Formapas Malut nilai Langkah Feni Haltim dianggap tidak mewakili partisipatif masyarakat terdampak.

Anak PT ANTAM yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengembangan proyek Pabrik Feronikel di Buli Halmahera Timur yakni PT Feni Halmahera Timur (FHT) selalu aktif dalam menyumbang kerusakan lingkungan setiap tahunnya.

Akibatnya rentetan catatan hitam masalah lingkungan Hidup menjadi kontribusi nyata PT FHT.

Ketidakikutsertaan masyarakat dalam pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL perusahaan pengolahan nikel oleh PT FHT berakibat pada kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, konflik sosial berkepanjangan, serta konflik Horizontal dan Vertikal.

Berdasarkan kasus diatas tersebut, membuktikan bahwa Perusahaan PT FHT merupakan tambang ugal-ugalan yang selalu berkontrinusi terhadap masalah, hal ini di perparah saat pembahasan AMDAL dilakukan di jakarta yang dianggap menunjukan kelemahan kajian AMDAL dan partisipatif yang tidak mendukung menimbulkan minim kontrol jangka panjang.

“Pembahasan AMDAL PT FHT di jakarta merupakan tindakan menghindari partisipatif perwakilan 10 Desa yang masuk dalam lingkar tambang. alih-alih menjadikan opsi, PT FHT justru menciptakan tekanan publik dan ketidak profesionalnya membahas AMDAL secara terbuka. Masyarakat lingkar tambang tidak memegang dokumen, tidak memiliki akses data teknis serta ruang setara untuk menyampaikan keberatan. secara tidak langsung PT FHT mencederai tanggung jawab dan pengelolaan berkelanjutan,” Ujar Arshyl Made, Ketua ESDM Formapas Malut.

Arshyl bilang Kejahatan tambang selalu dirasakan masyarakat lingkar tambang akibat minimnya informasi publik perusahaan terhadap kases dokumen.

Padahal kata dia AMDAL merupakan dokumen yang mempunyai dampak besar dan penting dalam kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup yang mencakup analisis kerusakan ekologis, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.

Partisipasi publik dalam mengawal kajian AMDAN merupakan elemen dasar dan juga sebagai kunci pengkajian lingkungan hidup yang akurat dan efektif.

Seharusnya, proses partisipasi publik dalam pengkajian Amdal diletakan sedini mungkin sejak tahap perencanaan kegiatan, pengkajian (scoping and review), hingga pemantauan (follow-up) dengan melibatkan representasi yang masif dan holistik dari seluruh pihak yang berkepentingan terhadap proyek yang akan dan telah dibangun.

Selain itu, dalam proses ini, representasi luas partisipasi publik menjadi penting dalam upayanya untuk mengisi gap antara pemangku kebijakan dengan pihak-pihak terdampak.

Ketidaktransparansinnya dalam sosialisasi AMDAL, Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Maluku Utara mengambil langkah lewat Pengawasan Lembaga Negara melalui Ombudsman terkait adukan Dinas Lingkungan Hidup atau kementerian LHK atas maladministrasi dan kelalaian dalam mengawasi pertisipasi publik serta Komnas HAM atas Laporan pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak atas informasi.

Seluruh paparan diatas ditujukan dalam rangka mewujudkan karakteristik good governance yang dijunjung tinggi oleh negara demokrasi.

Dalam mewujudkannya perlu diperhatikan transparansi dan keterbukaan informasi, partisipasi publik yang signifikan, kesetaraan, akuntabilitas, manajemen sumber daya publik yang efektif dan adanya pengendalian korupsi.(hltmtv)

Artikel Formapas Kecam PT Feni Haltim Dituding Abaikan Peran Masyarakat pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan (Komdokpim) Pemkab Haltim, merilis  Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ir. Ricky Chairul Richfat, ST, MT, hari ini Rabu, 29 Juli 2026,  menghadiri sekaligus membuka secara resmi Konsultasi Publik Rencana Pengembangan Kawasan Industri Buli dan Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Halmahera Timur yang diselenggarakan oleh PT Feni Haltim.

Press Release tersebut mencantumkan  Kegiatan konsultasi publik tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat dari Kecamatan Maba dan Kecamatan Kota Maba, di antaranya tokoh agama, tokoh adat, para camat, kepala desa, serta perwakilan masyarakat yang berada di wilayah terdampak rencana pengembangan kawasan industri.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa dirinya hadir mewakili Bupati Halmahera Timur dan menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, Sekda menekankan bahwa pengembangan kawasan industri harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan lingkungan hidup.

“Kami mendukung penuh rencana pengembangan Kawasan Industri Buli sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Namun, kami berharap PT Feni Haltim benar-benar memperhatikan revisi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kawasan yang menjadi dasar pengembangan industri tersebut,” ujar Sekda.

Lebih lanjut, Sekda menegaskan terdapat beberapa aspek penting yang harus menjadi perhatian serius dalam revisi AMDAL, di antaranya ketersediaan dan pemanfaatan air baku untuk kebutuhan kawasan industri tanpa mengurangi hak masyarakat, pengelolaan sampah dan limbah kawasan industri yang harus memenuhi standar lingkungan, serta perlindungan kawasan mangrove sebagai kawasan lindung yang memiliki fungsi ekologis penting bagi keberlanjutan lingkungan pesisir Halmahera Timur.

Menurutnya, keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus menjadi komitmen bersama agar investasi yang masuk dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat maupun daerah.

Di akhir sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya konsultasi publik tersebut yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ia juga menyampaikan rasa syukur atas keterlibatan Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, sehingga proses penyusunan rencana pengembangan kawasan industri dapat berjalan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Pemerintah Daerah berharap konsultasi publik ini menjadi ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sehingga seluruh aspirasi dapat terakomodasi dalam penyempurnaan rencana pengembangan Kawasan Industri Buli. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan,” tutup Sekda. (dokpim/hltmtv)

Artikel Mewakili Bupati Ubaid, Sekda Ricky Buka Konsultasi Publik PT FHT di Jakarta pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – ” Aksi Demo Kami adalah Aksi Konstitusional dan Bertanggungjawab, karena sebagai generasi muda warga Masyarakat Kecamatan Maba di Buli kami tidak akan tunduk diam menjadi Munafik ketika yang menjadi hak hidup kami dirampas, diinjak injak dan suara kami dibungkam melalui Konsultasi Publik yang sengaja digelar di Jakarta. Karena itu kami mohon Polres Haltim memberikan pengawalan sesuai Undang Undang jangan sampai ada kriminalisasi terhadap kami yang memperjuangkan hak hidup di tanah kami. Apabila 3×24 jam tiga hari kedepan tuntunan kami tidak direspon oleh PT Feni Haltim, maka kami sudah siap dengan massa yang signifikan untuk memboikot seluruh aktifitas perusahaan, ”

Pernyataan dan tuntutan tersebut disampaikan dan ditandatangani oleh enam Organisasi  yakni Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Maba, Aliansi Fagalgali, Karang Taruna  Buli Karya, Karang Taruna Teluk Buli, Karang Taruna Geltoli dan Karang Taruna Sailal, saat gelar aksi demo di depan pintu masuk kawasan perusahaan Feni Haltim, Rabu Pagi, 29 Juli 2026.

Enam Organisasi itu dan warga kecamatan Maba di Buli menyatakan bahwa PT Feni Haltim ternyata telah melaksanakan Konsultasi Publik beberapa waktu lalu di Ternate akan tetapi hingga kini hasil sidang AMDAL itu tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat di kecamatan Maba.

” Kami mendesak PT FHT Berkewajiban melakukan Sosialisasi AMDAL yang pernah bersidang di Ternate dan FHT wajib juga menggelar Konsultasi publik di Wilayah Terdampak Buli kecamatan Maba Bukan di Jakarta, Ujar Mereka dalam aksi tersebut.

Massa aksi juga merasa sangat penting  mewajibkan PT FHT Memasukkan kecamatan Maba Secara Menyeluruh dalam Daerah Terkena Dampak.

Karena Masalahnya FHT tetap Melakukan Perluasan Kawasan Industri nya Sementara Kawasan Ring Satu Desa Terdampak tetap Di Batasi.

Inilah Tuntutan Warga Buli yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Maba (G-PPKM) dan Karang Taruna Se- Kecamatan Setempat.

1. Menuntut PT Feni Haltim Segera Sosialisasi Hasil Sidang AMDAL di Ternate Beberapa Waktu lalu yang hingga kini diduga sengaja didiamkan termasuk Pemerintah Kecamatan Maba.

2. Tolak dan Tidak Mengakui Konsultasi AMDAL PT FHT di Jakarta.

3. PT FHT wajib gelar Konsultasi Publik di Buli Kecamatan Maba sebagai Daerah yang terkena dampak langsung dan harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum.

4. PT FHT wajib meninjau dan mengevaluasi Status Wilayah terkena dampak, Walayah Ring Satu Kawasan Industri Buli (KIB) yang tertuang dalam Dokumen AMDAL PT FHT.

5. Menuntut Camat Maba untuk Tidak ikut Tanda tangan Persetujuan atau Dokumen apapun tentang Konsultasi Publik PT FHT karena Baik Pemerintah Kecamatan Maba maupun PT FHT tidak pernah sosialisasi hasil sidang AMDAL di Ternate dan juga tidak mewakili apapun yang menjadi kebutuhan dasar dan keputusan bersama warga masyarakat.(hltmtv)

Artikel Enam Organisasi dan Warga Buli Kecam PT Feni Haltim Gelar Konsultasi Publik di Jakarta pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM  – Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ir. Ricky Chairul Richfat, ST., MT, mendampingi jajaran Direksi BUMD PT Perdana Cipta Mandiri (PCM) dalam seremoni penandatanganan kontrak kerja sama antara PT Perdana Cipta Mandiri dengan PT ANTAM (Persero) Tbk yang berlangsung di ANTAM Office Building, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Kontrak Kerja Nomor A000002973/9231/DAT/2026 tentang jasa pekerjaan pengupasan, pemuatan, pengapalan, dan sewa alat berat untuk mendukung kegiatan pertambangan bijih nikel Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Maluku Utara.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama strategis antara BUMD Perdana Cipta Mandiri dan PT ANTAM (Persero) Tbk.

Menurutnya, kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan manfaat sektor pertambangan bagi masyarakat Halmahera Timur.

“BUMD Perdana Cipta Mandiri pada prinsipnya merupakan representasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan aktivitas usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik, profesional, serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” ujar Sekda.

Sekda juga menyampaikan pesan Bupati Halmahera Timur, Drs. Ubaid Yakub, MPA, yang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada manajemen PT ANTAM (Persero) Tbk atas kepercayaan yang diberikan kepada BUMD Perdana Cipta Mandiri.

“Atas nama Bupati Halmahera Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada PT ANTAM (Persero) Tbk atas terlaksananya penandatanganan kerja sama ini. Semoga kemitraan yang telah dibangun dapat terus dipelihara dan menjadi awal dari kolaborasi yang semakin luas dalam mendukung pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat Halmahera Timur,” tutup Sekda.

Penandatanganan kontrak ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara BUMD dan perusahaan nasional dalam mendukung operasional pertambangan yang berkelanjutan, sekaligus membuka peluang peningkatan kontribusi ekonomi daerah melalui optimalisasi peran BUMD

Artikel Didampingi Sekda Ricky, BUMD PCM Teken Kontrak dengan Antam pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Halmahera Timur sukses menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-3 Masa Bakti 2023-2028.

Acara pembukaan resmi yang penuh
khidmat dan semangat kebersamaan ini diselenggarakan pada hari Kamis, 23 Juli 2026, bertempat di Aula Kantor Bupati.

Muscab IBI  dihadiri Bupati Drs. Ubaid Yakub, sekaligus membuka secara resmi.

Turut hadir juga Ketua Pengurus Daerah IBI Provinsi Maluku Utara Hj. Nujiati Djama, S.ST., M.Keb beserta jajaran pengurus, Ketua TP PKK Kabupaten Halmahera Timur yang juga Dewan Pertimbangan Organisasi Hj. Sitinur Ubaid, Unsur Forkopimda, para Staf Ahli, Asisten, pimpinan OPD di lingkup Pemda Halmahera Timur, serta jajaran pimpinan organisasi wanita yakni Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana,Adhyaksa Dharmakarini, dan BKMT.

Berdasarkan laporan Ketua Panitia, Musyawarah Cabang berpedoman pada Anggaran Dasar BAB V Pasal 12 Ayat 4 serta Anggaran Rumah Tangga(ART) BAB VI Pasal 27 tentang Musyawarah Cabang.

Sedangkan tuuan Utamanya kata ketua Panitia adalah ·Melaksanakan amanat organisasi secara konstitusional. Mengevaluasi program kerja kepengurusan periode sebelumnya, Memilih kepengurusan IBI Kabupaten Halmahera Timur yang baru, dan Merumuskan langkah-langkah strategis organisasi guna meningkatkan profesionalisme serta pengabdian bidan kepada masyarakat.

Dalam sambutan Bupati Ubaid menyampaikan rasa harunya kepada para bidan di Halmahera Timur yang selama ini rela berada di puskesmas pelosok terpencil

” Perjuangan seorang bidan desa bisa saya rasakan ya, jam-jam untuk tidur tetapi tetap membantu para ibu
melahirkan. Itu tindakan yang sungguh mulia. Patut kita apresiasi bersama”. Ujarnya.

Ubaid berterima kasih banyak kepada para bidan desa yang telah mendukung penuh program-program pemerintah daerah untuk kemajuan Halmahera Timur.

Dalam laporan penutupnya, Panitia menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya
kepada Bupati Halmahera Timur, Ketua TP PKK, Bagian Umum dan Perlengkapan SETDA Halmahera Timur yang telah
memfasilitasi sarana dan prasarana, serta seluruh pihak dan panitia yang telah bekerja dengan penuh semangat dan gotong royong.

Dengan dilaksanakannya Musyawarah Cabang ini, diharapkan mampu menghasilkan keputusan-keputusan terbaik, memperkuat solidaritas antaranggota, serta membawa kemajuan yang signifikan bagi pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Halmahera Timur.(*)

Artikel Buka Muscab IBI, Bupati Ubaid Terharu Peran Bidan di Desa pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM  – Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Ir. Ricky Chairul Richfat, ST, MT bersama Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Jumat,17/07/26 melakukan kunjungan kerja ke BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun 2026.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan, serta Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.

Turut hadir pula jajaran Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan dua orang anggota.

Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Perwakilan Maluku Utara, Muhammad Rakhmat, beserta tim evaluasi.

Dalam pertemuan tersebut, BPKP memaparkan secara rinci hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026.

Paparan difokuskan pada lima sektor prioritas nasional yang menjadi asersi evaluasi, yakni penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, serta percepatan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil evaluasi, Tim memberikan sejumlah rekomendasi kepada Bupati Halmahera Timur, di antaranya agar menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Inspektur Daerah, serta Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) untuk menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai bagian dari penyempurnaan dokumen perencanaan.

Sekretaris Daerah menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Maluku Utara atas sambutan yang diberikan serta penjelasan yang komprehensif terhadap hasil evaluasi tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada BPKP Perwakilan Maluku Utara yang telah menerima kami dengan baik dan memaparkan hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran secara jelas dan komprehensif. Kehadiran kami kali ini selain untuk bertemu langsung dengan tim evaluator, juga mendampingi Komisi III DPRD dalam melakukan konsultasi terkait RPJMD yang menjadi bagian penting dari proses evaluasi tersebut,” ujar Sekretaris Daerah.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Ashadi Tajuddin, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus bagian dari konsultasi terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Kunjungan Komisi III ini merupakan bagian dari konsultasi dan konfirmasi atas hasil rapat dengar pendapat yang sebelumnya telah dilakukan bersama BP4D, khususnya terkait penyusunan RPJMD agar dokumen yang dihasilkan semakin berkualitas dan selaras dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Di akhir pertemuan, Sekretaris Daerah berharap koordinasi yang telah terjalin dapat semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dengan BPKP Perwakilan Maluku Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, serta menghasilkan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berkualitas demi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur. (dokpim)

Artikel Sekda Haltim Perkuat Sinergi dengan BPKP pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Bupati Halmahera Timur, Drs. Ubaid Yakub, MPA, bertindak selaku Inspektur Upacara pada pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 Tahun 2026 yang dilaksanakan di Kecamatan Wasile Tengah.

Upacara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Bupati Halmahera Timur, Sekretaris Daerah beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, unsur Forkopimda, Kodim 1505/Tidore, tokoh masyarakat, serta warga masyarakat.

Mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa”, program TMMD ke-129 menjadi wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan wilayah pedesaan sekaligus memperkuat semangat gotong royong.

Dalam rangkaian upacara, Bupati Halmahera Timur secara resmi membuka pelaksanaan TMMD ke-129 Tahun 2026.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan Kodim 1505/Tidore sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program TMMD di Kabupaten Halmahera Timur.

Dalam sambutannya, Bupati Ubaid Yakub menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas pelaksanaan TMMD di Kabupaten Halmahera Timur. Menurutnya, program TMMD tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendorong kemajuan desa.

“Besar harapan kami agar Kabupaten Halmahera Timur terus dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan TMMD pada tahun-tahun mendatang, sehingga lebih banyak kecamatan yang dapat merasakan manfaat dari program strategis ini,” ujar Bupati.

Bupati juga menginstruksikan kepada seluruh camat dan kepala desa agar memberikan dukungan maksimal terhadap seluruh tahapan pelaksanaan TMMD.

“Program ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kodim 1505/Tidore. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak, khususnya pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, untuk bersama-sama menyukseskan TMMD demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Melalui pelaksanaan TMMD ke-129 Tahun 2026, diharapkan berbagai sasaran pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, dapat terlaksana secara optimal sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup.(dokpim) masyarakat.

Artikel Pimpin Upacara TMMD, Bupati Ubaid Teken Hibah Pemda pertama kali tampil pada Haltimtv.

Menurut Kabag Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan, Lutfi Ridho, Rakor itu tindak lanjut Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/362/55/2026 tentang Pembentukan Tim Observasi dan Verifikasi Penanganan Banjir Desa Maratana Jaya dan Desa Dorolamo.

Ridho bilang dalam Press Release tersebut, Tim observasi dan verifikasi merupakan gabungan lintas Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Inspektorat Daerah, BP4D, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sesuai keputusan bupati, kata Ridho,  tim memiliki tugas melakukan observasi dan verifikasi lapangan secara menyeluruh terhadap seluruh kawasan terdampak serta merumuskan skema penanganan banjir di Desa Maratana Jaya dan Desa Dorolamo.

Selain itu, tim juga melakukan peninjauan dan pengecekan teknis operasional terhadap aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayah Maba Tengah, serta melakukan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi lintas sektor apabila diperlukan penanganan khusus terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir.

Rapat koordinasi turut dihadiri Direktur PT Kirana Cakrawala, Direktur Utama BUMD Halmahera Timur, Camat Maba Tengah, Kepala Desa Maratana Jaya, Kepala Desa Dorolamo, serta seluruh OPD teknis yang tergabung dalam tim.

Dalam rakor itu, sebagaimana Siaran Pers Humas, Ubaid  menegaskan bahwa pemerintah daerah menginginkan penyelesaian bencana banjir yang didasarkan pada data dan fakta di lapangan, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.

“Hari ini kita berkumpul untuk mencari solusi yang konkret berdasarkan data hasil observasi dan investigasi yang telah dilakukan tim di lapangan. Saya berharap rapat ini dapat membangun kesepahaman bersama dalam melihat persoalan secara lebih komprehensif, sehingga langkah penanganan dan penyelesaian banjir dapat dilakukan secara terukur, efektif, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Observasi dan Verifikasi, Tarudin, S.Hut., memaparkan hasil investigasi lapangan yang mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab banjir di kedua desa, yakni:

1. Tingginya intensitas curah hujan di wilayah Maba Tengah.
2. Kondisi geografis Desa Maratana Jaya dan Desa Dorolamo yang berada pada kawasan cekungan sehingga mudah terjadi genangan.
3. Menurunnya kapasitas tampung dan fungsi kanal, drainase, serta saluran air sebagai jalur pembuangan air.
4. Ditemukannya tiga titik longsoran di sekitar aliran Sungai (Ake Marimba) yang menghambat aliran air.
5. Adanya pembukaan wilayah hutan dan kegiatan produksi kayu oleh pihak perusahaan.

Berdasarkan hasil investigasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur akan menyusun langkah-langkah penanganan yang lebih komprehensif melalui sinergi lintas sektor, termasuk evaluasi terhadap aspek teknis infrastruktur, tata kelola lingkungan, serta aktivitas perusahaan di sekitar wilayah terdampak.

Ubaid selaku Bupati berharap hasil rapat koordinasi melahirkan keputusan dan kebijakan yang konkret, terukur, serta berorientasi pada penyelesaian jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga persoalan banjir di Desa Maratana Jaya dan Desa Dorolamo dapat ditangani secara menyeluruh demi memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat.(dokpim/hltmtv)

Artikel Bupati Ubaid Gercep Atasi Banjir Maratana dan Dorolamo pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM  – Bupati Halmahera Timur, Drs. Ubaid Yakub, MPA, hari ini, Senin,06 Juli 2026 secara resmi membuka Turnamen Gawang Sedang Dodaga Cup I Tahun 2026 yang digelar di Stadion O’tau Moi, Desa Dodaga.

Kehadiran Bupati didampingi para Asisten, Staf Ahli, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Halmahera Timur.

Turnamen tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-93 Desa Dodaga sekaligus sebagai ajang penggalangan dana bagi pembangunan rumah ibadah di desa tersebut.

Ketua panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa turnamen mengusung tema “Desa Kita, Karya Kita untuk Dodaga yang Lebih Baik.”

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan didukung melalui anggaran pemerintah desa serta partisipasi para donatur yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan Desa Dodaga.

Lebih lanjut disampaikan bahwa seluruh hasil penggalangan dana dari pelaksanaan turnamen akan dialokasikan untuk membantu pembangunan dan pengembangan 12 rumah ibadah, yang terdiri atas 8 gereja dan 4 masjid, sebagai wujud semangat kebersamaan dan toleransi yang terus dijaga oleh masyarakat Desa Dodaga.

Dalam sambutannya, Bupati Halmahera Timur mengapresiasi inisiatif masyarakat dan panitia yang mampu mengemas kegiatan olahraga menjadi sarana mempererat persatuan sekaligus mendukung pembangunan fasilitas keagamaan.

“Olahraga bukan hanya tentang mencari kemenangan, tetapi juga menjadi media untuk mempererat persaudaraan, membangun kebersamaan, serta menumbuhkan semangat sportivitas di tengah masyarakat,” ujar Bupati.

Kepada seluruh tim peserta, Bupati berpesan agar menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.

“Saya berharap seluruh tim yang akan bertanding dapat mengedepankan sportivitas, kebersamaan, dan rasa persaudaraan. Kesuksesan sebuah turnamen tidak hanya ditentukan oleh panitia maupun perangkat pertandingan, tetapi juga oleh jiwa besar seluruh pemain untuk menghormati aturan, menerima hasil pertandingan dengan lapang dada, dan menjaga persaudaraan antarsesama,” pesannya.

Suasana pembukaan semakin meriah ketika Bupati menutup sambutannya dengan sedikit candaan yang disambut tawa para peserta dan masyarakat.

Dengan penuh semangat, ia mengajak seluruh hadirin menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Norwegia mengalahkan brazil di Piala Dunia 2026, sehingga menciptakan suasana hangat dan penuh keakraban sebelum pertandingan perdana dimulai..

Lebih lanjut disampaikan bahwa seluruh hasil penggalangan dana dari pelaksanaan turnamen akan dialokasikan untuk membantu pembangunan dan pengembangan 12 rumah ibadah, yang terdiri atas 8 gereja dan 4 masjid, sebagai wujud semangat kebersamaan dan toleransi yang terus dijaga oleh masyarakat Desa Dodaga.

Dalam sambutannya, Bupati Halmahera Timur mengapresiasi inisiatif masyarakat dan panitia yang mampu mengemas kegiatan olahraga menjadi sarana mempererat persatuan sekaligus mendukung pembangunan fasilitas keagamaan.

“Olahraga bukan hanya tentang mencari kemenangan, tetapi juga menjadi media untuk mempererat persaudaraan, membangun kebersamaan, serta menumbuhkan semangat sportivitas di tengah masyarakat,” ujar Bupati.

Kepada seluruh tim peserta, Bupati berpesan agar menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.

“Saya berharap seluruh tim yang akan bertanding dapat mengedepankan sportivitas, kebersamaan, dan rasa persaudaraan. Kesuksesan sebuah turnamen tidak hanya ditentukan oleh panitia maupun perangkat pertandingan, tetapi juga oleh jiwa besar seluruh pemain untuk menghormati aturan, menerima hasil pertandingan dengan lapang dada, dan menjaga persaudaraan antarsesama,” pesannya.

Suasana pembukaan semakin meriah ketika Bupati menutup sambutannya dengan sedikit candaan yang disambut tawa para peserta dan masyarakat. Dengan penuh semangat, ia mengajak seluruh hadirin menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Norwegia mengalahkan brazil di Piala Dunia 2026, sehingga menciptakan suasana hangat dan penuh keakraban sebelum pertandingan perdana dimulai. (dokpim/hltmtv)

Artikel Dibuka Bupati, Turnamen Gawang Sedang Dodaga Cup Resmi Dimulai pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Setelah sukses mengunjungi Universitas Pertahanan (Unhan), hari ini Ubaid Yakub didampingi Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat sebagimana Rilis Kabag Komdokpim, Lutfi Ridho, keduanya melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi pembangunan sektor perkebunan di Kabupaten Halmahera Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati dan Sekda diterima langsung oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP., M.Si.

Menurut Kabag  Komdokpim, Pada kesempatan tersebut, Bupati Halmahera Timur memaparkan potensi besar sektor perkebunan yang dimiliki daerahnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, luas perkebunan kelapa eksisting di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 45.602 hektare, sementara potensi pengembangan lahan perkebunan kelapa masih tersedia sekitar 48.843 hektare.

Kabag Lutfi Ridho melanjutkan , Bupati menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi sekaligus mengusulkan dukungan pemerintah pusat terkait pembangunan pabrik pengolahan kelapa serta bantuan bibit kelapa guna mendukung peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas perkebunan di Halmahera Timur.

“Halmahera Timur memiliki potensi perkebunan kelapa yang sangat besar. Dengan dukungan pembangunan pabrik pengolahan kelapa dan bantuan bibit unggul, kami optimistis sektor perkebunan dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Bupati.

Menanggapi pemaparan tersebut, Direktur Jenderal Perkebunan meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk segera menyampaikan surat permohonan resmi yang dilengkapi dengan data dan potensi perkebunan sebagaimana telah dipaparkan dalam pertemuan.

Sekretaris Daerah Halmahera Timur menyampaikan harapannya agar usulan pembangunan pabrik kelapa dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.

Menurutnya, apabila belum dapat direalisasikan pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap program tersebut dapat masuk dalam agenda pembangunan tahun mendatang.

“Kami berharap usulan ini dapat ditindaklanjuti. Jika belum memungkinkan tahun ini, semoga pada tahun depan pembangunan pabrik kelapa di Halmahera Timur dapat direalisasikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan ekonomi daerah hal ini sesuai asta cita presiden republik indonesia terkait hilirisasi perkebunan kelapa,” ungkap Sekda.

Sebagai salah satu daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Maluku Utara dan terbesar kedua setelah Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur memiliki potensi sumber daya perkebunan yang sangat menjanjikan.

Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk mendorong hilirisasi komoditas perkebunan, meningkatkan daya saing produk daerah, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam memperjuangkan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. (komdokpim)

Artikel Kunjungi Kementan, Bupati Ubaid dan Sekda Ricky Usulkan Pabrik Kelapa dan Bantuan Bibit pertama kali tampil pada Haltimtv.