Penyebabnya mulai dari kondisi ekonomi global, suku bunga AS naik, impor tinggi, ketidakstabilan politik atau ekonomi, hingga keluarnya investasi asing dari indonesia.

Nilai tukar mata uang merosot hingga menyentuh level terendah. Pelemahan mata uang indonesia mencatat sebesar 0,39 persen yang menyentuh Rp 17. 602 per dolar AS selama sesi perdagangan.

Defisit neraca perdagangan indonesia disebabkan banyaknya impor di sepanjang tahun ini.

Kondisi domestik turut memperparah sentimen terhadap mata uang rupiah menyusul kekhawatiran perlambatan di sektor industri manufaktur.

Ketidakpastian terkait regulasi royalti pertambangan, persepsi risiko fiskal.

Lonjakan harga minyak mentah dunia dinilai ikut memperkuat tekanan bagi pergerakan rupiah berisiko mengerek angka inflasi nasional, memperbesar beban subsidi, sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap mata uang dolar AS.

Penyebab Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah:
1. Defisit Neraca Perdagangan
Ketidakseimbangan antar ekspor dan impor indonesia turut mempengaruhi pergerakan rupiah melemah. Ketika impor lebih besar ekspor, permintaan terhadap dolar AS akan meningkat untuk melakukan pembayaran transaksi internasional. Supply and demand terhadap dolar AS akan mempengaruhi pergerakan kurs rupiah di market.

2. Konflik Global
Perang di wilayah strategis mengganggu rantai pasokan global dan memicu kenaikan harga komoditas penting, khususnya minyak mentah. Negara yang berstatus sebagai net-importir minyak harus mengeluarkan lebih banyak devisa (dolar AS).

3. Flight to Quality (Pelarian Modal Aset)
Situasi geopolitik memicu lonjakan inflasi, investor global cenderung menghindari risiko dan menarik dana investasi dari negara berkembang (Indonesia) untuk mengamankan modal ke aset yang lebih aman terutama dolar AS.

4. Sentimen Pasar Domestik
Siklus capital outflow akibat sentimen negatif memicu volatilitas rupiah cemderung dalam tekanan termasuk eskalasi perang dagang, ketegangan geopolitik timur tengah, dan spekulasi penundaan pemangkasan suku bunga the fed.

Fluktuasi Rupiah Terhadap Bisnis:
1. Tekanan Pada Cash Flow (Arus Kas)
Membengkaknya biaya operasional dan cicilan utang luar negeri memperketat margin keuntungan akibat mahalnya bahan baku impor. Lonjakan beban produksi membuat bahan baku impor membutuhkan pengeluaran dana lebih besar untuk membayar tagihan dalam denominasi dolar AS.

2. Penurunan Daya Beli
Masyarakat cenderung mengurangi konsumsi saat rupiah melemah karena harga yang naik. Purchasing power konsumen menurun akibat inflasi dapat mempengaruhi stagnasi pendapatan di tengah meroketnya biaya hidup membuat penyesuaian yang sepadan yang mengakibatkan penurunan kemampuan belanja.

3. Persaingan Pasar
Market competition akan semakin ketat karena semua pelaku usaha berusaha mempertahankan margin keuntungan, mengoptimalisasi efficiency dan mencari cara inovatif untuk tetap bersaing tanpa mengorbankan kualitas produk.

4. Meningkatnya Biaya Produksi
Rupiah yang melemah mengakibatkan harga bahan baku impor semakin mahal. Perusahaan manufaktur akan menghadapi peningkatan production cost karena sebagian komponen masih bergantung pada material dari luar negeri.

Menghadapi Fluktuasi Rupiah :
Menghadapi anjloknya nilai tukar peran pemerintah sangat penting dalam mengambil kebijakan seperti Valuta asing (Baik dalam negeri maupun luar negeri) mencakup intervensi langsung menarik kembali aliran modal asing melalui instrumen keuangan seperti sekuritas rupiah BI, serta membeli surat utang negara (SBN) untuk menjaga stabilitas pasar.

Pelemahan rupiah membutuhkan strategi proteksi aset dan efesiensi pengeluaran.

Praktiknya meliputi diversifikasi portofolio ke aset safe haven (seperti emas atau obligasi negara), menahan diri dari produk impor yang mahal akibat inflasi, serta mengoptimalkan Cash Flow bisnis dengan mencari pemasok lokal.

1. Kebijakan Makro Pemerintah
Peran BI (Bank Indonesia) sangat penting dalam mengambil langkah stabilitas darurat. Intervensi langsung pasar valuta untuk menjaga volatilitas nilai tular tetap terkendali, menyesuaikan kenaikan suku bunga untuk menjaga daya tarik pasar keuangan domestik bagi investor asing, serta kebijakan devisa hasil ekspor dalam negeri untuk memastikan ketersediaan pasokan valuta.

2. Mengoptimalisasi Supply Chain
Pemasok lokal bisa menjadi alternatif pengganti bahan baku impor dengan menjalin kemitraan dengan supplier dalam negeri untuk menekan biaya produksi.

3. Diversifikasi Revenue Stream
Pendapatan usaha sebaiknya tidak hanya bergantung pada satu sumber saja melainkan mengembangkan lini bisnis baru atau mencari peluang ekspor. Multiple income streams akan membantu dalam meminimalkan risiko fluktuasi mata uang.

Tidak hanya itu, pemerintah perlu memperkuat insentif pajak bagi industri dalam negeri dengan mendorong produksi dan investasi domestik. Dengan memberikan insentif seperti pemotongan pajak atau fasilitas pajak lainnya, pemerintah dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri sehingga lebih mampu bersaing dengan produk impor sehingga pertumbuhan ekonomi dalam negeri mengurangi ketergantungan terhadap barang impor dan jasa dari luar negeri.(hltmtv)

Artikel LEMI PB HMI : Rupiah Mengalami Fluktuasi pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher hari ini Kamis,06 Mei 2026 mewakili Bupati Ubaid Yakub menghadiri dan mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2027 mendatang.

Musrenbang yang digelar di salah satu Hotel di kawasan jalan jati Ternate itu, turut pula dihadiri para Bupati dan Walikota di Malut atau yang mewakili.

Artikel Mewakili Bupati Ubaid, Wabup Anjas Hadiri Musrenbang RKPD Provinsi pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM –  Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Halmahera Timur (Haltim) secara tegas meminta Gubernur untuk segera melakukan evaluasi dan copot kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara, menyusul kinerja nya Jeblok menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji para Business Assistant (BA) dan PMO selama 2 Bulan yang dinilai merugikan banyak pihak.

Ketua GP Ansor Haltim, Julkarnain Rajak menyampaikan bahwa keterlambatan tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan para Busness Asistent dan PMO di lapangan, tetapi juga berpotensi menghambat program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang selama ini dijalankan.

“Business Assistant memiliki peran penting dalam mendampingi koperasi Koperasi Merah Putih. Jika hak mereka, khususnya gaji, tidak dipenuhi tepat waktu, maka tentu akan berdampak pada kinerja dan semangat kerja di lapangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, keterlambatan ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola administrasi maupun manajemen keuangan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku Utara.

Oleh karena itu, Ansor Haltim menilai perlu adanya langkah evaluasi menyeluruh, termasuk jika diperlukan pergantian pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas secara optimal.

Lebih lanjut, GP Ansor Haltim juga mendesak agar pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk memastikan pembayaran gaji BA dilakukan tanpa penundaan lagi.

“Kami meminta Gubernur Maluku Utara tidak tinggal diam. Ini menyangkut hak tenaga kerja sekaligus keberlangsungan program . Evaluasi harus dilakukan secara objektif dan transparan,” tegasnya.

Di sisi lain, para Business Assistant berharap adanya kepastian dari pemerintah terkait jadwal pembayaran gaji serta perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

GP Ansor Haltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga ada penyelesaian yang jelas, demi menjaga keberlanjutan program dan keadilan bagi para tenaga pendamping di daerah.(hltmtv)

Artikel ANSOR Haltim Desak Gubernur Copot Kadis Koperasi dan UMKM pertama kali tampil pada Haltimtv.

Permintaan itu disampaikan Filep menyusul polemik dugaan penyalahgunaan dana yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Menurutnya, klarifikasi yang sebelumnya disampaikan Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Mesak Mambraku, S.T., masih bersifat umum dan belum menjawab sejumlah aspek krusial.

“Dalam rangka menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, serta mencegah berkembangnya informasi yang tidak akurat di tengah publik, kami meminta penjelasan yang lebih komprehensif,” kata Filep dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2026).

*Enam Poin Klarifikasi yang Diminta*
Filep merinci enam hal yang perlu diklarifikasi secara terbuka oleh pihak terkait:

1. Waktu dan lokasi pencairan serta penyaluran dana kompensasi Rp10 miliar;
2. Mekanisme resmi yang digunakan dalam proses pencairan dan distribusi dana;
3. Rincian alokasi dana untuk masing-masing kelompok masyarakat adat, khususnya Suku Betkaf dan Suku Maya;
4. Identitas pihak-pihak yang menerima dana, baik langsung maupun melalui perwakilan;
5. Pihak atau lembaga yang terlibat dalam proses pengawasan dan pertanggungjawaban distribusi dana;
6. Ketersediaan dokumen pendukung, seperti berita acara, daftar penerima, serta bukti penyaluran yang dapat diakses pihak berwenang maupun publik sesuai ketentuan.

Selain kepada MRP PBD, Filep juga meminta Kepala Suku DAS Maya dan Kepala Suku DAS Betkaf untuk turut memberikan pernyataan resmi kepada media guna menjelaskan kronologi utuh sejak awal proses hingga realisasi penyaluran dana.

*Jaga Integritas dan Cegah Dampak Sosial*
Filep menegaskan, permintaan klarifikasi ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas pengelolaan dana yang menyangkut hak-hak masyarakat adat.

“Keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menilai, tanpa penjelasan rinci dan berbasis data, polemik berpotensi terus berkembang dan memicu ketidakpercayaan publik yang lebih luas, termasuk berisiko menimbulkan dampak sosial di tengah masyarakat.

Karena itu, Filep mengajak pemerintah daerah, lembaga adat, dan aparat penegak hukum mengambil langkah proaktif melakukan verifikasi serta memastikan kejelasan informasi kepada publik.(****)

Artikel Tokoh Raja Ampat Desak MRP PBD Transparan Dana Adat Rp10 Miliar pertama kali tampil pada Haltimtv.

Kenaikan paling terasa terjadi pada tiga produk utama: Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara itu, beberapa jenis BBM lain masih dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat.

💰 Daftar Harga BBM Terbaru (Wilayah Jawa, Bali, DKI Jakarta)

* Pertalite (subsidi): Rp 10.000/liter
* Pertamax (RON 92): Rp 12.300/liter (tetap)
* Pertamax Green 95: Rp 12.900/liter (tetap)
* Pertamax Turbo (RON 98): Rp 19.400/liter
* Dexlite (CN 51): Rp 23.600/liter
* Pertamina Dex (CN 53): Rp 23.900/liter.

Harga ini berlaku di wilayah dengan pajak bahan bakar 5% dan bisa berbeda di daerah lain.

📊 Kenaikan Signifikan

Kenaikan kali ini tergolong tajam.

Pertamax Turbo melonjak dari sekitar Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter.

Dexlite naik ke Rp23.600 per liter.

Pertamina Dex menjadi Rp23.900 per liter

Sementara itu, Pertamax dan Pertamax Green tidak berubah, sebagai upaya menjaga stabilitas konsumsi masyarakat.

🌍 Kenapa Harga Naik?

Pertamina menjelaskan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti:

* Harga minyak mentah dunia
* Nilai tukar rupiah
* Kebijakan pemerintah melalui formula ESDM

Kebijakan ini memang rutin dilakukan agar harga tetap mencerminkan kondisi pasar energi global.

⚠️ Dampak ke Masyarakat

Kenaikan ini diperkirakan akan berdampak langsung pada:
* Biaya transportasi
* Logistik dan distribusi barang
* Pengeluaran harian masyarakat pengguna BBM nonsubsidi

Namun, pemerintah tetap menahan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar agar tekanan ekonomi tidak semakin berat.

Sumber : sputnindo

Artikel BBM Nonsubsidi  Naik per 18 April 2026, Ini Daftar Harga Terbaru dari Pertamina pertama kali tampil pada Haltimtv.

Kenaikan ini terutama disebabkan oleh lonjakan harga energi yang lebih besar dari perkiraan, dipicu oleh ketegangan akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang mengganggu pasokan bahan bakar dan mendorong harga minyak naik.

Para ekonom memperingatkan kepada media tersebut bahwa tekanan harga masih jauh dari selesai.

Mereka memperkirakan inflasi bisa bertahan di sekitar 3% dalam jangka pendek.

Claus Vistesen dari Pantheon Macroeconomics menyatakan bahwa, dalam skenario moderat, bahkan zona euro perlu bersiap menghadapi kenaikan inflasi yang cukup besar dalam beberapa bulan ke depan.

Sputnik Indonesia

Artikel Inflasi Maret di Zona Euro Direvisi Akibat Kenaikan Harga Energi pertama kali tampil pada Haltimtv.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/2025, pemerintah mengalihkan fokus penggunaan Dana Desa untuk memperkuat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Wadah baru yang digadang-gadang jadi tulang punggung ekonomi desa.

Kenapa Dana Desa Kini Wajib Dukung Koperasi Merah Putih?

Menurut Purbaya, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar desa tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi menuju kemandirian ekonomi.

Koperasi Merah Putih dianggap sebagai alat konsolidasi ekonomi Desa, tempat produksi, distribusi, simpan pinjam, hingga pemberdayaan warga.

Tujuannya jelas:
➤ ekonomi Desa Kuat,
➤ Perputaran uang tidak kabur keluar Desa,
➤ Desa punya badan usaha resmi yang bisa bersaing.

Penyaluran Dana Desa Kini Dibagi Dua Tahap Baru

PMK 81/2025 memperbarui mekanisme penyaluran Dana Desa :

Tahap I – 60% Dana Desa
Dicairkan paling lambat Juni, untuk kebutuhan dasar desa dan kesiapan program awal.

Tahap II – 40% Dana Desa
Dicairkan paling cepat April, tetapi dengan syarat baru:

➡ Desa harus memiliki akta pendirian Koperasi Merah Putih, atau minimal bukti dokumen pembentukan sudah diserahkan ke notaris.
➡ Ada komitmen APBDes untuk mendukung koperasi tersebut.

Dengan aturan ini, Desa yang belum membentuk koperasi secara otomatis akan tertahan pencairan tahap kedua.

Dampaknya untuk Desa?

Ini bukan sekadar perubahan administratif. Dampaknya cukup besar.

Desa didorong membangun ekosistem bisnis yang terstruktur.

Dana Desa tidak hanya habis ke infrastruktur, tetapi diarahkan membangun ekonomi jangka panjang.

Pengawasan makin ketat, sehingga penyalahgunaan anggaran bisa ditekan.

Koperasi Merah Putih jadi pusat aktivitas ekonomi Desa.

Kalau berjalan optimal, Desa bisa punya mesin ekonomi yang jalan sendiri, tanpa harus menunggu bantuan tiap tahun.

Kebijakan baru ini menandai babak baru pengelolaan Dana Desa lebih fokus pada ekonomi, lebih terstruktur, dan lebih terarah.

Bukan hanya membangun jalan, tetapi membangun kekuatan ekonomi dari akar rumput.(hmskmnkeu/hltmtv)

Artikel Dana Desa Resmi Dialihkan ke Koperasi Merah Putih pertama kali tampil pada Haltimtv.

HALTIMTV.COM – Pemkab Haltim Baru saja Luncurkan Pajak Online.

Masyarakat Haltim mau bayar pajak tinggal klik.

Dari Laut, kebun, dalam lokasi tambang tinggal klik lunas pajak

Silahkan simak ikuti tutorial dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Halmahera Timur Berikut ini

Artikel Sekarang Bayar Pajak di Haltim Gampang pertama kali tampil pada Haltimtv.

Artikel MIND ID Berdayakan Petani dari Haltim Hingga Sumsel Menuju Swasembada Pangan pertama kali tampil pada Haltimtv.

Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Salah satunya yakni di bidang kesehatan melalui Kapal Ambulans Laut milik Baznas.

Kapal tersebut menjadi bagian dari layanan kesehatan bergerak Rumah Sehat Baznas untuk menjangkau daerah terpencil.

Mendagri juga menyimak penjelasan dari jajaran Baznas mengenai pemanfaatan kapal itu untuk mendukung pelayanan kesehatan di daerah perbatasan.

Dengan fasilitas tersebut, diharapkan pelayanan bersalin bagi para ibu di daerah perbatasan dapat terbantu.

Melalui upaya ini, angka kematian ibu dan bayi diyakini dapat ditekan berkat akses kesehatan yang cepat dan andal.

Dalam pertemuan itu, Mendagri turut mendukung upaya kolaborasi antara Baznas dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Ikhtiar tersebut diharapkan mampu memastikan pelayanan dan bantuan kemanusiaan di wilayah perbatasan tetap terjaga.

Di sisi lain, dibahas pula praktik baik daerah yang berhasil mengoptimalkan peran zakat untuk membantu persoalan sosial.

Salah satunya terjadi di Kabupaten Ciamis yang dinilai sebagai bukti nyata penguatan sistem zakat hingga ke level desa.

Merespons hal tersebut, Mendagri menyambut baik apabila langkah serupa dapat diimplementasikan pemerintah daerah (Pemda).

Dengan demikian, persoalan sosial dapat diatasi secara komprehensif melalui peran Baznas dan Pemda.

“Pemda bisa bermitra dengan Baznas untuk membantu persoalan yang ada di daerah,” tandas Mendagri.(hmskmndgr/hltmtv)

Artikel Mendagri dan Ketua BAZNAS Bahas Bantuan Daerah Terpencil pertama kali tampil pada Haltimtv.