Langkah tersebut perlu dilakukan secara cepat mengingat beras merupakan komoditas pangan utama yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi.

“Beras ini besar sekali. Jadi kalau sedikit saja kenaikan harga beras mengenai inflasi kita naik, karena semua makan beras. Kalau cabai, sebagian tidak makan cabai,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Tomsi menyoroti kenaikan harga beras di sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Bone Bolango yang mencapai sekitar 13 persen dan Kabupaten Pohuwato yang mendekati 10 persen. Ia meminta Pemda dan TPID segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi harga, ketersediaan pasokan, serta faktor yang memicu kenaikan.

Khusus untuk Kabupaten Bone Bolango, Tomsi meminta Perum Bulog berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk segera melaksanakan operasi pasar. Menurutnya, intervensi perlu dilakukan segera agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.

“Jadi tidak boleh sedikit pun ada kenaikan harga beras dengan stok kita yang banyak,” tegas Tomsi.

Tomsi menekankan, Pemda tidak boleh menunggu harga naik terlalu tinggi ketika melakukan intervensi. Ia meminta TPID melakukan pemantauan secara aktif dan memastikan langkah pengendalian dilakukan sejak muncul indikasi kenaikan harga.

“Jangan nunggu naik dulu baru kita berbuat. Itulah gunanya supaya jangan sempat naik,” katanya.

Selain Bone Bolango dan Pohuwato, Tomsi meminta daerah lain yang mengalami kenaikan harga beras untuk melakukan pengecekan langsung ke pasar. Ia juga mendorong TPID memperkuat koordinasi dengan Bulog, BPS, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam memantau perkembangan harga pangan.

Tomsi mengingatkan bahwa ketersediaan stok beras nasional yang besar seharusnya dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas harga di daerah. Karena itu, ia meminta Pemda memanfaatkan dukungan tersebut melalui langkah intervensi yang tepat dan cepat.

“Beras kita banyak, hampir 5,7 juta ton, terbanyak sepanjang sejarah. Kalau sampai naik, apalagi naiknya tinggi, ini berarti kesalahan ada pada kita,” tandasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga beras dapat memberikan tekanan cukup besar terhadap inflasi. Pada September 2023, misalnya, inflasi beras tercatat sebesar 5,61 persen. Angka tersebut antara lain dipengaruhi kondisi musim kering dan curah hujan yang sangat rendah. Sementara itu, pada Februari 2024 inflasi beras tercatat mencapai 5,32 persen.

“Jika dibandingkan dengan minggu lalu jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan harganya, yaitu 106 kabupaten/kota, sekarang menjadi 120 kabupaten/ kota,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung maupun daring oleh sejumlah pembicara dari BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas Pangan Polri, serta Kejaksaan. Selain itu, kegiatan ini turut diikuti secara daring oleh jajaran Pemda dari seluruh Indonesia. (hmskmndgr/mbol)

Artikel Beras Naik Menggila, Pemda Diminta Segera Intervensi Harga pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher, hari ini Rabu,12 Agustus 2026 menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan cetak sawah Provinsi Maluku dan penandatanganan kontrak cetak sawah Provinsi Maluku Utara.

Rakor tersebut adalah kerjasama Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan yang digelar di Markas Komando Daerah Militer (KODAM) XV Pattimura di Ambon.

Kepada Haltimtv.com, Wakil Bupati Anjas Taher mengatakan Total luas percetakan sawah di Maluku Utara sebesar 1900 hektar.

Ribuan Hektar tersebut kata Anjas dialokasikan pada 3 kabupaten yaitu Halmahera Utara 1067 hektar, Halmahera Timur 532 hektar dan Kabupaten Halmahera Selatan 301 hektar.

Dari total 532 hektar untuk Kabupaten Halmahera Timur yang telah ditanda tangani tersebut Lanjut Wabup Anjas, dialokasikan dan dipusatkan di 3 kecamatan dan 9 desa.

Diantaranya Kecamatan Wasile Desa Batu Raja 61 hektar, Desa Bumi Restu 133 hektar, Desa Mekar Sari 70 hektar.

Untuk Kecamatan Wasile Timur, Desa Dakaino 29 hektar, Desa Rawamangun 103 hektar, Desa Sidomulyo 60 hektar, Desa Akedaga 16 hektar, Desa Woka Jaya 14 hektar.

Sedangkan Kecamatan Wasile Tengah Desa Lolobata 46 hektar.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Halmahera Timur, wakil Bupati Anjas Taher mengusulkan ke Inspektorat  Kementerian Pertanian untuk menambahkan kuota, mengingat Kementan melalui UGM dan Dinas Pertanian akan membuat SID khususnya pada beberapa lokasi Desa dan Kecamatan yang masih potensial utk dikembangkan sawah.

Usulan juga untuk pemberian alat2 pertanian (Alsintan), dan varitas bibit yg unggul.

Penandatanganan Kontrak Kerjasama tersebut dihadiri juga Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, para pejabat Pemprov Maluku serta jajaran Komando Daerah Militer XV Pattimura. (hltmtv)

Artikel Mewakili Bupati Ubaid, Wabup Anjas Teken Kontrak Cetak Sawah di Kodam XV Pattimura pertama kali tampil pada Haltimtv.

Babak pertama, Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mundur dengan alasan sakit jantung. Belum sempat netizen selesai meracik teori konspirasi rasa kopi susu, muncul babak kedua. Hotman Paris mundur sebagai pengacara Febrie Adriansyah karena saraf kejepit. Baru rakyat mulai tenang, eh… babak ketiga lebih mengejutkan. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, ikut angkat tangan.

Ada apa ini, Guru?

Senin, 27 Juli 2026, Perry resmi mengundurkan diri. Suratnya sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo sehari sebelumnya dan diterima dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan kabar itu di Gedung BI, Jakarta. Untuk sementara, tongkat komando diserahkan kepada Deputi Gubernur Senior, Destry Damayanti, sebagai Pelaksana Tugas Gubernur BI. Penjelasannya singkat, alasannya bersifat pribadi.

Kalimat “alasan pribadi” di Indonesia memang sakti. Ia seperti bumbu penyedap serbaguna. Dipakai di mana saja masuk. Mau mundur, cocok. Mau pindah jabatan, cocok. Mau menghilang dari grup WA keluarga, juga cocok.

Padahal kalau bicara rekam jejak, Perry bukan orang yang datang dari langit naik helikopter. Ia lahir dari keluarga petani sederhana di Sukoharjo, anak keenam dari sembilan bersaudara. Dari lumpur sawah, ia menembus gedung bank sentral.

Sejak 24 Mei 2018 ia memimpin Bank Indonesia. Tahun 2023 diperpanjang lagi. Hampir delapan tahun memegang kemudi bank sentral, bahkan menjadi gubernur BI pertama di era reformasi yang menjabat dua periode.

Prestasinya juga panjang. QRIS berkembang menjadi sistem pembayaran digital kebanggaan Indonesia hingga merambah transaksi lintas negara. Saat pandemi COVID-19 mengguncang ekonomi, BI di bawah kepemimpinannya menjaga stabilitas melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Ia juga mendorong ekonomi syariah berkembang lebih luas.

Deretan penghargaan pun menghampiri. Governor of the Year Asia Pasifik, Best Central Bank of the Year, Best Macroeconomic Regulator Asia Pacific, Best Asset Owner Southeast Asia, Anugerah Hamengku Buwono IX, hingga Bintang Mahaputera Utama yang diberikan Presiden Prabowo pada Agustus 2025.

Namun di negeri +62, piala sering kalah heboh dibanding kurs dolar.

Sejak Mei hingga Juni 2026, tekanan agar Perry mundur semakin keras. Rupiah sempat melemah hingga menembus Rp17.600 bahkan mendekati Rp18.200 per dolar AS. Anggota Komisi XI DPR dari PAN, Primus Yustisio, menyarankan Perry bersikap gentleman dengan mundur. Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, juga berkali-kali menilai BI gagal menjaga stabilitas nilai tukar.

Sementara Perry berkukuh, tugas BI bukan mengunci kurs di angka tertentu, melainkan menjaga agar gejolak rupiah tetap terkendali karena banyak dipengaruhi faktor global maupun domestik.

Lalu muncul pula nama Thomas A.M. Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo, yang sejak Februari 2026 menjabat Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung. Tapi jangan salah sambung kabel. Thomas bukan Deputi Gubernur Senior. Jabatan pelaksana tugas tetap dipegang Destry Damayanti.

Yang bikin warung kopi garuk kepala bukan sekadar siapa yang menggantikan. Yang bikin penasaran, kenapa republik ini mendadak seperti lomba estafet pengunduran diri?

Semoga saja yang ikut mundur nanti cuma antrean koruptor menuju penjara. Kalau mundur terus pejabat-pejabat penting, sementara harga kebutuhan pokok tetap maju tanpa rem, rakyat cuma bisa menghela napas sambil bertanya, “Ada apa ini, Guru?”

“Bang, pejabat pengkhianat rakyat tak bisakah disuruh mundur. Gedek bangat nengoknya.”

“Mestinya mundur, wak. Mereka yang membuat survei Prabowo anjlok.” Ups

Foto Ai hanya ilustrasi

Rosadi Jamani
#camanewak
#jurnalismeyangmenyapa
#JYM

Artikel Kenapa Gubernur BI Mundur, Ada Apa Ini Guru? pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM  – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Kamis,23 Juli 2026 menyelenggarakan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Periode Mei 2026 di Kabupaten Halmahera Timur.

Kegiatan yang dikemas dalam forum bertajuk Kie Raha Economic Forum tersebut berlangsung di Maba dan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, perbankan, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi advisory Bank Indonesia dalam mendukung perumusan kebijakan pemerintah daerah melalui penyampaian informasi dan analisis perkembangan ekonomi terkini.

Laporan Perekonomian Provinsi yang disusun secara berkala oleh Bank Indonesia memuat berbagai informasi terkait perkembangan ekonomi, prospek perekonomian, serta rekomendasi strategis bagi pembangunan ekonomi daerah.

Dalam forum tersebut, Manager KPWBI Malut, Sotaro Antonius Zebua memaparkan kondisi perekonomian Provinsi Maluku Utara, termasuk berbagai indikator makro ekonomi yang menjadi perhatian bersama.

Selain menjadi sarana penyampaian informasi, kegiatan diseminasi juga menjadi wadah diskusi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui penyelenggaraan Kie Raha Economic Forum, Bank Indonesia berharap hasil analisis yang tertuang dalam Laporan Perekonomian Provinsi dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Halmahera Timur.

Forum ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap tantangan dan peluang ekonomi yang ada, sehingga dapat mendorong langkah-langkah strategis yang tepat untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Kegiatan diseminasi ini merupakan komitmen Bank Indonesia untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara.(dokpim)

Artikel Bank Indonesia Gelar Forum Ekonomi Kieraha di Haltim pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Setelah sukses mengunjungi Universitas Pertahanan (Unhan), hari ini Ubaid Yakub didampingi Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat sebagimana Rilis Kabag Komdokpim, Lutfi Ridho, keduanya melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi pembangunan sektor perkebunan di Kabupaten Halmahera Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati dan Sekda diterima langsung oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP., M.Si.

Menurut Kabag  Komdokpim, Pada kesempatan tersebut, Bupati Halmahera Timur memaparkan potensi besar sektor perkebunan yang dimiliki daerahnya.

Berdasarkan data yang disampaikan, luas perkebunan kelapa eksisting di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 45.602 hektare, sementara potensi pengembangan lahan perkebunan kelapa masih tersedia sekitar 48.843 hektare.

Kabag Lutfi Ridho melanjutkan , Bupati menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi sekaligus mengusulkan dukungan pemerintah pusat terkait pembangunan pabrik pengolahan kelapa serta bantuan bibit kelapa guna mendukung peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas perkebunan di Halmahera Timur.

“Halmahera Timur memiliki potensi perkebunan kelapa yang sangat besar. Dengan dukungan pembangunan pabrik pengolahan kelapa dan bantuan bibit unggul, kami optimistis sektor perkebunan dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Bupati.

Menanggapi pemaparan tersebut, Direktur Jenderal Perkebunan meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk segera menyampaikan surat permohonan resmi yang dilengkapi dengan data dan potensi perkebunan sebagaimana telah dipaparkan dalam pertemuan.

Sekretaris Daerah Halmahera Timur menyampaikan harapannya agar usulan pembangunan pabrik kelapa dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.

Menurutnya, apabila belum dapat direalisasikan pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap program tersebut dapat masuk dalam agenda pembangunan tahun mendatang.

“Kami berharap usulan ini dapat ditindaklanjuti. Jika belum memungkinkan tahun ini, semoga pada tahun depan pembangunan pabrik kelapa di Halmahera Timur dapat direalisasikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengembangan ekonomi daerah hal ini sesuai asta cita presiden republik indonesia terkait hilirisasi perkebunan kelapa,” ungkap Sekda.

Sebagai salah satu daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Maluku Utara dan terbesar kedua setelah Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur memiliki potensi sumber daya perkebunan yang sangat menjanjikan.

Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk mendorong hilirisasi komoditas perkebunan, meningkatkan daya saing produk daerah, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam memperjuangkan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. (komdokpim)

Artikel Kunjungi Kementan, Bupati Ubaid dan Sekda Ricky Usulkan Pabrik Kelapa dan Bantuan Bibit pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM  – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bersama Badan Pusat Statistik (BPS)  setempat menggelar Apel Siaga sekaligus Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Pendopo Ngaku Re Rasai, Senin,15/6/2026.

Kepala Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan (Komdokpim) Lutfi Ridho,  merilis Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Dalam rilisnya Humas itu,  Apel siaga yang juga  dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia tersebut, untuk Kabupaten Halmahera Timur dipimpin langsung oleh Bupati Drs. Ubaid Yakub, MPA, selaku pembina apel.

Apel Sensus Ekonomi Turut hadir juga  Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

Dalam amanatnya, Bupati Ubaid Yakub mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya menghadirkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting dalam menyediakan data yang valid sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan. Karena itu, partisipasi seluruh masyarakat sangat dibutuhkan demi keberhasilan sensus ini,” ujar Bupati.

Bupati juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi selama proses pendataan, terutama terkait validasi dan akurasi data di lapangan. Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan akan sangat menentukan ketepatan arah kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang.

Kepada para petugas sensus yang akan bertugas secara door-to-door, Bupati berpesan agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, dan mematuhi kode etik dalam setiap tahapan pendataan.

“Jadilah pejuang data yang berintegritas, profesional, dan menjunjung tinggi kode etik. Data yang saudara kumpulkan akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah maupun nasional ke depan,” tegasnya.

Mengakhiri amanatnya, Bupati menyampaikan apresiasi dan semangat kepada seluruh petugas lapangan yang akan menjalankan tugas selama pelaksanaan sensus.

“Selamat bertugas. Saya yakin sebesar apa pun tantangan yang dihadapi di lapangan dapat dilalui dengan baik. Mari bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi terwujudnya Satu Data Indonesia yang berkualitas. Dari Bumi Limbot Fayfiye, kita dukung dan sukseskan sensus ekonomi untuk masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, diharapkan tersedianya data yang komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat, sehingga dapat menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (komdokpim/hltmtv)

Artikel Dipimpin Bupati Ubaid, Sensus Ekonomi Haltim Dimulai pertama kali tampil pada Haltimtv.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta seluruh kepala daerah segera menggalakkan gerakan menanam cabai di wilayah masing-masing sebagai langkah konkret mengendalikan harga.

Tomsi bilang , tingginya harga cabai saat ini tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan distribusi pasokan dari daerah lain, tetapi perlu dibarengi peningkatan produksi di tingkat lokal.

“Kalau kita mengandalkan hasil perkebunan cabai merah 80 persen itu dibeli pabrik untuk sambal yang botolan dan saset itu, sehingga mengandalkan perdagangan antarkota pun volumenya tidak banyak,” ujar Tomsi dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah  secara hybrid, Senin (8/6/2026) sebagaimana rilis Pusat Penerangan Kemendagri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026, lanjut Tomsi,  kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil sebesar 0,39 persen.

Dari kelompok tersebut, cabai merah tercatat sebagai komoditas yang memberikan tekanan inflasi paling tinggi setelah mengalami kenaikan harga hingga 25,64 persen dengan andil inflasi sebesar 0,08 persen.

Tingginya harga cabai katanya tidak terlepas dari besarnya industri pengolahan yang menyerap hasil produksi.

Kondisi ini membuat ketersediaan cabai untuk konsumsi rumah tangga menjadi semakin terbatas.

Karena itu, ia menilai pemerintah daerah (Pemda) perlu mengambil langkah lebih proaktif dengan mendorong peningkatan produksi cabai di wilayah masing-masing.

Ini terutama bagi daerah yang masyarakatnya memiliki tingkat konsumsi cabai yang tinggi.

“Saya ingin menjelaskan kalau kita memahami bahwa warga masyarakat kita di kabupaten/kota kita adalah kelompok dominan pemakan cabai, ya bertanggung jawab lah kepala daerahnya, jangan mengandalkan kabupaten/kota lain untuk membantu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tomsi mengingatkan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan langkah nyata dan berkelanjutan.

Ia meminta seluruh Pemda bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera menyusun strategi serta melakukan aksi penanaman cabai secara langsung agar persoalan kenaikan harga komoditas tersebut tidak terus berulang.

“Kalau memang mampu untuk melaksanakan gerakan menanam khususnya cabai di daerah-daerah tertentu tadi agar dilaksanakan,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, baik secara langsung maupun virtual.

Mereka di antaranya perwakilan dari Badan Pangan Nasional, Kantor Staf Presiden, BPS, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, TNI, Perum Bulog, serta jajaran Pemda.(hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Setelah Polri Tanam Jagung, Kini Kepala Daerah Diminta Tanam Cabai pertama kali tampil pada Haltimtv.

Para Peserta Musyawarah II DPK Apindo Haltim foto bersama dalam suasana kebersamaan humanis dan dinamis.

HALTIMTV.COM – Musyawarah Ke II, Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Halmahera Timur Periode 2026-2031 resmi digelar di Buli, Sabtu,30/05/26.

Musyawarah tersebut mengusung Tema Mendorong Inovasi Menguatkan Ekonomi Daerah dan Siap Bekerjasama Membanguan Halmahera Timur Menjadi Lebih Maju dan Sejahtera.

Musyawarah Ke II APINDO Haltim ini berhasil memilih Evan Tandean sebagai Ketua DPK Periode 2026-2031.

Evan Tandean mengatakan  Musyawarah APINDO mengusung semangat kebersamaan.

APINDO menurut Ketua Evan Tandean, akan terus menjadi mitra strategis dan potensial investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Sebagai wadah para pengusaha, APINDO memiliki tanggungjawab moral untuk menciptakan hubungan industrial yang humanis, dinamis dan berkeadilan.

Apindo percaya bahwa kesejahteraan pekerja  adalah kunci produktivitas perusahaan dan keberlangsungan usaha adalah jaminan tersedianya lapangan kerja.

Dalam kesempatan tersebut DPK Apindo Haltim memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Pemerintah Kabupaten dibawah kepemimpinan Bupati Ubaid Yakub dan Wabub Anjas Taher atas dukungan dan kemudahan yang diberikan.

APINDO akan menjadi mitra dialog dengan Pemda Haltim yang kritis dan konstruktif dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah.

Ketua DPK Apindo Halmahera Timur Evan Tandean menambahkan bahwa Kabupaten dengan 44 Perusahaan Tambang Nikel itu  nantinya bisa membentuk dewan pengupahan tripartit. (hltmtv)

Artikel Evan Tandean Terpilih Ketua Apindo Haltim pertama kali tampil pada Haltimtv.

Penyebabnya mulai dari kondisi ekonomi global, suku bunga AS naik, impor tinggi, ketidakstabilan politik atau ekonomi, hingga keluarnya investasi asing dari indonesia.

Nilai tukar mata uang merosot hingga menyentuh level terendah. Pelemahan mata uang indonesia mencatat sebesar 0,39 persen yang menyentuh Rp 17. 602 per dolar AS selama sesi perdagangan.

Defisit neraca perdagangan indonesia disebabkan banyaknya impor di sepanjang tahun ini.

Kondisi domestik turut memperparah sentimen terhadap mata uang rupiah menyusul kekhawatiran perlambatan di sektor industri manufaktur.

Ketidakpastian terkait regulasi royalti pertambangan, persepsi risiko fiskal.

Lonjakan harga minyak mentah dunia dinilai ikut memperkuat tekanan bagi pergerakan rupiah berisiko mengerek angka inflasi nasional, memperbesar beban subsidi, sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap mata uang dolar AS.

Penyebab Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah:
1. Defisit Neraca Perdagangan
Ketidakseimbangan antar ekspor dan impor indonesia turut mempengaruhi pergerakan rupiah melemah. Ketika impor lebih besar ekspor, permintaan terhadap dolar AS akan meningkat untuk melakukan pembayaran transaksi internasional. Supply and demand terhadap dolar AS akan mempengaruhi pergerakan kurs rupiah di market.

2. Konflik Global
Perang di wilayah strategis mengganggu rantai pasokan global dan memicu kenaikan harga komoditas penting, khususnya minyak mentah. Negara yang berstatus sebagai net-importir minyak harus mengeluarkan lebih banyak devisa (dolar AS).

3. Flight to Quality (Pelarian Modal Aset)
Situasi geopolitik memicu lonjakan inflasi, investor global cenderung menghindari risiko dan menarik dana investasi dari negara berkembang (Indonesia) untuk mengamankan modal ke aset yang lebih aman terutama dolar AS.

4. Sentimen Pasar Domestik
Siklus capital outflow akibat sentimen negatif memicu volatilitas rupiah cemderung dalam tekanan termasuk eskalasi perang dagang, ketegangan geopolitik timur tengah, dan spekulasi penundaan pemangkasan suku bunga the fed.

Fluktuasi Rupiah Terhadap Bisnis:
1. Tekanan Pada Cash Flow (Arus Kas)
Membengkaknya biaya operasional dan cicilan utang luar negeri memperketat margin keuntungan akibat mahalnya bahan baku impor. Lonjakan beban produksi membuat bahan baku impor membutuhkan pengeluaran dana lebih besar untuk membayar tagihan dalam denominasi dolar AS.

2. Penurunan Daya Beli
Masyarakat cenderung mengurangi konsumsi saat rupiah melemah karena harga yang naik. Purchasing power konsumen menurun akibat inflasi dapat mempengaruhi stagnasi pendapatan di tengah meroketnya biaya hidup membuat penyesuaian yang sepadan yang mengakibatkan penurunan kemampuan belanja.

3. Persaingan Pasar
Market competition akan semakin ketat karena semua pelaku usaha berusaha mempertahankan margin keuntungan, mengoptimalisasi efficiency dan mencari cara inovatif untuk tetap bersaing tanpa mengorbankan kualitas produk.

4. Meningkatnya Biaya Produksi
Rupiah yang melemah mengakibatkan harga bahan baku impor semakin mahal. Perusahaan manufaktur akan menghadapi peningkatan production cost karena sebagian komponen masih bergantung pada material dari luar negeri.

Menghadapi Fluktuasi Rupiah :
Menghadapi anjloknya nilai tukar peran pemerintah sangat penting dalam mengambil kebijakan seperti Valuta asing (Baik dalam negeri maupun luar negeri) mencakup intervensi langsung menarik kembali aliran modal asing melalui instrumen keuangan seperti sekuritas rupiah BI, serta membeli surat utang negara (SBN) untuk menjaga stabilitas pasar.

Pelemahan rupiah membutuhkan strategi proteksi aset dan efesiensi pengeluaran.

Praktiknya meliputi diversifikasi portofolio ke aset safe haven (seperti emas atau obligasi negara), menahan diri dari produk impor yang mahal akibat inflasi, serta mengoptimalkan Cash Flow bisnis dengan mencari pemasok lokal.

1. Kebijakan Makro Pemerintah
Peran BI (Bank Indonesia) sangat penting dalam mengambil langkah stabilitas darurat. Intervensi langsung pasar valuta untuk menjaga volatilitas nilai tular tetap terkendali, menyesuaikan kenaikan suku bunga untuk menjaga daya tarik pasar keuangan domestik bagi investor asing, serta kebijakan devisa hasil ekspor dalam negeri untuk memastikan ketersediaan pasokan valuta.

2. Mengoptimalisasi Supply Chain
Pemasok lokal bisa menjadi alternatif pengganti bahan baku impor dengan menjalin kemitraan dengan supplier dalam negeri untuk menekan biaya produksi.

3. Diversifikasi Revenue Stream
Pendapatan usaha sebaiknya tidak hanya bergantung pada satu sumber saja melainkan mengembangkan lini bisnis baru atau mencari peluang ekspor. Multiple income streams akan membantu dalam meminimalkan risiko fluktuasi mata uang.

Tidak hanya itu, pemerintah perlu memperkuat insentif pajak bagi industri dalam negeri dengan mendorong produksi dan investasi domestik. Dengan memberikan insentif seperti pemotongan pajak atau fasilitas pajak lainnya, pemerintah dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri sehingga lebih mampu bersaing dengan produk impor sehingga pertumbuhan ekonomi dalam negeri mengurangi ketergantungan terhadap barang impor dan jasa dari luar negeri.(hltmtv)

Artikel LEMI PB HMI : Rupiah Mengalami Fluktuasi pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher hari ini Kamis,06 Mei 2026 mewakili Bupati Ubaid Yakub menghadiri dan mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2027 mendatang.

Musrenbang yang digelar di salah satu Hotel di kawasan jalan jati Ternate itu, turut pula dihadiri para Bupati dan Walikota di Malut atau yang mewakili.

Artikel Mewakili Bupati Ubaid, Wabup Anjas Hadiri Musrenbang RKPD Provinsi pertama kali tampil pada Haltimtv.