Tujuan kita sama, yakni dunia usaha yang tumbuh, pekerja yang semakin sejahtera, investasi yang berkelanjutan, dan Halmahera Timur yang semakin maju,” tutup Ketua DPK Apindo Halmahera Timur.(hltmtv)

Artikel APINDO Apresiasi DPRD Haltim Bentuk Dewan Pengupahan pertama kali tampil pada Haltimtv.

Dalam kerja sama hibah tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memperoleh satu unit mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas besar dan dilengkapi teknologi modern.

Kendaraan tersebut merupakan produk Korea Selatan yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat kepada masyarakat.

Hibah kendaraan pemadam kebakaran ini menjadi bagian dari program Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2026 yang menghibahkan lima unit mobil pemadam kebakaran buatan Korea Selatan kepada lima kabupaten/kota di Indonesia, dan Kabupaten Halmahera Timur menjadi salah satu daerah penerima hibah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri atas dukungan yang diberikan melalui program hibah tersebut.

Bantuan ini dinilai sangat penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah, khususnya dalam menghadapi risiko kebakaran serta mempercepat penanganan kejadian darurat di wilayah Kabupaten Halmahera Timur.

Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur menyampaikan bahwa hibah tersebut akan menjadi tambahan kekuatan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

“Bantuan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada daerah. Kami tentu menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Kendaraan ini nantinya harus dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Halmahera Timur,” ujar Sekda.

Rencananya, penyerahan unit kendaraan pemadam kebakaran tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur akan dilaksanakan pada November 2026.

Dengan adanya tambahan armada ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat semakin optimal, sekaligus meningkatkan respons cepat terhadap berbagai kejadian kebakaran dan kondisi kedaruratan di wilayah Haltim.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk memastikan kendaraan hibah tersebut digunakan secara optimal, tepat sasaran, serta didukung dengan kesiapan sumber daya manusia dan sistem operasional yang memadai demi memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(dokpim/hltmtv)

Artikel Pemkab Haltim Dapat Damkar Canggih dari Kemendadri pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM  — Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ir. Ricky Chairul Richfat, ST., MT, Rabu,19/08/26, mendampingi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dalam penyaluran insentif bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta bidan desa di Kecamatan Wasile, Wasile Timur, dan Wasile Tengah.

Penyaluran insentif tersebut diberikan kepada 404 penerima manfaat yang tersebar di tiga kecamatan sebagai bentuk perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam mendukung kesehatan ibu dan anak.

Program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar ibu hamil dan ibu menyusui, sekaligus memperkuat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta mencegah stunting di Kabupaten Halmahera Timur.

Dalam kegiatan tersebut, Sekda tidak hanya menyerahkan insentif kepada para penerima manfaat, tetapi juga berdialog secara langsung dengan ibu hamil, ibu menyusui, serta para pendamping, khususnya bidan desa.

Dialog bersama para bidan desa dilakukan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi di lapangan, termasuk berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan ibu menyusui di masing-masing wilayah.

Sekda mengatakan, program pemberian insentif tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kesehatan masyarakat.

“Program ini merupakan bagian dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur. Karena itu, kita semua harus bersama-sama mengawal program ini agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sekda.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat.

Karena itu, Sekda mengajak seluruh pihak untuk terus membangun kolaborasi dan memastikan setiap program pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran serta memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para camat, kepala desa, serta tenaga kesehatan yang selama ini aktif mendukung dan mengawal berbagai program pemerintah daerah, khususnya program yang berkaitan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Terima kasih kepada para camat dan kepala desa yang terus mendukung dan mengawal program-program pemerintah daerah. Kolaborasi seperti ini sangat penting agar setiap program benar-benar sampai kepada masyarakat dan memberikan dampak positif,” katanya.

Melalui penyaluran insentif ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap dukungan terhadap ibu hamil dan ibu menyusui dapat terus diperkuat.

Selain membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, program tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak serta mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Halmahera Timur.(dokpim/hltmtv)

Artikel Pemkab Haltim Terus Insentifkan Ibu Hamil dan Menyusui pertama kali tampil pada Haltimtv.

Insentif bagi 1189 Ibu Hamil dan Menyusui, Perkuat Upaya Penanganan Stunting

HALTIMTV.COM — Hari ini, Selasa,18/08/26 Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, menyerahkan Dana Insentif bagi para Ibu Hamil dan Ibu Menyusui.

Dari Wayamli Kecamatan Maba Tengah, Kepala Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan (Komdokpim) Lutfi Ridho, melalui  Siaran Persnya yang diterima Redaksi Haltimtv.com, menyampaikan bahwa penyerahan dana Insentif tersebut digelar  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

Selain penyaluran insentif bagi ibu hamil dan ibu menyusui, para Bidan Desa juga menerima, yang menurut Press Release tersebut adalah  sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah setempat  mempercepat penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Halmahera Timur.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala DP2KBP3A Kabupaten Halmahera Timur, Ihwan, SKM., MM. Dalam laporannya, disampaikan bahwa jumlah penerima program insentif ibu hamil dan ibu menyusui di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 1.189 orang.

Khusus untuk wilayah Kecamatan Maba Tengah, penyaluran insentif diberikan kepada 99 orang penerima.

Penyaluran insentif dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ir. Ricky Chairul Richfat, ST., MT. Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa penerima insentif harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, di antaranya terdaftar sebagai penerima program serta rutin melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu yang ada di desa.

“Program ini bukan sekadar pemberian insentif, tetapi merupakan bentuk perhatian dan intervensi pemerintah daerah untuk memastikan ibu hamil dan ibu menyusui mendapatkan pelayanan kesehatan secara rutin. Karena itu, penerima wajib mengikuti pemeriksaan di Puskesmas maupun Posyandu,” ujar Sekda.

Menurutnya, pemberian insentif tersebut merupakan salah satu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam mendukung percepatan penanganan stunting sekaligus mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur.

“Pemberian insentif ini merupakan bagian dari upaya kita dalam penanganan stunting di Kabupaten Halmahera Timur. Ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, serta sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas,” tegasnya.

Sekda juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan setiap program pembangunan. Menurutnya, penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu OPD saja, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah serta dukungan pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Sekda didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur.

“Setiap program dan kegiatan harus dibangun dalam semangat sinergi antar-OPD. Dengan demikian, seluruh program pemerintah daerah dapat berjalan secara terintegrasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur,” pungkas Sekda.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap program insentif ini dapat meningkatkan kesadaran ibu hamil dan ibu menyusui untuk secara rutin memanfaatkan layanan kesehatan, sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga periode pertumbuhan anak. (dokpim/hltmtv)

Artikel Ribuan Ibu Hamil dan Menyusui Terima Insentif Pemkab Haltim pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Segenap Jajaran Direksi Dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah (PD) Cipta Perdana Mandiri (CPM) Kabupaten Halmahera Timur Mengucapkan DIRGAHAYU 81 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 – 17 Agustus 2026.

INDONESIA BERDAULAT

ADIL DAN MAKMUR.

BUMD PD CPM HALMAHERA TIMUR. DIREKSI.

Artikel BERITA IKLAN : Direksi dan Karyawan BUMD PD Cipta Perdana Mandiri Mengucapkan Dirgahayu 81 Tahun Republik Indonesia pertama kali tampil pada Haltimtv.

Ampera Pertanyakan Proyek Normalisasi Kanal seperti dalam gambar ini dimonopoli dengan Anggaran Puluhan Miliar. (foto:dok Ampera) 

HALTIMTV.COM –  Benarkah Proyek Pekerjaan Normalisasi Kanal di Maba Halmahera Timur sebanyak 5 Paket dimonopoli dan dikerjakan oleh satu Kontraktor Pelaksana?

Proyek Kanalisasi tahun 2025 dan 2026 tersebut belum lama ini mendapat sorotan Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Amanat Penderitaan Rakyat.

Aliansi Ampera menyayangkan Pekerjaan yang hanya pembersihan Saluran Parit tersebut dimonopoli oleh Satu Kontraktor selama tiga tahun berturut turut dan anggarannya sangat fantastis.

Lantas siapa Kontraktor yang monopoli proyek kanal tersebut?

Aliansi Ampera melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Moehibu Mandar kepada Haltimtv.com menjelaskan bahwa 5 Paket Proyek  pembersihan Saluran Parit  itu terjadi pada  tahun 2025 sebanyak 3 paket dan 2026 bertambah lagi 2 paket.

Menurut Ampera, diatas kertas, 3 paket tahun 2025 dimenangkan masing masing oleh :

1. CV Alkilah Abadi yang beralamat di Kelurahan Sangaji Utara Kota Ternate dengan nilai kontrak Rp 9,6 Miliar atau lebih tepatnya Rp 9.634.000.000.

2. CV Megatama Jaya Abadi, beralamat di Kompleks Pasar Buale, Tobelo Halmahera Utara dengan pagu anggaran Rp 4.800.000.000.

3. CV Gamalia, beralamat di Jalan Hasan Senen, RT. 5/RW.III Kelurahan Tanah Raja, Kota Ternate, dengan nilai kontrak Rp7. 300.000.000.-

Ampera menduga tiga paket proyek tersebut hanya menggunakan nama Perusahaan pihak lain tapi semua proyeknya dimonopoli dan dikerjakan oleh anak dari pemilik Jati Land Mall terbesar di Ternate.

Masih dengan proyek Normalisasi Kanal,  Ampera pun membuka data di tahun 2026 dengan nomenklatur yang sama, perusahaan nya juga sama dan apalagi pelaksananya dimonopoli oleh orang yang sama.

Dari data yang dibagikan Ampera, proyek Normalisasi Kanal di Maba tahun anggaran 2026 masih dimenangkan lagi oleh CV Gamalia dengan Budget Rp 12.000.000.000 dan satu Perusahaan rekanan yang sama pula CV Alkilah Abadi dengan anggaran Rp. 12.000.000.000.

Selain menyoroti Monopoli Proyek Normalisasi Kanal oleh Satu Kontraktor Pelaksana, Ampera menduga Paket Konsultan Perencanaan dan pengawasan juga telah didesain dari awal untuk menggolkan dan mengamankan pelaksanaannya pekerjaan di lapangan.

Ampera menyebut dua Perusahaan Konsultan tersebut masing masing
CV. LEGIUN CITA CONSULTANT dan
CV. PORTAL CONSULTANT.

Dua perusahaan  Konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan tersebut beralamat  di Kota Ternate.

Ampera pun pertanyakan proyek puluhan miliaran yang dimonopoli satu kontraktor tidak pernah ada papan prohek di lokasi pekerjaan.

“Kami menyayangkan praktek monopoli proyek masih saja berlangsung ditengah para pengusaha konstruksi lokal menjerit ketidakadilan yang terjadi, praktek monopoli Proyek  tersebut suda seharusnya menjadi pengawasan Lembaga Hukum di Halmahera Timur dan juga Provinsi Maluku Utara, ” Ujar Sekjend Ampera Haltim Moehibu Mandar.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Halmahera Timur, Moeliastuti saat diminta konfirmasi selalu saja tidak berhasil dengan alasan yang beragam.

Sementara itu, Kontraktor pelaksana yakni Anak dari Pemilik yang yang dituding oleh Ampera Monopoli Proyek tersebut juga tidak dapat dikonfirmasi karena selalu tidak berada di Ternate. (hltmtv)

Artikel Proyek Normalisasi Kanal 5 Paket Puluhan Miliar Diduga Monopoli Satu Kontraktor pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM  — Siaran Pers Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan (Komdokpim) melansir bahwa  Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur telah memastikan akan ada pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahap II Tahun 2026 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai direalisasikan pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Menurut Kepala Bagian Komdokpim, Lutfi Ridho, Bupati Halmahera Timur, Drs. Ubaid Yakub, MPA, menyampaikan bahwa pembayaran TPP tersebut merupakan bentuk perhatian dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap kesejahteraan aparatur, sekaligus dapat dimaknai sebagai hadiah dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Pembayaran TPP Tahap II ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada ASN dan PPPK. Kalau boleh dibilang, ini juga menjadi hadiah dalam momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Bupati, sebagimana Press Release yang diterima Redaksi Haltimtv.com Jumat,14/08/26.

Masih dengan Siaran Pers Tersebut, Menurut Bupati, pembayaran TPP merupakan bagian dari pemenuhan hak pegawai yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ridho menjelaskan bahwa Bupati juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus berupaya menjaga komitmen dalam memenuhi hak-hak aparatur, karena kesejahteraan pegawai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan motivasi dan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Senada dengan Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ir. Ricky Chairul Richfat, ST., MT, menegaskan bahwa pembayaran TPP Tahap II merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk memastikan hak ASN dan PPPK tetap dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bahwa hak ASN dan PPPK tetap akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap pembayaran TPP ini dapat memberikan manfaat dan menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Sekda.

Sekda menambahkan, proses pembayaran TPP terus dikoordinasikan oleh perangkat daerah terkait agar dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan administrasi yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah berharap pembayaran TPP Tahap II ini tidak hanya memberikan manfaat bagi aparatur dan keluarga, tetapi juga menjadi dorongan untuk meningkatkan disiplin, profesionalisme, produktivitas, serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Halmahera Timur.

Dengan demikian, momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian aparatur dalam membangun Halmahera Timur yang semakin maju dan sejahtera.(dokpim/hltmtv)

Artikel Pemkab Haltim Lunasi TPP ASN dan PPPK pertama kali tampil pada Haltimtv.