Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/2025, pemerintah mengalihkan fokus penggunaan Dana Desa untuk memperkuat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Wadah baru yang digadang-gadang jadi tulang punggung ekonomi desa.

Kenapa Dana Desa Kini Wajib Dukung Koperasi Merah Putih?

Menurut Purbaya, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar desa tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi menuju kemandirian ekonomi.

Koperasi Merah Putih dianggap sebagai alat konsolidasi ekonomi Desa, tempat produksi, distribusi, simpan pinjam, hingga pemberdayaan warga.

Tujuannya jelas:
➤ ekonomi Desa Kuat,
➤ Perputaran uang tidak kabur keluar Desa,
➤ Desa punya badan usaha resmi yang bisa bersaing.

Penyaluran Dana Desa Kini Dibagi Dua Tahap Baru

PMK 81/2025 memperbarui mekanisme penyaluran Dana Desa :

Tahap I – 60% Dana Desa
Dicairkan paling lambat Juni, untuk kebutuhan dasar desa dan kesiapan program awal.

Tahap II – 40% Dana Desa
Dicairkan paling cepat April, tetapi dengan syarat baru:

➡ Desa harus memiliki akta pendirian Koperasi Merah Putih, atau minimal bukti dokumen pembentukan sudah diserahkan ke notaris.
➡ Ada komitmen APBDes untuk mendukung koperasi tersebut.

Dengan aturan ini, Desa yang belum membentuk koperasi secara otomatis akan tertahan pencairan tahap kedua.

Dampaknya untuk Desa?

Ini bukan sekadar perubahan administratif. Dampaknya cukup besar.

Desa didorong membangun ekosistem bisnis yang terstruktur.

Dana Desa tidak hanya habis ke infrastruktur, tetapi diarahkan membangun ekonomi jangka panjang.

Pengawasan makin ketat, sehingga penyalahgunaan anggaran bisa ditekan.

Koperasi Merah Putih jadi pusat aktivitas ekonomi Desa.

Kalau berjalan optimal, Desa bisa punya mesin ekonomi yang jalan sendiri, tanpa harus menunggu bantuan tiap tahun.

Kebijakan baru ini menandai babak baru pengelolaan Dana Desa lebih fokus pada ekonomi, lebih terstruktur, dan lebih terarah.

Bukan hanya membangun jalan, tetapi membangun kekuatan ekonomi dari akar rumput.(hmskmnkeu/hltmtv)

Artikel Dana Desa Resmi Dialihkan ke Koperasi Merah Putih pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Pemkab Haltim Baru saja Luncurkan Pajak Online.

Masyarakat Haltim mau bayar pajak tinggal klik.

Dari Laut, kebun, dalam lokasi tambang tinggal klik lunas pajak

Silahkan simak ikuti tutorial dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Halmahera Timur Berikut ini

Artikel Sekarang Bayar Pajak di Haltim Gampang pertama kali tampil pada Haltimtv.

Artikel MIND ID Berdayakan Petani dari Haltim Hingga Sumsel Menuju Swasembada Pangan pertama kali tampil pada Haltimtv.

Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Salah satunya yakni di bidang kesehatan melalui Kapal Ambulans Laut milik Baznas.

Kapal tersebut menjadi bagian dari layanan kesehatan bergerak Rumah Sehat Baznas untuk menjangkau daerah terpencil.

Mendagri juga menyimak penjelasan dari jajaran Baznas mengenai pemanfaatan kapal itu untuk mendukung pelayanan kesehatan di daerah perbatasan.

Dengan fasilitas tersebut, diharapkan pelayanan bersalin bagi para ibu di daerah perbatasan dapat terbantu.

Melalui upaya ini, angka kematian ibu dan bayi diyakini dapat ditekan berkat akses kesehatan yang cepat dan andal.

Dalam pertemuan itu, Mendagri turut mendukung upaya kolaborasi antara Baznas dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Ikhtiar tersebut diharapkan mampu memastikan pelayanan dan bantuan kemanusiaan di wilayah perbatasan tetap terjaga.

Di sisi lain, dibahas pula praktik baik daerah yang berhasil mengoptimalkan peran zakat untuk membantu persoalan sosial.

Salah satunya terjadi di Kabupaten Ciamis yang dinilai sebagai bukti nyata penguatan sistem zakat hingga ke level desa.

Merespons hal tersebut, Mendagri menyambut baik apabila langkah serupa dapat diimplementasikan pemerintah daerah (Pemda).

Dengan demikian, persoalan sosial dapat diatasi secara komprehensif melalui peran Baznas dan Pemda.

“Pemda bisa bermitra dengan Baznas untuk membantu persoalan yang ada di daerah,” tandas Mendagri.(hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Mendagri dan Ketua BAZNAS Bahas Bantuan Daerah Terpencil pertama kali tampil pada Haltimtv.

Menurutnya, selain peran tersebut, keberadaan BUMD juga dinilai mampu membuka lapangan kerja di daerah, memancing peran aktif sektor swasta, serta menjadi buffer zone atau zona penyangga di bidang-bidang strategis, termasuk di bidang pangan.

Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Indonesia Best BUMD Awards 2025 di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Acara tersebut mengusung tema “Resilient Regions, Progressive Nation: Elevating BUMD Excellence Amid Economic Shifts.”

Ia mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal daerah umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kuat, sedang, dan lemah. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai dengan dominasi PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari dana transfer pusat.

Sementara kapasitas fiskal sedang dicirikan oleh PAD yang relatif seimbang dengan transfer pusat.

Adapun kapasitas fiskal lemah ditandai dengan angka PAD yang lebih kecil dibandingkan dengan anggaran transfer dari pusat.

“BUMD sangat diharapkan untuk menambah kapasitas pendapatan daerah supaya bisa belanjanya tidak minus. Karena banyak daerah-daerah yang pendapatan (realisasi) belanjanya lebih tinggi dari target daripada pendapatan (PAD),” ujar Mendagri.

Ia menekankan bahwa keberadaan BUMD sangat penting karena berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di tingkat nasional.

Dalam konteks ini, profit bisnis dari BUMD diyakini mampu menyumbang PAD.

Dalam skala yang lebih luas, capaian tersebut turut berdampak terhadap perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2024, kondisi BUMD di sektor jasa air minum dan aneka usaha terbagi dalam tiga kategori, yakni BUMD sehat sebanyak 346 unit, kurang sehat 303 unit, dan tidak sehat sebanyak 174 unit.

Mendagri mendorong agar BUMD yang kurang sehat maupun tidak sehat dapat melakukan berbagai terobosan.

Menurut pengamatannya, kondisi BUMD yang tidak sehat disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain jajaran tenaga kerja yang kurang profesional hingga tata kelola manajemen yang belum optimal.

Dalam konteks tersebut, Mendagri mendorong kepala daerah agar mampu menjadi pemimpin yang andal dalam mengatasi persoalan tersebut.

Pasalnya, kunci dari BUMD yang profesional berasal dari kemampuan kepemimpinan kepala daerah yang andal, inovatif, dan memiliki kemampuan kewirausahaan yang baik.

“Oleh karena itulah kemudian pengawasan harus lebih kuat, supervisi harus lebih kuat,” imbuhnya.

Lebih jauh, Mendagri menuturkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus berupaya meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendorong fungsi pengawasan dilakukan di jenjang eselon I Kemendagri.

Saat ini, pihaknya bersama Komisi II DPR RI terus memacu agar langkah tersebut berjalan dengan baik sehingga mampu melahirkan BUMD yang profesional di daerah.

“Oleh karena itulah kemudian saya sudah mengusulkan kepada KemenPAN-RB dan kepada Kemensetneg untuk di Kemendagri BUMD dibentuk satu dirjen, yaitu dirjen pembinaan BUMD yang tadinya [setingkat] Kasubdit agar pembinaan pengawasan lebih fokus,” tandasnya.

Dalam acara ini Mendagri berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada enam BUMD yang dinilai berprestasi.

BUMD tersebut yakni Perumda Pengolahan Air Limbah Jaya (Perumda Paljaya), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT LRT Jakarta.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Kemendagri.

Hadir pula para perwakilan BUMD dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. (hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Mendagri Beberkan Peran BUMD Perkuat PAD pertama kali tampil pada Haltimtv.

Penegasan tersebut dikemukakan  Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam lanjutan Sosialisasi Satuan Tugas Koperasi Desa Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

“Penting untuk memastikan bahwa koperasi desa ini dengan segala kegiatannya nanti ini juga selaras dengan dokumen perencanaan yang ada mulai dari provinsi, kota, kabupaten, sampai desa. Nah, karena itu kita pastikan penyelarasan serta pencantuman program kegiatan ini pada dokumen perencanaan daerah,” ujar Bima.

Dia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri  telah menyiapkan langkah-langkah teknis untuk mendukung pembentukan Kopdes Merah Putih.

Salah satunya adalah penyusunan template Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar hukum pembentukan koperasi.

Perkada ini akan mengatur kewenangan, ruang lingkup penyelenggaraan, perangkat daerah yang bertanggung jawab, pengawasan, hingga pendanaan.

“Nah untuk pendanaan, Bapak-Ibu sekalian, ini opsinya ada beberapa. Yang pertama, apabila ada anggaran dari dinas terkait di koperasi untuk pembentukan awal itu tentu sangat baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bima juga mendorong pemanfaatan aset negara dan aset daerah untuk mendukung percepatan pendirian koperasi.

Ia menyebut bahwa pendekatan tidak selalu harus dimulai dari nol, melainkan bisa melalui pengembangan atau revitalisasi aset yang sudah ada.

“Karena cukup banyak aset negara yang bisa dimaksimalkan, jadi tidak mencari lahan dari nol,” tambahnya.

Sebagai bentuk percepatan, Kemendagri juga akan segera menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah sebagai panduan teknis pelaksanaan pembentukan koperasi desa ini.

“Nah, segera Surat Edaran Mendagri tentang percepatan pembentukan ini akan diedarkan,” tandas Bima.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan pentingnya Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) sebagai mekanisme inti pembentukan Kopdes Merah Putih.

“Musyawarah desa khusus menjadi forum dan mekanisme yang terpenting karena itu akan menjadi fokus kegiatan bersama kita,” ujar Ferry.

Ia mendorong agar seluruh elemen masyarakat dilibatkan dalam musyawarah tersebut, mulai dari pendamping desa, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), penyuluh pertanian dan perikanan, tenaga kesehatan, hingga kaum perempuan dan pemuda.

“Dengan potensi yang dimiliki dari berbagai kementerian, rasanya insyaallah kita optimis untuk bisa tercapai pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” pungkasnya.

Sosialisasi kali ini dibuka oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dipimpin oleh Wamenkop Ferry Juliantono.

Acara ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan.

Selain itu, hadir pula Direktur Jenderal (Dirjen) Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maria Endang Sumiwi, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman, serta Staf Ahli (Sahli) Bidang Industri Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Andus Winarno.

Kegiatan ini turut diikuti secara virtual oleh para kepala desa dari Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Artikel Koperasi Desa Merah Putih Harus Masuk Perencanaan Anggaran Daerah pertama kali tampil pada Haltimtv.

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Fiskal sendiri berarti urusan pajak atau pendapatan publik. 

Langkah ini salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-58.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan.

Melalui UU ini, diharapkan akan mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif dengan menciptakan HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Fatoni menegaskan, pemberian TKD merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan HKPD.

TKD adalah sumber pendapatan bagi pemerintah daerah (Pemda) yang harus disusun secara logis dan sistematis berdasarkan potensi pendapatan daerah dan peraturan perundang-undangan.

“Kebijakan TKD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah pusat dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya menyebutkan berbagai jenis TKD.

Diantaranya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Keistimewaan (DAIS). “Keenam, Dana Desa dan ketujuh, Insentif Fiskal,” kata Fatoni.

Sejalan dengan itu, Fatoni menilai Rakornas tersebut penting digelar untuk menyamakan persepsi berbagai stakeholder terkait dengan pengelolaan anggaran, khususnya dana TKD.

Dirinya mengapresiasi semua pihak atas terlaksananya kegiatan tersebut.

“Tentunya kegiatan semacam ini perlu dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi antara pemerintah dan pemerintah daerah, mengingat perkembangan dinamika kebijakan pengelolaan keuangan baik di pusat maupun di daerah,” katanya.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Ditjen Bina Keuda Sumule Tumbo mengatakan, pelaksanaan anggaran dana TKD dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025.

Pada Pasal 5 ayat (8) ditegaskan bahwa sebagian TKD untuk infrastruktur dan atau diperkirakan untuk infrastruktur meliputi DBH, DAU, DAK Fisik, dan Dana Tambahan Infrastruktur dilakukan pencadangan.

“Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (10) ditegaskan bahwa besaran transfer ke daerah yang dicadangkan tersebut dapat direalokasi dan/atau digunakan sesuai dengan prioritas pemerintah, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,” tandasnya. (hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Rakornas Pengelolaan Transfer ke Daerah pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Pemerintah Kecamatan Kota Maba dibawah Komando Camat Irwanto T Maneke hari ini Sabtu,18/01/25, menggelar Bimbingan Teknik(Bimtek) bagi seluruh Jajaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi yang domisili di Kecamatan tersebut dan juga dari Kecamatan lain.

Saat sambutan sekaligus membuka Bimtek tersebut, Irwanto mendorong Hasrat para pengurus BUMDes dan Koperasi agar lebih bergairah memajukan lembaga profit tersebut.

“Kepada teman teman Bumdes dan Koperasi  harus lebih maju karena berada di pusat pemerintahan Kabupaten serta dikelilingi oleh kurang lebih 8-10 perusahaan tambang pemilik IUP di wilayah kecamatan kota Maba,” Ujar Irwanto.

Dirinya juga mendorong agar Bumdes dan Koperasi berperan mensukseskan program pemerintah pusat dan kabupaten Halmahera Timur seperti program makan  bergizi gratis.

Bimtek tersebut diikuti 30  peserta dari Bumdes Tewil, Soa Qimalaha, Maba Sangaji, Mabapura, Koperasi Nelayan Kota Maba, Koperasi Karya Gemilang Faifiye serta undangan lainnya.

Pemerintah Kecamatan Kota Maba kata Irwanto, terus mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kepemimpinan Bupati Ubaid Yakub, Wakil Bupati Anjas Taher dan Sekretaris Daerah, Ricky Chairul Richfat atas program brilian dalam meningkatkan BUMDes dan Koperasi termasuk ditahun 2025 hingga tahun tahun mendatang.

Diakhir Sambutannya tak Lupa Camat Irwanto menyampaikan Terima Kasih Kerjasama dan Support PT.Nusa Karya Anindo (NKA) sebagai salah satu perusahaan yang selalu Consern terhadap pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi.

Sebagai Pemerintah Kecamatan Kota Maba, Irwanto menaruh harapan kepada seluruh peserta Bimtek untuk terus seriusi selamat hajatan tersebut agar mampu implementasikan dan memajukan BUMDes dan Koperasi di Desa Masing masing.

Bimtek tersebut menghadirkan juga pembicara dari BUMDes Farasman Mabapura yang punya prestasi gemilang.

#hltmtv

Artikel Gelar Bimtek, Camat Kota Maba Genjot Gairah Bisnis BUMDes dan Koperasi pertama kali tampil pada Haltimtv.

Camat Kota Maba, Irwanto T Maneke saat menerima pengurus salah satu koperasi yang berdomisili di dalam Kecamatan tersebut.

HALTIMTV.COM – Luar biasa kesigapan Camat Kota Maba, Irwanto T Maneke. 

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian kepada seluruh Kepala Desa untuk lebih mengaktifkan BUMDes, Irwanto Maneke tidak tunggu lama. 

Dirinya langsung menggelar Bimbingan Teknik alias Bimtek yang menghadirkan seluruh Perangkat BUMDes dan Koperasi yang ada di Enam Desa dalam Kecamatan Kota Maba, yakni Desa Soa Gimalaha, Maba Sangaji, Soa Sangaji, Soa Laipoh, Wailukum dan Desa Tewil. 

Kepada Haltimtv.com, Wanto panggilan akrab Camat yang energik ini bilang, Bimbingan Teknik yang dia akan gelar pada Sabtu, 18/01/24 besok, dalam rangka menggenjot birahi bisnis dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi yang selama ini ada, tapi hidup segan mati pun tak mau.

Dia menambahkan bahwa BIMTEK tersebut tidak terbatas hanya untuk BUMDes yang ada di dalam wilayah kecamatannya akan tetapi dipersilahkan dari Kecamatan lain untuk bergabung dengan catatan pihak pelaksana hanya menanggung konsumsi selama hajatan tersebut berlangsung. 

Dalam catatan sebagai Camat Kota Maba, diantara BUMDes yang ada di Enam Desa tersebut, menurutnya yang aktif adalah BUMDes di Mabapura. 

Dalam hal peningkatan Program BUMDes dan Koperasi, mulai dari Management Kewirausahaan, Kemampuan Sumber Daya Manusia(SDM) termasuk pengelolaan keuangan dan yang terkait dengan keberadaan dua lembaga usaha tersebut, maka Bimtek menurut Camat Irwanto, adalah jembatan ampuh menuju kemandirian sikap.

Pelaksanaan Bimtek tersebut, Irwanto Maneke menggandeng PT Nusa Karya Anindo (NKA) sebagai bentuk kerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Kota Maba.

PT.NKA adalah anak Perusahaan PT Antam, Tbk yang didirikan sejak 12 Tahun lalu yakni pada 2012.

Sebagaimana diketahui pada Musyawarah Desa Nasional memperingati Hari Ulang Tahun Desa Nasional di Sumedang Jawa Barat, dua hari lalu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memintakan kepada Kepala Desa untuk lebih mengaktifkan Keberadaan Lembaga Bisnis di Desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

#hltmtv.

Artikel Gandeng PT NKA, Camat Kota Maba Gelar Bimtek untuk BUMDes dan Koperasi pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Hari ini, Senin, 06 Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis resmi dimulai secara serentak di seluruh Indonesia. 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau langsung pelaksanaan program tersebut salah satunya di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat .

Selain meningkatkan gizi anak, Bima optimistis program ini dapat membangkitkan perekonomian daerah karena melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Ini hari bersejarah untuk Indonesia, program menjemput Indonesia Emas melalui perbaikan gizi, peningkatan kesehatan anak-anak Indonesia resmi dimulai,” jelas Bima di sela peninjauannya, Senin (6/1/2025).

Pelibatan UMKM ini, lanjut Bima, seperti yang dilakukan pihak Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor.

Dalam memenuhi kebutuhan program MBG, pihak sekolah bekerja sama dengan UMKM setempat.

“Jadi nanti insyaallah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita,” jelasnya.

Selain itu, Bima mengatakan, MBG tidak hanya dimaknai sebagai makan bersama untuk meningkatkan gizi.

Namun, program ini juga dapat membangun karakter anak.

Dengan makan bersama, solidaritas di antara anak-anak dapat lebih terbangun.

“Anak-anak kita makan bersama-sama terbangun solidaritas bersama, memberikan atensi satu sama lain setiap hari jadi banyak dimensi di program MBG,” terangnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal terus memastikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memahami teknis sistem pelaksanaan MBG.

“Kami melihat di tempat ini, sistem ini terbangun dengan baik, tidak saja dalam hal kesiapan dari dapur secara teknis, tetapi juga kandungan gizi yang disiapkan untuk anak-anak,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemendagri akan terus mendorong pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik.

Ini seperti memastikan kolaborasi di daerah berjalan maksimal dengan mempelajari berbagai catatan yang ada.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga memberikan catatan terkait teknis penyajian yang harus disesuaikan dengan kondisi anak-anak.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte yang turut meninjau mengatakan, pentingnya intervensi peningkatan gizi terhadap anak-anak.

Karena itu, pemerintah berusaha sekeras mungkin menyediakan gizi yang relatif sama bagi anak-anak.

Tidak hanya memperbaiki kesehatan anak, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar.

“Karena kita tahu banyak sekali anak-anak yang mungkin Bapak-Bapak/Ibu-Ibu juga dulu waktu sekolah enggak sempat makan, enggak ada makanan, dan lain-lain,” jelasnya.(hmskmndgri/hltmtv)

Artikel Makan Bergizi Gratis Dimulai, Ekonomi Daerah Bakal Bangkit pertama kali tampil pada Haltimtv.